Ditemukan 5576 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : khun krun ktn kun ketua kiun katun keun ktut ktpn
Penelusuran terkait : Pemeriksaan gugatan ktun; bundel beschikking;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 14-10-2014 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 28/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 9 Juli 2015 — 1.ZULY DONY ARIFANDI; 2.DENNY RAMATDIN NOOR; melawan -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN; -FATIMAH ADILAH NUR (FATIMAH DHI. FATIMAH NUR AMIR) (Tergugat II Intervensi 1); -H. MASKUN (Tergugat II Intervensi 2); -Dr. IRA MARISA, MS., Sp.GK (Tergugat II Intervensi 3);
229 — 82
  • Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Oleh PenggugatBahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewatitenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KTUN, secarakasuistis yang intinya bahwa Penggugat telah mengetahui objek sertipikat yangHalaman 19 dari 130.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
458 — 335
  • Negaralainnya;Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebin luas yaitu. mencakupKeputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;Keputusannya harus berlaku bagi warga masyarakat yaitu seseorang ataubadan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objeksengketa a quo telah memenuhi unsur KTUN
    Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT. telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yangbernama Yanih, Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan (Para Penggugat)Menimbang, bahwa objek sengketa a quo pun tidak termasuk KTUN yangdikecualikan Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tata
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.YK
Tanggal 10 September 2020 — Pemohon:
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
683 — 859
  • AAUPB yang memiliki Sumber dari kearifan lokal;Bahwa menurut pendapat ahli, Suatu surat teguran atau surat peringatan itu dapatdikatagorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negarat, kalau dikembangkandalam protektif pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 1 tahun 2009pasal 1 angka 9 harus dikaitkan dengan KTUN itu yaitu Kongkrit, Individual danVinal ;Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keputusan yang masih berlanjut,keputusan tersebut belum selesai tetapi masih ada tahapan berikutnya yangnantinya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 563/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat II : Drs. BOEDI CHAHYONO
Terbanding/Penggugat : EKO KRISTIAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DESA NGALIYAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TEMANGGUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. H. MULYADI BAMBANG SUKARNO
Turut Terbanding/Tergugat III : SUKIRMAN
138 — 66
  • SOEHARSONO SOEMARSONO, adalahtidak sah atau cacat hukum sehingga didalam petitumnya memerintahkanTurut Tergugat II membatalkan penerbitan ketiga sertipikat tersebut.Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanHalaman 116 dari 128 halaman.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 20-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD bin HANBAL
Tergugat:
Walikota Bogor
367 — 175
  • OBYEK SENGKETA:Bahwa obyek sengketa dari Gugatan PENGGUGAT ini adalah suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan atas namaTERGUGAT berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR NOMOR645.8/264DPMPTSP TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTANKEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DANPENANAMAN MODAL KOTA BOGOR NOMOR : 645.8 1014BPPTPMIX/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID, yangHal. 4 dari 113 hal. Put.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 163/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Raya Irwansyah Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat II : Sartini Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat III : Indra Budi Santosa Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat IV : Lisa Suryani Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Pembanding/Tergugat V : Harry Yudha Diwakili Oleh : JUFRRY MAYKEL MANUS SH
Terbanding/Penggugat : Ny. Benna Ria Sianturi
Terbanding/Turut Tergugat : Ading Sajidin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hasan Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VII : Solihin Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Subari Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat IX : Modi Bin Napih
Turut Terbanding/Tergugat X : Dewi Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XI : Yayah Binti Napih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Udin Bin Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Hj.Sopiah Binti Garin
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XV : Bapak Camat Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Bank Panin
82 — 58
  • Negeri Bekasi menyatakan sikap apabila Pengadilan NegeriBekasi tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;Adapun untuk mendukung argumentasi Tergugat VI, Tergugat XII danTergugat XIII dalam Eksepsi ini, maka dapat Tergugat VI, Tergugat XII danTergugat XIII kutipkan beberapa referensi undangundang berkenaandengan tidak berhaknya Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa danmengadili perkara a quo sebagai berikut:e Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara KTUN
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 07-08-2007 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 679/Pdt.G/2006/PN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2007 —
77 — 37
  • Embong Kaliasin atas nama KotamadyaSurabaya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian gugatan Penggugatseharusnya ditujukan kepada PTUN Surabaya ;Ls ERROR IN SUBYEKTO Bahwa gugatanPenggugat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya sebagai Tergugat I salah alamat, karenastatus tanah dan bangunan Jalan Basuki Rachmat (dahulu Jalan Kalisin) Nomor 119121Surabaya telah terdaftar sebagai aset Perusahaan Air Minum Kota Surabaya (aset Turut TergugatI) sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 15-04-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 5/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
536 — 661
