Ditemukan 718 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bening bnding bading bedeng buding biding boding beling
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2015 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 552/PDT.G/2015/pn Bdg
Tanggal 28 Juni 2016 — Ir. UYUNG RFA, DKK LAWAN TAN LIN SUI, DKK
27 — 2
  • Pada intinya mengatur janji untuk menjuat benda jaminanatas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelangharus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUHHalaman 18 dari 42 Putusan No. 552/Pdt.Bth/2015/PN.Bdg.10.Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT mengaskan pelaksanaan parateexecutie melalui pelelangan umum, maka rasio hukumnya pejabat tersebutadalah Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL):Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 30-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 29/Pdt.Plw/2016/PN Sda
Tanggal 30 Agustus 2016 — ANNA MARIA Lawan: PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU SURABAYA DARMO SATELIT, DKK
26 — 5
  • Bahwa proses pelelangan agunan yang menjadi jaminan kreditPelawan didasarkan pada hak Terlawan selaku pemegang HakTanggungan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalul pelelangan umum berdasar beding van eigenmatigeverkoop (parate eksekusi vide Pasal 6 Undangundang Nomor 4Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 29/Pat.Plw2016/PN Sdatahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT).
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 474/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 6 Februari 2019 — PARSAULIAN HUTAURUK VS PT BANK MANDIRI PERSERU TBK,DK
38 — 25
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Tergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sahkarena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yangHalaman 4 Putusan Nomor 474 PDT 2019 PT MDNada mulai berlakunya Undangundang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-07-2012 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 483/Pdt.Plw/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2012 — ANDY JANUARTO VS 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO 3. PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN
58 — 2
  • Bahwa proses pelelangan asset milik Pelawan didasarkan pada hak Terlawan I selakupemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum berdasar beding van eigenmatige verkoop (parateeksekusi vide Pasal 6 UUHT).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 28-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1061 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 28 Desember 2016 — SYAHBUDIN PURBA VS PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“Bank BTPN”)
87 — 919 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1061 K/Pdt.SusBPSK/201611.12.Perdata, yang pada intinya mengatur janji untuk menjual benda jaminanatas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualanlelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan menegaskan pelaksanaan executie melalui pelelanganumum.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN STABAT Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Stb
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Sukini
Tergugat:
1.PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Pura
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
99 — 53
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,Sehingga
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-05-2014 — Upload : 25-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 163/Pdt.G/2013/PN BB
Tanggal 2 Mei 2014 — Penggugat : USEP SAEPULAH, Tergugat : 1. PT. BANK MEGA Tbk., , DKK
70 — 8
  • ., Penerbit Alfabeta); Menjual atas kekuasaan sendiri tersebut diartikanbahwa penjualan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1211KUHPerdata yaitu dilakukan dengan bantuan langsung oleh Kantor LelangNegara tanopa memerlukan fiat Pengadilan; Kreditur sebagai pemohoneksekusi dapat melakukan eksekusi objek hak tanggungan melalui ParateEksekusi (Beding van eigen matige ver koop);Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.BBBahwa eksekusi lelang terhadap Objek Jaminan dilaksanakan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 658/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 31 Juli 2013 — SUSANTO alias TIRTA SUSANTO; Lawan; PT. BANK BANK MUTIARA; Sdr. ANDRI KRISNA HIDAYAT, SH, MKn. Sdr. INDRA NURCAHYA, SH dan Sdr. ALFIN SULAIMAN, SH. MH.; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV (KPKNL IV); KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT
87 — 26
  • obyek jaminanyang merupakan harta pailit akan dilelang ;10 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6halaman 4 dan poin 12 halaman 6 yang intinya menyatakan obyek lelang harusdibebaskan dari beban Hak Tanggungan adalah dalil yang mengadaada dan tidakberdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya harusditolak ;11 Bahwa dalam penjualan harta pailit yang masih dibebani Hak Tanggunganbukan menjadi masalah hukum karena hal ini untuk menghindarkan pemegangHak Tanggungan dirugikan (beding
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 745/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
ASMAN NURDIN
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk KANTOR CABANG MEDAN IMAM BONJOL
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
30 — 16
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atautelah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi HakTanggungan melalui Tergugat Il adalah merupakan cacat hukum sertatidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yangada mulai berlakunya Undangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi HakTanggungan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-12-2014 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.
