opinion Ketua Majelis perkara tersebut(vide hal 914 putusan a quo terlampir);3 Di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2012 terhadap pokok perkara telahdiputus dan amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Bahwa terhadap' pokok perkaranya, Pemohon Kasasi semulaPenggugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan dasarpertimbangan yang dipakai untuk memutus perkaranya, dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Judex Facti Tingkat Pertama Tidak

opinion tersebut;Bahwa dalam dissenting opinion Hakim Anggota 11 menyatakan:a Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonanpeningkatan izin Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi kepada Tergugat sebelum kuasa pertambanganPenggugat berakhir, yaitu berakhir pada tanggal 8 Agustus2008 dengan masa perpanjangan (satu) tahun (vide buktiP4 = T3), masingmasing surat Penggugat mengenaipermohonan peningkatan izin Kuasa Pertambanganeksplorasi ke eksploitasi yaitu Surat Nomor 96/GAPCO/X/2007, tanggal

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011Bahwa sebagaimanapendapat = dissenting opinion tersebut,tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan diterimaatau ditolaknya permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi padahal ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 mensyaratkan paling lama dua tahun Tergugat harussudah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan sementara itu Tergugattidak melakukannya tetapi justru menerbitkan objek sengketa (in casu SuratKeputusan

opinion yang menyatakan objek sengketa a quosecara nyatanyata mengalami tumpang tindih denganKuasa Pertambangan~ eksplorasi.

opinion pada hal. 57 putusan), Tergugatjuga melanggar Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pengharapan yangditimbulkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan, dan bersifatsewenangwenang.

yang menerangkanbahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar olehPemohon dalam tenggang waktu satu bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguh sungguh berperkara, sehingga ada alasan untukmenggugurkan perkara Pemohon dan mencoret dari daftarregister Pengadilan Agama Sanggau Nomor183/Pdt.G/2010/PA.Sgu;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) yaitu) pendapat dari Hakim (Dra.

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkanoleh suatu alasan yang sah sehingga perkaranyadiperiksa secara contradiktoir; Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau menegur Pemohonuntuk membayar/menambah biaya panjar perkara danternyata hingga tenggang waktu yang telah ditentukanPemohon tidak memenuhi maksud surat teguran tersebut,oleh karenanya perkara tersebut harus dicoret dariregister;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

opinion) namun demi terciptanya rasakeadilan, maka pendapat hakim terbanyaklah yang tertuangdalam amar putusan perkara inl;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalahperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam serta peraturanper undang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

opinion yang termuat dalam putusanperkara ini.2.

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung (Prof.

M E N G A D I L I

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota I mengajukan Dissenting Opinion, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1.Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2.Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Indaryanti) dan Tergugat (Heru

tubuh yang terdapat bagian vital, sepertibagian dada, perut dan kepala; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam perkara a quo telah memukul kepala korbansebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu sehinggamenyebabkan korban tidak bernyawa, di mana batang kayu yangdigunakan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori alat dan bagian yangdiserang Terdakwa adalah kepala yang termasuk dalam bagian tubuh yangterdapat bagian vital, sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapatTerdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawaorang lain sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agungnomor 1/Yur/Pid/2018; Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memukul leherTerdakwa menggunakan batang kayu dikarenakan korban sedangberjongkok dan leher kepala adalah bagian tubuh yang pertama kali dilihatTerdakwa dari posisi atas, Hakim Dissenting Opinion tidak sependapatdikarenakan dalam keadaan berdiri, duduk, jongkok bahkan dalam keadaantidur

Terdakwa bisa memukul kayu ke bagian tubuhyang lain, seperti punggung atau seharusnya Terdakwa berhenti setelahmemukul leher korban untuk pertama kalinya bukan menambahkan pukulandengan kayu ke kepala korban untuk kedua dan ketiga kalinya;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum terbukti bahwapada telinga kanan dan kiri korban keluar darah berwarna merah terangdan pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat,sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapat bahwa jelas Terdakwasecara sadar menyerang kepala korban dengan sadis; Menimbang, bahwa Terdakwa yang memilih kayu sebagai alat yangdigunakan untuk memukul leher dan kepala korban, bukan memilih parangataupun cungkil kelapa, Hakim Dissenting Opinion tidak mengetahul apayang menjadi dasar pemikiran Terdakwa saat itu namun demikian, mauTerdakwa memilih parang ataupun cungkil kelapa atau bahkan sebuahbatu, hal itu tidak mengubah kenyataan kalau Terdakwa menggunakansebuah alat untuk

Opinion yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan; Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan maka Terdakwa haruslahdihukum pidana di mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebutHakim Dissenting Opinion memiliki pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau Terdakwa merupakanseorang yang sadis dan berdarah dingin, di mana Terdakwa setelahmembunuh korban, Terdakwa

sepenuhnya telah dipertimbangkanHakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmempertimbangkan lagi dan mengesampingkannya ;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Bandingsepenuhnya dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali, namundemikian diantara Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding terdapatperbedaan pendapat sehingga Ketua Majelis memilih pendapat salah satudari Hakim Anggota Majelis tersebut sedang salah seorang Hakim AnggotaMajelis menyatakan Dissenting

Opinion, yaitu Drs.

S, S.H. dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewalitentang permohonan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah, karena itumengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dengan alasan ;e Bahwa mengenai permohonan pemohon/terbanding agar dinyatakansah pernikahannya dengan termohon/pembanding yang dilaksanakanpada tahun 1987, kemudian mohon diberi izin untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap

Dengan demikian Hakim Anggota dan Hakim Anggota IIMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugatdinyatakan kabur, karenanya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor2866/Padt.G/2015/PA.TA, tanggal 01 Pebruari 2016 M bertepatan dengantanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Bandingterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, denganalasan dan pertimbangan seperti

tersebut di bawah ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan in;Menimbang bahwa, Dissenting Opinion dari Ketua Majelis dalam perkaraNomor 0132/Pdt.G/2016/PTA.TA, yang merupakan pemeriksaan banding atasputusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2866/Pdt.G/2015/PA.TA.tanggal 01 Februari 2016 M, bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembandingpada angka 2 yang berbunyi Menyatakan perkawinan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara a quo tidakcermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam memberikan pertimbanganhukum, khususnya pada Dissenting Opinion yang disampaikan olehKetua Majelis.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang memuatDissenting Opinion yang disampaikan oleh Ketua Majelis di dalamputusan a quo yang terdapat pada halaman 492.

Bahwa berdasarkan Dissenting Opinion yang terdapat di dalampertimbangan Ketua Majelis mengenai pertimbangan petitumPara Penggugat yang terdapat pada halaman 5253Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugattertanggal 11 November 2021 mengajukan keberatankeberatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dengan tegas dalil ParaPembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding a quo yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalamperkara a quo

tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam memberikanpertimbangan hukum, khususnya pada Dissenting Opinion yangdisampaikan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat dan sepakat atas Dissenting OpinionKetua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama dalam PutusanPengadilan Negeri Ungaran Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal14 Oktober 2021 adalah tepat, karena pertimbangan Ketua Majelis Hakimtersebut masuk akal, sesuai dengan buktibukti yang

terungkap dipersidangan,dan berdasar hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 49 paragraf 2 mengenai konsekuensipengambilan agunan fasilitas kredit dilakukan oleh pemilik agunan atau ahliwaris pemilik agunan apabila telah meninggal duniaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 492/Pdt/2021/PT SMG2) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 4 mengenai

persyaratanpengambilan agunan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.3) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 5 mengenai tidak adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatkepada Para Pembanding/Para Penggugat.a.

Bahwa demikian juga di dalam putusan Pengadilan Negeri Seruihalaman 71 (tujuh puluh satu) Ketua Majelis Hakim menyatakanadanya perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang tertulissebagai berikut :Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanSerui pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2008 oleh kami WAYAN KARYA,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, BEN RONALD, P.

., dan AHMAD RIZAL NASUTION SH, masingmasing sebagai HakimAnggota, dengan adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dariWayan Karya, SH.,MH. Ketua Pengadilan Serui sebagai Ketua MajelisHakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untukumum pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2008 oleh Ketua Majelis Hakim,didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BASOsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Serui dan dihadiri oleh KETUTHal. 25 dari 30 hal. Put.

., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negri Seruidan Terdakwa ;10.Bahwa pada saat pembacaan putusan Ketua Majelis Hakim tidakmembacakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalamputusan yang terbuka untuk umum sehingga tidak sesuai denganapa yang dituangkan pada halaman 71 tersebut ;11.Bahwa selain daripada itu Ketua Majelis Hakim juga tidakmenuangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalamputusannya sehingga membuat putusan tersebut tidak sah dan bataldemi hukum ;12.Bahwa sesuai buku

AkbarTanjung dimana Hakim Agung Abdulrahman Saleh membacakanputusannya secara tersendiri di depan persidangan yang disiarkanlansung oleh Televisi karena ada perbedaan pendapat denganHakim Agung yang lain ;13.Bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak pernah membacakan putusan perbedaan pendapat(dissenting opinion) di depan persidangan dan juga tidak dimuatdalam putusan sehingga sesuai UndangUndang No. 14 Tahun 1970tentang Kekuasan Kehakiman Pasal 18 menyatakan :"Semua

Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan"Bahwa Ketua Majelis Hakim telah lalai dengan tidak dibacakannya putusanperbedaan pendapat (dissenting opinion) di persidangan yang terbukauntuk umum dan lebih fatal lagi tidak dimuatnya perbedaan pendapat(dissenting opinion) di dalam putusan sehingga mengakibatkan putusantersebut menjadi batal demi hukum, sehingga Terdakwaharusdibebaskan ;Il.

;Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka alatalat bukti yangdiajukan oeh pihakpihak tidak perlu di pertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, PutusanPengadilan Agama Ponorogo a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akanmengadili sendiri yang isinya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ;Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi di PengadilanTinggi Agama Surabaya, terjadi adanya pendapat yang berbeda (Dissenting

opinion), yaitupendapat dari Hakim Tinggi DRS.HMUHAMMAD SHALEH SH.M Hum yang berpendapatsebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1tahun 2008 dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke PengadilanTingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaiandengan bantuan mediator ; Bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam memeriksa perkara telah lalai melaksanakankewajibannya sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (2),

Oleh karena itu sebagai akibat adanyakelalaian Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tinggi yang bersangkutanberdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008,Putusan Pengadilan Agama harus dinyatakan batal demi hukum.Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion),namun demi terciptanya rasa keadilan maka pendapat Hakim Tinggi terbanyaklah yangtertuang dalam amar Putusan perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Hal. 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 775 K/PID/2018Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H., dimuat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika Damayanti dalam pengelolaanwarnet tersebut hanyalah sebagai karyawan dan diberi gaji, walaupundiberi kepercayaan penuh oleh Terdakwa untuk mengelola warnet tersebutsehingga sdr.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaituPendapat Hakim Ketua Majelis, mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) pada halaman 5 sampai dengan 7 adalah sudahtepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;Adapun pendapat berbeda (dissenting opinion) dimaksud, dengan penuhrasa hormat, mohon Majelis Hakim Agung menjadi pertimbangan hukumditingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus sengketa ini:Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaitu PendapatHakim Ketua

Majelis, dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) tersebut,dikutip/diuraikan kembali dalam Memori Kasasi ini yang pada intinya yaitusebagai berikut :A.

diajukan upaya hukumkasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

secara substansi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim AuditKeuangan dan Kinerja, Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan terbuktimelakukan tindakan yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sudahseharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat menindaklanjutinya denganmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketasebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak diterima;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan II tersebutharus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dan Ildinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksisaksi,dan semua peserta; Bahwa tidak maksimalnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meresponpengaduan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objeksengketa, karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesaidilaksanakan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugatharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Il, tidakditerima;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

dipertimbangkan di judex facti sehingga merupakan penilaian terhadap hasilpembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi dan tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan tingkat kasasi, Karena kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuanPasal 253 KUHAP;:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opinion dalammusyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangHal. 4 dari 8 hal.

Putusan Nomor 404 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat judex factidalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 2008.

No. 2404 K/PID.SUS/20134 Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahuluidengan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan olehHakim Ketua Majelis yang menyatakan Terdakwa Dian Saputra bin Awansariterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tunggal sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, yangmenurut hemat kami Hakim Ketua Majelis tersebut telah menyatakan pendapatdan memutus perkara tersebut secara adil dan dalam

yang menyatakan TerdakwaDian Saputra bin Awansari terbukti melanggar dakwaan tunggal dari SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar putusan dari Majelis HakimPengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara ini;5 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut adalah kamar yang Terdakwa pakai atau tempati untukberistirahat dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menempati kamartersebut;Perihal pertimbangan dari perbedaan pendapat menyangkut Dissenting

Opinion dariHakim Anggota tersebut antara lain sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Ibrahim, Amd binSuparteman, saksi Andri Fradana bin Mujiono dan FietraAlbert,S.H. memasuki rumah Terdakwa untuk melakukanpenggeledahan dan saksi Mariati (ibu Terdakwa) tidakkeberatan atas tindakan penggeledahan;e Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan pihak kepolisianmemperkenalkan diri kepada saksi Mariati selaku ibu dariTerdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalumemasuki kamar tidur Terdakwa

Opinion) yang dikemukakan oleh HakimAnggota I dan Hakim Anggota II serta pembuktian yang telah dilakukan olehPenuntut Umum, dan kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh PenuntutUmum, menurut hemat kami merupakan suatu pertimbangan yang sangat kelirudan sangat subyektif sekali, karena tidak didukung dengan pertimbanganpertimbangan yang mengemukakan teori teori hukum dan mengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan;Bahwa

,M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti yang telahmembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibuatberdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan;e Bahwa para saksi dari Kepolisian sesuai dengan kewenangannya telahmelakukan menggeledah maupun dan penyitaan, ternyata telah di temukan 3(tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina.

Putusan Nomor 588 K/Pid.Sus/2018kasasi Penuntut Umum ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan

suara terbanyak.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis/Hakim Agungpada Mahkamah Agung (Prof.

Pemohon/Pembanding tidak perludipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Agama Surabaya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan nanti dalamamar putusan ;Ada pendapat Hakim AngggotaPERKARA TANPA MEDIASI BATAL DEMI HUKUMMenimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi di PengadilanTinggi Agama Surabaya, terjadi adanya pendapat yang berbeda (Dissenting

opinion), yaitupendapat dari Hakim Tinggi Drs.H.

Oleh karena itu sebagai akibat adanyakelalaian Pengadilan tingkat pertama tersebut menurut Hakim Tinggi yang bersangkutanberdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, PutusanPengadilan Agama harus dinyatakan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion),namun demi terciptanya rasa keadilan maka pendapat Hakim Tinggi terbanyaklah yangHal. 4 dari 6 hal. Put.

., tanggal 9 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 719 K/PID/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting

opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Dr.