Ditemukan 5545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan penambangan persimpangan perfambangan perkembangan pesimpangan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-07-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 14/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 15 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : SUGIHARTO, A.Md Bin MISRAN SURYADINATA
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : FERDIANSYAH, SH
64 — 39
  • --[endif]-->1 (satu) Lembar dokumen Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2010 S/D 31 Januari 2010, No Rek : 010.01.02.121090-1, Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah, PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional (010), tanggal cetak 04/02/10, 12:51;

    44. 1 (satu) Lembar dokumen Bilyet Giro No : AL 137833, SP2D No : 28572/BL/09, tgl 29-12-09, PT. Kayu Mas Alam Indah, PT. Bank KPO, Nilai : 1.372.969.746,-;

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
187 — 45
  • Bank Jateng dengan modal yang berasal dari Keuangan DaerahProvinsi Jawa Tengah, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah danKeuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah,dengan perimbangan modalsebagai berikut :366a. Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %,b. keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % danc.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
448 — 1074
  • Bahwa keterangan yang diberikan penyidik sesualpengetahuan saksi tidak ada paksaan dan masih tetap denganketerangan yang saksi berikan di depan penyidik KPK tersebutdan saksi membenarkan Berita Acara pemeriksaan tersebut ; Bahwa Saksi sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan diKementerian Keuangan RI .
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
250 — 77
  • Untuk Kas Bon ini sudahditutupi sebagaimana keterangan saksi sebelumnya.tanggal 25 April 2006 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh jutarupiah), merupakan dana yang saksi serahkan ke JATMIKO(alm) selaku Direktur Perimbangan Daerah pada saat saksimengurus dana DAK dan DAU.
    Langkat mempunyai 23 rekening kas daerah namunsekarang tinggal 1 rekening saja;Bahwa saksi menyusun pertanggungjawaban berdasarkan pencatatan dalampembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran/belanja yang kemudiandiperoleh SILPA, yang mana penerimaan berasal dari pembukuan pendapatanseperti PAD maupun dari danadana perimbangan sedangkan untuk pengeluaranpembukuannya berdasarkan penerbitan SPM;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yaitu barang bukti nomor
    terkait dengan keuangan negara diatur dalam perangkat UU yang adayaitu UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;Bahwa turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
221 — 23
  • Dana Perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sahBahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa ataupemberian izin tertentu ynag khusus disediakan dan/atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan RetribusiPUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm. Halaman 558Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan hal tersebut diatur dalamPermendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
    Bahwa benar berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 26 dan Pasal 27Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa :Pasal 25 :Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf adikelompokan atas :a. pendapatan asli daerah;b. dana perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sahPasal 26 :(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis
    Halaman 562n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.Pasal 27 :(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenispendapatan yang terdiri atas :a. dana bagi hasil;b. dana alokasi umum; danc. dana alokasi khusus.(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:a. bagi hasil pajak; danb. bagi hasil bukan pajak.(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan danaalokasi umum.(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurutkegiatan
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
261 — 179
  • benar dan tidak berdasar,pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea ke3 halaman 156s.d. alinea ke1 halaman 158 Putusan a quo, yang pada intinyamenyatakan PEMBANDING menyampaikan keadaan palsu terkaitmasuknya 3 bidang lahan TERBANDING seluas 5.555 Ha kepadaTERBANDING dan tidak pernah menunjukkan fisik surat MenteriKehutanan No. 1198/MenhutIV/1997 dan karenanya dikualifikasisebagai penipuan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syaratsah perjanjian (yaitu sepakat untuk mereka yang mengikatkandiri).Perimbangan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
174 — 346
  • 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara,UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UndangUndang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
197 — 62
  • Sedangkan soft copysaya serahkan (di copy dari flash disk saksi) kepada KHOLIL AHMADdi ruangannya lantai 8 diruangan FIRMANSYAH.Bahwa bentuk data ketikan saksi berbentuk tabel EXCEL dengan 67kolom berisi datadata tentang kegiatan pengadaan barang olehDINAS/SUDIN PENDIDIKAN dan berasal dari data yang diberi olehKHOLIL AHMAD (Tenaga ahli Komisi E).Bahwa yang ditangani oleh Komisi C adalah bidang pajak daerah,retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,pendapatan lainlain PAD, dana perimbangan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
182 — 39
  • menurut hukum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mengyunctokanPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentanghukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
171 — 25
  • Sedangkan soft copysaya serahkan (di copy dari flash disk saksi) kepada KHOLIL AHMADdi ruangannya lantai 8 diruangan FIRMANSYAH.Bahwa bentuk data ketikan saksi berbentuk tabel EXCEL dengan 67kolom berisi datadata tentang kegiatan pengadaan barang olehDINAS/SUDIN PENDIDIKAN dan berasal dari data yang diberi olehKHOLIL AHMAD (Tenaga ahli Komisi E).Bahwa yang ditangani oleh Komisi C adalah bidang pajak daerah,retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,pendapatan lainlain PAD, dana perimbangan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
392 — 365
  • Desa.Menimbang, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan, Pendapatan Desa bersumber dari:Halaman 651 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Yyka. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya danpartisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
153 — 52
  • BdgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi yang selengkapnya keterangan saksi saksi tersebut tercantum dalam Berita AcaraPersidangan dan secara keseluruhan telah menjadi perimbangan Majelis Hakim yang padapokoknya adalah sebagai berikut:Saksi 1. Drs. KHISNA SUPARTO, Bahwa benar saksi tidak kenal dengan TerdakwaH. DIDI SUPRIADI Bin Alm.MUSTOFAhanya tahu namanya dan tidak ada hubungan kekerabatan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Juli 2016 — H. SUPADI
111 — 8
  • S-416/PK/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun 2010 beserta dengan lampirannya yang di tandatangani oleh Dirjen pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI MARDIASMO ;19. 4 (empat) lembar Susunan Tim Verifikasi dan Jadwal Verifikasi DPA - SKPD APBD Kota Cilegon TA 2010 ( ditetapkan 30 november 2009 );20. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Menteri Keuangan No.198 /PMK.07/2009 tgl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
248 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan No. 522.2/PI/X1I/2002/1905 tanggal 25 November2002 perihal Perimbangan Teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 atasnama PT. RIMBA MUTIARA PERMAI terhadap areal terbuka seluas1200 Ha.Saksi Ir.
