Ditemukan 640 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumâ umumã umum umurâ umurã umum0 umumu umu7m umum1 umum:m umuml umumd umumt
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Agustus 2017 — Penggugat:
PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk diwakili oleh Yoshihiro Kobi dan Leo Yulianto Sutedja
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Intervensi:
ANA ERLANI
112 — 85
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang balk.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/PU/2019/PTUN.SBY
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
SUKANA, dkk (14 orang)
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA TIMUR
2.WALIKOTA SURABAYA
663 — 474
  • Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untukkepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur atauBupati/Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur yangdipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahanpenggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaantanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumM ; Pasal 2:Pengadilan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikansengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; Menimbang, bahwa untuk menguji
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-11-2014 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 139/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 27 Maret 2015 — - MANASE UMBU DETA, SH.
96 — 48
  • Membebankan biaya yang timbul dalam perkara int kepada Negara;Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut,Penuntut Umumm telah pula mengajukan tanggapannya dipersidangan tanggal 13Maret 2015 yang pada intinya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaatersebut, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan duplik tertanggal 13Maret 2015 yang intinya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AHMAD
229 — 113
  • Pasal 102 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 quo tidak bisa sertamerta diberlakukan dalampenetapan keputusan Gubernur Jawa Timur (obyek sengketa aquo); Bahwa Tergugat melanggar asasasas umuMm pemerintahan yangbaik ; yaitu :asas profesionalitas adalah asas yang lebih mengutamakankeahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan berlaku;> Artinya Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkanpasal dalam obyek sengketa aquo ; dimana seharusnya
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-03-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 25 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GUNTUR EKA PERMANA, SH
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
80 — 31
  • Membebankan kepada terdakwa TUKIYO, Spd BIN WARIJAN untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumm telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanHal. 48 dari 78 hal. Put.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 25 April 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. ROHANUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama LPP RRI, beralamat/tempat tinggal di Jln. Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1928/DU/10/2017, tanggal 9 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada: 1) UNGGUL SUPRIYADI, S.E.; 2) ENO INDRAWATI, S.H.; 3) DOLFINA HELAHA; 4) PAULUS LAIYAN; 5) ESA MAHDIKA, S.H.; 6) SATRIO WISNU WIBOWO, S.H.; 7) AWALUDIN PANJI S. S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Hukum LPP RRI, beralamat di Jl. Antena III No.2 Radio Dalam Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3460/Sk-81.71/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017memberi kuasa kepada: 1) DAVE A. H. POOROE, S.H.; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H.; 3) KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T; 4) RACHMADANI SIGIT, S.H.; 5) MARITJE J. MAIBURU; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Nomor 1 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. JOHANNES ESAU LUHULIMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal di Benteng Atas RT.001/RW.002, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 November 2017 memberikan kuasa kepada ROOS JEANE ALFARIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Ruko, Lt. 2, Jln. Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
164 — 104
  • 57 dari 77 Halaman Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN.ABNadalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umuMm
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 15-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PN CURUP Nomor 34/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANDHIKA SUKSMANUGRAHA
Terdakwa:
1.RAMA PRATAMA Alias RAMA Bin ANWAR SADAT
2.RIO GUNAWAN Alias RIO Bin ABDULLAH INZANI
77 — 19
  • Tomi (DPO) dilakukan ditempat keramaian yakni di pinggir jalan sehingga berakibat padaterganggunya ketertiban umumM;Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN CrpBahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal Nomor445/1025/A.4/RSUD Curup/2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Nici Apriyanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yangmenerangkan bahwa Tn.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-11-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 670 /Pid.Sus/2014/PN.Bjm
Tanggal 10 Nopember 2014 — SUGIANTO Als ANTO Bin SUWANDI
73 — 18
  • penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun diluarnegeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya;mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinyaperubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepadapihak lain;menghibahkan adalah perbuatan huum untuk mengalihkan kebendaansecara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukumsecara umumM
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 46/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
327 — 173
