Ditemukan 690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : upin uton upah udin ucok upen ukon upan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-06-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 320/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT DUNIA RETAIL INDONESIA Diwakili Oleh : Dony Putra SH MH
Terbanding/Tergugat : PT MULIA INTIPELANGI
309 — 265
  • Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyisebagai berikut : eaeees and unless such amounts are promptly paid to the Lessor, theLessor or any person(s) authorized by the Lessor, shall be entitled, havethe right at any time and be hereby authorized by the Lessee andthe Guarantor, If any, to :Without any judicial or administrative process and without beingresponsible for loss or damage, reenter upon and take possession andcontrol of the Demised Premises or any part thereof in the name of thewhole and
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 2 Nopember 2016 — Tisngun Nurrohim, dkk.; Melawan; PT. MAYORA INDAH Tbk. Cabang Cibitung;
150 — 56
  • Selanjutnya pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasimengeluarkan RISALAH MEDIASI tanggal 29 Maret 2016 sebagaisyarat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas 1 Bandung ;Bahwa yang menjadi pokok gugatan perseisihan hak ini adalah tidakdipenuhinya hak yang telah ditetapkan da/am Pasa/ 31 Perjanjian KerjaBersama (PKB) PJ Mayora Indah Tbk, karena kenaikan upon tahun 2015 diPT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung yang formulanya : Gajipokok 2014 Rp2.900.000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT MULTI DIESEL SERVICES VS SUTIKNO KUSUMO
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supervision and Engine Monitoring:Supervision and engine monitoring not tested due to engine partiallydismantled by the crew upon MDS arrival on board the vessel. Pretesting ofalarms, safety systems and shutdown systems therefore not possible at thattime Selengkapnya terjemahan halaman 4 Warranty Waiver dikutip sebagaiberikut (vide Bukti T/PR6):"Ujicoba terhadap pengawasan dan pemantauan mesin tidak dilakukankarena mesin telah dibongkar oleh awak kapal pada saat MDS tiba diataskapal.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6177 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Furthermore, upon request of a minor the Minister of Justice may allowminors to marry, for considerable reasons (art. 1:31 par. 3 DCC). Mere mentalabilities do not suffice; the partners must have lived together for a long timeand will apparently continue to do so. The approval of the legal representativesis mandatory, as long as the bride or groom is a minor (art. 1:35 DCC).>!
    According to art.7:612 par. 3 DCC the minor is equal to an adult with regard to all aspects of theemploymentagreement.Formerly, according to the DCC, the wages had to be paid to the legal representatives upon their request. Nowadays, such a rule is considered to be inconsistent with family law. Therefore it is deleted.?Hoge Raad 23 Januari 1987, NJ 1987, 913.Compare Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Base on Age Limit), par.
    Minors younger than 16 are considered incapable.Yet, in principle a doctor is allowed to treat a patient only if the patient itselfgave its consent, based upon clear information given by the doctor (art. 7:450par. 1 DCC). This also counts for minor patients younger than 16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PT. FEGA INDOTAMA lawan LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (Singapore) PTE. LTD
412 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara ini sesuai Pasal 2UndangUndang Nomor 14/1970 khususnya memori penjelasanPasal tersebut;(g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982 tanggal 27Januari 1983, yang pada pokoknya menyatakan:"Memperhatikan Policy Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P. 1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA;
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Electric Wintec Indonesia )shall pay to WIN (Sumitomo Electric Wintec, Inc.) the followingamounts during the terms hereof: (1) Royalty fees calculated asfollows:A running royalty: One point five percent (1.5%) of the Net Sales ofContract Products;Dalam halaman 1 dan 2 perjanjian tersebut disebutkan jugainformasi sebagai berikut:" PT Sumitomo Electric Wintec Indonesia (WINI) desires to obtainfrom Sumitomo Electric Wintec, Inc. a license to use Knowhowand Patents, technical assistance and staff training upon
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 16-03-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/Itv/2016/PN.Dps
Tanggal 5 Desember 2016 —
150 — 98
  • Pada tanggal 24 Juli 2015, Tergugat dan Penggugat menandatanganiPernyataan lain dalam bahasa Indonesia yang mengamandemen beberapaha.l dan pernyataan terdahulu yang dibuat oleh Penggugat, disaksikan olehJunaidi Yusuf isinya antara lain:Hal 14 dari 64 halaman Putusan Perdata Nomor 186/Pat.G/Itv/2016/PN Dpsarti dari fuul agreed upon amount of the sale diartikan sebagai:jumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dan penyewa tanah;pembayaran jumlah uang yang telah disepakati tersebut tidak harusditransfer
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-06-2014 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.NY HAJJAH MAIMUNAH 2.HAJI HILMAN Lawan 1.IR BASUKI WIDODO 2.DEWI KUSUMAWATI,SH 3.WIJAYA KUSNARYANTO 4.FIRDHONAL,SH 5.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
176 — 100
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed bythem in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakandengan itikad baik).Perikatan otentik dan diaktakan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan antaraPELAWAN 1 dan PARA TERLAWAN sehingga secara sadar telahmenandatangani AKT A PERJANJIIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No.:6, yang sahdibuat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-02-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 92/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 3 Mei 2017 — PT.KONEKSINDO JAYA >< PT.DIGITAL WAVE INDONESIA CS
60 — 29
  • .:0760/TSBPPT.DWI/Somasi/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014, namunTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tetap tidak mengembalikan ketigaSHGB tersebut;Bahwa pada faktanya Tergugat Ill telah mengakui sendiri secara tegassebagaimana isi email yang dikirim oleh Tergugat Ill dari alamat emailbhcho@eluon.com kepada Tergugat dan Tergugat II yang menyatakanbahwa:"The preequisite for the release of the real estate mortage instantlyHal 10 Put.No.92/PDT/2017/PT.DKI26.27.28.upon the payment of the 16th amount
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat : PT SINAR GALUH PRATAMA
Terbanding/Penggugat : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
245 — 351
  • Sohandi Kawilarang yang intinyamenyatakan:Terlepas dari alasan kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwaAll differences arising out of this policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by theparties in differences or if they cannot agree upon
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 06-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 76 /PDT/2017/PT DPS
Tanggal 6 Juli 2017 — GARY WAYNE LA BAR; RENEHAN MICHAEL JOHN sekarang Para Pembanding M e l a w a n IDA AYU PUTU EKA KARTIKA sekarang Terbanding
234 — 135
  • perbaikanperbaikan yang dilakukan diatas properti tersebut. kami mengutip dalamteks asli berbahasa inggris disebutkan sebagai berikut ... state that Halaman.51 dari 55 Putusan Nomor 76/ PDT/2017/PT DPShave no part of the lease price, and waive any right to enter the abovementioned land or property without permission. agree nondisclosureregarding the condition of this land lease agreement, andagree never to represent myself as the lessee of this property, and alsowaive any right to improvements made upon
Pengadilan PN Sibuhuan Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN Sibuhuan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sbh
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
155 — 71
  • kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa all differencesarising out of this Policy shall be reffered to the decision of anHalaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sbh.arbitrator to be appointed in writing by the parties in diferrence orif they cannot agree upon
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 01-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 182/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ratna Widia Kurniawati Diwakili Oleh : Ester T. P, SH.
