WKS; Sebelah Timur berbatas dengan Lahan Perkebunan KaretAliaman; Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Napal/HutanKonservasi;Adalah Hak Pakai Penggugat Intervensi;Memerintahkan kepada Para Terintervensi untuk menyerahkan secarautuh lahan sejumlah + 310 ha tersebut kepada Penggugat Intervensi;Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;Menghukum Terintervensi , Terintervensi Il, Terintervensi Ill danTerintervensi IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentengsebesar Rp1.916.000,00

seluas 155,45 Hektar yangterletak di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin,dahulu terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin Ill, KabupatenMusi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : Lahan BPTU Sembawa; Sebelah Selatan : Lahan PT Palm Baja/Pak Awal dan DesaSungainaik; Sebelah Timur : Kebun Karet PT Melania, Padang rumput danPerumahan BPTU Sembawa; Sebelah Barat : Balai Penelitian Perkebunan dan Jalan DesaSejagung;Adalah sebagai hak

pakai Penggugat;5.

Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk mengembalikan tanah Hak Pakai Penggugat/Institusi Polri yang ditempati/didiami dalam keadaan baik dan kosong;

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII untuk menaati putusan ini;

8.

Oleh Kuasa Hukum Penggugatdijawab/dijelaskan bahwa pada waktu tanah tersebut diambil olehTergugat , Sertifikat hak Pakai Penggugat tersebut masih berlaku,karena tanah diambil/diserobot oleh Tergugat pada tahun 1980/1981, sedangkan masa berlaku Sertifikat hak Pakai tersebut berlakusampai dengan tahun 1986.

Yos Sudarso KM.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, KecamatanMedan Deli, Kota Medan (tanah terperkara);Bahwa tanah terperkara tidak pernah dipergunakan/dipakai oleh Peng gugat danbahkan Penggugat tidak ada membangun/memiliki bangunan di atas tanahterperkara dengan demikian Penggugat telah mentelantarkan tanah terperkara,maka sesuai dengan peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996 Pasal 50dan Pasal 55, Hak Pakai Penggugat hapus dengan demikian Sertifikat Hak PakaiNomor : Tahun 1995 sebagai alas

;Halaman 17 dari 78 halaman putusan perkara Nomor : 722/Pdt/2019/PT.DKI> Bahwa Hak Pakai yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertaniandan Agraria untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun yaitu DIMULAITANGGAL 1 JANUARI 1964 DAN TELAH BERAKHIR PADATANGGAL 31 DESEMBER 1973 digunakan oleh Penggugat untuklahan Pertanian yaitu Empang Pemeliharaan Ikan;> Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Menteri Pertanian danAgraria pada tanggal 26 Maret 1964 yang di cantumkan padapenjelasan bagian 13 (tiga belas) Hak

Pakai Penggugat telah berakhirdan dikembalikan kepada Negara dalam keadaan seperti semulakepada Negara sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, sehinggaseluruh tanah yang menjadi objek perkara a quo dikuasai olehNegara;> Bahwa setelah habisnya Hak Pakai yang dikeluarkan olehKementerian Pertanian dan Agraria PADA TANGGAL 31 DESEMBER1973, tidak ada masa perpanjangan Hak Pakai yang dilakukan olehpihak Penggugat maupun pihak lain, sehingga seluruh tanah yang difungsikan dahulu untuk Hak Pakai dikembalikan

DIMULAI TANGGAL 1 JANUARI 1964DAN AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1973;Bahwa Hak Pakai yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agrariauntuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun yaitu DIMULAI TANGGAL 1 JANUARI1964 DAN TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1973digunakan oleh Penggugat untuk lahan Pertanian yaitu Empang PemeliharaanIkan;> Bahwa berdasar surat yang dikeluarkan Menteri Pertanian danAgraria pada tanggal 26 Maret 1964 yang di cantumkan padapenjelasan bagian 13 (tiga belas) Hak

Pakai Penggugat telah berakhirdan dikembalikan kepada Negara dalam keadaan seperti semulakepada Negara sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, sehinggaseluruh tanah yang menjadi objek perkara a quo dikuasai oleh Negara;> Bahwa setelah habisnya Hak Pakai yang dikeluarkan olehKementrian Pertanian dan Agraria PADA TANGGAL 31 DESEMBER1973, tidak ada masa perpanjangan Hak Pakai yang dilakukan olehpihak Penggugat maupun pihak lain, sehingga seluruh tanah yang difungsikan dahulu untuk Hak Pakai dikembalikan

kepadanya hak pakai incasu objek sengketa tersebut tunduk pada Peraturan Daerah KotaParepare Nomor 7 Tahun 2001 yang mana berdasarkan peraturan tersebutsetiap Pengguna yang telah memperoleh persetujuan penggunaan fasilitaspasar diberikan Surat Izin Pemakaian Tempat Dalam Pasar sebagai buktiHak Pakai, sehingga maka pada objek sengketa tersebut melekat hakhakkeperdataan, terhadap benda tersebut memungkinkan terjadi sengketaperdata, namun berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilaibahwa status hak

pakai Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketaposita angka 2 point 2.7 tidak jelas, apakah Hak Pakai telah beralih daripemegang Hak Pakai semula kepada Penggugat dan/ atau Tergugat,sehingga gugatan Penggugat sepanjang objek sengketa tersebutdinyatakan tidak diterima.Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektifnya objekobjek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atasobjek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo.

