Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan simpuan sembulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimanaTerbanding tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon Bandingterkait dasar perhitungan pengenaan pajaknya;e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang TataCara Verifikasi dalam Pasal 16 huruf b ditegaskan bahwa LaporanHasil Verifikasi disusun dengan memperhatikan penugasan verifikasi,identitas Wajid Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan,data/informasi yang tersedia, materi yang diverifikasi, uraian hasilverifikasi, pengujian yang telah dilakukan, penghitungan pajak terutangdan simpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Desember 2015 — -NOVERDI, SPd. Bin H.JOHOR Dt BAGINDO RAJO -ASEP WARYANTO, S.Sos.,MPd. bin E. SUPIRMAN -
67 — 12
  • Menyusun laporan hasil audit investigative.Bahwa Audit yang ahli lakukan adalah audit investigatif yang ahli laksanakanterbatas pada audit terhadap kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan MutuKIT Bahasa Indonesia Tematik dan Alat Pendukung Untuk SD pada DinasPendidikan Kota Tasikmalaya Bantuan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2012.sesuai Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 12 Oktober 2012 ;Bahwa Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat mengenaipenyimpangan yang merugikan keuangan negara berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
99 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/20166)7) pengujian yang telah dilakukan;8)9) simpulan dan usul petugas Verifikasi;uraian hasil Verifikasi;penghitungan pajak terutang; danBahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S247/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 16 Mei 2013 maupun di dalam SKPKBPPh Badan Nomor 00001/206/05/092/13 tanggal 3 Juni 2013 tersebut tidakmemuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas,namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksiadministrasinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut :1) penugasan Verifikasi;) identitas Wajib Pajak;oO PP) pemenuhan kewajiban perpajakan;aN) data/informasi yang tersedia;O1) materi yang diverifikasi;oO) uraian hasil Verifikasi;NSN) pengujian yang telah dilakukan;oO) penghitungan pajak terutang; dan9) simpulan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
137 — 25
  • Kaltim ; Bahwa tanggungjawab auditor terbatas pada simpulan atas hasil auditdalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara ; Bahwa data/bukti/dokumen yang diperoleh auditor melalui PenyidikPolresta Samarinda dianggap telah relevan, kompeten dan cukupsebagai dasar yang memadai untuk melakukan perhitungan kerugianPutusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 84 85 keuangan negara dalam perkara tersebut, sehingga auditor memandangtidak perlu dilakukan peninjauan ke lapangan ; Bahwa metode atau cara yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 25-09-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2018 — Penuntut Umum:
IDA AYU KETUT SULASMI, SH
Terdakwa:
Dra. LUKSANA SETYO DWI ASTUTI Alias BU WIBI
133 — 75
  • Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014fungsi BPKP antara lain melakukan audit penghitungankerugian keuangan Negara/daerah dan pemberian keterangan ahi;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli JUSUPPARTONO, SE, AK yang telah melakukan audit investigative dan perhitungankerugian negara atas pelaksanaan kegiatan dana SPP khususnya di DesaPupuan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan simpulan bahwaHal. 122 dari 136 halaman Putusan Tipikor Nomor 23/Pid.SusTPk/2017/
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 203/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — MOH. FATHOL BAHRI als PA'ONG KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
77 — 13
  • Bahwa Batasan tanggungjawab penugasan pada simpulan pendapat atas hasil auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangandana bantuan hibah Pemprov Jatim TA 2012 kepada Pokmas Mentari melalui BiroAdministrasi SDA Setda Provinsi Jawa Timur.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ROMSI HATTA Bin SAROPI
139 — 26
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara atas dugaan TPK Kegiatan PembangunanPemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam." Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara dilakukan sejak datadata atau buktibukti yang mendukung penghitungan kerugian keuanganNegara diterima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Pagar Alam..
