maupun biayalainnya ;Tergugat hanya mengambil apa yang telah menjadi haknya, danmenjalankannya sesuai UndangUndangnya dalam perjanjian kredittersebut ;Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat point 5bangka 5,6,7, dan 8, dengan itikad baiknya Tergugat akanmemberikan penyelematan kredit kepada debitur yang mengalamipenurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindari gagalbayar dengan memberikan reschaduling, reconditioning, maupunrestrukturisasi Sesual peraturan Bank Indonesia dan Otorita

JasaKeuangan (OJk).Namun, selain dari Tergugat tidak menerima permohonanRestrukturisasi secara nyata, permintaan dari Penggugat denganhanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.00, sampaidengan Rp. 1.500.000, tidaklah dapat diterima karena tidakmemenuhi persyaratan restrukturisasi yang diatur oleh Otorita jasaKeuangan (OJk).

mengandung tipu muslihat untuk memanfaatkan suatuHalaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN Btm15.16.17.18.keadaan.Bahwa Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat point5b angka 5,6,7, dan 8, dengan itikad baiknya Tergugat II akanmemberikan penyelematan kredit kepada debitur yang mengalamipenurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindari gagalbayar dengan memberikan reschaduling, reconditioning, maupunrestrukturisasi Sesual peraturan Bank Indonesia dan Otorita

Bahwa Tergugat II mewakili Tergugat dengan itikad baiknya akan memberikan penyelamatan kredit kepada Debituryang mengalami penurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindarigagal bayar dengan memberikan rescheduling, reconditioning maupunrestrukturisasi Sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan(OJK).

Namun Tergugat II mewakili Tergugat tidak menerima permohonanrestrukturisasi dikarenakan permintaan dari Penggugat dengan hanyamelakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) sampaidengan Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah dapat diterimakarena tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi yang diatur oleh Otorita JasaHalaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN BtmKeuangan (OJK).

Masih di lokasi tersebut, yang kini digunakan ataudimanfaatkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia,Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan BesarMalaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Central Mulia Tower;Bahwa pembangunan di lokasi tanah milik Penggugat tersebutdikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Kuningan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KDKIJakarta) No.

Eigendom Verponding No. 7267 saat ini digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu Departemen Hak Azasi Manusia,Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan BesarMalaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center Mulia Towerdan pembangunannya dikelola oleh badan Pelaksana OtoritaKuningan;Bahwa ternyata Penggugat tidak diikutsertakan Departemen HakAsazi Manusia, kantor Menteri Usaha Kecil/Menengah, KedutaanBesar Malaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center MuliaTower dan Badan Pelaksana Otorita

berhasil, pemeriksaankeberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohonmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Sebelum saya menjawab atau membantah pembanding BPR Harapan Bunda (yangmewakili) Kuasa Hukum sebelumnya saya ingin menceritakan riwayat keadaan yangsebenarnya.Saya adalah orang yang cacat fisik yang sedang menunggu ajal yang diponis dokterOrologi (Ginjal) dari Rumah Sakit Otorita

Adapun uraian dimaksud adalahsebagai berikut:1.Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah pemegang Izin HakPengelolaan yang telah memperoleh alokasi lahan secara sahdari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yangsekarang bernama Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam),sebagaimana berdasarkan dokumendokumen di bawah ini:a.

Kabur (Obscure Libel);Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menuduh Tergugat telahmelakukan kesalahan melanggar UndangUndang dan AAUPB akan tetapiPenggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya atau didalam alasanalasan mengajukan gugatan mengenai kesalahan Tergugatterhadap prosedural atau kekurangan persyaratan administrasi untukmengajukan sertipikat kepada Tergugat;Bahwa ternyata Penggugat juga telah meminta ganti kerugian materiilkarena Penggugat telah membayar uang wajib tahunan Otorita

Memang secara formil objek sengketa berupakeputusan tata usaha negara, namun dalam posita gugatan justrulebih menyoroti permasalahan keabsahan substansi objek sengketayang mana Penggugat juga merasa memilikinya;(6) Bahwa ternyata Terbanding (dahulu Penggugat) juga telahmeminta ganti kerugian materiil karena Terbanding (dahuluPenggugat) telah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)kepada BP Batam sesuai dalam posita gugatan halaman 34 dan 35serta mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991

Mengenai Ganti Rugi;Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Terbanding (dahulu Penggugat) jugatelah meminta ganti kerugian materiil karena TermohonKasasi/Terbading (dahulu Penggugat) telah membayar Uang Wajibtahunan Otorita (UWTO) kepada BP Batam sesuai dalam positagugatan halaman 34 dan 35 serta mengutip Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1991. Seperti yang tercantum dalam PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 1991, Pasal 1:Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1.

mengembalikan uang muka/Down Payment (DP) sebesarHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT BTNRp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa : PerihalTanggapan/Jawaban atas Somasi No : 284/SRAHH/XI/2019, tanggal 5Nopember 2019, Terbanding semula Tergugat telah mengakui tidak dapatmelakukan prestasinya disebabkan suatu keadaan yang berada diluarkehendaknya yaitu : Terbanding semula Tergugat tidak memiliki otorita

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas II Patimban Pada Biro LPPBMN
2.2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban
3.3. Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Sesuai kesimpulan HasilVisum Et Repertum No.62/RS.05.06/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 dari RSOtorita Batam yang ditandatangani oleh Dr.Riyo Firsan, dokter pemeriksa padaRS Otorita Batam;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi Abdul Rahim dibawah sumpah pada

Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada saat setelahSurat Izin Peralinan Hak dari Otorita Batam selesai diproses. Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) akan dibayar setelahlahan kavling tersebut sudah benarbenar dianggap selesai dari masalah( sudah bisa dibangun dan bebas dari bangunan/penghuni liar )Faktanya sampai dengan sekarang ini Tergugat belum membangun diataslahan kavling tersebut.6.

Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Btmusaha tersebut macet dan semua barang dijual, namun kemana uanghasil penjualan usaha tersebut saksi tidak tahu; Bahwa sebelum ada perjanjian hutang piutang, rumah tersebut ditempatioleh para Tergugat dan setelah Para Tergugat berangkat ke Menado padatanggal 28 Desember 2016, rumah tersebut disewakan; Bahwa setahu saksi mengenai suratsurat rumah tersebut diserahkanoleh Tergugat kepada seseorang untuk proses pengurusan sertifikatdan pembayaran UWTO ( uang wajib tahunan otorita

Perkreditan Rakyat) tapi tidak bisa diambil; Bahwa menurut cerita Tergugat pembayaran menjadi ke BPR (BankPerkreditan Rakyat) adalah atas perintah Penggugat; Bahwa saksi telah membeli rumah tersebut dari para Tergugat secaradibawah tangan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dansaksi sudah membayar sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dan suratsuratnya tidak ada karena menurut para Tergugat,suratnya masih dalam pengurusan dan saksi hanya melihat Surat Hibahdari Otorita

Suami Pemohon meninggal di rumah Sakit Otorita Batamkarena sakit pada tahun 2014.Setahu Sdr. Ada berapa anak pemohon dengan almarhum suaminya ?Pemohon dengan Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) oranganak: pertama MICHAEL HASUDUNGAN HUTAGALUNG, jeniskelamin lakilaki, dan kedua FEBRIYANTI RUSPINAHUTAGALUNG, jenis kelamin perempuan ;Apakah Pemohon pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal?

persidangan secara resmi dan patut;Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan re/aas panggilanNomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTermohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Otorita

Foto copy 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 107/SKEP/KAAT/IV/1992 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor Urut Lokasi : 107, diberi tanda bukti P13 ;14. Foto copy 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian No: 830/SPJ/KAAT/IV/92 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah AtasBagianBagian Tertentu.

Foto copy 1 (Satu) Rangkap Perubahan Surat Perjanjian No:09/AMDSPJ/KAAT/VII/1993 tentang Perubahan Surat Perjanjian TentangPengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagianTertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No: 830/SPJ/KAAT/IV/1992 tanggal 22 April 1992,diberi tanda bukti P16 ;17. Foto copy 1 (Satu) Lembar Clarification Data Nomor: 1293/APKD/92 Tanggal 3 Juni 1992, diberi tanda bukti P17;18.

dari Kantor Urusan Agama KecamatanXxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara NomorB.59/Kua.02.02.19/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020 lalu olehHakim diberi tanda P.8;Bahwa, selain buktibukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il jugamengajukan saksisaksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahsebagai berikut:1.Saksi I, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut;Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak mereka karena saksisebagai Kepala dusun Otorita

dengan nomor: 01/PKK/SJ/1991 523/BTP/DIR/VIII/91, yangdidasarkan pada Surat Menteri Pekerjaan Umum kepada MenteriKeuangan RI dengan Nomor Surat : TN.0603.Mn/12 tanggal 3 Januari1991 perihal : Permohonan Persetujuan Tukar Bangun ( Ruislag ) TanahDepartemen Pekerjaan Umum yang terletak di kelurahan Rawalumbu,dan Kelurahan Sepanjang Jaya ;Bahwa tanah yang di Ruislag tersebut diperoleh karena pembebasantanah masyarakat pada tahun 1959 yaitu dalam ganti rugi genangan air ;Bahwa kemudian Perusahaan Umum Otorita

jatilunhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/031/JTB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992 kepada LurahBojong Menteng dan Kades Jatirasa, Perihal Pengukuran Ulang untukmengetahui kebenaran batasbatas tanah milik Arga Bin Tabeng (SelakuAhli waris SEBIH BIN KEMON);Bahwa adalah fakta Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/063/SITB/1992 tanggal 10 Maret 1992, Perihal : HasilPengukuran Tanah Untuk Pengairan, yang menerangkan bahwa TanahMilik SEBIH BIN KEMON /ARGA BIN TABENG adalah tanah

Lurah BojongMenteng, Lurah Jatiasih, Lurah Jatirasa, Lurah Bojong Menteng yangterkena Kali Bekasi;Bahwa adalah fakta Surat Sekwilda PEMKAB Daerah Tingkat II BekasiNo.593/4366/Pem.Umum Perihal Keterangan Girik C No.215 Persil 10Luas 26.789 M2 atas nama SEBIH BIN KEMON, catatan mohonketerangan C Lama No.215 Persil 10 luas 26.789 M2 atas nama SEBIHBIN KEMON, desa Jatiasin sebelum dimekarkan dengan Jatirasa (hasilrincian tahun 1948 atas nama SEBIH BIN KEMON);Bahwa adalah fakta Surat Penyataan PERUM Otorita

No.215 atasnama SEBIH BIN KEMON telah terdaftar sebelum tanggal 24 September1960;Halaman 22 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDG26.eleBahwa adalah fakta Surat Keterangan Kronologis Penjelasan StatusTanah yang berada di udik bending Bekasi Kelurahan Bojong Mentengtanggal 1 September 2003 oleh PERUM JASA TIRTA Il yangmenjelaskan sebagai berikut: Tahun 1992 Perum Otorita Jatiluhur memberikan penjelasan tentangstatus tanah SEBIH BIN KEMON; Tanah SEBIH BIN KEMON tersebut berdampingan dengan

pengukuran ulung atas tanahgirik C No.215 Persil 10 ;Bahwa adalah Fakta surat undangan Pemerintah Kota Bekasi Nomor:005/2711Tnh/XII/2009 tertanggal 11 Desember 2009, kepada Arga BinTabeng, mengenai rapat lanjutan pembahasan lokasi status tanah;Bahwa adalah Fakta surat keputusan Walikota Bekasi Nomor138.4/Kep.326Bipem/VII/2010 tentang penetapan batas wilayah antarakelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu dengan KelurahanJatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;Bahwa adalah Fakta Perusahaan Umum Otorita

Otorita Desa Sawit Hulu Kec. SawitSeberang Kab. Langkat7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018sampai dengan tanggal 29 April 2018;3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mel2018 ;4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengantanggal 25 Mei 2018;5.

