Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan isiAkta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 01 tanggal1 Februari 2006;Bahwa adapun dasar keberatan tersebut adalah sesuai dengan ketentuanPasal 1399 ayat (2) KUH Perdata yang menegaskan sebagai berikut: "Jikautangutang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlakuuntuk utang yang paling tua, tetapi jika utangutang itu dalam segalagalanya sama maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masingmasing utang menurut imbangan

Desember 2010, pada intinya,bahwa Tergugat tetap keberatan dengan maksud gugatanPenggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Penggugat,maka Tergugat meolak permohonan Penggugat untuk seluruhnyaMenimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidakmenambahkan keterangan sesuatu) apapun lagi dan mohonputusan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini,maka segala sesuatu) yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak38terpisahkan dengan putusan ini.TENTANG PERT IMBANGAN

Pertanahan Wilayah Kabupaten Minahasasebagai Turut Tergugat J/X/Turut Terbading IXtidak memasukkan Kontra Memori Banding ;81Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkasperkara (Inzage) No: 146/PDT.G/2009/PN.Tdo. yang dibuatoleh Jurusita telah diberitahukan kepada pihakpembanding dan pihak Terbanding dan Turut Terbandinguntuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 (empatbelas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondanosebelum berkas' perkara dikirim ke Pengadilan TinggiManado ;TENTANG PERT IMBANGAN

:(1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerahdengan imbangan sebagai berikut :a. 10% untuk Pemerintah Pusat;b. 90% untuk Daerah.(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagal berikut :Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT MDNa. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

:(1) Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan antara DIRJEN PAJAK dan Daerah didasarkan padaBESAR KECILNYA PERANAN masingmasing di dalammelakukan kegiatan operasional pemungutan PBB.Peranan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu) Selatan (lc.Terbanding/Terdakwa) ialan mendistribusikan tas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Non HGU/Non IUP (TA. 2013/2014/2015) berdasarkanBerita Acara Penyerahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Rantau Prapat

membayar seluruh biayayang timbul karena perkara ini.Atau. sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidakakan menambah keterangan sesuatu apapun dan mohon putusan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidanganperkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini.TENTANG PERT IMBANGAN

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan Kepada Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Yang Melakukan Tugas Dalam rangkaian Pengawasan sampai dengan Penyetoran Pajak bumi dan Bangunan.; ----65.

Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 977/749/HK/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Buleleng -------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ;66.

conservatoir beslag", yakni berupatanah berikut bangunanbangunan rumah yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Pedungan, KecamatanDenpasar Selatan, dengan batas batas sebagai berikutSebelah Utara : Tanah Hak Milik ;Sebelah Timur : Tanah Hak Milik ;Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik ;Sebelah Barat : Tanah Hak Milik ;Bahwa selain itu) Penggugat mohon kepada Majelis Hakimkepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar dihukumuntuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggungrenteng menurut imbangan

rupiah), maka akan diberikan pertimbangannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkanperceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan apabila dilihatdari kenyataan sejak menikah pada tanggal 07 April 2017, telah berlangsungselama 2 (dua) tahun dan menjalani masamasa rukun dan harmonis adalahsuatu. kewajaran yang menjadi imbangan

penghasilannyakarena rtlchfcsl afl ltrchfcs0cs22expnd4expndtw22insrsid1846107 hichafldbchaf31505lochflpendapatannya dari menarik becak masih dirasakan kurang untuk memenuhi rtichfcsl afl ltrchfcsO cs22insrsid1846107hichafldbchaf31505lochfl kehidupan keluarganya seharihari;par pard ltrpars17qji1720110ri0sb288s1264simult1nowidctlparwrapdefaultfaautoadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcsl afl ltrchfcs0cs22expnd2expndtwllinsrsid1846107 hichafldbchaf31505lochflMenimbang, bahwa dengan perthichafldbchaf31505lochfl imbangan

penghasilannyakarena rtlchfcsl afl ltrchfcs0cs22expnd4expndtw22insrsid1846107 hichafldbchaf31505lochflpendapatannya dari menarik becak masih dirasakan kurang untuk memenuhi rtichfcsl afl ltrchfcesO cs22insrsid1846107hichafldbchaf31505lochfl kehidupan keluarganya seharihari;par pard ltrpars17qji720110ri0sb288s1264simult1nowidctlparwrapdefaultfaautoadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcsl afl ltrchfcs0cs22expnd2expndtwllinsrsid1846107 hichafldbchaf31505lochflMenimbang, bahwa dengan perthichafldbchaf31505lochfl imbangan

Kapal yang diutamakan adalahdokumen kepemilikan kapal;Menmbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telahmenyampaikan kesmpulannya masingmasing pada tanggal 2 Maret 2015;Menmbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Menmbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERT IMBANGAN

Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suaradan masingmasing anggota senat memiliki hak suara yangsama;Dekan terpilin adalah Calon Dekan yang memperoleh suaraterbanyak;Pasal 7:Pemilihan dekan dilakukan dengan tata cara:a.Pimpinan rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untukmenerima 1 (satu) kartu suara yang telah di paraf oleh pimpinanrapat dan dibubuhi cap senat, kecuali Rektor atau yang mewakilimenerima kartu suara yang jumlahnya sesuai imbangan jumlah35% (tiga puluh lima persen)

Pasal 2 ayat (1) menyatakan :imbangan pembagian biaya pemungutan pajak bumi danbangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerahdidasarkan pada besar kecilnya peranan masingmasingdalam melakukan kegiatan operasional pemungutan pajakbumi dan bangunan.

Pasal 2 ayat(1) menyatakan : imbangan pembagian biaya pemungutanpajak bumi dan bangunan antara Direktorat Jenderal Pajakdan daerah didasarkan pada besar kecilnya perananmasingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan pajak bumi dan bangunan.

Dari pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 Peraturan MenteriadKeuangan tersebut menentukan bahwa penerimaan negara dariPBB di bagi dengan imbangan 10 % untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah, kemudian dari 90 % untuk daerah tersebut dibagilagi 16,2 % untuk propinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota yangbersangkutan, dan 9 % untuk biaya pemungutan.Halaman 223 dari 314 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2015/PN KpgMenimbang, bahwa dana Bagi Hasil dari PBB tersebutmerupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD

Sumatera Power Sinergi (Pemohon Kasasi /Terdakwa) dengan perihal Laporan Hasil Survey Potensi, yang telahdinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas 1A Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T53;Foto copy Surat dari Dinas Pert, imbangan dan Energi PemerintahanKabupaten Mandailing Natal tanggal 14 November 2011 yang ditujukankepada Chairman PT.

PMS tidak bisa diterapkan sehingga saksimelakukan langkah prosedur off line jadi ada beberapa unit harus running danhal tersebut saksi sampaikan kepada tim imbangan yang dibentuk oleh PT. PLNwilayah Lampung. Terhadap barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan :Atas keterangan saksi, terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi : Dari hasil pelaksanaan assesment di PT. PLN wilayah Lampung cabangTanjungkarang, apa yang saksi sampaikan ?

PLN wilayah lampung melalui tim imbangan disampaikankepada kami, setelah disetujui maka saksi melakukan perubahan pula dibidangsoftware tersebut lagipula saksi terikat kontrak dengan PT.

Panitia LelangCopy Legalisir SK No. 004.K/021/GMWLPG/2003 Pembentukan Tim PenggerakSistem AplikasiCopy Legalisir SK No. 012.K/021/GMWLPG/2003 Penunjukan Panitia PengadaanBarangCopy Legalisir SK No. 104.K/021/GMWLPG/2003 Evaluasi OutsourcingAsli SK No. 154.K/021/GMLPG/2003 Penetapan Pelaksanaan PengelolaanOutsourcingCopy Legalisir SK No. 003.K/021/GM/2004 Penetapan Harga Penjualan DokumenLelangAsli SK No. 0182.K/440/DIR/2004 Mutasi Jabatan Budi HarsonoAsli SK No. 162.K/021/GMWLPG/2004 Pembentukkan Tim Imbangan

dalampengelolaan Outsourcing Sistem Informasi CIS berbasis IT yang ditandatanganioleh GM Ir.HARIADI SADONO, MM tertanggal 14 November 2003.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Tim Evaluasi No 001/ND/TIMCIS/2003R kepada GM perihal usulan persetujuan penetapan pemenangtertanggal 17 November 2003.1 (satu) bendel Legalisir Berita Acara Negosiasi Nomor 116/BA/WILLPG/2003tanggal 17 Nopember 2003.2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK GM PLN LPG No 162.K/021/GMWLPG/2004 ttg Pembentukan Tim Imbangan

copy suratsurattersebut dari Pembanding menyebutkan letaknya adalah di RT. 9 RW.3Kelurahan Mabuun bahkan dengan jelas menyebut nama jalannyaadalah di jalan Tanjung Selatan; oleh sebab itu tidak ada hubungansama sekali dengan letak tanah objek sengketa perkara a quo sebabfaktanya tanah objek sengketa perkara a quo dikuasai oleh Terbandingsejak tahun 1984 sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan (poinno.4) dengan semua batasbatasnya jelas (vide: bukti P3 bukti P8)jo Bukti P16 Pengeluaran Dana TMMD Imbangan

membelikantimbangan elektrik, dan dikarenakan harga di toko mahal serta untuk mendapatkankeuntungan Terdakwa memesan timbangan elektrik tersebut secara online yangdikirim ke rumah Saksi Jumintar Hutapea, dan apabila uraian tersebut di atasdinubungkan dengan keterangan Saksi Eben Siahaan yang menerangkan Narkotikajenis sabu yang diberikan kepada Saksi Marin Jonathan Pardede adalah Narkotikajenis sabu yang dibeli Saksi Eben Siahaan dari Pak Basar atau David Pasaribu, sertadihubungkan pula dengan fungsi dari imbangan

Apakah nasib seorang isteri itu hanyalah menjadi penanggungjawab ataskeamanan rumah saat suami tak di rumah, menjadi tukang atas rumahsuaminya, menjadi pembantu bagi kebersihan, kerapian dan ketenangansuaminya dalam bekerja, tanoa imbangan kasih sayang yang sesuai dengan nilaiyang isteri berikan padanya?.

perlu dilunasi debitur di antarautangutang yangsamasama dapat ditagih, maka pembayaran harusdianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahuludaripada utang utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadikurang penting sifatnya dari pada utangutang lainnya itu.Jika utangutang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggapberlaku untuk utang yang paling lama, tetapi iika utangutang itu dalamsegalagalanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untukmasingmasing utang menurut imbangan

nonor379/K/AG/1 995 tang gal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak adaharapan untuk hidup rukun kenbali, rumah tangga ters ebuttelah terbukti retak dan pecah dan telah nenenuhi alasancerai sebagaimana diatur pada pasal 19 huruf ( f ) Perat uranpemerintah tahun 1975; Meni mbang bahwa didalam Kitab AlMrah Bainal FiqihWl Qonun halaman100 yang dalam hal ini dianbil alih sebagai pendapatMaj eli s Hakim Pengadil an AgamaBawean sebagai salah satu dasar pert imbangan

rendahnya Jumlah Pertanggunganatau Harga Pertanggungan yang diinginkan tertanggung.Bahwa dalam hukum positif prinsipprinsip tersebut diatur dalam bahwaPasal 253 KUHD (Bab Kesembilan: Tentang asuransi atau pertanggunganseumumnya) yang menyatakan bahwa:"Suatu Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentinganyang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebutApabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabilatimbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinyamenurut imbangan