Put-67259/PP/M.VB/16/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67259/PP/M.VB/16/2015Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa berdasarkan pemeriksaan,: Pajak Pertambahan Nilai: 2011: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi PajakMasukan yang dapat 2011 sebesarRp22.632.238,diperhitungkan Masa Pajak Januariterdapat koreksi Pajak Masukan sebesarRp22.632.238, atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan

Put-67266/PP/M.VB/13/2015

Put-67254/PP/M.VB/16/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67254/PP/M.VB/16/2015Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2011: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2011 sebesar Rp21.057.455.;: bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.057.455 adalah atas perolehan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan barang hasil

Put-67270/PP/M.VB/15/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67270/PP/M.VB/15/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2004Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa Banding ini adalah penetapan Pajak YangTidak/Kurang Dibayar atas PPh Badan Tahun Pajak 2004 sebesar Rp8.703.230.000;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga

Put-67268/PP/M.VB/13/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67268/PP/M.VB/13/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak : 2005Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa Banding ini adalah penetapan Pajak YangTidak/Kurang Dibayar atas PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2005 sebesar Rp3.240.028.635;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Put-67271/PP/M.VB/15/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67271/PP/M.VB/15/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2005Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa Banding ini adalah penetapan Pajak YangTidak/Kurang Dibayar atas PPh Badan Tahun Pajak 2005 sebesar Rp4.703.765.300;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga

Put-67267/PP/M.VB/13/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67267/PP/M.VB/13/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak : 2004Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa Banding ini adalah penetapan Pajak YangTidak/Kurang Dibayar atas PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp12.814.977.257;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Put-54020/PP/M.VB/16/2014

Put-67256/PP/M.VB/16/2015

Put-67262/PP/M.VB/16/2015

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67262/PP/M.VB/16/2015Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2011: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi PajakMasukan yang dapat Masa 2011 + sebesarRp269.425.789,diperhitungkan Pajak April: bahwa berdasarkan pemeriksaan, terdapat koreksi Pajak Masukan sebesarRp269.425.789, atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan

Put-67265/PP/M.VB/13/2015

Sihotang selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put67272/PP/M.VB

Lebih lanjut, Pemohon Banding juga siap dipanggil untukmemberikan penjelasan dan menunjukkan buktibukti yang mendukungpendapat Pemohon Banding tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67272/PP/M.VB/15/2015, Tanggal 21 Desember 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP1639/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Pemohon Banding) diatas, Kembali tidak mendapatkan keadilandan kepastian hukum meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) jelas secara nyata telah melanggar hukum dan proseduryang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadilisengketa Banding a quo telah menyatakan bahwa permohonan BandingPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakanHalaman 58 dari 115 halaman Putusan Nomor 997 B/PK/PJK/2016ditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67272/PP/M.VB

PembahasanBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 67272/PP/M.VB/15/2015 tanggal 7Januari 2016, yaitu sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundangundanganyang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yangterungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalildalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangatberdasar dan patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT RANTAU SINAR KARSA, dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put67272/PP/M.VB/15/2015, Tanggal 21 Desember 2015, sertaMahkamah

Sihotang,selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put67266/PP/M.VB

Lebih lanjut, Pemohon Bandingjuga siap dipanggil untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan buktibukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67266/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1637/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat

Thamrin Nomor 31,RT 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67266/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, diberitahukan kepadaPemohon Banding pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian terhadapnya olehPemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2016, dengan disertaialasanalasannya yang diterima

PembahasanBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruanpenerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67266/PP/M.VB/13/2015tanggal 7 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:iLBahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku karena Majelis Hakim telahmengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan, telah mengabaikan dalildalil/penjelasan PemohonPeninjauan Kembali (semula

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasardan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Rantau Sinar Karsa dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put67266/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, sertaMahkamah

Sihotang,selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put67271/PP/M.VB

Lebih lanjut, Pemohon Bandingjuga siap dipanggil untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan buktibukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67271/PP/M.VB/15/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang telah berkekuatanHalaman 12 dari 140 halaman.

Thamrin Nomor 31,RT 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67271/PP/M.VB/15/2015, tanggal 21 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Bandingpada tanggal 11 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2016, dengan disertai alasanalasannya yang diterima

PembahasanBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruanpenerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67271/PP/M.VB/15/2015tanggal 7 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku karena Majelis Hakim telahmengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan, telah mengabaikan dalildalil/penjelasan PemohonPeninjauan Kembali (semula

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasardan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Rantau Sinar Karsa, dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put67271/PP/M.VB/15/2015, tanggal 21 Desember 2015, sertaMahkamah

Sihotang,selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put67267/PP/M.VB

Lebih lanjut, Pemohon Banding juga siap dipanggiluntuk memberikan penjelasan dan menunjukkan buktibukti yang mendukungpendapat Pemohon Banding tersebut di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67267/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1635/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat

Thamrin Nomor 31,RT 001 RW 001, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67267/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Bandingpada tanggal 11 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 16 Februari 2016, dengan disertai alasanalasannya yang diterima

PembahasanBahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruanpenerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67267/PP/M.VB/13/2015tanggal 7 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku karena Majelis Hakim telahmengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanpersidangan, telah mengabaikan dalildalil/penjelasan PemohonPeninjauan Kembali (semula

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasardan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Rantau Sinar Karsa, dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put67267/PP/M.VB/13/2015, tanggal 21 Desember 2015, sertaMahkamah

BuahBatu Nomor 189, Bandung 40264).Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51918/PP/M.VB/16/2014,tanggal 16 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 9 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 015/AMI/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Palm Lampung Persada7 830/B/PK/PJK/2015 22 Desember 2015 54747/PP/M.VB/16/2014 PT. Palm Lampung Persada8 829/B/PK/PJK/2015 22 Desember 2015 54746/PP/M.IVB/16/2014 PT. Palm Lampung Persada9 834/B/PK/PJK/2015 22 Desember 2015 54751/PPIM.VB/16/2014 PT. Palm Lampung Persada10 832/B/PK/PJK/2015 22 Desember 2015 54749/PP/M.VB/16/2014 PT. Palm Lampung Persada11 960/B/PK/PKP/2015 01 Desember 2015 46908/PP/M.V 1/16/2013 PT. AMP Pantation12 961/B/PK/PJK/2015 01 Desember 2015 46910/PP/M.V/16/2013 PT.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal26 Desember 2000;(penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan perundangundanganyang terkait pokok sengketa permohonan Peninjauan Kembali iniakan diuraikan dalam pembahasan masingmasing sengketa dibawah ini);Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53719/PP/M.VB/16/2014tanggal

Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata CaraPenyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur PajakStandar;(penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan perundangundanganyang terkait pokok sengketa permohonan Peninjauan Kembali iniakan diuraikan dalam pembahasan masingmasing sengketa dibawah ini)Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53719/PP/M.VB

berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) di atas, kembali tidakmendapatkan keadilan dan kepastian hukum meskipun TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas secara nyata telahmelanggar hukum dan prosedur yang berlaku, karena MajelisHakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Banding a quotelah menyatakan bahwa permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dinyatakanditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67269/PP/M.VB