Majelis Hakim langsung mempertimbangkanunsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yangHal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010ada padanya karena jabatan, kedudukan, dan tidakmempertimbangkan dahulu unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sementara sesuai ketentuan yang terdapat didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.

UU No. 20 Tahun2001 kedudukan unsur dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi berada didepan atau lebih dahulu daripada unsur*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena kedudukan atau jabatan ;Hal ini menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam putusan tidakmenerapkan ketentuan Pasal 199 huruf a KUHAP ;b. Keterangan Ahli Drs.

Majelis Hakim keliru. dalam menafsirkan unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena kedudukan atau jabatan ;Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak membuatpertimbangan secara runtun dan kontradiktif dalam unsur*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanyakarena jabatan, kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Majelis Hakim keliru. dalam menafsirkan unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena kedudukan atau jabatan ;Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur*"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanyakarena jabatan, kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo.

Apabila Majelis Hakimtidak keliru dalam menafsirkan *menyalahgunakan kewenangan,kesempatan yang ada padanya karena jabatan, kedudukan, dalamputusannya maka putusannya menjadi lain ;Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Soedarto di dalam buku Hukumdan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung tahun 1977 halaman142 antara lain menulis .../stilah "kedudukan di samping perkataan*jabatan adalah meragukan.

MANDRA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo.

kewenangan yang ada padanya karenakedudukannya* ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASTA bin SATRI oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana dendasebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) bulan ;.

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana YangAda Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;IV. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Ad.I.

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang AdaPadanya Karena Jabatan atau Kedudukan.Bahwa unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka kualifikasiselebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi ;Bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapidilakukan secara salah atau

Jadi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan....dst. berarti telah melawan hukum. Dalam hal ini Penuntut UmumHal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2516 K/Pid.Sus/2011tidak perlu mencantumkan unsur melawan Hukum, tetapi kepada Terdakwa atauPenasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Terdakwatidak melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian seperti telah diuraikansebelumnya bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan.....dst adalah unsurmelawan hukum juga. Sehubungan dengan itu Dr.

Menyatakan Terdakwa WASTA bin SATRI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukandengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karenakedudukannya* ;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASTA bin SATRI olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidanaHal. 21 dari 23 hal. Put.

Melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat(1) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut tidak ditingkatkan menjadistrafbaarfeit, tetapi merupakan sarana atau cara melakukan perbuatanyang dapat dihukum.Sedangkan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana adalah berkaitan dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa.Berbeda dengan dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1)UU No. 31 Tahun 1999, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan

Haldemikian berarti Mejelis Hakim telah mengakui "ada perbuatan (meskipuntidak cukup penting atau tidak cukup berarti)" yang dilakukan olehTerdakwa Il RONNY KUSUMA JUDISTIRO yang dinilai sebagaiperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dari perbuatanperbuatan lain sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdilakukan oleh pelaku lain cq Terdakwa IR.

kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang disebut dalamdakwaan subsidiair, yaitu unsur "Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" yang tentunya hanya mengkin dilakukan oleh orang yangHal. 92 dari 144 hal.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambil alih danmenguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya yaitu telah keliru atau salah menafsirkan sebutanunsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan" yang disebut dalam dakwaanSubsidiair, yaitu unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena

Melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999 tersebut tidak ditingkatkan menjadi strafbaarfeit, tetapimerupakan sarana atau cara melakukan perbuatan yang dapat dihukum.Sedangkan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa.Berbeda dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

SUNARTOTO GUNADI, menerbitkansurat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM LIPItanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelasjelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena untuk memberikan penugasankepada PNS untuk bertugas diluar pemerintahan seharusnyameminta izin Menteri Keuangan sesuai ketentuan Pasal 28ayat (10) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwaperbantuan PNS untuk tugastugas di luar pemerintahdengan membebani anggaran belanja Negara

SUNARTOTO GUNADI, menerbitkansurat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPItanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelasjelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyaselaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah ataupun Kapuslit KIMLIP karena untuk memberikan penugasan kepada PNS untukbertugas diluar pemerintah seharusnya meminta izinHal. 5 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.Menteri Keuangan sesuai ketentuan pasal 28 ayat

kewenangan, kesempatan atausarana yang pada padanya karena jabatan atau kedudukan yangHal. 7 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikutBahwa terdakwa Prof.