B.6/7/24/1966tanggal 5 Djuli 1966 tentang perubahan Authority Pluit menjadi OtoritaPembangunan Pluit (TK/PRK 3) ;2d1011121314Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta No.Dc.10/1/1/1971 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang Penyempurnaan Struktur OrganisasiDan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Pluit Daerah Chusus Ibukota Djakarta (TK/Keputusan Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta No. 369 tahun 1979tanggal 1 Juni 1979, tentang Perubahan Otorita Pluit menjadi Proyek PengembanganLingkungan

didasarkan atassuatu rencana tataguna tanah dalam rangka pengembanganPulau Batam menjadi Daerah Industri ;(2) Halhal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah didalam wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangkaketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjutoleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku di bidang agraria, denganketentuan sebagai berikut Seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepadaKetua Otorita

Lingkungan Kerja Daerah Industri PulauBatam dan Penetapannya sebagai Wilayahn Usaha Kawasan Berikat(BONDED ZONE), Menetapkan dalam Diktum Pertama Wilayah LingkunganKerja Daerah Industri Pulau) Batam sebagaimana dimaksud dalamKeputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, ditambah dengan PulauRempang dan Pulau Galang dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Pasal 4 ayat (1) Hak Pengelolaan atas tanah yangmenjadi kewenangan Otorita

dalam Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batamyang telah diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pemerintah melaluiKeputusan Kementerian Kehutanan telah menetapkan beberapa lokasi sebagaiKasawan Hutan, termasuk wilayah Pulau Galang ;Ketentuanketentuan yang mengatur penetapan Kawasan Hutan dalamWilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam atau BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamkepada Otorita

Kepmendagri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan PenggunaanTanah di Daerah Industri Pulau Batam, telah memutuskan antara lain :Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batamtermasuk areal tanah digugusan Pulaupulau Janda Berhias, Tanjung Sauh &Ngenang dan Pulau Kasem, kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, serta mengatur syaratsyarat dan ketentuanketentuannyalebih lanjut ;3.

perundangundangan ;(2) Hakhak yang ada di atas Hak Pengelolaan atas tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai masaberlakunya berakhir ;(3) Untuk perpanjangan/ pembaharuan hak setelanh haksebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, akan diberikansesuai dengan Peraturan Perundangundangan ;Ketentuanketentuan yang mengatur penetapan Kawasan Hutan dalamWilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam atau BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamkepada Otorita

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Cq Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Cq Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Otorita Batam, diurus oleh keluargaPenggugat, malah Tergugat menanyakan kabar Penggugat dengankecurigaan pada bulan Oktober 2018. Dengan demikian, Pengugat punmengakui sering menolak berhubungan suami istri dengan beberapaalasan;f. Tergugat tidak ada niat untuk berubah dari berjudi sehingga ekonomikeluarga tidak menentu (berhutang), dan biaya pengganti berobat anakrawat inap di RSUD Terempa dari perusahaan belum di bayarkan.5.

ARKADI, S.Sos sekitar bulan Januari 2004,bertempat di Jalan Otorita Jatiluhur, Kelurahan Pejuan, Kecamatan MedanSatria Bekasi atau setidaktidaknya pada waktu sekitar dalam bulan Januari2004, setidaktidaknya pada tempattempat yang masih dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Bekasi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yangdiperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai