Ditemukan 5548 data
307 — 151
Putra Kreasi Serayuantara jumlah penghasilan dalamlaporan laba rugi setiap tahun denganpajak yang dibayar kepada Negara64 /T519 Putusan Pengadilan Membuktikan bahwa Majelis HakimNegeri Batam Nomor: Permohonan Praperadilan Nomor04/Pid.Pra/2014/ perkara 04/Pid.Pra/2014/PN.BTMPN.BITM tanggal 11 tanggal 11 Desember 2014 mengakuiDesember 2014 hasil perolehan harta Niwen Khairiahbersumber dari pengahasilan yang sahsecara hukum bukan berasal dariusaha illegal.65 T520 Foto Copy Peraturan Membuktikan Peraturan
Putra Kreasi Serayu jantara jumlah penghasilan dalamlaporan laba rugi setiap tahun denganpajak yang dibayar kepada Negara64 T519 Putusan Pengadilan Membuktikan bahwa Majelis HakimNegeri Batam Nomor : Permohonan Praperadilan Nomor04/Pid.Pra/2014/PN.BTM perkara 04/Pid.Pra/2014/PN.BTMtanggal 11 Desember tanggal 11 Desember 2014 mengakui2014 hasil perolehan harta Niwen Khairiahbersumber dari pengahasilan yangsah secara hukum bukan berasal dariusaha illegal.65 T520 Foto Copy Peraturan Membuktikan Peraturan
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 174 PK/Pid.Sus/2015Satu. buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor04/SPK/DAK/SDNO4BTM/X2009 tanggal 15 Oktober 2009 antaraPT. MULTI GUNA EINGINEERING KONSULTAN denganKepala SDN. 04 BETUMONGA ;Satu buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/SPK/DAK/SDNO3BRL/X2009 tanggal 15 Oktober 2009 antara CV. KETSUUTAMA dengan Kepala SDN. 03 BERIULOU ;Satu buah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 02/SPK/DAK/SDN32MTB/X2009 tanggal 15 Oktober 2009 antara CV.
76 — 137
rutinjalan triwulan I senilai Rp.350.000.000.e SP2D Nomor : 81/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM Nomo05/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP nomor07/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan RutinDrainase sebesar Rp.400.000.000, e SP2D Nomor : 82/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM nomor: 06/PK/2007 tanggal 23 Maret 2007 dan SPP Nomor08/GU/PUK/2007 tanggal 23 Maret 2007 untuk Pemeliharaan RutinIrigasi sebesar Rp.450.000.000, e SP2D Nomor : 83/SP2D/III/07 tanggal 27 Maret 2007, SPM nomor04
27 — 1
MH sebagai Hakim Tunggal berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 Maret 2010 Nomor04/Pdt.P/2010/PN.BTA, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalamsidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh , ZULFAHMI ANWAR, SH.MHsebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri olehPemohon.Panitera, HakimTunggal,t.t.d t.t.dZULFAHMI ANWAR, SH.MH HASOLOAN SIANTURI, SH.
361 — 259
sehinggadikenakan tuntututan hukuman penjara yang lebih ringan.Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwakedua Terdakwa merupakan pelaku utama dimana sangat berperan dalam tahapanperencanaan anggaran, tahapan pelelangan pekerjaan dan tahapan pelaksanaan proyek EKTP.Menimbang bahwa kedua terdakwa bertindak sebagai pelaku utama dalamperkara aquo para terdakwa tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus berupakeringanan hukuman sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor04
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
119 — 87
No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 50 hal. 230Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah = Milik Nomor04/180/DS/III/91, tanggal 17 Februari 1992.Bahwa dari analisa dan kesimpulan Tergugat II bahwa persyaratanpersyaratan wakaf diproses dan alurnya secara berjenjang dari tingkatKelurahan (Desa) sampai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegonsesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa dari dalildalil yang disampaikan Penggugat tidak benar danKeliru.11.Bahwa dalildalil yang telah diajukan oleh Penggugat
675 — 886
BerdasarkanPedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkanoleh Direktorat Perlindungan Perkebunan,Dirjen Perkebunan,Kementerian Pertanian tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwasarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakansangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupunjumlahnya karena masih sangat kurang;Bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajibdisediakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor04 Tahun 2001 tentang
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BUANSI Bin HARDIN
67 — 32
Bengkulu Selatan Nomor04/KDS/MT/2016 tentang Penetapan Sekretaris Desa (SEKDES) MuaraTiga Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;Bahwa pada tahun 2016 Desa Muara Tiga Kec. Kedurang Kab. BengkuluSelatan ada melaksanakan belanja desa pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes);Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara TigaKec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dan siapa yangmenandatanganinya anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Muara Tiga Kec. Kedurang Kab.
95 — 48
ROZALIDJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuaidengan akte Notaris/PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn Nomor04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama sdr.RIFA UMARseluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT.06 Kel. PekanSabtu. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9Desember 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh sdr. Dr.MISRIP, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
215 — 136
Pembukaan Penawaran dilakukan dengan Berita Acara PembukaanDokumen Penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi nomor04/PKP2B/Bangkim/Fisik Kumuh Kota/2015 tanggal 20 Mei 2015.Item yang dinilai adalah adanya Surat Penawaran, RAB, JaminanPenawaran, Pakta Integritas, dan lsian Kualifikasi. Ada 5 pesertayang memasukkan dokumen penawaran yaitu:) PT. Ratu Agung Pitoelas,) PT. Vikri Abadi Group) PT. Kandita Utama,))WwW DNPT. Bukit Zaitun danPT. Pangestu Jaya Sakti KSO PT. Mina Fajar Abadiold.
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
110 — 48
., PUTU SUDIARTA, WAYAN SUDIARTAWAN, KOMANG WIARTAMA, A.Md.Par dan IDABAGUS KOMANG SULINGGIH sesuai dengan Surat Keputusan KepalaHalaman 95 dari 176 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPk/2021/PN DpsDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Nomor04/DISPARBUD/2018 tanggal 2 Januari 2018.> Untuk PPTK adalah PUTU ADI ARIANTO, S.Sn sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten JembranaNomor : 01/DISPARBUD/2018 tanggal 2 Januari 2018.Bahwa benar terdakwa sudah mendelegasikan
449 — 317
., dalam pertimbangan hukumnya mengakui dan mensahkanbahwa sahamsaham yang dulu dimiliki Penggugat Di Tergugat IlIntervensidiakui telah diserahkan kepada kreditur berdasarkanPerjanjian Perdamaian, tanggal 07 Desember 2000, yang telahdisahkan/diratifikasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Dengan Putusan Nomor04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Desember 2000.Halaman 99 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.Bahwa terbukti Penggugat telah menyetujui sahamsaham
75 — 23
September 2012.Asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2012.Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 524/05/BAUM/PPK/DAKBKPJETTY/2012Asli Jaminan Uang Muka dengan Seri Nomor SC.12.134939.Asli Surat Pengantar Nomor 934/1457DKPPP/2012 tanggal 21 Desember2012.Asli Kwitansi Pembayaran dari KADIS DP3 Kota Cirebon dengan JumlahUang sebesar Rp. 240.027.273, Untuk Pembayaran Angsuran PertamaPekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jetty Cangkol kegiatan DAKBidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor04
148 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015 Menyusun Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan PerlengkapanLaboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang kemudian padatanggal 01 September 2010 dituangkan dalam Dokumen Lelang Nomor04/ULP/APBNP/DL/11/IX/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIJALROIHAN, S.Ag., M.A., dan diketahui/disetujui oleh PPK Dr.
38 — 34
Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar Nomor04 Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPKSKPD) dan Bendaharawan Pengeluaran Dinas Perikanandan Kelautan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.25.
64 — 28
(dua milyar enamratus tiga juta empat ratus delapanpuluh lima ributigaratus empatpuluh tiga rupiah), berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khususatas dugaan belum dibayarnya honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan belanjalainnya oleh Bendahara perwakilan provinsi Bengkulu di Jakarta, yang dilakukanoleh Inspektorat Provinsi bengkulu sesuai suratnya Nomor04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jopasal 18 UU No.31 tahun 1999
135 — 44
Bahwa di tingkat Pansus mengalami hambatan yaitu:a) mengenai dasar pertimbangan diubahnya Perda Nomor 4 Tahun 2001apakah adanya judicial review dari Mahkamah Agung Nomor04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 tentang hak uji materiil PPNomor 110 Tahun 2000 dijadikan dasar menimbang atau tidak;b) pembahasan mengenai Dana Purna Bakti sampai terjadi deadlock sehinggaPansus melaporkan Pimpinan Dewan.
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CECE ANDI, A.Md
155 — 34
TanggalNo Nama Calon Penyedia Barang/Jasa Mendaftar1 PT Ben Santosa 30 Mei 2018PT Hanggar ;2 Anugerah Teknik 30 Mei 20183 PT Dok Bahari Nusantara 31 Mei 2018 Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Ketua Pokja ULP menerbitkanBerita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dengan Nomor04/RUP07/DNG.PTK18.Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Sdr.
99 — 72
Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014; 1 (Satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dariKantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapalTB. SDS6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ; 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dariKantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapalTK.
129 — 62
PNW/VII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal penawaran pekerjaan pekerjaanjalan Nanti Agung Dusun Baru, didalam penawaran tertulis penawaran untukpekerjaan pembangunan rumah dinas Bupati ;1 (satu) bundel print out dokumen Summary Report kegiatan pelelangan jalan NantiAgung Dusun Baru TA. 2013 ;1 (satu) bundel print out Dokumen Pengadaan Nomor : 02/JNNA/BMDPU/PJ 11/2013tanggal 01 Agustus 2013 untuk pengadaan Jalan Nanti Agung Dusun Baru ;1 (satu) bundel dokumen print out Adendum Dokumen Pengadaan Nomor04