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 14-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 14 Oktober 2016 — SURYO HANDOKO, SE
87 — 30
  • Mentaya Kalang, Desa Kenyala,Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 840Hektar yang dibiayai dana DAKDR Tahun Anggaran 2001Pelaksanaan Tahun 2004 dan Dana Pemeliharaan Tanaman tahun2005 diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.Bahwa Tanggung jawab penugasan terbatas pada simpulan pendapatatas hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara dugaan tindak pidana korupsi atas Pelaksanaan Reboisasi diLahan Eks HPH PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penugasan Verifikasi;Identitas Wajib Pajak;oO PPPemenuhan kewajiban perpajakan;aNData/informasi yang tersedia;oO oOUraian hasil Verifikasi;NSPengujian yang telah dilakukan;oO))))) Materi yang diverifikasi;))) Penghitungan pajak terutang; dan9)Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S7089/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun di dalam SKPKBPPh Pasal 26 Nomor 00010/204/05/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebuttidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas,Simpulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:1) Penugasan Verifikasi;Identitas Wajib Pajak;oOPemenuhan kewajiban perpajakan;aNData informasi yang tersedia;oO OoUraian hasil Verifikasi;NXPengujian yang telah dilakukan;oOPenghitungan pajak terutang; dan9Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S7088/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPhPasal 26 Nomor 00007/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidakmemuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas,))))) Materi yang diverifikasi;))))Simpulan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
263 — 126
  • Berdasarkan buktibukti audit yang kamiperoleh melalui dan/atau bersamasama Penyidik Kepolisian DaerahPapua Barat yang kami nilai telah Cukup, Relevan dan Kompeten sebagaidasar yang memadai untuk membuat simpulan, maka kami dapatmenyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara sebesarRp1.793.851.488,22 (satu miliar tujuh ratus sembilah puluh tiga jutadelapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapanrupiah dan dua puluh dua sen) sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 2 Mei 2016 — - Drs. SAPARWIN SIREGAR
118 — 69
  • Membuat simpulan hadil audit dalam rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negaraa.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
771 — 861
  • Hal tersebut sebagaimana tertuang dalamsalah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RIdengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) LingkunganPeradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan diPalembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:Halaman 106 dari 197 halaman Putusan Nomor : 48/G/2018/PTUN.JPRPenghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
217 — 37
  • Kaltim ; Bahwa tanggungjawab auditor terbatas pada simpulan atas hasil auditdalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara ; Bahwa data/oukti/dokumen yang diperoleh auditor melalui PenyidikPolresta Samarinda dianggap telah relevan, kompeten dan cukupsebagai dasar yang memadai untuk melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara dalam perkara tersebut, sehingga auditormemandang tidak perlu dilakukan peninjauan ke lapangan ; Bahwa metode atau cara yang dilaksanakan auditor untukmenghitung kerugian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku tidak terpenuhi;Bahwa Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur :Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf disusun dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:1) Penugasan Verifikasi;2) Identitas Wajib Pajak;3) Pemenuhan kewajiban perpajakan;4) Data/informasi yang tersedia;5) Materi yang diverifikasi;6) Uraian hasil Verifikasi;7) Pengujian yang telah dilakukan;8) Penghitungan pajak terutang; dan9) Simpulan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — NGURAH KOSALA CAKRAWERTHI, ST
55 — 40
  • ALIT WIRAJAYA dilakukan kajian ulangoleh Ahli Universitas Udayana pada tanggal 18 dan 21 Sepember 2013dengan simpulan hasil terdapat kekurangan volume terpasang yangdikerjakan oleh pihak PT. ALIT WIRAJAYA, dengan perincian sebagai berikut1. Beton Rabat pengunci (volume kurang) : 8,50 M82. Urugan pasirhalus (volume kurang) : 82,00 Me3. Pasangan Paving (volume kurang) : 584,87 M24. Beton precast guter (volume kurang) 212,70 M5. Pasangan griil (volume kurang) : 55,00 Unit6.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H. Diwakili Oleh : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
110 — 59
  • DWISABARDIANA Nomor : 40/LHP/XXI/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018 pada halaman9 huruf d angka 1, 2 dan 3 yang dalam temuan dan simpulan menemukanadanya penyimpangan dalam aturan perundangundangan yang dilakukan olehTerdakwa selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Minahasa;6.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-06-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 29 September 2014 — - Drs. SUBANDRIO PARHUSIP
157 — 38
  • Sedangkan simpulan hasil audit investigatif yang kami lakukanyaitu terjadi kerugian keuangan negara atas kekurangan volume fisik pekerjaansebesar Rp201.347.891,60 (dua ratus satu juta tiga ratus empat puluh tujuhribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
179 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simpulan alasan hukum dan keberatan terhadap Putusan Judex Facti danJudex Juris ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding /Terpidana, untuk mewujudkan sistematika uraian dalam permohonan peninjauan kembali ini, terlebin dahulu dilakukan dikemukakan kembali isi PutusanJudex Facti dan Judex Juris sebagai berikut;. Isi putusan pertimbangan dan amar putusan Judex Facti dan Judex Juris;1.1.