Ditemukan 550 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
114 — 49
114 — 49
No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yangmenegaskan:Bahwa dalam hal gugatan tidak iengkap (yang digugat hanyaseorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidakditerima.BERDASARKAN URAAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKT SECARA JELASDAN NYATA BAHWA PROFESSIONAL VALUERS & PROPERTYCONSULTANTS MEMPUNYAI URGENSI DALAM PERKARA A QUO.DENGAN TDAK DUADIKANNYA PROFESSIONAL VALUERS & PROPERTYCONSULTANTS SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, MAKA HALCONSORTIUM.
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
150 — 66
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
150 — 66
pengurusanpencentakan dokumen kependudukan yang pengurusannya melalui saksi ABD.KADAR dikenakan biaya yang sudah ditetapkan biaya sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) per dokumen kependudukan dan yang menanggung biayapengurusan adalah warga/pemohonBahwa terkait mekanisme dirinya lalui melalui jalur perantara saksi ABD.KADAR diantaranya adalah bermula dirinya menerima berkas baik daripemohon langsung yang selanjutnya berkas permohonan tersebut dirinya telitikelengkapannya dan apabila telah sesuai/iengkap
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
210 — 204
210 — 204
Saksi memeriksa secara singkat setelah saksi rasa Iengkap, saksimenandatangani Memo tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan karena sdr.AMIRSYAH selaku Kepala bagian Trade Finance sedang sakit yang mana sesuai aturanperusahaan, penandatanganan tersebut harus ditandatangani oleh kepala divisi atau oleh2 kepala bagian untuk memo. Pada saat pengajuan, memo tersebut sudah terlebih dahuluditandatangani oleh sdr. YUNIANTO KUNCORO selaku kepala bagian PWMPHal 89 dari 252 hal. Put.
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Oktober 2015 —
116 — 48
116 — 48
Saksi memeriksa secara singkat setelah saksi rasa Iengkap, saksimenandatangani Memo tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan karena sdr.AMIRSYAH selaku Kepala bagian Trade Finance sedang sakit yang mana sesuai aturanperusahaan, penandatanganan tersebut harus ditandatangani oleh kepala divisi atau oleh2 kepala bagian untuk memo. Pada saat pengajuan, memo tersebut sudah terlebih dahuluditandatangani oleh sdr. YUNIANTO KUNCORO selaku kepala bagian PWMP(Pemegang Wewenang Memutus Pembiayaan).
Register : 25-06-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 4 Januari 2016 — RUSTAM EFFENDI, SH Bin HASBULLAH
59 — 14
59 — 14
Pasal 132 ayat (1 ) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang Iengkap dan ayat ( 2 ) bahwa bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yangHalaman 252 dari 267 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmbberwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti yang dimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan diatas dikaitkandengan kewenangan yang ada pada Terdakwa maka rangkaian
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2015 —
203 — 101
203 — 101
Saksi memeriksa secara singkat setelah saksi rasa Iengkap, saksimenandatangani Memo tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan karena sdr.AMIRSYAH selaku Kepala bagian Trade Finance sedang sakit yang mana sesuai aturanperusahaan, penandatanganan tersebut harus ditandatangani oleh kepala divisi atau oleh2 kepala bagian untuk memo. Pada saat pengajuan, memo tersebut sudah terlebih dahuluditandatangani oleh sdr. YUNIANTO KUNCORO selaku kepala bagian PWMPHal 89 dari 252 hal. Put.
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
97 — 42
97 — 42
Kalau ada perbedaan makaakan dikembalikan surat penagihan tersebut untuk diperbaiki. dan apabilasudah sesuai maka diproses pembayarannya dilakukan sesuai denganSOP yang berlaku.Bahwa Prosedur pembayaran tagihan dari penyedia jasa atau pihak ke3sebagai berikut :e Penyedia mengajukan surat permohonan pembayaran kepadapelaksana anggaran/bagian SDM.e Bagian SDM melakukan verifikasi berkasberkas pengajuanpembayaran jika Iengkap Iangsung diproses dengan menerbitkanSurat Permintaan Otorisasi ke Bagian Keuangan.e
Bagian Keuangan melakukan verifikasi berkasberkas pengajuanpembayaran jika Iengkap, maka Bagian Keuangan menerbitkansurat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran untuk dimintakantandatangan Otorisator.e Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran setelah ditandatanganiOtorisator Pemimpin Wilayah, maka oleh Bagian Keuanganmelakukan pembayaran tagihan tersebut dengan melalui transferrekening Bank penyedia jasa/ pihak ke3.Bahwa jumlah pembayaran yang diberikan kepada PT.
Putus : 21-03-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm. Tanggal 21 Maret 2017 — TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI
66 — 16
66 — 16
Setelah semua Iengkap tanda tangan danlampirannya, kemudian dikembalikan kepada bagian keuangan untuk diprosespembayarannya. Dalam bentuk cek tunai.Bahwa saksi menjelaskan Awalnya ada surat permohonan pembayaran dari kontraktoryang ditujukan kepada Direktur, karena tidak ada Direktur, diserahkan langusng kepadabagian keuangan untuk dibuatkan saksi MUSTATI berupa: berita acara pembayaran,faktur pajak standar, kuitansi, voucher, bukti potong pajak.
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013 Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
399 — 173
399 — 173
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTAPUTUSAN Nomor : 46K/PMTII /AD/VIII/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Iengkap : Hasan Sodiq.S, Sos.Pangkat/NRP : Letkol Inf/11930070181268.Jabatan : Kabagum Rindam XVI/Patimura.Kesatuan : Rindam XVI/Patimura.Tempat tanggal lahir :
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 27 /PID/Pid. Sus/TPK/2013/PN.DBG. Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
115 — 41
115 — 41
2008 memilki kKewenangan sebagai PemegangKekuasaan dalam pengellaan keuangan Desa dan berdasarkanjabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhanpengelolaan keuangan desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka4 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengellaanKeuangan Desa185Bahwa unsur ini juga akan terpenuhi apabila orang yang identitasnyatertuls dan terurai dalam surat dakwaan penuntut umum adalah setiaporang yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwaBahwa terdakwa Iengkap