Nomor 731 K/Padt.SusPHI/2018Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima dan mengabulkan permohonan/memori kasasi PemohonKasasi untuk seluruhnya;Menolak seluruh dalil kontra memori kasasi yang diajukan TermohonKasasi;Menguatkan pertimbangan hukum disenting opinion hakim anggota Ildengan penegasan dan penetapan/keputusan bahwa PHK Yangdilakukan Tergugat berdasarkan Pasal 168 ayat (1), yaitu:Pekerja/ouruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara

Perbedaan pendapat (disenting opinion) antara Hakim Ketua denganHakim Anggota dan Hakim Anggota II)Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Hakim Ketua berbeda pendapat (d/senting opinion) denganHakim Anggota dan Hakim Anggota II dengan alasan pada pokoknyasebagai berikut :Hal. 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016. bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa selaku Kasimin Pusdikhubmengoperasionalkan pendidikan militer (Dikmil) sebanyak 9(sembilan) Dikmil antara

Mengenai perbedaan pendapat Hakim Ketua (disenting opinion) denganHakim Anggota dan Hakim Anggota II dalam musyawarah Hakimdengan alasan sebagai berikut :a. bahwa periode 2011 sampai dengan 2012 Pusdikhub Kodiklatadmenyelenggarakan Pendidikan Militer (Dikmil), Pendidikan Titipan(Diktip) dan program rutin Satuan.b. bahwa benar periode bulan April 2011 sampai dengan Desember2011 menyelenggarakan 7 (tujuh) Diktip, yang mengoperasionalkanHal. 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 71 K/MIL/2016adalah Terdakwa

Dengan kata lain bahwa HakimKetua yang melakukan "disenting opinion" tersebut tidak sependapatdengan 2 (dua) Hakim lainnya hal ini berarti 2 (dua) Hakim (HakimAnggota dan Hakim Anggota Il) samasama membuktikan bahwaDakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPM dan terbukti secara sahdan meyakinkan.. bahwa selanjutnya patut diperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakimyang diambil (diputus) adalah hasil musyawarah Hakim Anggota danHakim Anggota II yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 126 KUHPMterbukti secara

memakaiHal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Sontanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalamdakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anggota II mempunyai pendapat danpertimbangan yang berbeda (Disenting

opinion) sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, tidak terdapat permufakatan yangbulatdariMajelis Hakim, khususnya Hakim Anggota II dalam hal terbukti tidaknyaunsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut telah diusanhakan dengansungguh sungguh agar pendapat yang diambil adalah pendapat yang bulat akantetapi tidak berhasil sehingga pendapat Hakim yang berbeda tersebut diakomodirdan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruhdakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;Demikian pendapat (Disenting

Opinion) dari Hakim Anggota II ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makadibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan disenting opinion dari AnggotaAnggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bapak Roki Panjaitan, yang terdapatpada halaman 6 alenia terakhir dan alenia 1, 2 halaman 7 Putusan yang menyatakansebagai berikut:"Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa ternyata keberatankeberatan Pembanding I semula Penggugat Ad 1 sampai dengan Ad.7 sebagaimanatersebut di atas dapat dibenarkan

Bahwa adapun disenting opinion Anggota II Majelis Hakim yang terdapat padaalenia 2 dan 3 halaman 9 Putusan menyatakan sebagi berikut:Alenia 2:"Bahwa fakta inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kesalahanjustru ada pada Terbanding/semula Tergugat sehingga perlindungan hukum harusdiberikan kepada pihak yang tidak bersalah dalam hal ini si Pembanding/semulaPenggugat".Alenia 3:"Menimbang selanjutnya tuntutan Pembanding

memakaiHal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 211/Pid.B/2017/PN Sontanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sehingga unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalamdakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anggota II mempunyai pendapat danpertimbangan yang berbeda (Disenting

opinion) sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, tidak terdapat permufakatan yangbulatdariMajelis Hakim, khususnya Hakim Anggota II dalam hal terbukti tidaknyaunsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah tersebut telah diusanhakan dengansungguh sungguh agar pendapat yang diambil adalah pendapat yang bulat akantetapi tidak berhasil sehingga pendapat Hakim yang berbeda tersebut diakomodirdan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruhdakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;Demikian pendapat (Disenting

Opinion) dari Hakim Anggota II ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makadibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa

(Disenting Opinion) ;.

(Disenting Opinion) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:7.

Menimbang, bahwa demikianlah pendapat berbeda (disenting opinion ) dariHakim ketua Majelis (DR.NARDIMAN,SH MH) terhadap pendapat Hakim AnggotaI dan II di dalam perkara aquo ; Setelah memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat(4) dan pasal 310 ayat(3)Undangundang No,22 tahun 2009 tentang (LLAJ) serta ketentuan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini terutama ; KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;e UU No,3 tahun 1997 tentang P.A.

KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwadengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan tuntutanpidana yang diajukan tanggal 24 September 2018 ;Putusan No.34/PID/2018/PT BBL 4 dari 9Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5Nopember 2018 Nomor:393/Pid.B/2018/PN.Sgl serta Memori banding dankontra memori banding,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakimtingkat pertama, dengan disenting

opinion dari satu Hakim Banding HasiamahDistiyawati, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini;Menimbang bahwa, Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi tidaksependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan HakimBanding sebagai berikut ;Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternativ yaitu :Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ,Atau kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat(2) KUHP;Atau

, sehingga pertimbanganhukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebuttelah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itupertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini diTingkat Banding ;Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung a quo terdapat pendapat yang berbeda (disenting

opinion)dari Hakim Anggota yang pada pokoknya berpendapat bahwa penjatuhansaksi oleh Tergugat dilakukan sematamata berdasarkan pada kehadiranmahasiswa pada rapat Dekanat Fakultas Tehnik dan Ilmu Komputer UniversitasTeknokrat Indonesia tanggal 23 Januari 2021.

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemandang perlu memperpanjang masa percobaan tersebut, denganharapan agar Terdakwa lebih lama dapat menginsyafi akankecerobohannya dalam mengemudikan kendaraan sehingga dikemudianhari, Terdakwa akan lebih berhati hati dalam berlalu lintas danmengemudian kendaraan bermotornya ; Bahwa masa percobaan atas hukuman yang dijatuhkan dipandangpenting diberikan kepada Terdakwa, yang lamanya sebagaimanaternyata dalam putusan dibawah ini : Dalam perkara ini terjadi Disenting

Opinion (DO) mengenai pidanayang dijatuhkan, dimana Hakim Anggota IT (Hj.

Menimbang, bahwa demikianlah pendapat berbeda (disenting opinion ) dariHakim ketua Majelis (DR.NARDIMAN,SH MH) terhadap pendapat Hakim AnggotaI dan II di dalam perkara aquo ; Setelah memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat(4) dan pasal 310 ayat(3)Undangundang No,22 tahun 2009 tentang (LLAJ) serta ketentuan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini terutama ; KUHAP (UU No.8 tahun 1981) ;e UU No,3 tahun 1997 tentang P.A.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 maka secara formalPengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwapermohonan banding tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal02 Agustus 2011 telah mengadakan musyawarah untukmencapai mufakat dan suara bulat , akan tetapi katasepakat dan suara bulat tidak dapat dicapai karena HakimAnggota berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tinggitersebut dan menyatakan Disenting Opinion ;Menimbang, bahwa

Disenting Opinion Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak :Hal 5 dari 13 hal. Put.No.0203/Pdt.G/2014/PTA.Sby.Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini seorang hakim selakuKetua Majelis ( Drs.H.A. Choiri, SH.,MH. ) mempunyai pendapat berbedatentang perlindungan hukum terhadap anak.

dasar sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,kecuali tentang lamanya terdakwa dijatuhi hukuman menurut Majelis Hakim tingkatbanding terlalu berat, dan perlu diringankan karena terdakwa melakukan kejahatanmenebang pohon coklat hanya 3 (tiga) pohon dan mengingat usia terdakwa telahmencapai 63 tahun;Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 273/ Pid/ 2016/ PT.Mdn Halaman 7 dari 9 halMenimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding akanmempertimbangkan alasan Disenting

opinion dari Hakim Anggota Majelis Hakimtingkat pertama yang berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 24ketentuan umum Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)disebutkan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorangkarena hak dan kewajiban berdasarkan UndangUndang kepada pejabat yangberwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis Hakim tingkat pertamaberpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi

No. 2815 K/PDT/2014Bahwa adapun pointers materi disenting opinion Hakim Anggota Bpk.Eduard Manalif., S.H., M.H., kiranya dapat dirangkum sebagai berikut:a. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertamatentang eksepsi menurut Hakim Anggota sudah tepat dan dapatdibenarkan;b.

