Ditemukan 5782 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020 Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
477 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
477 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyesuaian iuran dalam PeraturanPresiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan rasa syukur danmenjadikan sebagai kesempatan untuk berperan serta dalammendukung Pemerintah dalam menjamin keberlangsunganprogram JKN dengan cara membayar iuran secara rutin sebagai cirikegotongroyongan yang menjadi prinsip SJSN Indonesia terlebihdengan melihat fakta bahwa kesulitan keuangan BPJS disebabkanbanyak hal bahkan termasuk ketidakjujuran para pesertakhususnya peserta PBPU dan BP sebagai peserta mandiri;Bahwa sebagai simpulan
Putus : 10-04-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi Tanggal 10 April 2013 — BELLY J. PICARIMA, S.H., M.M
198 — 27
198 — 27
Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara; c. Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara bersama Tim Penyidik Kejati Jambi dan disepakati untukdiproses lebih lanjut sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;e Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan metode:a.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
458 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 — 399 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuan tertentu, untuk mendeteksiterjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan,kecurangan (fraud) serta ketidakpatutan (abuse), untuk mengungkapadanya kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dilakukandengan menyampaikan laporan pemeriksaan investigasi ataupemeriksaan tujuan tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkansimpulan, dan tidak hanya didasarkan pada laporan hasil pemeriksaanbiasa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan ;Pemeriksaan investigatif akan menghasilkan simpulan
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri KeuanganHalaman 7 dari 142 halaman Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2016Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut :1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;)))5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 15 Maret 2017 — KHAIRULLAH (Terdakwa)
160 — 13
160 — 13
atas kecukupan, relevansi dan kompetensi buktibukti/ dokumen yang diperoleh dari penyidik.v Melakukan reviu, analisa dan evaluasi atas buktibukti/ dokumen yangdiperoleh serta didampingi penyidik melakukan pemeriksaan fisiklapangan dan melakukan klarifikasi dengan pihakpihak yangdiperlukan.v Melakukan prosedur audit lainnya bila dianggap perlu.vy Menentukan metode penghitungan dan melakukan penghitunganbesarnya kerugian keuangan negara sebagai akibat kasus tersebut.v Melakukan ekspose akhir atas simpulan
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 11 Mei 2015 — MUHAMMAD YAMIN Bin JAMALUDIN
71 — 34
71 — 34
Membuat simpulan hasil auditdalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara.f. Melakukan pembahasan/ekspose hasil audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim PenyidikKepolisian Resort Sarolangun dan disepakati untuk diproses lebihlanjut Sesuali peraturan perundangundangan yang berlaku.
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
129 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1042/B/PK/PJK/2016) Penugasan Verifikasi;) Identitas Wajib Pajak;) Pemenuhan kewajiban perpajakan; WwW PD) Data/informasi yang tersedia;o1) Materi yang diverifikasi;oO) Uraian hasil Verifikasi;NSN) Pengujian yang telah dilakukan;co) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan dan usul petugas Verifikasi;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi NomorS3080/WPJ.26/KP.02/2013 tanggal 22 Mei 2013 maupun dalamSKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/03/115/13 tanggal 4 Juni 2013tersebut
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
215 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/20156)7) Pengujian yang telah dilakukan;8)9) Simpulan dan usul petugas Verifikasi";Uraian hasil Verifikasi:Penghitungan pajak terutang; danBahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S1811/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKBPPh Badan Nomor 00001/206/05/072/13 tanggal 3 Juni 2013 tersebut tidakmemuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas,namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksiadministrasinya
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
132 — 24
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
132 — 24
Membuat simpulan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Melakukan pembahasan hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan TinggiSumatera Utara.Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara.Halaman 88Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN MdnBahwa sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 ayat (3) UU KUP selengkapnyamenyatakan:Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlahpajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur JenderalPajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnyamenyatakan:Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan padabukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuanperaturan perundangundangan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
LHP untuk menguji kepatunhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurangkurangnya memuat:1) Penugasan Pemeriksaan;Identitas Wajib Pajak;oOPembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;APemenuhan kewajiban perpajakan;O1Data/informasi yang tersedia;OoBuku dan dokumen yang dipinjam;co NUraian hasil Pemeriksaan;oOIkhtisar hasil Pemeriksaan;)))))) Materi yang diperiksa;))0) Penghitungan pajak terutang; dan11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak;Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor SPHP16/WPJ.06/KP
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) Penugasan Verifikasi;) Identitas Wajib Pajak;) Pemenuhan kewajiban perpajakan; W PD) Data/informasi yang tersedia;O1) Materi yang diverifikasi;oO) Uraian hasil Verifikasi;NS) Pengujian yang telah dilakukan;oO) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan dan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
230 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;identitas Wajib Pajak;pemenuhan kewajiban perpajakan;data/informasi yang tersedia;)))5) materi yang diverifikasi;) uraian hasil Verifikasi;) pengujian yang telah dilakukan;) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan dan usul petugas Verifikasi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
234 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa:"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi,2) identitas Wajib Pajak,3) pemenuhan kewajiban perpajakan,4) data/informasi yang tersedia,5) materi yang diverifikasi,6) uraian hasil Verifikasi,7) pengujian yang telah dilakukan,8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
berlaku tidak terpenuhi;Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;2) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "LaporanHasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 disusundengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) penugasan Verifikasi;Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/20162) identitas Wajib Pajak;3) pemenuhan kewajiban perpajakan;4) data/informasi yang tersedia;5) materi yang diverifikasi;6) uraian hasil Verifikasi;7) pengujian yang telah dilakukan;8) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1013/B/PK/PJK/20167) Pengujian yang telah dilakukan;8) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan dan usul petugas Verifikasi."
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI
92 — 53
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
ISMONO SAHADI Bin JUNAIDI
92 — 53
Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai denganTahun Anggaran 2017.Ruang Lingkup PemeriksaanAudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yangkami laksanakan mencakup pelaksanaan Anggaran PendapatanBelanja Desa (APBDesa) Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan UjanMas Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangannegaraBatasan Tanggung Jawab PenugasanTanggung jawab auditor terbatas pada simpulan
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 37/PID.TPK/2016/PT PBR Tanggal 29 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : Dani K Daulay, S.H
Terbanding/Terdakwa : AHMAD SAFI'I
96 — 54
Terbanding/Terdakwa : AHMAD SAFI'I
96 — 54
analisa dan evaluasi serta verifikasi atas dokumenyang diperoleh melalui tim penyidik terkait dengan perkara TindakPidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor CamatBukit Bestari Tahap Tahun Anggaran 2014 pada Dinas PekerjaanUmum Tanjungpinang;Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penghitungan kerugian keuangan Negara, maka disampaikan ketim penyidik untuk meminta tambahan dokumen yang diperlukan;Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;Membuat simpulan
Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2118 K/PID.SUS/2016 Tanggal 31 Mei 2017 — AISAH A. RAHMAN, S.H. alias MIRA
217 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koordinasi PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Malulu Utara TahunAnggaran 2014 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair danSubsidair serta Kedua ; Bahwa dalam pertimbangan dan putusannya, Judex Facti tidak terbuktimenerapkan peraturan hukum ataupun menerapkan tidak sebagaimanamestinya ; Bahwa Judex Facti telah melaksanakan cara mengadili menurut ketentuanundangundang, dan Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnya ;SIMPULAN