    TENGKU ZUHELMI selaku kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan No. 522.2/PI/X1I/2002/1877 tanggal 20 November2002 perihal Perimbangan Teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 atasnama PT.
    TENGKU ZUHELMI selaku kepala Dinas KehutananKabupaten Pelalawan No. 522.2/PI/XI/2002/1905 tanggal 25 November2002 perihal Perimbangan Teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 atasnama PT. RIMBA MUTIARA PERMAI terhadap areal terbuka seluas1200 Ha.Atas Permohonan Pengesahan URKT dari perusahaanperusahaan sertaPertimbangan Teknis dari saksi Ir. TENGKU ZUHEMI tersebut di ataskemudian saksi Ir.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
438 — 124
  • Kutim, kKemudian di evaluasi lagi potensi apasaja yang bisa dimasukan ke APBN Kutim 2020, dan diperolehlaahbahwa potensi yang masih di masukan yaitu sekitar 30 Milyar sampai40 Milyar dari PAD Kutim, 100 Milyar dari Dana Bagi Hasil Propinsi,dan 130 Milyar dari Dana Perimbangan Pusat.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
247 — 17
  • Dana Perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sahBahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa ataupemberian izin tertentu ynag khusus disediakan dan/atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan RetribusiPUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPkK/2016/PN. Bjm. Halaman 558Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan hal tersebut diatur dalamPermendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
    Halaman 562n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.Pasal 27 :(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenispendapatan yang terdiri atas :a. dana bagi hasil;b. dana alokasi umum; danc. dana alokasi khusus.(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:a. bagi hasil pajak; danb. bagi hasil bukan pajak.(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan danaalokasi umum.(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurutkegiatan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
129 — 64
  • Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan uraiandakwaan kesatu subsidair yaitu tidak mengindahkan Keputusan Keputusandan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaankesatu subsidair adapun Keputusan Keputusan dan Peraturan MenteriKehutanan serta Peraturan Pemerintah yang tidak diindahkan tersebutadalah dipertimbangkan sebagai berikut (lihat uraian perimbangan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN KLATEN Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Kln
Tanggal 14 Juli 2021 — PIDANA JPU : SIWI PRASETYANI, S.H. Terdakwa : ANANG WIJAYANTO ALS PAIMO BIN NGATIMAN HARJO WINARSO alm
91 — 4
  • harga Rp. 45.000.000,- selanjutnya saksi Gilang Ramadlan Wijayanto dijanjikan upah untuk pengambilan sabu di Muntilan Rp. 500.000,0 (lim aratus ribu rupiah) dan peletakan sabu di tiap titik Gilang Ramadhan dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- per titik, sedangkan saksi Doni Siswanto telah membantu dan bekerja sama untuk menerima titipan sabu dari saksi Gilang Ramadlon Wijaya dan Bombon atas pesanan Sabu kepada terdakwa yang berada di Lapas Kelas II Klaten ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan perimbangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
304 — 75
  • ., Ph.D. 941 (Satu) buku TOR dan RAB kegiatan tahun anggaran 2009 AsistenDeputi Prasarana dan Sarana Olahraga Deputi PemberdayaanOlahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia tahun 2008. 951 (satu) map berisi fotocopy surat Sekretaris Menteri Pemuda danOlahraga nomor 1773/SET.MENPORA /X/2006 tanggal 12 Oktober2006 kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangantentang usulan revisi DIPA 2006. 961 (satu) map berisi biaya pekerjaan feasibility study pusat peningkatanprestasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus.K/2011/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2012 — - BUYUNG RITONGA
138 — 21
  • Dana Perimbangan;c. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah.. Bahwa Dana APBD Kab. Lankat tersebut ditampung dan disimpan pada 21(dua puluh satu) rekening Bank yang terdakwa sebutkan diatas. APBD tersebutdigunakan dalam rangka membiayai seluruh kegiatan yang tertampung dalamAPBD.Page 53 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man... Bahwa dari tahun 2000 s/d 2007 peraturan yang digunakan sebagai dasarhukum pengelolaan, Pengguunaan, dan pertanggungjawaban Kas Daerah danAPBD Kab.