Ditemukan 5970 data
89 — 42
Anggota : Kompol Bagi Ukur Sembiring Kabagren Anggota : Akp Sem Ginting Kasat Intelkam Anggota (cad) : Akp Martua Manik,SH,MH, Kasat Reskrim Anggota (cad) : Akp Ariasda Br Ginting Kasat Binmas.. Bahwa oleh karena Penggugat, AIPTU INDRA GUNAWAN bertugassebagai Brigadir Polres Tanah Karo, berpangkat/golongan Bintarayang diberhentikan tidak dengan hormat maka yang berwenanguntuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.
Budi Gunawan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Penyidik Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
86 — 1255
CADE CANCEL sx aces acs 2 crew eae xx sem 5 cao ance ents eons ce aa oe oa tee xe TI. 22;Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 203 / XI / 2018 / Reskrim,tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberi tanda .................0. TI. 23;Berita Acara Penahanan tanggal 17 November 2018, selanjutnya diberiTAN A ooe cece cc ccc cca ceececeececuueceueceeeuceeueesueseeeeueeaeeeuesseeaueeaueeeueeeeeaneeaeeass TI. 24;Tanda terima : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.
58 — 25
RECAKSI .........cccccceeeeeeueeeeeeeeeaees : Rp10.000,00;Os sora seas aan ee ee ee sare ae x ees PRp150.000,00;OSES .eeeccccsccceeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeesAce cores see son sem sates sore mean ome ee PRp30.000,00;NBP .....cceceeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesDo eecssneccceeeeeeeeeseesnnneeeeeeeeeeeeeeeees PRp350.000,00;ANQGIAN .......ceeeee eee eeeeeeeeeeeeeeeesGoo eccccecceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeees P: RpoO,00;emeriksaan setempat .............7.
112 — 232
SEM AMBEUA dibawah sumpah saat diperiksa oleh penyidik pada pokoknyamenerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:Saksi sebagai Ketua PPS Desa Saolat Kec. Wasile Selatan Kab.
Berdasarkan keterangan saksi HANAFI KENE, saksi MATORI, saksiSUTARSO, saksi HUSEN DAYA, saksi RIDWAN IBRAHIM, saksi HUSDIKUADANG, saksi SEM AMBUEUA, saksi HOPNI DITI (para Ketua PPS), tidakada menerima honor PPS untuk Bulan Agustus 2010, sehingga biayahonorarium PPS dan sekretariat PPS yang tidak dapatdipertanggungjawabkan untuk bulan Agustus 2010 ada sebesarRp.197.600.000, (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;c.
Berdasarkan keterangan saksi BURHAN GADJALI, saksi IGSKANDARMAULANA, saksi WAHAB KIYE, saksi AMIRUDIN KARIM, saksi PAULUSKOLOLI, saksi ANIS TOGO, saksi ARMUS ALFONS (para Ketua PPk), tidakada menerima biaya operasional PPK untuk Bulan Agustus 2010, danberdasarkan keterangan saksi HANAFI KENE, saksi MATORI, saksiSUTARSO, saksi HUSEN DAYA, saksi RIDWAN IBRAHIM, saksi HUSDIKUADANG, saksi SEM AMBUEUA, saksi HOPNI DITI (para Ketu PPS), tidakada menerima biaya operasional PPS untuk Bulan Agustus 2010,
Berdasarkan keterangan saksi HANAFI KENE, saksi MATORI, saksiSUTARSO, saksi HUSEN DAYA, saksi RIDWAN IBRAHIM, saksi HUSDIKUADANG, saksi SEM AMBUEUA, saksi HOPNI DITI (para Ketua PPS), tidakada menerima honor PPS untuk Bulan Agustus 2010, sehingga biayahonorarium PPS dan sekretariat PPS yang tidak dapatdipertanggungjawabkan untuk bulan Agustus 2010 ada sebesarRp.197.600.000, (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;.
Berdasarkan keterangan saksi BURHAN GADJALI, saksi ISKANDARMAULANA, saksi WAHAB KIYE, saksi AMIRUDIN KARIM, saksi PAULUSKOLOLI, saksi ANIS TOGO, saksi ARMUS ALFONS (para Ketua PPk), tidakada menerima biaya operasional PPK untuk Bulan Agustus 2010, danberdasarkan keterangan saksi HANAFI KENE, saksi MATORI, saksiSUTARSO, saksi HUSEN DAYA, saksi RIDWAN IBRAHIM, saksi HUSDIKUADANG, saksi SEM AMBUEUA, saksi HOPNI DITI (para Ketu PPS), tidakada menerima biaya operasional PPS untuk Bulan Agustus 2010, sehinggabiaya
145 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas dalildalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan5.4.Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa TermohonPeninjauan Kembali (sem ula Pemohon Banding) telah dengan jelasdan tegas mengakui tidak dapat memberikan polis, yang merupakandasar bagi pengembalian uang hasil investasi pemegang polis padasaat terjadinya penjualan polis unit link.
140 — 109
ASIADI SEM BIRING, SH.MH. GANJAR PASARIBU, SH.MH.2. EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.Panitera Pengganti,= EENA SULISTYOWATI,SH =Perincian biaya :Biaya pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya proses : Rp. 79.000, Panggilan : Rp. 400.000,PNBP : Rp. 10.000,Redaksi : Rp. 9.000,Meterai : Rp. 6.000, Rp. 526.000,( Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )Halaman 52 dari52 Putusan Nomor 749/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
63 — 40
yang bernama ANAKKEEMPAT (Lakikaki), umur 18 tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah), setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, di luarbiaya Pendidikan dan Kesehatan, dari tanggal 16 Desember 2020, Sampaibulan Februari dijumlahkan yaitu :1) Uang belanja ANAK KEEMPAT yang belum dewasa:Rp300.000,00 X 3 bulan = Rp900.000,00;2) Biaya Pendidikan kuliah hingga saat ini:Jumlah hingga 3 semester saat ini= Rp20.631.000,00;3) Biaya Praktek Kuliah Agroteknologi = Rp1.000.000,00 x 3 sem
1.Zulher Zispar
2.Depi Indra
Tergugat:
Hasanudin
93 — 57
Rp466.000,00:ANQGIAN ....... cece cece eeeteeeeeeeeeeeeeesAa seeeeeessneeneeeessnneneeesaneeeian P : Rp750.000,00:emeriksaan Setempat .............Ecorse sem cas sm ase sents eons ete eta see PNS) ee Rp10.000,00;6....... seeeeeessnniieceeessnneneeesnneeesan M : Rp10.000,00:CLCIAL ec cceeeeeeeessesteeeeeeeeeeeeeees7.
113 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jati No. 77 RT.01RW.06, Jatimulya, Tambun, Bekasi;PIPIN ARIP MUHARAM, beralamat di Jalan Kp.Payingkiran, RT. 04 RW.0O1, Karikil, Mangkubumi,Taksikmalaya;SUWANDY, beralamat di Cipinang Sem RT.09 RW.09,Kebon Pala, Jakarta;MARDI UTOMO, beralamat di Kp.
91 — 30
Triwulan dan bulan JanuariSeptember 2015(fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KalabahiMola Tentang surat tugas Nomor :3388/UP. 826 /PK/X/2015tanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Foto/gambar 2 orang Pengawas yang ditugaskanoleh Tergugat : Drs.A.G.AKAL sedang mengisi Buku Tamutentang maksud kehadiran dan hasil Pemeriksaan dan BOSSD Negeri Pilelang pada tanggal 23 Oktober 2015, dan SITIS.DOLU,Spd sedang mewancarai Wakil Kepala SD NegeriPailelang/Sem
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
ANDRI SAPUTRA
39 — 8
KM 16 i ons 190 oe pipa 15 65,000 975,000 0 975,000LSTA LORENTZ. 17 ap We Oe pa 40 65,000 PED PRODLNTAS HARUAN. 20 Aer NB ooz18ss156 apa oa eacea 1495.00 ; 1495.00TS a e te oem = sem 0 LSTAS HARUAN. 27 a na possaains am a coms am BaapUNAS LORENTZ. 01 May a ous pa ao 65,000 AEC 0 ZenoLINTAS 18.
1.Taufik Gunawan
2.Gatot Sujadi
3.Asih Pujiati
4.Subekti
5.Suheri
6.Yuni Hastuti
7.Yuni Astuti
Termohon:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.
160 — 109
diajukan PeninjauanKembali sampai dengan eksekusi ; Bahwa pada saat saksi mengurus Sertifikat ke BPN, saksidiarahkan untuk melakukan pemecahan namun harus membawaasli Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dan saksi tidak dapatmenghadirkan asli Sertifikat tersebut karena masih berada di ahliWariS SUP@lM i jn nnn ne nnn nnn ene en nce n cnn cnc nn cane Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalahtentang pembagian harta warisan ; Bahwa lahan yang menjadi sengketa sekarang dikuasai oleh ahlliWariS SEM
27 — 9
+ 10 are yang lokasinya disawah Desa Jantuk Lapan Desa yang batasbatasnya sebagaiberikut: sebelah selatan : Sawah lukman sebelah utara : Sawah saprudin sebelah barat : sawah H Jalal sebelah timur : Sawah muezzinSawah tersebut dijual pada tahun 2000 dengan hargaRp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dengan saksi Hirsan dan bukti kwitansi dan sertipikat;Harta yang digugat oleh Penggugat rekonvesi sebagai harta bersamabenar ada tetapi bukan harta bersama :7.1 Rumah panggung/sem
68 — 53
PENGADILAN MILITER II 10SEMARANG AYP UT US ANNomor : PUT / 59 K/ PM.II 10 Ay / 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN Kernan MAHA ESAPengadilan Militer II 10 Sem .yang bersidang di Semarangdalam memeriksa dan an pup rkara pidana pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putus bagaimana tercantum dibawahini dalam perkara Terdakwa:1. : vTerdakwa Nama lengkap C ANDI KUSTANTOPangkat / NRP : rada / 31071342270786Jabatan f TakamlanKesatuan : Lanumad A.
TEGUH OKI TRIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
MOCHAMAD HOLIL Bin KRISTANTO
19 — 16
SEMR202202-2, tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh JINHUA SEM TEXTILE CO. LTD. Qianfan Village Ancahng Town Keqiao District Shaoxing;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A, Warna Putih, No. IMEI: 869269027784827, No. SIM: 081358767109;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9, Warna Biru, No. IMEI: 868359041097016, No.
21 — 2
Dukuh Kupang Barat VI F,RT/RW : 008/003, Kelurahan Dukuh Pakis, sekarang Kecamatan Dukuh Pakis dahuluKecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut4 Seems 325 swmEEIAS Ge us SemMIORMA 99 sem TERGUGAT III;4. SUPIAT, lakilaki, umur + 45 tahun, bertempat tinggal di JI.
PT TRI MITRA LESTARI
Tergugat:
1.ADE PERMATA PUTRA
2.MUSA SITEPU
3.JOHANES MATIUS GINTING
78 — 15
Tri Mitra Lestari, perihal :Perihal Permohonan Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala DinasKetengakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,Telah dibubuhi materal secukupnya dan berupa foto copy yangselanjutnya diberi tanda dengan T40.41.Foto copy surat nomor 124/SEM/TMLKBN/X/2020 tanggal 23 Oktober2020 dari Senior Estate Manager PT.
TEGUH OKI TRIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
MOCHAMAD HOLIL Bin KRISTANTO
26 — 16
SEMR202202-2, tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh JINHUA SEM TEXTILE CO. LTD. Qianfan Village Ancahng Town Keqiao District Shaoxing;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A, Warna Putih, No. IMEI: 869269027784827, No. SIM: 081358767109;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9, Warna Biru, No. IMEI: 868359041097016, No.
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
194 — 82
Tidak dibayarkanosida etikan tes sem 000 Halaman 55 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT AMB ester ganjil dan pengepakan 70. Ida R Insenstif honor Rp 400.0 Rp 350.0 Rp. 50.0 Mark up pertangosida bulan Novemb gung jawabanh er 00 00 0071. Ida R Insenstif honor Rp 400.0 Rp 350.0 Rp. 50.0 Mark up pertangosida bulan Desemb gung jawabanh ar 00 00 00"2. ee sent honor t Rp 1.200. Rp 1.050. Rp 150. Mark eenaia 000 000 000 gung Jtee ee sent rronort Rp 1.200. Rp 1.050. Rp 150.
;giatan tes sem 000 Tidak dibayarkanester ganjil kenaikan kelas144) Yama Insenstif honor 24 490.0 Rp 350.0 Rp. 50.0 Mark up pertangM Sa) Bulan Novem) 65 00 00 ung jawabanmal er gung ia vara pens none Rp 400.0 Rp 350.0 Rp. 50.0 Mark up pertang00 00 00 gung jawabanmal er146 Yama Pembayarann Sa copy soal dan Rp.mal lembar kerja 3.275.0 Mark silisebanyak 00 gung J13.100 lembar147 Siti P Insentif penyus Rp 45.0ellu un naskah soal ws Tidak dibayarkanTry out 148 Siti P Insentif panitia Rp 75.0 ..
Rista Devie A Insentif pemnggraini eriksaan so Rp. 25.000 Tidak dibal ujian sem ayarkanester ganjil183 Abd GaniAm Insenstif peeth nyusun nas Tidak dibkah soal try Fife SBHGOe ayarkanout184 Abd Gani Am Insenstif pa Rp. 75.000 Tidak dibeth nitia try out ayarkan185 Abd GaniAm Insenstif peeth nyusun nas Rp. 45.000 Tidak dibkah soal ujia ayarkann sekolah186 Abd GaniAm Insenstif paeth nitia ujian se Rp. 75.000 Tidak diayarkankolah187 Abd GaniAm Insenstif peeth nyusun nas , ,kah soal ujia Rp. 45.000 dak
dibayarkann kenaikankelas188 Abd GaniAm Insenstif paeth nitia ujian ke Rp. 75.000 dak dibayarkannaikan kelas189 Abd GaniAm Insenstif paeth nitia peneri Rp. 126.00 Tidak dibmaan siswa O ayarkanbaru190 Abd GaniAm Insenstif peeth ngawas ruang anggara Rp. 50.000 Tidak dibn tes semes ayarkanter ganjil kenaikan kelas191 Abd GaniAm Insenstif pe Rp. 25.000 Tidak dibeth meriksaan s ayarkan Halaman 147 dari 238 Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT AMB oal tes sem ester ganjil192 Abd GaniAm Insenstif paeth nitia
32 — 9
Pasal 64 (1) KUHP;GRU Sem cane ee nese sea a eee eeeSebagaimana diatur dan diancam Pasal 11 UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 (1) KUHP; 10Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 Huruf e Undangundang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.