Tanggal 16 Desember 2015 — A B A N, lawan . PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BANDUNG
90 — 29
  • Pada intinyamengatur janji untuk menjual benda jaminan ataskekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) danjanji penjualan lelang harus dilakukan menurut carasebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata,sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskanpelaksanaan parate executie melalui pelelanganumum, maka rasio hukumnya pejabat tersebut adalahPejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);3.
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2016 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BATANG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Btg
Tanggal 1 Agustus 2017 — SUKIYEM ; CASTORO ; PT. BANK BTPN Tbk Cabang Batang, Dkk
209 — 64
  • Pasal 6 UUHT tidaklahberbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuan Pasal1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janji untuk menjualbenda jaminan ataskekuasaan (beding vaneigen machtiae verkoop) danjanji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalamPasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskanpelaksanaan executie melalui pelelangan umum.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
45 — 21
  • Hal ini sudah sesuai denganketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan junctojanji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmaticheverkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telahditandatangani oleh Penggugat / Pemilik J aminan, itu artinya Tergugat Imempunyai kekuasaan penuh sebagai Pemegang Hak Tanggungan untukLelang Eksekusi agunan apabila Penggugat wanprestasi.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmempermasalahkan harga limit lelang
    yangberlaku.Bahwa Dengan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim yang beratsebelah yang hanya mempertimbangan kepentingan dari Terbanding sajatanpa mempertimbangkan buktibukti dan hakhak dari Pembanding Isebagai Kreditur adalah pertimbangan yang KELIRU.Bahwa Upaya melelang agunan yang telah diikat Hak Tanggungan melaluilelang umum (parate executie), sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 joPasal 20 Ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janjiuntuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 69/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 20 April 2016 — JOKO SUSENO, dkk melawan 1. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Rizki Pusaka Utama, beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No. 132 Semarang, dkk
50 — 32
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janjibahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggunganapabila debitor wanprestasi (beding van eigenmachtigverkoop) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT.Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat.Tindakan atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabiladebitor wanprestasi.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 414/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CAB. KISARAN VS TOK TJING KIM
42 — 29
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTerlawan Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor: 4tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,hin selama
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 7/Pdt.Bth/2018/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
Tok Tjing Kim
Tergugat:
1.PT Bank Central Asia Tbk Cabang Kisaran
3.Pemerintah Cq Menteri keuangan RI cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Kisaran
43 — 4
  • Persetujuan harus dilaksanakandengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikataada perselisinan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terlawan yang telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui Terlawan Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sahkarena untuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanHalaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2018/PN KisEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 UndangundangHak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3034 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — H. FUAD BIN H. MACHFUD lawan ROMLAH, DKK dan PT. AISIN INDONESIA
124 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3034 K/Pdt/2017juga berdasarkan sifat obyek persetujuan serta tujuan yang telahditentukan dalam perjanjian (bestending en gebruikkelijk beding).Akan tetapi, bukan saja kekuatan hukum mengikat yang melekat padaputusan perdamaian, namun sekaligus kekuatan eksekutorial.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
SUGANDHI MAKMUR
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
40 — 3
  • Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop)harus berdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor :4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,Sehingga
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 344/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 12
  • Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehTERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding vaneigenmachtige verkoop) dan sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 yang dirubah No.93/PMK.06/2010 dan No. 106/PMK.06/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dimana ditentukan bahwa:a.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 523/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG JAKARTA KEMAYORAN >< HASANAH DKK
464 — 191
  • Pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanyajanji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitorwanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diaturdalam Pasal 11 (2) e UUHT. Pelaksanaan penjualan obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusiparat. Tindakan atau pelaksanaan parate eksekusi dilakukan apabiladebitor wanprestasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 29-03-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 PK/Pdt/2011
Tanggal 29 Maret 2012 — LIEM BOEN THONG alias BERNARDUS DONG DARMAJUWANA, SH vs. LIEM BOEN SIANG, dkk
76 — 1411 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberian kuasa yang tak dapat dicabut dan yang tidakbatal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia telahmerupakan suatu bestendig en gebruikelijk beding sehingga tidakbertentangan dengan ps 1339 dan 1347 dan seterusnya BW.ketentuan Pasalpasal: 1320, 1321, 1322, 1327, 1328, 1329, 1330,1338, 1266, 1267, 1454, 1868, 1870, 1871 KUHPerdata, Pasal 285 HIR(RIB)Prof.a.dan Putusan Mahkamah Agung R.I.