Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur,alamat korespondensi: Jalan Teluk Betung Nomor 36, KebonMelati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragihselaku Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB

Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2011 yangseharusnya adalah sebagai berikut: Menurut WajibUraian Pajak(Rp)Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 38.559.332.877,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 38.543.503.797,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67725/PP/M.XIB

35.360.935.470Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 15.829.080Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 38.559.332.877PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (38.543.503.797)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 38.543.503.797Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 0Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN yang masih harus/lebih dibayar Rp 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67725/PP/M.XIB

pokoknya sebagai berikut:Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:* Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa PajakFebruari 2011 sebesar Rp1.463.925.956,00yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB

/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 harusdibatalkan;Ill. .Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67725/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP285.K/WPJ.14/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor:00149/207/11

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3956/PJ/2020, tanggal 5 Oktober 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010331.13/2018/PP/M.XIB

Jumlah Sanksi Administrasi 6 Jumlah PPh yang Masih Harus di Bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010331.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02696/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018tentang Keberatan

Thamrin Kav. 22 Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta 10350;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor PUT58499/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali

Jumlah PPN yang masih harus dibayar nihil Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT58499/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 15 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP158/WPJ.19/2012 tanggal 23Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Juni

Putusan Nomor 305/ B /PK/PJK/2016Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 58499/PP/M.XIB/16/2014tanggal 15 Desember 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58499/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut: e.

Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58499PP/M.XIB/16/2014 tanggal 15 Desember 2014, atas namaPT.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52524/PP/M.XIB/16/2014, tanggal14 Mei 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52524/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 20 November karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a.

Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Oktober2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010340.13/2018/PP/M.XIB

Jumlah PPh yang masih harus dibayara> Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.010340.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02749/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Agustus 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

TRAKINDO UTAMA, tempat kedudukan di Gedung TMT Lantai 11 17, Suite 1101 1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1,Pasar Minggu, Cilandak Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 63976/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015 yang

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.63976/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.63976/PP/M.XIB/16/2015 tanggal23 September 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan sangat keberatan

Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.63976/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015harus dibatalkan;Il.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.63976/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1922/WPJ.19/ 2013 tanggal24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2009 Nomor 00400/207/09/ 091/12 tanggal 13November 2012, atas nama : PT Trakindo

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014tanggal 13 Agustus 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidakadil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku diIndonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014 a quo, diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54334/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 13 Agustus 2014, atas namaPT.

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54334/PP/M.XIB/16/2014tanggal 13 Agustus 2014 serta berdasarkan penelitian atasHalaman 20 dari 45 halaman.

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.54334/PP/M.XIB/16/2014tanggal 13 Agustus 2014 tersebut harus dibatalkan.V.

PUT.50310/PP/M.XIB/99/2014

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50310/PP/M.XIB/99/2014Jenis Pajak : GugatanTahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor S29/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari2013;Menurut Tergugat : bahwa Tergugat dalam Surat Penjelasan Tertulis Nomor : S4275/PJ.07/2013tanggal 25 Juni 2013 yang merupakan pendapat Tergugat atas sengketa padagugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S33/WPUJ.20/KP

Penolakan Surat Nomor 21/ADM/2011 atas protes mengenai tanggapan Pengguga201yang disampaikan tanggal 10 Januari 2011 tidak dapat dipertimbangkan karenmenurut Tergugat sudah lewat jangka waktunya.halaman ke 1 dari 6Put50310/PP/M.XIB/99/2014PT Dian Rakyat101112131415TReO/Don shah pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP terhadap SKPKBPPN Masa Mei 2008, hal ini dilakukan setelah WP berkonsultasi dan disarankan olehNdpeakdendra (bagian Waskon) di KPP Madya Jakarta Timur.2011AEP GaBaMPPadyabaigan

Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama : XXX;Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 September 2013berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan MajelisHakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua, Made Sudana sebagai Hakim Anggota,Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganiti.Putusan Nomor : Put.50310/PP/M.XIB

Putusan Nomor 453/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086569.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor KEP1574/

Putusan Nomor 453/B/PK/Pjk/20202010 dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding denganJumlah PPN yang kurang dibayar/seharusnya tidak terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT086569.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding

dan Banding, Direktorat Jenderal Pajakdan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU9/PJ/2021,tanggal 6 Januari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008127.25/2019/PP/M.XIB

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008127.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00475/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 9 Mei2019 tentang Keberatan

sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Koreksi positif Pajak Masukan atas Faktur Pajak Masa Pajak Oktober 2008senilai Rp30.337.014,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51743/PP/M.XIB

Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangatkeberatan dengan

Olehkarena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 02 April 2014 harus dibatalkan;lll.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.51743/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari2011, atas nama PT.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65033/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65033/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015, atas namaPT.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.65033/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Putusan Nomor 495/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65033/PP/M.XIB/16/2015tanggal 21 Oktober 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. diatas dengan alasan sebagai berikut :3. 1.

Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65033/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015, terkaitsengketa a quo, harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65033/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan:Menyatakan menambah pajak yang harus dibayar atas banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1393/WPJ.19/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Kariangau, Balikpapan Barat, jBalikpapan dan alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Luhut Saragih selakuDirektur ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67716/PP/M.XIB

berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurutpendapat Pemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 yangseharusnya adalah sebagai berikut: Uraian Menurut WajibPajak(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.036.655.502,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 14.021.360.382,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2148/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67716/PP/M.XIB

of. 906.873.0868Pajak Keluaran yang arus dipungut sendiri Ap 16.296.120Jumlah pajak yang dapat ciparhtungsan Rp 12,036,655, 502PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (14.027,360.382)Kelebihan Paijek vg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rip 14.021,.380,382Pajak Fertambahan Niai yang kurang bayar Rp Sankal Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp PPN yang mash harus/ledih dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67716/PP/M.XIB

Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untukkegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkanseluruhnya;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67716/PP/M.XIB

KesimpulanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67716/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP277.K/ WPJ.14/2014 tanggal 10Oktober 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2010 Nomor: 00063/207/10/725/13 tanggal 30 Juli2013, atas Nama: PT.

Arsyad Km 3,5 Nomor88, RT 016 RW 004, Ketapang, Mentawa Baru Ketapang, KotawaringinTimur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51455/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, makamohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadiladilnya (ex a quo etbono) dengan memberikan semua hak Wajib Pajak yang dijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51455/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih)Bayar (1.100.823.998)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 1.100.823.998berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51455/PP/M.XIB/16/2014, Tanggal 19 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 15 April 2014, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan

digunakan untukunit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN ataudibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan;"3.4 Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan data dan fakta yang terungkap sampai denganpersidangan, maka tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas hasil pemeriksaan majelis dalam sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.51455/PP/M.XIB

Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51455/PP/M.XIB/16/2014tanggal 19 Maret 2014 harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP733/WPuJ.29/2012 tanggal 24 Juli 2012 mengenaiKeberatan atas

Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Mei2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086567.16/2010/PP/M.XIB

2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB) Nomor00058/207/10/062/13, tanggal 26 Juli 2013, masa pajak Januari 2010,dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding denganJumlah PPN yang kurang dibayar/seharusnya tidak terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086567.16/2010/PP/M.XIB

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65040/PP/M.XIB/16/2015tanggal 21 Oktober 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65040/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;II.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65040/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015, atas namaPT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65040/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 ini masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan

Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65040/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65040/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1397/WPJ.19/2013tanggal 16 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65041/PP/M.XIB/16/2015tanggal 21 Oktober 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding),sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku diHalaman 9 dari 50 halaman.

Putusan Nomor 498/B/PK/PJK/2017Indonesia.OlehkarenanyaPutusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65041/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65041/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015, atas namaPT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)jJuncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak,maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65041/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015ini masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan

Olehkarena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65041/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65041/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1398/WPJ.19/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentangHalaman 47 dari 50 halaman.

., jabatan DirekturPT Toshiba Consumer Products Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77701/PP/M.XIB/99/2016, tanggal 23 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

Putusan Nomor 2099/B/PK/Pjk/2019STP Nomor 00172/107/13/055/15 tanggal 25 Juni 2015 dikurangkanatau dibatalkan menjadi sebesar Rp34.522.047,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan pada tanggal 5 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut77701/PP/M.XIB/99/2016, tanggal 23 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak

KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT.009,Kariangau, Balikpapan Barat, Balikpapan, alamat korespondensi:Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut67733/PP/M.XIB

sebagaiPajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2011 yangseharusnya adalah sebagai berikut: Uraian Menurut WajibPajak(Rp)Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 72.156.310.140,00Dikompensasikan ke masa berikutnya 72.139.454.098,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0,00Jumlah YMH dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67733/PP/M.XIB

32.807.912.764Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 16.856.042Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 72.156.310.140PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (72.139.454.098)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 72.139.454.098Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar Rp 0Sanksi Administrasi : Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN yang masih harus/lebih dibayar Rp 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67733/PP/M.XIB

atas perolehan Barang Kena Pajak dan atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untukkegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkanseluruhnya;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.67733/PP/M.XIB

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.67733/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 harusdibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.67733/PP/M.XI/16/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP270.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Keberatan WajibHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2152/B/PK/PJK/2017Pajak atas Surat

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.65035/PP/M.XIB/16/2015tanggal 21 Oktober 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding),sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku diIndonesia.OlehkarenanyaPutusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65035/PP/M.XIB

Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.65035/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015, atas namaPT.

P.1755/PAN.Wk/2015tanggal O9Nopember 2015perihalPengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsungoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) padatanggal16 November 2015sesuai Tanda Terima Tempat PelayananSurat Terpadu (TPST) Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen201511160148.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak,maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65035/PP/M.XIB

Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65035/PP/M.XIB/

Olehkarena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.65035/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015 harusdibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.65035/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 21 Oktober 2015yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1417/WPuJ. 19/20 13tanggal16 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang