Ditemukan 567 data
138 — 55
Bahwa para Penggugat yang dimaksud dalam perkara Nomor182/Pdt.G.PMH/2016/PNKPG adalah (1) Pemerintah Republik Indonesia Cq.Presiden Repubilk Indinesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO, beralamat di KantorKepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan VeteranNo. 16 GambirJakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; (2) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
95 — 55
Presiden Repubilk Indinesia, Bapak Ir. JOKOWIDODO, beralamat di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia diIstana Negara Jakarta, Jalan Veteran No. 16 GambirJakarta Pusat,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; (2) PemerintahRepublik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia,Bapak RYAMIZARD RYACUDU, beralamat di Jalan Medan MerdekaNo.1314 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Il; (3) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
286 — 185
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo juga tidak termasukdalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidakditerbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UndangUndang Repubilk
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
261 — 151
Usaha Negara juncto Pasal 87 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakimjuga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalamkategori kKeputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dantidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49UndangUndang Repubilk
134 — 74
KawasanHutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian PakanLebah Kepau Jaya yang saat ini menjadi objek sengketa dan tidakpernah merubah status kawasan hutan tersebut dengan tidakmemberikan rekomendasi izin pelepasan objek sengketa kepadaTergugat I, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsiHutan Produksi Tetap Tesso Nilo sebagaimana angka I dan 2 di atas;Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 lentang kehutanan diatur bahwa semua hutan di dalamwilayah Repubilk
74 — 57
Asli Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Repubilk Indonesia Nomor: 744/7-31-300/IV/2014, tanggaI10-04-2014; 6. Asli Akte Notaris NElLA RAHMI, S.H., M.Kn tanggal 16-08-2013 yang telah Legalisasi Nomor : 06/LegNIII/2013; 7. Rincian Pembelian sapi tanggal 25-7-2013 dengan 12 (dua belas) lembar Restribusi sapi yaitu :a. Seri B No : 0008201; b. Seri B No : 0008202;c. Seri B No : 0008203; d. Seri B No : 0008204; e. Seri B No : 0008205; f. Seri B No : 0008206; g.
LILIA HERYUNI Nomor : 0291/1/PPDMINII/2013, tanggal 22 Agustus 2013;Asli Kwitansi No.19/08NIII/2013,tanggal 19082013 dengan nilai Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp 4.000.000.000, (empat miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp.5.575.000.000, (lima miliar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah);Asli Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Repubilk
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;DanKedua : Pasal 12 e UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana teLah diubah dan ditambah dengan UndangUndangHal. 132 dari 147 hal. Put.