bukti yang lain tidak boleh dipercaya atautidak dapat dipergunakan sebagai dasar bahwa gugatan secara keseluruhan telahterbukti ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan daliljawabannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan dalam pokok gugatanPenggugat dan dalil jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwapokok gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan bahwatanah sengketa adalah tanah hak

pakai Penggugat.

Anggota IImerupakan alasan yang tidak tepat sebab secara hukum dalam Surat Kepala InspeksiAgraria Djambi nomor : 1.20/5/AGR/1961 tertanggal 10 April 1961 (vide buktitertulis P3 = TI intv2 ) yang dijadikan dasar dan/atau legalitas dari tindakanPenggugat dalam melakukan kegiatan di atas bidang tanah dalam poin 12 telah ditentukan status atas bangunan yang menjadi milik penggugat ketika pemberianhaknya telah berakhir;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan poin 12 dalam suratkeputusan pemberian hak

pakai Penggugat, telah ditentukan bahwa pemegang hakHalaman 53pakai wajib menyerahakan tanah hak pakai dalam keadaan baik setelah tanah inidikosongkan dari bangunan bangunan dan tanaman miliknya dan jika sesudahjangka waktu tersebut masih terdapat bangunan atau tanaman di atas tanah yangharus diserahkan maka bangunan itu menjadi miliknegara;Menimbang, bahwa pada prinsipnya keputusan pemberian hak pakai dapatdiperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya melalui permohonan dalamtenggang waktu

uraian pertimbangan diatasyang pada pokoknya Penggugat telah mampu membuktikan dalilgugatannya sedangkan para Tergugat ternyata tidak dapatmembuktikan dalildalil Jawabannya sehingga beralasan untukmengabulkan gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatasyang pada pokoknya terdapat fakta bahwa hak Penggugat atas tanahsengketa adalah pembaharuan Hak Pakai , sehingga memberikan43cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitumgugatan Penggugat tentang kepemilikan Hak

Pakai Penggugat atastanah sengketa ;Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat atastanah sengketa selain tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakudan telah melawan / bertentangan dengan hak serta telah merugikanPenggugat, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menilai danmenyatakan bahwa para Tergugat telah terbukti melakukanperbuatan melawan Hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatasmaka memberika cukup alasan pula, bagi Majelis Hakim untukmenghukum para Tergugat

Perkara itusudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang tetapyang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Gugatan kedua terdaftar dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2010/PN.Pbr. diPengadilan Negeri Pekanbaru.Perbuatan Tergugat Rekonpensi membeli tanah obyek sangketa di atastanah Hak Pakai Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.

Bahwa hasil pengukuran adalah tanah sebagian masuk tanah PakEka Aryawan dan waktu itu kesepakatan Para Tergugat memajukankiosnya keluar dari Tanah Hak Pakai Penggugat/Terbanding;ill. Bahwa pada saat pengukuran, Pihak Penggugat/Terbandingmenyampaikan kalau itu bukan tanah Pak Eka Aryawan maka PakEka Aryawan tidak akan mengganggu dan Para Tergugat maumengakhiri bahwa tanah tersebut tidak termasuk tanahnya pak Eka;IV.

Bahwa dari tanah Negara yang terdaftar seluas 17.537 m2tersebut, sebagiannya diberikan kepada Penggugat seluas 14.970 m2dengan status Hak Pakai, sesuai Buku Tanah/sertifikat Hak Pakai No.1164,kemudian Hak Pakai penggugat tersebut diperpanjang pada tanggal 2022Januari 1992 dengan perubahan ukuran luas menjadi 14.771m denganSertifikat Hak pakai No.1639, sebab terkena pemotongan untuk pelebaranJalan raya Guru Patimpus;28.

AKANBERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1973 yang saat inimenjadi pokok perkara;> Bahwa Hak Pakai yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertaniandan Agraria untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun yaitu DIMULAITANGGAL 1 JANUARI 1964 DAN TELAH BERAKHIR PADATANGGAL 31 DESEMBER 1973 digunakan oleh Penggugat untuklahan Pertanian yaitu Empang Pemeliharaan Ikan;> Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Menteri Pertanian danAgraria pada tanggal 26 Maret 1964 yang di cantumkan padapenjelasan bagian 13 (tiga belas) Hak

Pakai Penggugat telahberakhir dan dikembalikan kepada Negara dalam keadaan sepertisemula kepada Negara sebagai pemilik sah atas tanah tersebut,sehingga seluruh tanah yang menjadi objek perkara a quo dikuasaloleh Negara;> Bahwa setelah habisnya Hak Pakai yang dikeluarkan olehKementerian Pertanian dan Agraria PADA TANGGAL 31 DESEMBER1973, tidak ada masa perpanjangan Hak Pakai yang dilakukan olehpihak Penggugat maupun pihak lain, sehingga seluruh tanah yang difungsikan dahulu untuk Hak Pakai dikembalikan

DIMULA TANGGAL 1 JANUARI 1964DAN AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1973;Bahwa Hak Pakai yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Agrariauntuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun yaitu DIMULAI TANGGAL 1 JANUARI1964 DAN TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1973digunakan oleh Penggugat untuk lahan Pertanian yaitu Empang PemeliharaanIkan;> Bahwa berdasar surat yang dikeluarkan Menteri Pertanian danAgraria pada tanggal 26 Maret 1964 yang di cantumkan padapenjelasan bagian 13 (tiga belas) Hak

Pakai Penggugat telah berakhirdan dikembalikan kepada Negara dalam keadaan seperti semulakepada Negara sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, sehinggaselurun tanah yang menjadi objek perkara a quo dikuasai olehNegara;> Bahwa setelah habisnya Hak Pakai yang dikeluarkan olehKementrian Pertanian dan Agraria PADA TANGGAL 31 DESEMBER1973, tidak ada masa perpanjangan Hak Pakai yang dilakukan olehpihak Penggugat maupun pihak lain, sehingga seluruh tanah yang difungsikan dahulu untuk Hak Pakai dikembalikan

Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII untuk mengembalikantanah Hak Pakai Penggugat/Institusi Polri yang ditempati/didiami dalamkeadaan baik dan kosong;7. Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII untuk menaatiputusan ini;8.

Ill Sipin adalah hak pakai Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi; Menyatakan semua transaksi berupa pengalihan hak atastanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugatdalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi denganpihak lain adalah tidak sah; Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/paraPenggugat dalam Konvensi atau pihak lain yangmendapat hak dari mereka untuk mengosongkan, tanpaHal. 20 dari 58 hal.Put.No.560 PK/Pdt/2007beban dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugatdalam

Maga, dkktermasuk juga Kepala Desa Rua dan Camat Wanukaka dalam perkaraini sebagai Pihak untuk turut mempertanggung jawabkan Surat BeritaAcara Serah Terima tersebut yang telah digunakan oleh PemerintahKabupaten Sumba Barat sebagai Alas Hak dalam pengajuanpermohonan Hak Pakai.. Penggugat juga tidak menggugat orangorang (penduduk atau nelayan)yang secara nyata menempati rumah/menghuni diatas tanah obyeksengketa (Sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam butir 6 halaman4).

, yangterletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, KabupatenTangerang, Banten (dahulu Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug,Kabupaten Tangerang, Jawa Barat).Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanahkepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh Hak Pakai di atastanah negara yang telah dibebaskan tersebut.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.748/Dit.Pht/HP/1973 tanggal 29 Juni 1973 tentang Pemberian Hak Pakaikepada Penggugat (SK Hak

Pakai), Penggugat telah memperoleh HakPakai atas tanah seluas 127.780 m?

1961 tertanggal 10 April 1961 (vide buktitertulis P3 = TI intv2 ) yang dijadikan dasar dan / atau legalitas dari tindakanPenggugat dalam melakukan kegiatan di atas bidang tanah yang terletak di Rt. 08,Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, yang dalam poin 12 dalam SuratKeputusan Pemberian Hak Pakai tersebut telah di tentukan status atas bangunan yangmenjadi milik penggugat ketika pemberian haknya telah berakhir;Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pon 12 dalam suratkeputusan pemberian hak

pakai Penggugat, telah ditentukan bahwa pemegang hakpakai wajib menyerahakan tanah hak pakai dalam keadaan baik setelah tanah inidikosongkan dari bangunan bangunan dan tanaman miliknya dan jika sesudahHalaman 36jangka waktu tersebut masih terdapat bangunan atau tanaman di atas tanah yang harusdiserahkan maka bangunan itu menjadi milik negara;Menimbang, bahwa pada prinsipnya keputusan pemberian hak pakai dapatdiperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya melalui permohonan dalamtenggang waktu

Mencermatiketentuan pon 12 dalam surat keputusan pemberian hak pakai Penggugat, telahditentukan bahwa pemegang hak pakai wajibmenyerahkan tanah hak pakai dalamkeadaan baik setelah tanah ini dikosongkan dari bangunan bangunan dan tanamanmiliknya dan jika sesudah jangka waktu tersebut masih terdapat bangunan atautanaman di atas tanah yang harus diserahkan maka bangunan itu menjadi milikNegata; Menimbang, bahwa pada prinsipnya keputusan pemberian hak pakai dapatdiperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui