ayat (1)memberikan ketentuan: Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan waliharus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yangbersangkutan dikaitkan dengan permohonan para Pemohon HakimHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2019/MSSTRberpendapat permohonan pemohon tidak menjadi kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariyah dalam hal ini Mahkamah Syariyah Simpang TigaRedelong terbukti adanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan pasal 160Rbg hakim secara ex officio menyatakan

tidak berwenang untuk memeriksaperkara para pemohon dan menyatakan perkara para Pemohon Tidak DapatDiterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankankepada para Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

tidak berwenang untukmengadili perkara ini (kompetensi absolut).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo sudah sepatutnya dinyatakan batal;ll. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukumkarena salah memahami Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta tidakHalaman 15 dari 19 hal. Put.

,tanggal 25 Januari 2000;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo sudah sepatutnya dinyatakan batal;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurusperubahan nama tersebut ke KUA Kecamatan Kubung,namun KUAtersebut menyatakan tidak berwenang;5. Bahwa dalam pengurusan Kartu Keluarga dan KTP sertapospor tersebut Pemohon I dan Pemohon MII harusmengurus perubahan nama ke Pengadilan Agama;6.

diatas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat dariFatmawati sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih lebih mengarah padasengketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilaikeberatan dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadiObjek Sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulusecara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Menolak gugatanPenggugat dan menyatakan

tidak berwenang mengadili perkara ini ; Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada MajelisHakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Dan menyatakan tidak berwenang mengadiliPIGEIGAIAL INI j a mmec a cnr emanate een10DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yangdikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagian yang tidakferpisahikan dalam POKOK. PErkara x

putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal yang dikemukakan oleh para pikahtentang domisili Termohon, maka ternyata Termohon bertempat tinggal pada alamat diluar wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama saat ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat memiliki dasarhukum untuk menyatakan keberatan dari Termohon adalah beralasan, sehingga Pengadilanharus menyatakan

tidak berwenang mengadili atas perkara antara para pihak berperkara,oleh karena itu Pengadilan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor : 07 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 03 Tahun2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya perkaradibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, segala

Rt. 022 Rw. 017, KelurahanPanjaringan, Kecamatan Panjarinngan Kota Jakarta Utara;Bahwa Penggugat meskipun mengakui masih berpenduduk danberdomisili sebagaimana disebutkan oleh Tergugat namun tetap memohonkepada Majelis Hakim supaya perkaranya tetap di sidangkan di PengadilanAgama Sragen;Bahwa Majelis setelah mengadakan musyawarah danmempertimbangakan berdasarkan fakta tersebut diatas menetapkanPengadilan Agama Sragen menyatakan tidak berwenang mememeriksa danmengadili perkara karena perkara a quo

RT.11/12, Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat KotaBekasi 5Dalam pokok perkara: Menimbang, bahwa oleh karena eksepsiTermohon diterima maka materi/pokok perkara tidak perludipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa dengan demikian~ eksepsiTermohon harus diterima dan Pengadilan Agama Bekasiharus menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkaraantara para pihak berperkara; Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusanPengadilan Agama Bekasi Nomor 710/Pdt.G/2006/PA.Bks.tanggal

Bersifat FinalBahwa Keputusan Tergugat @ quo telah bersifat final karena sudah mendapatkanjawaban tentang banding administrasi yang diajukan Penggugat tertanggal 26 April2017 yang pada intinya menyatakan tidak berwenang serta menganjurkan untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak memerlukanpersetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif dan sudahmenimbulkan akibat: NUKUIM;

eksepsi/tangkisan Termohon diajukan pada permulaansidang dan telah dibenarkan oleh Pemohon, lagi pula eksepsi/tengkisan tersebut tepatdan beralasan yaitu sesuai dengan pasa 66 (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwapermohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang meliputi tempat kediamanTermohon yaitu Pengadilan Agama Surabaya, maka Pengadilan Agama Jemberharus menyatakan

tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ; Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 50 tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon ;w Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI1.

LaOde Muhammad Rifat Salzabil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyibahwa pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon, dengan demikian Majelis hakim menilaibahwa bila seorang ingin mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran,maka harus mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Agama menyatakan

tidak berwenang mengadili perkara tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang,maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perdata permohonan,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan ternyata Pemohonmampu untuk membayarnya, maka biaya perkara tetap dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertahukum

Menolak dan menyatakan tidak berwenang gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENS :e Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 641. 000, (enam ratusempat puluh satu ribu rupiah);Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Senintanggal 08 April 2013 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan bandingterhadap

R.Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undangundang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya PengadilanAgama berwenang menyatakan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelumUndangundang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurutPeraturan yang lain, sedangkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan diluarNegara sesudah berlakunya Undangundang No.1 tahun 1974 dan tidak dilaksanakan sesuai dengan Undangundang tersebut.Maka Pengadilan Agama Kab.Kediriharus menyatakan

tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonanpara Pemohon;selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Mengingat pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan serta hukum Syari yang berkaitandengan perkara ini ;MENETAPKAN1.

tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon mengajukan keberatan digugat cerai diPengadilan Agama Surabaya karena Termohon bertempat tinggal di Ponorogo;Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon danTermohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo;Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg,pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya,meliputi tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam, atautempat tinggal penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan

tidak berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undangundang no 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang no 3 tahun 2006 dan undangundag no50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndangundangan yang berlakudan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Rbg. tertanggal 09 Oktober 2017Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat memiliki dasar hukum bahwa Pengadilan Agama Kelas ALamongan harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara yangdiajukan Pemohon;Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 yang memuat ketentuan hukum yang berisi bahwa bilaPengadilan menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, maka putusan yang diambil adalah

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebutPengadilan Tinggi Agama Semarang menyetujui pertimbangan tersebut denganmenyatakan bahwa perkara pencegahan perkawinan adalah perkara Volunter( Jurisdictio Voluntaria ) dan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir( the first and the last instanci ) sehingga tidak dapat diajukan banding, karenabukan merupakan yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakimPengadilan Tinggi Agama Semarang harus menyatakan

tidak berwenang untukmemeriksa perkara terSeDUt; 0 22222 nn nen ene n nnn n ee en ene n nn nn neeMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkatpertama di bebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding ;Mengingat segala ketentuan dan peraturanperaturan

Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama maka Pengadilan Agama Pati harus menyatakan tidak berwenang untukmengadili gugatan cerai fasakh Penggugat ;3 Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell) karenaidentitas Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah salah, yang benar TergugatSundari binti Sukatam beragama : ISLAM sesuai dengan KTP TergugatNomor : 3318175405850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kandukcapil Kab.Pati. Pada tanggal 5 Desember 2008.

Bahwa sejak bulanJuli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadipercekcokkan dan perselisihan di sebabkan Tergugat memeluk agama semula yaituagama Budha. sehingga sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugatberpisah;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 2013mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Kompetensi Absolut dan tentanggugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yaitu Pengadilan Agama Patiharus menyatakan

tidak berwenang untuk mengadili gugatan cerai fasakh Penggugatdan maka Majlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugattentang eksepsi Kompetensi Absolut, sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkaneksepsi lain diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa bersamaan dengan memeriksapokok perkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 136 HIR dan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September1986;Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar

Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama maka Pengadilan Agama Pati harus menyatakan tidak berwenang untukmengadili gugatan cerai fasakh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyampaikan jawaban dalam repliknya tertanggal 21 Februari 2013 sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan tanggal 21 Februari 2013 yang merupakanbagian dari keputusan ini ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1)Undang

Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama maka Pengadilan Agama Pati harus menyatakan tidak berwenang untukmengadili gugatan cerai fasakh Penggugat ;3 Bahwa, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell) karenaidentitas Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah salah, yang benar TergugatSundari binti Sukatam beragama : ISLAM sesuai dengan KTP TergugatNomor : 3318175405850003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kandukcapil Kab.Pati. Pada tanggal 5 Desember 2008.

Bahwa sejak bulanJuli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadipercekcokkan dan perselisihan di sebabkan Tergugat memeluk agama semula yaituagama Budha. sehingga sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugatberpisah;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 2013mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang Kompetensi Absolut dan tentanggugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yaitu Pengadilan Agama Patiharus menyatakan

tidak berwenang untuk mengadili gugatan cerai fasakh Penggugatdan maka Majlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugattentang eksepsi Kompetensi Absolut, sebelum memeriksa pokok perkara, sedangkaneksepsi lain diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa bersamaan dengan memeriksapokok perkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 136 HIR dan YurisprodensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September1986;Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar

Pasal 49 ayat (1) Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama maka Pengadilan Agama Pati harus menyatakan tidak berwenang untukmengadili gugatan cerai fasakh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyampaikan jawaban dalam repliknya tertanggal 21 Februari 2013 sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan tanggal 21 Februari 2013 yang merupakanbagian dari keputusan ini ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1)Undang

Termohon telah mengajukan eksepsi denganmenyatakan keberatannya apabila perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaannyadan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Agama Malang, maka Majelis Hakimdengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah tegastegas menyatakan permohonancerai yang diajukan oleh suami untuk mencerai istrinya diajukan kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, karenanyaPengadilan Agama Malang menyatakan

tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan Pemohontersebut ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuanhukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas PengadilanAgama Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, makasemua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohonyang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:Mengingat

Pengadilan berwenang mengadilipermohonan pemohon yang saat ini menjadi sengketa;Menimbang, bahwa memperhatikan faktafakta tentang domisilitermohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7tahun 1989, permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk menceraikantermohon diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkediaman termohon, dengan demikian pengadilan memiliki dasar hukum untukmenyatakan tangkisan dari tergugat adalah beralasan, sehingga PengadilanAgama Watampone harus menyatakan

tidak berwenang mengadili atas perkaratersebut;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi:1.