Bahwaperbuatan terdakwa Prof.SUNARTOTO GUNADI, menerbitkansurat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPItanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelasjelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyaselaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah ataupun Kapuslit KIMLIP!

Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas,maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KabupatenSemarang Nomor : 230 / Pid.B / 2010 / PN.Ung tanggal 20Januari 2011 dalam perkara tindak pidana korupsi atas namaSUKIRNO Bin KASAN AHMAD (Alm) yang membebaskanTerdakwa dari seluruh dakwaan adalah bukan pembebasanyang murni karena :e Majelis hakim telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan danmenafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan,yaitu :Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsurTindak Pidana yaitu unsur "Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" terjadi dikarenakan Majelis Hakim telah tidakmempertimbangkan bahwa unsur ini bersifat Alternatif, jadi tidakperlu harus semuanya dibuktikan ;Sebagaimana yang kami jelaskan dalam tuntutan kami terdahuludimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena

Ung tanggal 10 Agustus2010)Namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukummengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan21atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukannya pada halaman 40 alinea 3 pada persyaratan yangditentukan PD. BKK Tengaran hanya mencantumkan :1. KTP Terdakwa Sukirno dan KTP istrinya yang bernama SriMulyani dan Kartu Keluarga ;2.

No. 1239 K/Pid.Sus/201 1yang didakwakan yaitu unsur Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, yang akhirnya Majelis Hakim menyatakanunsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidakterbukti ;Dalam hal ini Majelis Hakim telah salah atau keliru, yangseharusnya unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanterbukti secara sah dan meyakinkan

Sehingga berdasarkan fakta dan alasan diatas jelas kiranya perbuatan Terdakwa adalah dalam ranahtindak pidana bukan ranah perdata ;Selanjutnya setelah unsur Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan, maka kami akan membuktikan unsur yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3, katadapat sebelum frase Merugikan keuangan

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.5.

Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukanperbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.d.

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; ataub. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; atauc.

kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada diri Pemohon Kasasi.Bahwa Penuntut Umum tidak punya cukup alat bukti untuk membuktikansecara sah dan meyakinkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terbukti diri Terdakwa sesuai yang diatur oleh KUHAP Pasal 183.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara

No.2571 K/Pid.Sus/2011yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuanperundangundangan (Sjachran Basah, Eksistensi dan tolak ukur peradilanadministrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, Hal 233)" ;Jadi dalam pertimbangan mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",apakah judex facti beroendapat menyalahgunakan kewenangan dansewenangwenang mempunyai pengertian yang sama (sebagaimanapertimbangan pertama) atau berbeda

Sedangkan yang merupakan bagian unsurdalamPasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUundang No.20Tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, bukankesewenangwenangan ;Bahwa selanjutnya judex facti juga salah dalam menerapkan unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan".

hukum,maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanyakarenajabatan atau kedudukan" juga harusdianggap tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi Il/Terdakwa.

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenaiunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan pembuktianterbalik, karena dalam pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri)sebagaimana yang telah dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi),mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" halaman 64 dalamputusannya disebutkan : Menimbang

Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menunjukkanbahwa subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat ataumempunyai kedudukan. Untuk kasus "Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" adalah terlanggamya atau disalangunakannya wewenang yangdimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Bila Kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukanperbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan.

No. 1548 K/Pid.Sus/2016menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti secarasah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;Ad. 2: Judex Facti Tingkat Pertama telah nyatanyata keliru menggabungkanunsur dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ke dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanyamembuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.d.

Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; ataub. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan; atauc.

kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan.Bahwa untuk memahami unsur ini harus dilihat hubungan sebabakibatnya antara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya denganfrase karena jabatan atau kedudukan dan unsur yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara.

disusun secara alternatif maka Majelis akanmempertimbangkan langsung pada dakwaan yang terbukti;Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaituterdakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana unsurunsurnyasebagai berikut :1 Setiap orang;2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;3 Menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad.1.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana tidak ada penjelasan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai

Pustaka, 1988,yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud kesempatan adalah waktu (keluasan,peluang, dsb), dan yang dimasud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapatdipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;Berdasarkan hal tersebut, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakansesuai dengan tugas dan kewenangannya yang

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi;Ad.4.

Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikanperusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan ataukelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telahmengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yang diberikansanksi pemutusan hubungan kerja;9 Bahwa dalam ketentuan Pasal 60 huruf c Peraturan Perusahaan, kompensasi untukpemutusan hubungan kerja pada kategori kesalahan berat adalah 0,5 (setengah) x10111213141516171819201

Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikanperusahaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan ataukelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telahmengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yangdiberikan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;4 Menyatakan kompensasi yang diterima oleh Tergugat adalah berdasarkanPeraturan Perusahaan Pasal 60 huruf c yang menyatakan, kompensasi untukpemutusan hubungan

Menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan sarana yang diberikanPerusahaan, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan ataukelompoknya atau timnya, yang diduga dapat atau telahmengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau karyawan.Bahwa kategori perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berat, yang diberikanSanksi Pemutusan Hubungan Kerja.9 Bahwa dalam ketentuan Pasal 60 huruf c Peraturan Perusahaan, kompensasi untukPemutusan Hubungan Kerja pada kategori kesalahan berat adalah 0,5 (setengah)Hal

kewenangan, kesempatan = atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI No.70/MPP/Kep/2/2003 sebagaimana telahdiubah dengan Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan No.356/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004terdakwa selaku Distributor pupuk bersubsidi dari PT PusriPerwakilan

NAMA PENGECER Tahun 260Menurut Realisasi SelisihlaporanKUD Mekar 464,50 73,2 391,25Mitra Tani 505,00 5 380,45KUD Bima 180,00 124,55 173,75Jumlah 1.149,50 6,25 945,45204,05 Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan terdakwa sebagaiDistributor pupuk urea bersubsidi yang ditunjuk olehPT.Pusri Perwakilan Yogyakarta tersebut telah melaporkankepada PT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan Daerah (PPD)D.l.Yogyakarta dalam Laporan Bulanan CV.

Pupuk Sriwidjaya, terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yangada padanya sebagai distributor tidak melampiri sub DeliveryOrder (D/O) dengan daftar pengecer namun kenyataannya terdakwamembuat daftar sub Delevery Order (sub DO) kosong atau belumtertera jumlah tonasenya dan jumlah tonasenya diisi denganmenyesuaikan Laporan Bulanan yang dibuat oleh terdakwa;Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena sebagai Distributor

kewenangan ,kesempatan ,sarana yang adapadanya dengan tidak melampirkan daftar pengecer dalam subD/O (Delivery Order) serta hanya melampirkan sub DO kosongyang tidak tertera jumlah tonasenya dan jumlah tonasenyadiisi menyesuaikan Laporan Bulanan yang dibuat terdakwaselaku Distributor.

Departemen Keuangan melaluiprodusen telah memberikan subsidi yang didasarkan pada SKMenteri Keuangan Nomor: 356/KMK.06/2003 tanggal 19 Agustus2003 sebesar Tahun 2004 subsidi Rp.257.610,00, per ton Tahun 2005 subsidi Rp.356.410,00, per ton Bahwa perbuatan terdakwa selaku Distributor pupuk ureabersubsidi dalam mendistribusikan pupuk urea bersubsidi21tahun 2004 dan 2005 yang menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada ~padanya sebagaiDistributor pupuk urea bersubsidi telah menguntungkandiri

kewenangan, dengan sendirinyakeuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnyamenyalahgunakan kewenangan.