Terbanding/Tergugat I : John Carney
Terbanding/Tergugat II : Christopher Rhode
Terbanding/Tergugat III : Doug Ebner
Terbanding/Tergugat IV : PT Bintang Selatan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
Terbanding/Turut Tergugat III : Mark Damien Clune
178 — 93
  • Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 244/PDT.G/2014/PN.Dpstertanggal 15 Januari 2015, dimana dalam perkara aquo Pelawanmempunyai kedudukan sebagai Tergugat Ill, dengan amar Putusansebagai berikut :Whereas, the District Court of Denpasar placed EXECUTIONCONFISCATION to the land and buildings of the Plaintiff in Oppositionbased on the request for execution upon the Case of Judicial Reviewwith the Case Register No.645/PK/Pdt/ 2018 which was adjudicated bythe Judge Panel of the Supreme Court of Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-03-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 K/PDT/2006
Tanggal 10 Maret 2009 —
212 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SohandiKawilarang yang intinya menyatakan :"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeriharus dibatalkkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karenaPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ;Dalam Policy No. 49/D0/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagiantentang Conditions telah diasuransikan bahwa All differences arising out ofthis policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed inwriting by the parties in differences or if they cannot agree upon
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
33 — 5
  • merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yangintinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which hears before it condemns,which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial... Padadasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hakhak asasiindividu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-12-2015 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 261/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — ACHMAD UZAIR, S.IP., M.A., Ph.D ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
91 — 60
  • Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukumdalam berbagai doktrin dan putusan pengadilan, khnususnya Pengadilan HakAsasi Manusia Eropa, yang menyebutkan bahwa kepastian hukummengandung makna:the principle which requires that the rules of lawmust be predictable as wellas the extent of the rights which are conferred to individuals and obligationsimposed upon them must be clear and preciseTerjemahan:(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksisebagaimana halnya lingkup
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3610 K/Pdt/2015
Tanggal 19 April 2016 — TOUTON FAR EAST, PTE., Ltd. VS PT. FKS MULTI AGRO, Tbk.
148 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa lebih lanjut, Termohon Kasasi juga telah mengakui hakPemohon Kasasi sebagai Pemilik Barang dan Hak untuk menjual ataumengangkut lanjut Kargo berdasarkan surat Kuasa Hukum TermohonKasasi tanggal 10 Juli 2012 (lihat Bukti Tl 23 dan bukti TerjemahanTersumpah Bukti Tl 24) yang menyatakan sebagai berikut:"Upon our clients receipt of the remittance, your clients are at liberty todeal with the cargo in whatever way your clients deem fit.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 21 Agustus 2017 — Anton Susanto , Berkedudukan di Central Park Residences C-05/02 Kelurahan Tanjung Duren, RT.009, RW.006, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIUR H. HUTAGALUNG, S.H., M.H., C.I.L,dkk beralamat di H.B.L & PARTNERS LAW FIRM berkedudukan di Belleza Tower, Lantai 8 Off 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34 Permata Hijau, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
215 — 110
  • Bahwa menurut butir 15.0 dalam Perjanjian Sewa aquo, tentang JamOperasional Normal, menyatakan bahwa :The Lessee Agrees to adhere to operational hour of the FOODAVENUE, Upon the occurrence of any event of default by thelessee where the Lessee does not adhere to the full operationalhour, the lessee agree to pay a penalty of Rp. 500.000, (fiveHundred Thousand Rupiah) per day for each offence.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2014 K/Pdt/2011
Tanggal 26 Juli 2012 — PT. MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI VS PT.PANCARAN HALUAN SAMUDERA
165 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • If upon the voyages the speed be reduced by defect in, or breakdownof, any part of her hull, machienery or e quipment , the time so lost, and thecost of any extra bunkers consumed in consequence, and all extra provenexpenses may be deducted from the hire;Bahwa bila melihat ketentuan tersebut di atas telah dijelaskan pula melaluipendapat John Weale mengenai The NYPE Off hire Clause and third Partyintervention: Can an Efficient Vessel Be placed Off hire, yaitu:Penentuan Klausul off hire biasa digunakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 09-04-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 144/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Mei 2016 —
284 — 122
  • JaminanPelaksanaan (Performance Bona) tersebut hingga 58 (lima puluhdelapan) hari semenjak diterbitkannya SPMK tersebut melalui 2 (dua)surat yaitu sebagai berikut:a) Surat No. 00030.SLG.01.00/DKAKJG2014 tanggal 9September 2014, perihal Letter of No Objection toContractor's Proposal to extend Performance Securitysubmission Due date for 50 (fifty) calendar days after theissuance date of Letter of Acceptance No. 00108.SHk02KJG2014; danb) Surat No. 00149.SLU.00.00KJG.2014 tanggal 13 Oktober2014, perihal Response upon