Ditemukan 571 data
359 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan RDG dimaksud dalam pelaksanaannya tidakberada di bawah pengawasan, pengendalian, dan tanggung jawabPemohon Kasasi/Terdakwa IV yang membidangi pengelolaanmoneter dan devisa ;Bahwa oleh sebab itu unsur "dapat merugikan" keuangan negara padaperkara ini, knhususnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa IV adalahsesuatu yang tidak dapat dibuktikan setelah adanya kajian dari segihukum, bukan hanya dari sisi hukum pidana atau tindak pidana korupsisaja, tapi juga kajian dari hukum perbankkan,
166 — 66
Kejahatan perbankkan.3.
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
141 — 88
Bahwa pada saat di transaksikan, Tanah Sengketa SHM4380/Kel.Panjer tersebut ada dalam penguasaan BPPN (BadanPenyehatan Perbankkan Nasional) sebagaimana Putusan No.272/Pdt.G/2007/PN.Dps;Halaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 29 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 198
Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
259 — 162
Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
148 — 51
RLHLHERU PAMBUDHI WP, MM telah bersalahmelakukan tindak pidana menyalah gunakan dana nasabah bank syariah atauUUS dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan,dihibahkan, dititipkan, diubah bentuk,ditukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pertama alternatif ke 5 yaitu melanggar Pasal 66 Ayat (2) UURI No.21 Tahun 2010 tentang Bank Perbankkan Syariah dan dakwaan Kedua alternatifkesatu yaitu melanggar
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
Hukum yang lebih Khusus, terkait permasalahPNBP, maka seharusnya digunakan UU PNBP diterapkan bukan UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait kKerugian kKeuangan negara,ini menjadi Piutang PNBP dan harus mengikuti mekanisme yang telah diaturdalam ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila Piutang PNBP tidakdapat lagi ditaginkan dan telah dilakukan lelang tetapi tidak mencukupi,maka Piutang Negara tersebut dapat di hapuskan, karena jika tidakdihapuskan itu menjadi beban negara, sama halnya di perbankkan
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
671 — 482
Bahwa Bank Sinarmas Tbk sebagai Sub Branch Manager PT.BankSinarmas Tbk KCP Kelapa Gading Jakarta merangkap Sub branchManager PT Bank Sinarmas TBK KCP Kelapa Gading 2 Jakarta; Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa dengan tindakan pidana sebagaiberikut;e Bahwa terdakwa membuat catatan palsu Transaksi Perbankkan,Pemalsuan surat, Penggelapan dalam jabatan dengan caraHalaman 242 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
586 — 203
Uang tambahan pribadi Pak EDHY PRABOWO (sekitar 60 s/d 150Juta/ bulan), tidak selalu ada.Uang Gaji Menteri KKP masuk ke rekening BNI atas nama Pak EDHYPRABOWO, buku dan ATM dipegang Pak EDHY PRABOWO, gaji pakEDHY selaku Menteri KKP sepengetahuan saya adalah Rp. 60Juta/bulan sudah termasuk tunjangan.o Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaanya pada nomor57 sebagai berikut:Dapat saya jelaskan, bahwa rekening perbankkan atas nama sayaAMIRIL MUKMININ adalah :1.
5431 — 8167
apakah kejadian seperti ini termasuk dalam perspektifPasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka hal tersebuttermasuk dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);Terdakwa yang melakukan penipuan yangmana tujuan dari dana/uang yangdihasilkan dari rekening penipuan ditampung dalam rekening perusahaan.Ahli berpendapat bahwa sikap batin dari Terdakwa justru memanfaatkankeadaan hukum dari rekening perusahaan tersebut dengan artian andai sajaTerdakwa menggunakan rekening pribadi maka perbankkan
369 — 23
., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal
dibuktikan, TPPU dibuktikan, TPPU perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, contohnya A melakukan tindakan pasal 372, pasal 378 pemberkasannya jadi satu, TPPU nanti ada namanya Nexus Inter Nexus antar TPA dan TPPU setelah muncul hasil kejahatan pasal 372, pasal 378 uang tersebut diapakan, ternyata uang tersebut ditempatkan di Bank tapi menggunakan Rekening orang lain, menempatkan hasil kejahatan di Bank menggunakan rekening orang lain itu perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, kenapa bisa dikasanah hukum perbankkan