Ditemukan 5807 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : simpanan sampelan simpan sampulan sempolan sinaulan simpulkan sempulan simpuan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
214 — 129
  • dibuat oleh Penyidik terhadappihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut;Halaman 184 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait; Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpanganpenyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersama Penyidik; Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian faktadan proses kejadian;Membuat simpulan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
180 — 112
  • melalui Penyidik; Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh Penyidik terhadappihakpihak yang terkait dalam kasus tersebut; Melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait; Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpanganpenyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen yang diperolehmelalui dan/atau bersama Penyidik; Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian faktadan proses kejadian;Membuat simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
139 — 33
  • Membuat simpulan hasil audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan NegaraBahwa ruang lingkup audit yang ahli laksanakan mencakup pemberiankredit yang tidak sesuai ketentuan oleh BANK SYARIAH MANDIRI kantorcabang pembantu Iskandar Muda Medan kepada Koperasi KaryawanPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan melaluipembiayaan kepada Koperasi karyawan untuk para anggotanya (PKPA)Executing terhadap 30 orang anggota Koperasi karyawan PDAM TirtanadiMedan pada tahun 2010 s/d 2012 yang diduga
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
166 — 24
  • Audit Kinerja, bertujuan untuk memberikan simpulan danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secaraekonomis, efesien dan efektif,c. Audit dengantujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
169 — 25
  • Dan yang menjadi ruanglingkup Auditinvestigatif yang dilakukan terbatas padakegiatanPengadaan Traktor Roda Dua dan Pompa Air dalam KegiatanPembelian Alsintan Pra Panen pada Dinas Pertanian Tanaman PanganProvinsi Jawa BaratlahunAnggaran 2012 yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.Sedangkan yang menjadibatasan dan tanggung jawab dalampelaksanaan audit terbatas pada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan yang merugikan keuangan negaraberdasarkan buktibukti yang cukup
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
131 — 520
  • Menyusun simpulan dan menghitung kerugian keuangan.6. Ekspose Hasil Audit;7. Pelaporan Hasil Audit.Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakanAhli bersama Tim Auditor Inspektorat Kota Bekasi adalah Audit dilakukanmelalui pengumpulan dan pengujian bukti yang telah diperoleh olehKejaksaan Negeri Kota Bekasi, sehingga cukup untuk mengambilkesimpulan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
99 — 26
  • Dan yang menjadi ruang lingkupAuditinvestigatif yang dilakukan terbatas pada kegiatanPengadaan Traktor Roda Dua dan Pompa Air dalam KegiatanPembelian Alsintan Pra Panen pada Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2012 yang diduga terjadi penyimpangan yangmerugikan Keuangan Negara ;e Bahwa yang menjadibatasan dan tanggung jawab dalampelaksanaan audit terbatas pada simpulan pendapatmengenai terjadinya penyimpangan yang merugikankeuangan negara berdasarkan buktibukti yang cukup
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
124 — 72
  • pelaksanaan tindak lanjut yangdidasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan risiko dan kerugian.Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan tindak lanjutsecepat mungkin dan APIP harus terus memantau tindak lanjut yangdilaksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari temuan tersebut sangat besar.Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Bagian Standar Komunikasi Audit Intern4100Pemantauan Tindak Lanjut Auditor harus memantau dan mendorong tindaklanjutatas simpulan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
115 — 29
  • Negara yangdijelaskan Undangundang No.31 Tahun 1999 danpengertian Kerugian Negara/Daerah yang dijelaskan dalamUndangundang No.1 Tahun 2004, dapat dirumuskan bahwaKerugian Keuangan Negara/Daerah adalah Berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau298kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia.Menurut pendapat ahli dan sesuai dengan simpulan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
161 — 42
  • Dan yang menjadi ruanglingkup Auditinvestigatif yang dilakukan terbatas padakegiatanPengadaan Traktor Roda Dua dan Pompa Air dalam KegiatanPembelian Alsintan Pra Panen pada Dinas Pertanian Tanaman PanganProvinsi Jawa BaratlahunAnggaran 2012 yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.Halaman 203 dari 195 halaman,Putusan No.178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg204Sedangkan yang menjadibatasan dan tanggung jawab dalampelaksanaan audit terbatas pada simpulan pendapat mengenaiterjadinya penyimpangan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
95 — 20
  • ;Bahwa menurut Ahli dan sesuai dengan simpulan hasil pemeriksaanpekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Bendung Penggung Desa KarangjatiKecamatan Wonosegoro, telah terjadi kerugian keuangan daerah, di manaterdapat kekurangan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi BendungPenggung Kecamatan Wonosegoro tahun 2011 4sebesar Rp310.560.647,66 atau 22,54 % dari nilai kontrak Rp 1.377.914.000.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
97 — 38
  • serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama PenyidikKepolisian Resor Mandailing Natal yang dipergunakan sebagai dasarpenghitungan kerugian keuangan negara;2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yangberlaku;3) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melaluidan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal;4) Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian fakta danproses kejadian;5) Membuat simpulan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
192 — 514
  • atau bersama Penyidik Kepolisian ResorMandailing Natal yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugiankeuangan negara;b) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuanketentuan yang berlaku;c) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/ataubersama Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal;d) Merekonstruksi dan merangkai buktibukti dalam satu rangkaian fakta dan proseskejadian;Hal 160Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdne) Membuat simpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
506 — 92
  • Dengan mencermati pemikiran yang dikemukakan di atas dapat kiranya ditarik sebuah simpulan bahwa, bila mengacu pada sifat (nature) kegiatan operasi dan motivasi institusi padabadan usaha milik negara (BUMN), dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnya ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi institusi pemerintah diperuntukkan pula bagi badan usaha milik negara (BUMN).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
172 — 488
  • Hendra Ardiansyah (Anggota Tim).e Bahwa ruang lingkup penugasan hanya terbatas dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara mencakup penggunaan dan pertanggungjawabandana bantuan hibah oleh Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KADINJatim) dari Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur TahunHalaman 297 dari 399 Putusan No. 125/Pid.sus/TPK/2015/PN Sby.2011 s.d. 2014, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangannegara.Bahwa untuk tanggungjawab auditor terbatas pada simpulan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
257 — 200
  • dilibatkan dalampembahasan dan tandatangan dalam absensi tersebut bukan tanda tangan mereka2 Daftar nominative piutang yang menjadi agunan fiducia dibuat hanya sebagai formalitas/pelengkap administrasi untuk mengcover plapon pinjaman yang disyaratkan oleh LPDByaitu daftar piutang lancar (piutang existing) harus 150 % dari dana pinjaman yang diminta,sehingga telah dibuat daftar piutang fiktif;3 Dalam tahap evaluasi oleh LPDB atas permohonan KUD Sulahan/KSP Sulahan, KomiteAnalisa Kredit telah membuat simpulan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-07-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 35/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 31 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, S.H
Terbanding/Terdakwa : KASTO
248 — 183
  • Tahun Anggaran 2018/2019;
  • 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen yang terdiri dari surat dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat kepada Rektor Unsika Nomor: S-3024/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal reviu tunggakan atas tagihan pembayaran pada Universitas Singaperbangsa Karawang, surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019,surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019, Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu tanggal 19 Desember 2019 dan simpulan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-03-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 28 Maret 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. DEDI, M.Pd. Bin Alm KASMITA Diwakili Oleh : Drs. DEDI, M.Pd. Bin Alm KASMITA
Terbanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, SH
485 — 73
  • Tahun Anggaran 2018/2019;

    216. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen yang terdiri dari surat dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat kepada Rektor Unsika Nomor: S-3024/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal reviu tunggakan atas tagihan pembayaran pada Universitas Singaperbangsa Karawang, surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019,surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019, Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu tanggal 19 Desember 2019 dan simpulan

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-02-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 20-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2023 — Penuntut Umum:
IRWAN ADI CAHYADI, S.H
Terdakwa:
KASTO
154 — 0
  • Tahun Anggaran 2018/2019;
  • 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen yang terdiri dari surat dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat kepada Rektor Unsika Nomor: S-3024/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal reviu tunggakan atas tagihan pembayaran pada Universitas Singaperbangsa Karawang, surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019,surat tugas Nomor: ST-3025/PW10/2/2019 tanggal 16 Desember 2019, Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu tanggal 19 Desember 2019 dan simpulan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
349 — 211
  • Toshida Indonesia tahun 2019 Sampai dengan bulanMei 2021 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangannegara.252 Bahwa tanggung jawab auditor dalammelaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil auditpenghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan buktibukti yangdiperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara.253 Bahwa buktibukti yang diperoleh telahcukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar untuk melakukan penghitungankerugian keuangan