Ditemukan 583 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subangun semangun sibangun samangun serangan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 30-11-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 613/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 17 Mei 2016 —
82 — 32
  • (dua milyar rupiah).Total Kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi adalahKerugian Materiil ditambah Kerugian Immateriil, yaitu :Rp. 2.196.062.000, + Rp. 2.000.000.000, = Rp. 4.196..062.000, (empatmilyar seratus sembilan puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolakdalil Rekonpensi tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya karenasebenarnya dalildalil Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinyaadalah sama dan sebangun
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-08-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 34-K / PM.III-15 / AD / VIII / 2014
Tanggal 30 Januari 2015 — Serda Charles Didimus Malo
121 — 42
  • Antonius Malo, S.Th)nyasama, tempos lokus delictynya sama, tetapi perbuatan yg dilakukansecara nyata sebagaimana terungkap dim pakta dipersidangan adalahtidak sama dan sebangun oleh karena itu penilaian Majelis HakimHal 85 dari 103 Hal Putusan Nomor: 34K/ PM.III15 / AD / VIII /2014MenimbangMenimbang(yudeck Facti) didasarkan pada fakta hukum yg terungkapdipersidangan.Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan Tuntutan, MajelisHakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada para pihak(Oditur Militer
Pengadilan PN BLORA Perdata Wanprestasi
Register : 11-05-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 25-08-2011
Putusan PN BLORA Nomor 2_PDT_G_2011_PN_BLA_kabul_wanprestasi_11052011
Tanggal 11 Mei 2011 — PT. RIZQI BANGUN PERSADA (Penggugat) ; KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLORA (Tergugat)
179 — 41
  • ASURANSI RAMA SATRIAWIBAWA Cabang Semarang (in casu SURETY) (VideBukti P 24) sebenarnya diperbolehkan asalkanharus adapersetujuan pembayaran uang muka kerjasebesar 20% dari pihak TERGUGAT selaku penggunaanggaran : karena intinya sama sebangun apakahjaminan uang muka kerja sebesar 20% tersebutdikeluarkan oleh penjamin melalui BANKGUARANTEE (BANK JATENG) maupun SURETY BOND (PT.ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA) menurut hukum adalahsah sah belaka (LEGALITY) dari aspek pihakPENJAMIN ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2451 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — TAN MALANO VS PARA AHLI WARIS ALM. MUNAWAR BIN SALBINI (NY. HJ. ALIMUDDIN) DKK.
185 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2451K/Pdt/2013asal dan para Tergugat asal, yang secara substantif sama sebangun(mutatis mutandis) dengan tuntutannya dalam perkara perdata diPengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/Mahkamah Agung RI;Bahwa Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat formil, tidakmempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat melakukanintervensi oleh karena Penggugat Intervensi (PT Madona Sewing MachineManufactures) tidak mempunyai alas hak yang sah berdasar hukum sertabukti yang kuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
464 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebangun dengan hal ini, berkenaan dengan ahlisebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP adalah orangHalaman 97 dari 171 hal.Put. Nomor 389 K/Pdt/201646.yang karena keahliannya peristiwa yang disangkakan terhadaptersangka menjadi lain, menjadi bukan peristiwapidana,melainkan misalnya merupakan peristiwaperdata ataupunperbuatan pejabat tata usaha negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
216 — 89
  • Jadi penilaiannya adalah apakah kerjasamkerjasama itu adalahsuatu hal uang identik sama sebangun dengan sebuah pengertian yangsama dengan pengalihan pekerjaan sebagaimana perbuatan yangdilarang;. Kalau secara umum ahli berpendapat tidak sama, dan adanyakerjasama itu adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban dari penerimapekerjaan tersebut yang sepenuhnya harus dia pertanggungjawabkankepada pemberi kerja.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 20 Mei 2014 — - SYAFRUDIN DJAMIL, S.E.
78 — 18
  • Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut (replik),yang pada pokoknya esensi hukumnya sama dan sebangun dengan tuntutannya semula.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
142 — 75
  • Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan antara perkara Nomor 204/G/2015/PTUNJKT substansi Gugatannya sama dan sebangun denganGugatan perkara Nomor: 203/G/2015/PTUNJKT dan 205/G/2015/PTUN.JKT, maka sebagaimana kesepakatan para pihak di persidangan,seluruh alat bukti di antara ketiga perkara ini saling melengkapi perkara yanglainnya, yakni seluruh bukti surat, seluruh keterangan saksi fakta dan seluruhpendapat Ahli diberlakukan bagi pemeriksaan ketiga perkara ini.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
559 — 416
  • 2014 mengenaibahwa Penetapan Tersangka merupakan obyek Praperadilan terlibatdidalamnya yaitu ahli menjadi saksi ahli yang dihadirkan, Ahli sebagai ahliyang dihadirkan oleh Pemohon tentu prosesnya ahli tidak mengikuti ;Bahwa ahli tahu isi Putusan itu dan menurut pendapat ahli adapermohonan yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusiterutama berkenaan dengan berhubungan dengan apa makna darimisalnya cukup bukti atau bukti permulaan atau bukti yang cukup disituMahkamah Konstitusi memaknainya sebangun
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
244 — 149
  • khusus, bagaimana bentuk swichnya,swich itu adalah bagaimana tarikannya, bagaimana bentuk kurvnya,bagaimana tarikan keatas tarikan kebawahnya, jadi setiap tarikan yangada itu kita periksa, seperti itu.Bahwa tanda tangan tidak akan mungkin sama, persis sama, ataukalau sama persis mungkin fotokopi atau tandatangan di scan, tetapiada rentang seperti ukuran panjanganya berapa sudutnya berapa, adadi rentang misalnya 1 sampai 10, dan digabungkan itu tidak masukrentang.Bahwa tandan tangan kalau sama dan sebangun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
227 — 160
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
306 — 165
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2822 — 4322
  • Kovenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa tidak satupun dalamKovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara,kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yangditujukan untuk menghancurkan hakhak dan kebebasankebebasan yang diakuidalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telahditetapkan dalam Kovenan ini;Menimbang, bahwa ketentuan di dalam UndangUndang Informasi danTransaksi Elektronik tersebut Sama dan sebangun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
221 — 126
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
287 — 1053
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
224 — 148
  • .= Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yangdilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak olehpengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambilkeputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadiyang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dariperusahaan yang bersangkutan.Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undangundang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauhpenyelenggaraan usaha Persero
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 13 September 2016 — -perdata
131 — 74
  • yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya, ex aquo et bono.Menimbang, bahwa Terlawan V mengajukan duplik dan replik rekonvensibertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut:Bahwa tidak benar, melanggar hukum acara tindakan para Pelawanyang menggabungkan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi Terlawan Vdengan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi Terlawan I, Il, Ill, IV dan VIdalam satu replik dengan dalih, ... dijumpai kata dan kalimat yang senadadan sebangun
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
99 — 63
  • yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya, ex aquo et bono.Menimbang, bahwa Terlawan V mengajukan duplik dan replik rekonvensibertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut:Bahwa tidak benar, melanggar hukum acara tindakan para Pelawanyang menggabungkan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi Terlawan Vdengan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi Terlawan , Il, Ill, WV dan VIdalam satu replik dengan dalih, ... dijumpai kata dan kalimat yang senadadan sebangun
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2353 — 679
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Menarik untuk diperbandingkan bahwa penerapan asas retroaktif dalampidana formil oleh KPK ini sebangun dengan apa yang dilakukan olehMahkamah Konstitusi ketika memeriksa uji materi terhadap undangundangyang notabene ada sebelum pembentukan lembaga tersebut. Sebagaimanadiketahui, dalam Pasal 50 UU MK lembaga ini diberi wewenang memeriksadan memutus permohonan uji materiil suatu undangundang setelahperubahan pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
626 — 583 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut ketentutan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41Tahun 1999 maka kayukayu yang diangkut itu sama dan sebangun denganpengertian tidak mempunyai SKSHH (bukti).