Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN, pada hari tanggal 16Agustus 2003; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 70.000, (Tujuh puluh ribu rupiah)Halaman3dari7halamanPenetapan No 0284/Pdt.P/2018/PA.Pmkdibayar tunai, dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon II adalah jejaka dalam usia 24tahun

dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PARA PEMOHON, umur 13 tahun ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut paraPemohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaapa yang tertuang

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipildansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

IWAN ADI PUTRA DJAWA, anak Lakilaki, lahir di Wulla,pada tanggal 03 Juni 2004;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohonini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan,

PETIKAN PUTUSANNomor 15/7 Pid.C / 2019 / PN.NbaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkaraperkara pidana denganacara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Hendra.Tempat lahir : Sejor.Umur/tanggal lahir : 24tahun/ 25 Mei 1995.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dsn. Meranti, Ds. Meranti, Kec.

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan

alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Pemohon tersebut hanya untukmenambahkan nama belakang anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran (vide bukti surat P2), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidakmerubah identitas secara keseluruhan anak tersebut, maka permohonan ParaPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun

dari 7 penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin.diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 24tahun

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 24tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;c. Bahwa sekitar tahun 1985 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepadaPenggugat dan anaknya, karena uang hasil kerjanya selalu dibuat untuk berjudi, dan jikadiingatkan agar berhenti berjudi selalu marahmarah dan menganiaya Penggugat;d.

atas pernikahan Pemohon danisterinya yang bernama : ISTERI PEMOHON, karenaarsip pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan rusak ; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohondengan isteri Pemohon pada tanggal 15 April1954, pernikahan tersebut dilangsungkan denganwali nikah ayah kandung, sedangkan saksinyabernama : SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAHKEDUA, dengan mahar berupa uang sebesarRp.100, (Seratus rupiah) dibayar tunai, danpadasaat itu Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

atas pernikahan Pemohondanisterinya yang bernama : ISTERI PEMOHON, karenaarsip pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan rusak ; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohondengan isteri Pemohon pada tanggal 15 April1954, pernikahan tersebut dilangsungkan denganwali nikah ayah kandung, sedangkan saksinyabernama : SAKSI NIKAH KESATU dan SAKSI NIKAHKEDUA, dengan mahar berupa uang sebesarRp.100, (Seratus rupiah) dibayar tunai, dan padasaat itu Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun

tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeritempat Pemohon, dan berdasarkan bukti P3 diketahui bahwa Pemohon tinggal diwilayah Kabupaten Kebumen, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohonsudah memenuhi ketentuan pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor 24tahun

tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapermohonan yang demikian ini menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan,maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pat P/2019/PN.Kbm.Mengingat akan ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

akta kelahiran anak Pemohon perludiajukan perbaikan akta kelahiran ;O Bahwa benar akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut DinasKependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakmengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan daripengadilan Negeri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

DpsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPermohonan dari Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dalam diktum yang ke 2(kedua) pemohon diberikan izinkepada pemohon untuk melaporkan penambahan dan mencantumkan nama keduaOrangtua pemohon dalam akta kelahiran ini ke kantor catatan sipil, maka Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006,sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia nomor 24tahun

aktaPencatatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum pemohonpada nomor 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentinganPemohon sendiri dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang yaitu Nomor 23 Tahun 2006 Josebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia nomor 24tahun

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan nama dalam aktalahir Pemohon, sepenuhnya menjadi kKewenangan dari Dinas KependudukanHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 316/Padt.P/2019/PN.Mjkdan Catatan Sipil untuk melaksanakannya menurut ketentuan yang diaturdalam Pasal 52 Ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

2006Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden RepublikIndonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendafaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair makasegala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukumdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amarputusan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

bahwa dari keterangan saksi YATI MALANG dan saksiJULFIMALANGdi hubungkan dengan bukti P.1(Surat Kematian ) dan bukti P.2,P.3,P.4dapatlah diketahui Ayah Kandung Pemohon yang bernama Raden Abdulrahmantelah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2001 di Ambon, oleh karenanya pemohontelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian dari AyahKANGUNQNYA ~~~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nema nen nnnnnnnanannnnnmnmnnnanMenimbang, bahwa dalam pasal 44Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.24tahun

Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,namun demikian oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya diPengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastianhukum atas permohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonanpemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) dan (4) UndangUndang No.24tahun

perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis tanggal02 Februari 1998; Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa berupa Uang Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah)Halaman 3 dari 7 halamandibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

Il;Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Kamis tanggal02 Februari 1998;Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa berupa Uang Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 24tahun

dirubah menjadi tahun2002 ( vide bukti P2 dan P5 );Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tahun kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

bukti P3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3308102403100002tanggal 5 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD KHOLIDIN,dihubungkan dengan keterangan SaksiSaksi, menerangkan bahwa Pemohon tinggaldi wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan demikian secara formalPemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo danoleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanPermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No. 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud ayat (1) wayjib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan

Pasal 8 ayat (1) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 8 ayat (2) UndangUndang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

Pasal 1 angka 6 PeraturanPemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewiyskracht) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikankepalsuannya.

., ANAK, ANAK; bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hakPerwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalanalmarhum suami Pemohon; bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK, berumur Umur 24tahun, Lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 1995 dan mengalamikelainan atau anak berkebutuhan khusus ; bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehatdan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dankeluarga Suaminya;2.

., ANAK, ANAK; bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hakPerwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalanalmarhum suami Pemohon; bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK, berumur Umur 24tahun, Lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 1995 dan mengalamikelainan atau anak berkebutuhan khusus ; bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehatdan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dankeluarga Suaminya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan

BAMBANG DWI SAPUTRO (lakilaki), umur 24tahun keduanya sekarang ikut pemohon dan termohon;;Bahwa saksi tahu Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadipada tahun 2006 yang akibatnya antara pemohon dan termohon salingpisahan/pisah ranjang sudah 11 bulan, namun pada bulan Juni 2007 terjadiperjanjian yang disepakati bersama (perjanjian terlampir), namun hingga kinitermohon pernah menepati perjanjian tersebut ;;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernahberhubungan

HERY PURWANTO,(lakilaki) umur 27 tahun, 2, BAMBANG DWI SAPUTRO (lakilaki), umur 24tahun keduanya sekarang ikut pemohon dan termohon;;Putusan Cerai Talak, nomor: 1008/Pdt.G/2007/PA.TA Halaman 3 dari6 Bahwa saksi tahu Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadipada tahun 2006 yang akibatnya antara pemohon dan termohon salingpisahan/pisah ranjang sudah 11 bulan, namun pada bulan Juni 2007 terjadiperjanjian yang disepakati bersama (perjanjian terlampir), namun hingga kinitermohon pernah

No. 06/Pdt.P/2016/PN.Bdw.Bahwa, oleh karena ketidaktahuan Pemohon, maka PencatatanKematian Suami Pemohon yang bernama LADIRI tersebut belumdicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBondowoso;Bahwa, untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, makaPemohon menganggap perlu mempunyai Akta Kematian dimaksud;Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UndangUndang No.24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yangmelampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian

No. 30/Pdt.P/2019/PN.Bdw.Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat akan ketentuan Pasal 44 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturanperaturan hukum lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menyatakan bahwa LADIRI telah meninggal dunia di Bondowosopada Hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 ;3.