  • dan pembebanan kewajiban bagi subjek hukum yang dituju;Menimbang, bahwa telah menimbulkan akibat hukum, dan berlaku pulabagi warga masyarakat yaitu telah disahkannya Tergugat II Intervensi sebagaiLurah Sinduadi Kapanewon Mlati Masa Jabatan 20202026 dari hasil kontestasiPemilihan Lurah Sinduadi di Kapanewon Mlati ;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim berpendapat, bahwa Objek Sengketa a guo telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah keputusan tata usaha negara (KTUN
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
236 — 319
  • Alas hak yang dipunyai dari Penggugat sesuai denganPeraturan Perundangundangan.Oleh karena itu, Tergugat II simpulkan bahwa Penggugat tidakberkualitas untuk mengajukan Gugatan.2) Bahwa untuk menjawab poin 2 bab ini telah Tergugat IIsampaikan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:9182/KptsII/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang PemberianHPHTKP kepada Tergugat Il merupakan KTUN oleh karenanyasudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan TerhadapPengadilan Tata Usaha Negara3) Bahwa Perjanjian Kerjasama
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2021 — PT. KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat) KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat) PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)
278 — 225
  • 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif:(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dihitung 90 hari sejakkeputusan atas upaya administratif diterima oleh pihak atau diumumkanoleh badan.(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upayaadministratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitungsejak saat mengetahui KTUN
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
277 — 283
  • Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) ; Halaman 82 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUNPLG2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau BadanHukum Perdata (Sselaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat (Selaku pihak Tergugat) ; 3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
311 — 273
  • PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGatau konkret pada aspek bagaimana lingkup pada suatu keputusan atautindakan tersebut; Ahli menyatakan Kepentingan hukum terhadap KTUN, misalnyaberkaitan dengan keputusan pemberhentian dan pengangkatanseseorang dalam suatu jabatan tertentu menurut hukum administrasiNegara harus ditujukan pada hasil yang ditetapkan dianggap merugikanseseorang secara langsung terhadap kepentinganhukumnya;Ahli menyatakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 UndangUndang No. 30 tahun
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-10-2008 — Putus : 27-07-2009 — Upload : 17-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2009 — Tuan Moch.Djasman, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
135 — 57
  • diuji/diperiksa diPengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 697/Pdt.G/2008/PN.Sby dan sampai saat ini belum memperoleh putusan yang berkekuatanhukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidakmempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;Dan mengacu pada Yuriprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 991994menyebutkan meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabatatau Keputusan Tata usaha Negara ( KTUN
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
293 — 235
  • yangbertanggungjawab adalah orang yang tinggal di atas tanah tersebut yangmempunyai hak;Bahwa apabila tidak ada hak maka tidak ada kewajiban sebagaimanaterdapat dalam pasal 40 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa salah satu bentuk dari Hak yang ahli ketahui adalah Hak gunaUsaha;Halaman 88 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skm Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan bahwa suatu izin itu merupakansuatu bentuk dari KTUN
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 268/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Oktober 2018 — SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN melawan 1. HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA 2.YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA 3.GUBERNUR JAWA BARAT 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
186 — 635
  • 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), penetapan (dalam undangundang itu disebut Keputusan TataUsaha Negara) diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 147/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
100 — 80
  • 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara (UU PTUN), penetapan (dalam undangundang itudisebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
307 — 124
  • 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), penetapan (dalamundangundang itu disebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata.Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
326 — 293
  • hidup, yangbertanggungjawab adalah orang yang tinggal di atas tanah tersebut yangmempunyai hak;Bahwa apabila tidak ada hak maka tidak ada kewajiban sebagaimanaterdapat dalam pasal 40 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa salah satu bentuk dari Hak yang ahli ketahui adalah Hak gunaUsaha;Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmBahwa ahli tidak dapat menjelaskan bahwa suatu izin itu merupakansuatu bentuk dari KTUN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 10 Desember 2015 — IMAN CHANDRA alias LIEM IMAN CHANDRA, dkk LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, dkk
97 — 22
  • Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum,Berdasarkan definisi dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUNtersebut tampak bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsurunsursebagai berikut: Penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankankepada isinya, yang berisi kejelasan tentang: a. Badan atau PejabatTata UsahaNegara mana yang mengeluarkannya; b. Maksud serta mengenai hal apa isitulisan tersebut; danc.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
104 — 90
  • penandatangan akta pengalihan yang dibuat Notaris harusHalaman 173 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTmendapatkan persetujuan dari penggugat sementara jual beli saham yangdilakukan oleh Suami Penggugat yang bernama CONTI CHANDRA belummendapatkan persetujuannya maka terhadap perkara ini meskipun yang menjadiobyek sengketa merupakan keputusan TUN, namun yang dipermasalahkan olehPenggugat bukan berhubungan dengan hukum publik yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur dan substansi KTUN