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan Kewenangan secaraharfiah berarti perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak ataumenyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan ;Menimbang, bahwa hal ini juga dapat ditafsirkan menggunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannyasecara salah dan bertentangan dengan hukum 5Menimbang, bahwa

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;Putusan No.15/Pid.Sus/2014/PN.PDG hal 133 dari 1494. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;5.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa mengenai unsure Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudahdipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang unsure Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan dalam pertimbangan tentang dalam Dakwaan Subsidair.Oleh karenamenyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsureMenyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan dalam dakwaan Lebih Subsidair maka Majelis Hakimmengambil Alih pertimbangan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pertimbangandakwaan Subsidair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsure Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atauPutusan No.15/Pid.Sus/2014/PN.PDG hal 134 dari 149kedudukan dalam dakwaan Lebih

bagian inti delik (bestanddel) Pasal 3UndangUndang No : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukumtidak pertu dibuktikan terhadap Pasal 3, yang harus dibuktikan adalah unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang merupakan salah satu bentuk dariperbuatan melawan hukum, jika unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Bahwa Judex Facti yang keliru menafsirkan delik salah satu unsur Pasal 3sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum yaitu Unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kKedudukan ;Bahwa Judex Facti kekeliruan menafsirkan sifat melawan hukum melekatpada setiap delik tindak pidana, oleh karena Judex Facti beranggapantidak ada unsur melawan hukum perbuatan Terdakwa dalam dakwaanPrimair sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau

No. 85 K/Pid.Sus/2012Pasal 3, yang harus dibuktikan adalah unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang merupakan salah satu bentuk dariperbuatan melawan hukum, jika unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan maka secara otomatis unsur melawan hukumnya terbukti ;Menurut R.

Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua penerbit SinarGrafika, mengatakan bahwa Unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan dalam unsur Pasal 3 ini ditegaskan sebagai berikut :Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan caramenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri ;Sedang pelaku tindak pidana korupsi

Lisik Karya sekaligus sebagai pihak kedua (penyediabarang) dalam kontrak membelikan barang Note book tidak sesuaidengan spesifikasi sehingga timbul kerugian Negara, menurut hematkami Penuntut Umum unsur menyalahgunakan kewenangan,Hal. 22 dari 24 hal. Put.

BKK) Tengaran Kecamatan TengaranKabupaten Semarang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang diUngaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang menyuruh melakukan, dan yang

Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam mempertimbangkan danmenafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu :> Bahwa kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur Tindak Pidanayaitu unsur "Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terjadi dikarenakanMajelis Hakim telah tidak mempertimbangkan bahwa unsur ini bersifatalternatif, sehingga tidak perlu harus semuanya

dibuktikan.Sebagaimana yang kami jelaskan dalam tuntutan kami terdahuludimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tersebutadalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.> Bahwa, dalam a quo perkara ini, Terdakwa yang berkedudukan

No. 885 K/Pid.Sus/2011> Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah sangat keliru,karena alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang kami ajukansudah sangat jelas menggambarkan penyalahgunaan kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya.Berdasarkan alasanalasan di atas, bahwa pertimbangan Majelis Hakimyang telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaituunsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena

No. 885 K/Pid.Sus/2011alasan di atas jelas kiranya perbuatan Terdakwa adalah dalam RanahTindak Pidana bukan Ranah Perdata.Selanjutnya setelah unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Dengandemikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kamiakan membuktikan unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara..

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;5. Sebagai satu perbuatanberlanjut ;Ad. 1. Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada pasal inimenurut Majelis Hakim haruslah mengacu pada ketentuan pasal angka 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Jo.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandalam UndangUndang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi pengertian

Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh hukum atauperaturan perundangundangan dan bila kewenangannya ini digunakan secara salahuntuk melakukan perbuatan tertentu, maka inilah yang disebut dengan"menyalahgunakan kewenangan".

Jadi menyalahgunakan kewenangan dapatdidefinisikan dan ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yangsebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah ataudilakukan pada halhal yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum atauperaturan perundangundangan maupun nilainilai keadilan dalam masyarakat yaiturasa kepatutan dan kelayakan atau penggunaan kewenangan yang disalahgunakanyang lain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan terse but ;Menimbang, bahwa yang

kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan menurut Majelis telah terbukti danterpenuhi;40Ad. 4.

