Ditemukan 5572 data
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
218 — 133
persekongkolan, Termohon Keberatanseharusnya mendasarkan pada definisi persekongkolan yang diatur dalamPasal 1 angka 8 Undang Undang Persaingan Usaha yang menyatakansebagai berikut:Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lain denganmaksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelakuusaha yang bersekongkol.Berdasarkan ketentuan di atas tidak mungkin terdapat persekongkolanantara Para Pemohon Keberatan dengan pera
204 — 145
Sedangkan dalam kasus ini AJB belum dibuat,sehingga bukti syarat untuk pembayaran ganti rugi tidak ada ; Bahwa berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 TentangPengadaan T Anah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pera Turan Presiden Nomor 65Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun2005
159 — 123
Sedangkan dalam kasus ini AJB belum dibuat,sehingga bukti syarat untuk pembayaran ganti rugi tidak ada ;Bahwa berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 TentangPengadaan T Anah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pera Turan Presiden Nomor 65Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun2005 Tentang
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
159 — 52
Apit, MM dan Widodo,A.Md.Memberikan Keterangan Ahli Dalam Persidangan di Pengadilan TipikorJambi dalam Kasus Tipikor pada Pembangunan Jembatan GantungUjung Tanjung Kecamatan Sarolangun, Dinas PU dan Pera KabupatenSarolangun TA 2014 dengan terdakwa Epi Suryadi, SE, dkk.Memberikan Keterangan Ahli (tambahan) Kasus Dugaan TipikorPembangunan Jalan Sua Kandis Ds.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
93 — 78
Sakban untuk Dinas Dalam RangkaKonsultasi Bintek Nasiona tentang Tugas Pokok dan Pera Fungsi( Tupoksi ) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yangdiketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatperjalanan dinas oleh Raharja Jafar.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
FAUSIAH FITRIANI, S.T.
242 — 415
- 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
- 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2 / 581 / Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. BAMBANG SETIJOWIDODO.
170 — 50
- 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
- 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2 / 581 / Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN ARNOL, S.T.
172 — 59
- 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13/710.a/ Bappeda/XI/2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
- 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2/581/Tarcip/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
HAMSYARI, S.T.
166 — 81
15. 1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
16. 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2 / 581 / Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. M.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. ANSHAR DACHRI, M.Si.
160 — 55
1 (Satu) lembar asli Surat Walikota Palopo yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementrian PU-PERA Nomor : 050.13 / 710.a / Bappeda / XI / 2015, tanggal 23 November 2015 perihal pembagian porsi DAK Reguler T.A. 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H. selaku Walikota Palopo.
16. 1 (Satu) lembar asli surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 045.2 / 581 / Tarcip / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Drs.
115 — 22
KSMP Jambu 2, Ketua KSMP nya Wakiman;Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Bantuandari pemerintah BLMP RR Susulan adalah :" Membentuk KSMP (Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan)* Menunjuk Pengurus dalam KSMP tersebut;Pera eS YP Pp= =Nn re= Mengajukan Proposal;" Membuka Rekening KSMP untuk penampungan dana; Warga asl desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten,Propinsi Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan KTP dan KK;" Mempunyai rumah yang tidak layak huni;" Membuiat