Ditemukan 5391 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : isinya izinta irinna
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2784 — 2273
  • nya.Bahwa Saksi sebagai Staf bisa mengirim dokumen administrasipermohonan ekspor tersebut dan Saksi bisa mengambil tindakan sendirikarena prosesnya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.Bahwa mengenai perintah tahan dulu dari ANDREAU MISANTA kalaumemang misal Tim DUE DILIGENCE akan melakukan pemeriksaan terlebihdahulu maka akan ada notifikasi kepada Saksi maka akan ditahan lebihdahulu.Bahwa izin perusahaan untuk melakukan ekspor BBL dari KKP biasanyaada perusahaan baru atau belum keluar izinnya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
275 — 172
  • Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut.Halaman 191 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung olehLAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. ToshidaIndonesia, termasuk hasil penjualan bijih nikel yang langsung masukrekening perusahaan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
319 — 217
  • Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut.Halaman 191 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung olehLAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. ToshidaIndonesia, termasuk hasil penjualan bijih nikel yang langsung masukrekening perusahaan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1261 — 1622
  • Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut. Bahwa Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung olehLAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. ToshidaIndonesia, termasuk hasil penjualan bijin nikel yang langsung masukrekening perusahaan.Halaman 203 dari 538 halaman, Putusan No. 44/Pid.SusTPK/2021/PN.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 211
  • Toshida yang telah dicabut izinnya tersebut.Halaman 191 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN. Kdi Bahwa Keuangan PT. Toshida Indoensia dikelola langsung olehLAODE SINARWAN ODA, SE selaku Direktur Utama PT. ToshidaIndonesia, termasuk hasil penjualan bijih nikel yang langsung masukrekening perusahaan.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
128 — 34
  • OperasiProduksi yang diajukan oleh saksisendiri pada Bulan Mei Tahun 2011Untuk syarat adminsitrasi, perusahaan yang mengajukan izinpertambangan merupakan sebuah badan hukum baik itu PerseroanTerbatas (PT) atau CV yang dilengkapi dengan dokumen akta notarisSelanjutnya dalam pengajuan izin usaha pertambangan harus mengikutibeberapa tahapan diantaranya setelah pengajuan permohonan izin maka,dilanjutkan ketahap survey dilapangan menganai kondisi kandungan yangterdapat di konsesi tambang yang ingin diajukan izinnya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
555 — 481
  • Peraturan dalam pasal 4 13 Peraturan KepalaBPN Nomor 3 tahun 2007 ;e Bahwa benar ahli menerangkan penetapan lokasi tersebut tidakboleh dipindahtangankan, SKnya dari Bupati, apabila ada pihakketiga ingin memindahtangankan, pembeli harus seizin bupati ataugubernur, izinnya tidak boleh lisan harus tertulis ;e Bahwa ahli menerangkan, didalam lokasi harus izin tertulis, kalauada pihak pihak mau beli atau jual atau macam macam harus izintertulis, itu clear ;e Bahwa benar azasnya adalah kepastian hukum,
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
165 — 35
  • Bahwa pada tahun 2008 ada gagasan untuk mendirikan Program StudiPendidikan Dokter (selanjutnya disingkat PSPD) dan waktu itu izinnya masihditolak oleh Dikti, kKemudian tahun 2009 diusulkan lagi tapi masih ditolak jugadisertai dengan beberapa petunjuk diantaranya harus ada dukungan dankerja Sama dengan Pemerintah Propinsi/Daerah, Instansi terkait dan RumahSakit.
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus
Register : 04-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 486/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 4 Oktober 2017 — 1.AHMAD RIYADI Bin ALIKAYA HASIBUAN 2.RIZAL FAHDANI Bin DJAIN USMAN
256 — 59
  • Dan bila izinnya telah berakhir perusahaan pemegang IUP-OP dilarang melakukan kegiatan khususnya penambangan, apabila pemegang IUP-OP yang sudah berakhir masa berlaku IUP-OP tetap melakukan kegiatan penambangan maka dapat dikenakan sanksi pidana pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba;- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No.23 Tahun 2010 untuk mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
383 — 23
  • Khrisna Alam Sejahtera dan ada nomor izinnya;- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;- Bahwa terkait perjanjian yang saksi tandatangani disebutkan sampai saksi belum memutuskan sebagai mitra, selamnya saksi tetap menjadi mitra di PT. Khrisna Alam Sejahtera, setelah saksi memutuskan sebagai mitra di PT.
    Krisna Alam Sejahtera ada izin usaha perdangangannya atau tidak saksi tidak mengetahui nya, setahu saksi setiap mitra baru yang mau daftar di kasih fotokopi dokumen-dokumen izinnya;- Bahwa seingat saksi dokumen-dokumen yang di kasihkan kepada mitra baru yakni Fotokopi Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, fotokopi surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, fotokopi IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA
    Khrisna Alam Sejahtera sampai sekarang seingat saksi ada seribuan lebih dan yang menyuruh saksi untuk menerima pendaftaran adalah Terdakwa;- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat izinnya PT.
    fasilitas kendaraan kerdit sepeda motor Honda Beat atas nama QC. atau saksi, uang muka dan angsuran setiap bulannya ditanggung perusahaan Terdakwa, dan sepeda motor tersebut belum lunas, sudah saksi kembalikan dan diambil petugas untuk barang bukti;- Bahwa sepengetahuan saksi PT Krisna Alam Sejahtera ada akta pendiriannya, karena saksi pernah membaca dan bergerak dalam bidang penyediaan bahan obat herbal, dengan Direktur utamoneya Terdakwa AL FARIZI, ldan setahu saksi perusahaan tersebut ada izin-izinnya
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
361 — 183
  • Halaman 456Kecamatan Murung Pudak atas kebenaran luas bangunan yangdilaksanakan telah sesuai dengan rencana/sketsa pembangunan yangdimintakan izinnya dan menjadi dasar dalam menentukan besaran biayaretribusinya.Penetapan retribusi daerah untuk pemohon IMB badan (komersial)tersebut di atas, proses penerbitan dan perhitungan biayanyadilaksanakan langsung Sdr. Alfian selaku Camat Murung Pudak dibantuSdr. (Alm) Zupriansyah termasuk pencatatannya dalam buku registerIMB.