Bahwa, sekiranya pada saatnya nanti pada akhir perjalananproses hukum ini argumentasi hukum yang demikian kuat danilmiahnya yang telah dipaparkan dan diajukan oleh para pihakbaik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atau Para MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda(kecuali Hakim Anggota yang disenting opinion) yangHal. 20 dari 23 hal. Put.

ditengahtengah tanah objek sengketa tersebut terdapat jalandesa yang dengan sendirinya dikuasai oleh Pemerintah Desa Gunung MegangDalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, sedangkan CamatGunung Megang atau Lurah/Kepala Desa Gunung Megang Dalam tidak ditariksebagai Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapatbahwa gugatan Penggugat kurang pihak.24Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini di dalam musyawarahMajelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi beda pendapat (disenting

opinion), yakniHakim Anggota II berpendapat : bahwa isi gugatan Penggugat secara formil danmateriil tidak menyimpang dan telah ada kesesuaian dengan pembuktian dalampersidangan, telah didukung keterangan saksisaksi dari Penggugat, kemudian telahada kebenaran secara materiil yang ditemukan pada pemeriksaan setempat (PS)terhadap tanah objek sengketa oleh Majelis Hakim pada bulan Oktober 2011, telahdisesuaikan dengan gugatan Penggugat, sehingga Penggugat dapat dinilai telahmampu untuk membuktikan dalildalil

gugatannya selaku pemilik tanah yang berhak,maka sudah sepatutnya menurut hukum pihak Penggugat menjadi pihak yangdimenangkan;Menimbang, bahwa dengan adanya beda pendapat (disenting opinion)tersebut Pengadilan Tinggi memandang sebagai hal yang positif, karena hal tersebutmenunjukkan kesungguhan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa danmengadili suatu perkara, namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingpendapat yang berbeda tersebut tidak didasari argumentasi atau alasan yuridis

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;Bahwa adapun pointers materi disenting opinion Hakim Anggota Bok. EduardManalip., S.H,, M.H., kiranya dapat dirangkum sebagai berikut:a. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tentangeksepsi menurut Hakim Anggota sudah tepat dan dapat dibenarkan;b.

Bahwa, sekiranya pada saatnya nanti pada akhir perjalanan proses hukum iniargumentasi hukum yang demikian kuat dan ilmiahnya yang telah dipaparkandan diajukan oleh para pihak baik Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatatau para majelis hakim Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda (kecualihakim anggota yang disenting opinion) yang berdampak pada kalah/lemahnya argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatserta kalah/lemahnya pertimbangan hati nurani majelis hakim yang muliamaka tentunya secara

Disenting opinion dalam pertimbangan hukum putusanBahwa dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Kota Padangdidalam register putusan Nomor 177/PID/2014/PT.PDG tertanggal 4November 2014 tersebut, terdapat perbedaan pandangan yang dituangkandalam disenting opinion yaitu oleh Hakim H.A.N.

No.01/B/2016/PTTUN Mkspokoknya bahwa dalam putusan tingkat pertama, terdapat disenting opinion yangdisampaikan oleh Hakim Anggota II , yang menilai dan berkesimpulan bahwa terbuktitentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo, danPara Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objeksengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidakmemiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek perkara atau sengketa a quoadalah eksepsi yang beralasan hukum, dan karenanya haruslah diterima dan selanjutnyamengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkanlebih lanjut; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan isi pertimbangandalam disenting

opinion yang disampaikan oleh anggota II pada majelis hakim tingkatpertama tersebut, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telahterurai dalam duduk sengketa di atas, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh ParaPenggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah KeputusanKepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan KabupatenButon

terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana makasesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepadaterdakwa.Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa : Satu unit HP merk Iphone 6 warna gold, dikembalikan pada saksi korban DindaRatu Khanaya Satu unit sepeda motor Yamaha Vega R BA 4421 AO ATNK atas nama Terdakwamaka di kembalikan kepada terdakwaMenimbang, bahwa mengenai barang bukti Sepeda motor Yamaha Vega R BA 4421AO, salah satu Hakim Anggota II mengajukan disenting

opinion, dengan alasan bahwabarang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa Afdanil Pgl DanilBin Burhan Ismail, maka dengan mengingat Pasal 194 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruff KUHAP kiranya cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan agar barang buktitersebut dirampas untuk negara.Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepadaterdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupuntindak pidana yang telah dilakukan terdakwa