Andi Hamzah yang menegaskan bahwaaddresat Pasal 3 adalah sebagai berikut : ... dengan katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menunjukkanbahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyaikedudukan.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsurtersebut dihubungankan dengan faktafakta hukum yang terungkap didepan persidangan a quo,yakni sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yangsifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan denganmenyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berartikekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada padapelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kronisendiri;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausalantara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan

TANJAK RAJA PERKASA;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal ini telah terpenuhi.Ad. 4.

Bin FAUZAN pada hari Sabtutanggal 22 Desember 2007 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Desa TulakanKecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telahmelakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bin FAUZAN bersalahmelakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dimaksuddalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu pasal 3 UUHal. 6 dari 12 hal. Put.

Bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan melanggar pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurunsur pasal tersebut adalah : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya ; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiriorang lain atau suatukorporasi ; Yang dapat merugikan keuangan Negara

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikatakan telah memenuhiunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang adapadanya, karena jabatan atau kedudukannya, karena ketika Terdakwaditunjuk oleh Kepala Desa Tulakan selaku koordinator pendistribusian berasmiskin (Raskin) telah dilaksanakan dengan membagi beras tersebut kepadamasyarakat di 5 (Lima) Kamituwan desa Tulakan (lihat keterangan saksi)dan uang untuk membeli beras tersebut bukan dari negara atau bondo desa,serta Terdakwa tidak

JOHN IBO, MM bersalah melakukan tindakpidana yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun

Sebagaimana diuraikan di atas,dikaitkan dengan fakta persidangan, maka unsur "Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan";Majelis Hakim Tingkat Banding telah turut melakukan kekeliruan dalampenerapan hukum karena mengambilalih pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya yang notabene telahsalah

dalam menerapkan hukum dalam pembuktian unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan" seperti terdapat dalamputusannya halaman 71 alinea 2 menyatakan :"Menimbang, bahwa dari ketentuan undangundang dan berbagaipendapat tentang pengertian wewenang, tetapi pada prinsipnyawewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undangundang atau peraturan dan dalam konteks hukum publik wewenangberkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu berkaitan

No. 858 K/PID.SUS/2015Bahwa jika konstruksi hukum, unsur "Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" dikaitkan dengan faktafakta persidangan dan peraturanperundangundangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan" telah tidak terbukti secara sahdan meyakinkan;Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut melakukan perbuatan

John Matrutty menerimasebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut di atas,disimpulkan Terdakwa secara bersamasama dengan Gubernur Papuamelakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan menggunakan danabantuan kepada instansi vertikal sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliarenam ratus juta rupiah) dan dana bantuan keuangan pada organisasikemasyarakatan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus jutarupiah) untuk tujuan

Surotokunto Karawang, atau padasuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriKarawang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang secara langsung atau tidak langsung merugikankeuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan ;3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;4. Dilakukan secara bersamasama ;.

Mengenai unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau korporasi dan Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas, PemohonKasasi/Terdakwa merasa keberatan atas pertimbangan Judex Factiepada halaman 32 alinea 1 yang berbunyi sebagaimana tersebutdalam memori kasasi;Hal. 11 dari 19 hal. Put.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti terhadap PemohonKasasi/T erdakwa;Bahwa tidak terpenuhinya kedua unsur sebagaimana tersebut diatasdikarenakan :1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendapat keuntungan dariproyek pengadaan buku paket SLTP tersebut bahkan sebaliknyaPemohon' Kasasi.

Bahwa andaipun adanya pihak yang mendapatkan keuntungandengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalahAmid Mulyana.SE. dikarenakan yang bersangkutan telahmembohongi dan atau memberikam laporan palsu kepada PemohonKasasi/Terdakwa, dimana seolaholah semua sekolah penerima bukupaket SLTP tersebut menerima sesuai dengan berita acarapenerimaan buku yang dibuat dan ditandatanganinya bersamasamadengan Kepala Sekolah penerima buku paket