Ditemukan 529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : taslim tasman taalak tallak tasrim tasiam tuslam taslan tarlam
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 30-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 5 Desember 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN
80 — 31
  • Melakukan penyewaan 1 (Satu) unit Excavator kepada Dori Bin Taslam(hal137).Perbuatan Terdakwa Tandi.A.Pi,MM di atas dalam pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangannyasehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimanadiuraikan di atas Majelis Hakim
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 30-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG
TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN
89 — 38
  • Tidak melakukan penarikan 1 (satu) unit Excavator dari saksi Swi SomaBudi Santoso.Melakukan penarikan sewa Excavator dengan perpanjangan tanganmemerintahkan saksi Umar, saksi Edi Kusnadi, saksi Iskandar Agung dansaksi Ir.Didi Suhardi.Memberikan perintah kepada Jainul Arifin saksi Edi Kusnadi, saksi Ir.DidiSuhardi untuk membuat proposal fiktif Pokdakan MULYA SARI.Melakukan penyewaan 1 (satu) unit Excavator kepada Dori Bin Taslam(hal137).Perbuatan Terdakwa Tandi.A.Pi,MM di atas dalam pertimbangan Majelis
Pengadilan PA Sei Rampah Perdata Agama
Register : 21-09-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PA Sei Rampah Nomor 899/Pdt.G/2021/PA.Srh
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kaliwon bin Taslam) terhadap Penggugat (Sugiatik alias Sugiati binti Suparno)
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,- ( tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 26-05-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 38.PDT.G.2015.PN CBN
Tanggal 22 Maret 2016 — Perdata: Penggugat: - ISWARDY CAHYANA,Dkk. Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON
140 — 48
  • 400, 350, 650, 3,80 .000, 8,8022 000 000 000 6,72 000 6,722 2 WAKIL KELOMPOKKORDINATORWILAYAH: BAMBANG SURIPTO: ENDANG RUKMANA: PANCURAN RW. 09 + RW 10RINCIAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL NO NAVIARHLTERGANGGU TERGANGGUNYA PENGELUARAN TOTAL IINYA KESEHATAN TAK TERDUGASEWA TANAH / PENGHASILATANAH NRroah@Rukmana = 19,500,000 1.500.000 23.601.605 512 QuR@Aac59 24.000.000 25.202.559 53 4x00 24.000.000 24.842.600 54 Nina Pujiati 24.000.000 24.000.000 55 Sunarti 24.000.000 24.000.000 56 RGORe88 bin Taslam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belunkut didampingi pihak Brimob merampas tanahnya52 Ha.Dari kedua saksi fakta ini saja sudah terlinat bahwa tanah telah dikuasai dandigarap oleh rakyat sejak tahun 1976 dan bahwa tahun 2008 PT Belunkut/Termohon kasasi telah merampok hak rakyat (merampas 50 ha tanah Taslam);Bahwa penguasaan rakyat atas tanah (fakta materil) tersebut harus harus dikajiterlebin dahulu: tanah siapa yang menjadi korban dari penerbitan HGU itu,siapa saja petani setempat, sudah berapa lama mereka disana, berapa luastanah
    Tahun 2008 sajaTermohon Kasasi sudah merampas tanah rakyat ( tanah si Taslam, belum lagididata tanah siapa saja yang telah dirampas Termohon kasasi, vide BeritaAcara Sidang PTUN);KECACATAN formal dan materil HGU TERMOHON KASASI dikaitkan denganfakta penanaman tanah secara tidak terputus 30 tahunan oleh rakyat, adalahdua fakta hukum yang sangat kompleks, namun bisa disederhanakan, yaknisiapakah korban dalam kasus ini dan untuk siapakah hakim harus memihak.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 21 April 2015 — SUPARMAN BIN KASRAN (TERDAKWA)
61 — 16
  • Binti Taslam selaku ketua UPK Wedarijaksa perogram Dana BantuanStimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Peningkatan Kualitas dan Bantuan PrasaranaSarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah), seharusnya dana tersebut diserahkan langsung oleh Ketua UPK kepadawarga penerima bantuan (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR) dan KelompokSwadaya Masyarakat (KSM), namun realisasinya dana bantuan tersebut diserahkankepada pihak yang tidak berhak menerimanya atau bukan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 37/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 6 Nopember 2013 — PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
167 — 110
  • Belunkut sejak tahun2008 sejalan dengan itu saksi sebagai Ketua Kelompok Tani,mendampingi Kelompok Tani mulai dari lapangan sampai kePengadilan, bahwa masyarakat Pare Pare Hilir dan Tumiransudah bercocok tanam sejak tahun 1976 atas dasar surat Pancayang dikeluarkan Kepala Desa Tumiran dengan luasnyabervariasi 2 Ha, 6 Ha, 10 Ha, 30 Ha, dan tahun 2008 ada saudarayang bernama Taslam didatangani pihak PT. Belunkutdidampingi pihak Brimob yang mengatakan bahwa tanahtersebut adalah milikPT.
    Belunkut datang merampas tanahsaudara Taslam dan kawan kawan sekitar 52 Ha, tahun 2007Pasaribu ada membeli tanah dan sudah ditanaminya lalu tahun2009 dirampas oleh PT. Belunkut, sebelum PT. Belunkut ada,350yang dikenal masyarakat adalah Ahok ;Bahwa setahu saksi Ahok ada membeli tanah yang sekarangdikuasai PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
117 — 51
  • PeraturanPemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, makatelah dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:e pada diri Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau ada kewenanganuntuk mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalamuraian Dakwaan Kesatu Primair, sedang kewenangan dan tanggungjawab pertimbangan tehnis ada pada Kepala Dinas Kabupaten dankewenangan dan tanggung jawab penilaian usulan BKUPHHK adapada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (saki Irn Syuhada Taslam)Halaman 470 dari
    Syuhada Taslam selaku KepalaDinas Kehutanan Provinsi Riau dalam Nota DinasnyakepadaTerdakwa, menyatakan bahwa = permohonan pengesahanBKT.UPPHHKHT telah memenuhi persyaratan Administrasi danTeknis; Bahwa Terdakwa baik diluar kewenangan atau) dalamkewenangannyaselaku Gubernur Provinsi Riau. adalah tidak ternyatamelakukansesuatu / ikut berperan dalam proses ataupun dalam materi yangdikandung dalam IUPHHKHT sebelum dan sesudah diterbitkanoleh Bupati maupun dalam pertimbangan tehnis yang dibuat olehKepala
    Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002sebagaimana tersebut diatas ,maka pada diri Terdakwa selaku) Gubernur Provinsi Riau adakewenanganuntuk mengesahkan BKT IUPHHKHT yang dimaksudkan dalam uraianDakwaan Kesatu Subsidair, sedang kewenangan pertimbangan tehnisada pada Kepala Dinas Kabupaten dan kewenangan penilaian usulanBKUPHHK ada pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (sakiIrnSyuhada Taslam) dan dalam hal usulan BKUPHHK pada hutan tanamansetelah dinilai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ternyata
    tidak benardan tidak memenuhi persyaratan,maka Kepala Dinas Provinsi Riaumemberikan arahan perbaikan buku usulan BKUPHHK pada hutantanaman beserta kelengkapan persyaratannya kepada pemegangIUPHHK pada hutan tanaman, sedang dalam perkara ini saksi Ir,Syuhada Taslam selaku Kepala Dinas Kehutanan dalam Nota Dinasnyayang ditujukan kepada Terdakwa menyatakan bahwa permohonanpengesahan BKT.UPHHKHT, telah memenuhi syarat Administrasi danTehnis;Menimbang, bahwa Dalam Diktum Ketiga (Kewajiban kepadaperusahaan
    PeraturanPemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, makatelah dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:e pada diri Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau adakewenangan untuk mengesahkan BKT JUPHHKHT yangdimaksudkan dalam uraian Dakwaan Kesatu Subsidair, sedangkewenangan dan tanggung jawab pertimbangan tehnis ada padaKepala Dinas Kabupaten dan kewenangan dan tanggung jawabpenilaian usulan BKUPHHK ada pada Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau (saksi InSyuhada Taslam) dan dalam hal
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
111 — 33
  • Abdul Bari Azed, SH.MH, KabiroPerencanaan Imam Santoso, lalu dari pihak Kanwil Depkumham Kalbarsedangkan dari pihak BPN yang hadir selain saksi adalah Kasten Situmorang(Kepala BPN Kubu Raya), Erfan Effendi, Aswin dan Taslam ;Bahwa Kanwil BPN Prop. Kalbar diundang di Kanwil Depkumham Kalbarhanya 1 (satu) kali ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr.Sholikin dan Sdr. Yusuf Abdullah hadirdalam rapat di Kanwil Depkumham tersebut karena saksi tidak kenal denganSdr.Sholikin dan Sdr.