  • Putusan Nomor 46/G/2019/PTUNSRG16.digugat itu bertentangan dengan asasasas umuMm pemerintahan yangbaik.Dalam perkara ini Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telahmelanggarAsas Kecermatan.Asas Kecermatan yaitu. asas yangmenghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasidan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapankeputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelumkeputusan tersebut ditetapkan.Sebagai pejabat Tata Usaha Negara,Tergugat wajib melakukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
269 — 127
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umumM ; Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalankewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapatdipersengketakan di dalam PTUN.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Rohmadi,SH
Terdakwa:
BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO
537 — 282
  • Bahwa Saksi diminta oleh HARIO NGADIYONO untuk menscreen shootsemua postingan perkembangan dari medsos yang berhal negative yangditujukan kepada PT Rayon Utama Makmur termasuk postinganTerdakwa, maupun orang lain untuk diberitahu kepada pihak penyidiksetelah Saksi membaca secara umumM atas postingan maupun komentar. Bahwa Saksi tidak tahu PT Rayon Utama Makmur berdiri atasPenanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing (PMDNatau PMA). Bahwa PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 19 Desember 2016 — TOTOK SUHADI Kejaksaan Negeri Surabaya
71 — 20
  • BPK RI terhadap KPUPropinsi Jawa Timur dengahasil bahwa tidak dapat dibuktikan antarapengeluaran dengan pemasukan serta adanya kegiatankegiatan yang belumada LPJnya serta ditemukan ada selisih antara Sistem Akuntansi Intern danSistem Akuntansi UMUM ; 222 2ne nn none nn mene ncn nenBahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan laporan keuangan ; Bahwa tupoksi saksi memang merencanakan dan mengelola keuangan,namun perencanaan dilakukan oleh Bendahara ; Bahwa tugas saksi lebin banyak ke urusan umumM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
JOKO RISKIYONO, SH.,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI
255 — 162
  • Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangndengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Bahwa Penggugat telah ditetapkan lulus dalam setiap tahapan seleksiyaitu. dimulai dari Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPUKabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 20182023(Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat : NUR SETIA ALAM, SH., M.Kn. Tergugat : DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
593 — 627
  • penerbitannyabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah melanggar asasasas Umum pemerintahan yang baik, sebagaimanaditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknyamendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dantelah sesuai dengan asasasas umuMm
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 26/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
342 — 175
  • untuk mengajukan Gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah memenuhi formal gugatansehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokoksengketanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalahkarena penerbitan objek sengketa a quo, telah melanggar ketentuan peraturanperundangundangan dan/atau asasasas umuMm
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat:
PETER SIDHARTA
Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN PENJARINGAN
2.CAROLINA JANTI SUGIARTO
199 — 97
  • terhadapbangunan gudang yang dimaksud dalam objek sengketa (vide buktiT.Il.Int2);Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugatmaupun bantahan Tergugat dalam sengketa a quo maka permasalahanhukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan dan masihdipertentangkan oleh Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensiadalah Apakah dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitan objeksengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan atau tidak melanggar asasasas umuMm
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 15-03-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 15/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
119 — 46
  • Pengadilanyang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, dalam hal iniPenggugat sangatlah dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilin danseharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih di DesaSerian Bandung Periode Tahun 20172023; Pertimbangan hukum diatas adalah tidak dapat dibenarkan karena tidakpantas dan sangat bertentangan dengan asasasas umuMm
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
216 — 118
  • Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka : Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019tanggal 15 Januari 2019 tentang Pencabutan Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 736 Tahun 2018 tentang IzinPenyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Citra Sari Makmur jelasmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking), yangbertentangan/melanggar peraturan perundangundangan yang berlakudan asasasas umuMm pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksuddalam
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
183 — 162
  • sekaltidak mengindahkan permohonan dan atau pernyataan keberatan yangdisampaikan oleh Penggugat, vide Surat tertanggal 08 April 2019 yangditerima oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2019 (Lampiran3);18.Bahwa adapun yang menjadi alasanalasan dan dasar Penggugatmengajukan permhonan sebagaimana dimaksudkan dalam SuratLampiran3 adalah disebabkan dalam proses penerbitan ObyekSengketa adalah terdapat ketentuan prosedur hukumyang telahditetapkan didalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku danazasazas umuMm
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 26 Juni 2015 — ABD SOMAD KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
46 — 10
  • Somad sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang setelah ditanyakanidentitasnya oleh ketua Majelis Hakim dan ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalamsurat dakwaan jaksa penuntut umumM ;Menimbang, bahwa setiap orang (eenieder) lebih menunjuk manusia sebagaisubjek (natuurlijke persoonen) yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.