Ditemukan 5493 data
57 — 18
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
145 — 140
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang KerjasamaHalaman 129 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
400 — 583
;e Aktifitas dalam membantu polri antara lain membantu PoldaMetro Jaya dalam penyusunan konsep 3 in persiapan UUlalulintas (1992), penanggulangan kerusuhan Jakarta (1998),persiapan Polri lepas dari ABRI (1999), pembaruan AKPOL(1999), bantuan pemecahan masalah dari sudut psikologi untukkasuskasus tertentu (Lia Eden, Ryan, Kerusuhan massa), saksiAHLI untuk berbagai kasus teror, penelitian tentang profilkepribadian dan program deradikalisasi teroris (20062009)sejak 2009 diangkat sebagai penasehat Kapolri
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
135 — 110
Pasal 3 atar (1) huruf c :Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RIHalaman 88 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bulyang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negerisipil dan/atau Bentukbentuk pengamanan swakarsa;e Peraturan KAPOLRI nomor 24 tahun 2007 tentangsistem menejemen pengaman organisasi, perusahan dan/atauinstansi/iembaga pemerintah; Peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentangpengaman swakarsa; Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun2020
57 — 12
. ; 22222 nnn n nnn ne ncn nec ncn nen ce cn ncne Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, danPengawassan Bangunan Pemerintah Kota Malang sebagai ahli untukmemberikan keterangan sehubungan dengan surat permintaan keterangan ahlidari Kapolri ; e Bahwa riwayat pendidikannya adalah : a Pendidikan Umum, S.1 (Strata Satu) Jurusan Teknik Sipil lulus tahun1995 di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional ; 83b Pendidikan Magister, S.2 (Strata Dua) Program Magister Jurusan
1.I Wayan Sudana
2.I Nyoman Ardika
3.I Nyoman Wirta
4.I Wayan Tekul
5.I Made Londis
6.I Nyoman Jirna
7.I Made Balik
8.Ni Wayan Wati
9.I Nyoman Sumadi
10.I Made Suwenda
11.Ni Wayan Kasni
12.I Nyoman Saba
13.I Ketut Narya
14.Ni Luh Kopi
15.I Wayan Sepel Parta
16.I Made Nadia
17.Drs. Dewa Made Suwanda
18.I Wayan Rame
19.Dewa Made Musna
20.Dewa Gede Jaya
21.I Wayan Sudiarsa
22.I Made Cekeg
23.I Ketut Surat
24.I Wayan Lecir
25.I Wayan Tegeg
26.I Wayan Ruji
27.I Ketut Nuaja
28.I Wayan Waneng
29.I Made Artha
Tergugat:
1.PT. Sharandy Land
2.Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
153 — 94
SelanjutnyaTergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan suratkepada Bapak Kapolri ditembuskan kepada Komisi III DPR RI,Komnas Ham, Ombusman, dan Institusi/pajabat lainnya. Bahwa setelah dua tahun menunggu barulah ada sinyalbahwa para pejabat kita sudah mulai terbuka pemahamannya,sudah menyadari selama ini mereka telah mendapatkan beritabohong. Kemudian Tergugat Il menyiapkan permohonan untukmelanjutkan pengukuran tanah.
573 — 89
Surat Kuasa dari Paulinakepada Ridwan Jaya ;Bahwa Paulina Ginting (Tergugat Il) mengatakan bahwa benar ia yangmenyuruh melakukan dan bertangungjawab dan menyatakan bahwa tidakpernah memberikan kuasa kepada Herniati (Tergugatl);Bahwa Amelia (Penggugat Il) tidak pernah datang dan tandatangandihadapan Notaris akan tetapi yang datang hanya Paulina Ginting ;Bahwa saksi membenarkan Bukti P1 akan tetapi saksi menerangkan tidakpernah melihatasli Bukti P1 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Kapolri
322 — 322
senjata api, amunisi atau suatu bahan peledakadalah telah dilakukan tanpa hak atau tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiapperbuatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak padadasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumendokumen yang sah serta hanyaboleh dilakukan oleh pihakpihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Kapolri
370 — 166
Office AJI& ASSOCIATE, yang berkedudukan di Ruko Stadion Citarum No. 6 Bugangan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.0323/PMH/LOAA/VII/2017 tanggal 12 Juni 2017 , sedangkan Tergugat datangdipersidangan :JALAL, SH (PAMEN BIDKUM POLDA), HARTANTO (PAMENBIDKUM POLDA) , WAWAN MULIAWAN,SH.MH (PENYIDIK SUBDIT VI JAKSIDITTIPDEKSUS BARESKRIM POLRI), FIDIAN S.SH.MH (KASUBSG BSNHSTPIDHSM DIVKUM POLRI), semuanya KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ,berdasar surat berintah KAPOLRI
100 — 94
mengungsi karena dipaksa dan diancam akan dibunuh bilabertahan dalam rumah, dan para penghuni keluar tepatnya pada malam hari sekitar jam 22.00Wib di bawah guyuran hujan.Bahwa selama berada di pengungsian PARA PENGGUGAT dan keluarganya hidup secaraberpindahpindah (nomaden) layaknya bagaikan pengemis yang berpindahpindah dari satutempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya pada tanggal/5 Desember...........5 Desember 2010, PARA PENGGUGAT dan beserta keluarganya dapat kembali ke rumahsetelah Kapolri
497 — 57
Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq.KAPOLDA JATEG cq. KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRESPEMALANG, turut Tergugat VIl JAKSA AGUNG RI cq. KEJATI JATENGcq. KEJARI PEMALANG diwakili oleh KEJARI PEMALANG, turut TergugatVill PRESIDEN RI cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI cg. KEPALADAERAH PROVINSI JATENG cq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANGcq. DISDUKCAPIL KAB. PEMALANG cq.
66 — 91
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnyakepada Menteri/Panglima TNV/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /Pimpinan KesekretariatanKomisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BVPimpinanBUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.j.
88 — 30
Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati /Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMDdengan berita acara penyerahan.Pasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jJasa yangdilaksanakannya.Menimbang, bahwa dalam perkara ini
82 — 19
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
227 — 1049
Games2018. ( Hasil Cetak dan Donlowd ) ;BuktiP13 : Program Kerja Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ) 2015 / VISION GOAL ANDTARGET. ( Cetakan Asli ) ;BuktiP14 : Visi, Tujuan dan target serta laporanPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) / PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) VISION GOAL TARGET.( Cetakan Asli ) ;BuktiP15 : Surat Kementerian Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia Nomor : 01386/MENPORA/IV/2015, yang17.18.19.ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia( KAPOLRI
141 — 85
AMP PLANTATION, tanggal 31 Maret 2004 (copy dariphoto copy ) ; 922 n enna nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn: Photo copy tanda terima tanggal 18 Desember 2013 ( photo copy sesuaidengan aslinya ) ;Photo copy Surat Timotius & Partner Law Firm No 0225/TTSYP/VIH/14,tanggal 21 Juli 2014 kepada Bapak Kapolri Perihal SK Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN RI tanggal 19 Maret 1999, yang di ralat dengan SKKepala BPN RI No 29/HGU/BPN/99/A21.
391 — 177
transaksi pengiriman darirekening Terdakwa ke perusahaan RUIS, dan dari system saksi tidaktahu yang melakukan Terdakwa atau bukan, kalau melihat dari datapengeluaran over booking / pemindah bukuan dengan melalui cek ataubilyet giro di teller ;Bahwa yang bertanggung jawab menanda tangani cek itu adalahTerdakwa sendiri, tidak bisa dikuasakan kepada orang lain ;Bahwa saksi memberikan rekening koran atas nama terdakwa ataspermintaan dari pihak Kepolisian dan kalau permintaan tersebut adatanda tangan dari Kapolri
68 — 11
Bahkan metode pemeriksaan yang telah disepakti berdasarkanMOU Kejagung, Kapolri dan Kepala BPKP tersebut adalah Investigasi yang lebihakurat dibanding metode pemeriksaan dengan study dokumen (Jenis Pemeriksaanbertujuan) dari alat bukti yang sudah disita Jaksa / penyidik atas hasil temuan an.TEGUH (Tergugat III bersama Tergugat II).
379 — 882 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bekasi ;365) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi AKMA B dan C Mabes Poiri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggai 27 Juni2012;366) 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (satu) bundelfotocopy Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepadaDirut PT.
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
161 — 44
Artinya adalah Bahwa, sebelum ada aturanyang mengaturnya maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah;Bahwa, kejahatan pemalsuan ada 2 yaitu tentang membuat dantentang menggunakan;Bahwa, beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umumberpedoman Bahwa, dokumen yang diajukan ke Pengadilan terkaitdalam keabsahan menurut Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 di atursecara Khusus di Pasal 80 ayat 1 tentang tatacara, persyaratan,pemeriksaan, alat bukti dan lab forensik kepolisian RI;Halaman 116 Putusan Nomor