sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obatyang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izinproduksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI NomorHK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat Yang MengandungDekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013, maka semua jenisobat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikan kegiatan produksidan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, olehkarenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaran obat yangmengandung

, bahwa oleh karena yang dijerat oleh pasal ini adalah suatuperbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsedangkan obyek dalam perkara ini yakni pil Carnophen dan Dextromerthophantelah dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukumdapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dehingga perbuatanTerdakwa yang menjual pil Carnophen dan Dextromerthophan yang merupakanjenis obat

ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perobuatan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasanbagi Majelis untuk menyatakan unsur Memproduksi Atau MengedarkanSediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin EdarSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi olehperobuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnyaperobuatan

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol, termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RINomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan lIzin Edar Obat YangMengandung Dekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013,semua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikankegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telahdimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaranobat yang mengandung

oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen danDextromerthophan yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memilikiizin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obat

ilegal, telahdapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terpeutik dan NAPZA No.PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihat PetunjukTeknis Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dekstrometorphantunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah.Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat ilegal Bahwa, untuk jenis Obat Trihexypenidil (Trex) dan Obat Jenisdextrometorphan (dextro) warna kuning tersebut adalah sama tergolongjenis obat keras yang dalam peredaran

2013 tentang Pembatalan Surai IjinEdar Obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal,batas waktu penarikan dan pemusnahan Dekstrometorphantunggal pada 30 Juni 2014 ;b.Deputi Bidang Pengawasan Produk Terpeutik dan NAPZA No.PW 02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihat PetunjukTeknis Mekanisme Penarikan dan PemusnahanDekstrometorphan tunggal di sektor swasta dan sektor pelayananMilik Pemerintah.Dengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaantunggal yang masih beredar merupakan obat

ilegal Bahwa, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidakdibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat obatan jenisTrihexypenidil (Trex) Warna Putih berlogo Y (Yarindo) danDextromerthopan Warna Kuning Logo Y tersebut adalah tergolong obatkeras (daftar G) dimana pemakaiannya atau penjualannya harusdengan resep dokter dan di Apotek, dan karena tidak memiliki Keahliandan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasimaka terdakwa tidak boleh menjual / mengedarkan obat obatantersebut

Zenith) tersebutmasuk golongan jenis obat keras atau obat dalam daftar G sedangkanDextro termasuk golongan obat bebas dimana kedua jenis obat tersebutijin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM sehingga sekarangdikategorikan sebagai obat Ilegal dan dilarang untuk diedarkan.Bahwa Ahli menerangkan Zenith (Carnophen) dan Dextro tersebut telahditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya.Bahwa Ahli menerangkan instansi atau lembaga yang menerbitkanlarangan ijin edar terhadap kedua jenis obat tersebut

Zenith) tersebut masuk dalam golongan jenisobat keras atau obat dalam daftar G, yang ijin edarnya tersebut telahdibatalkan oleh Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM)sehingga sekarang dikategorikan sebagai obat ilegal dan tidak bolehdijual bebas dipasaran.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , keterangaterdakwa dan dengan adanya barang bukti berhubungan dan bersesuaian satusama lain, Majelis Hakim berpendapat

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RINomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat YangMengandung Dekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013, makasemua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikankegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telahdimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaranobat yang mengandung

oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen danDextromerthophan yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memilikiizin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obat

ilegal, telahdapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perobuatan Terdakwa;Unsur Ke3: Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan,Atau

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa pil berlogoLL tersebut diproduksi oleh PT Leaderle dan diimpor serta kemudiandiedarkan oleh PT.Phapros dan kemudian sejak tahun 1995, PTPhapros tidak memperpanjang izin edarnya, sehingga apabila ada obatyang berlogo LL masih beredar di pasaran, bisa dipastikan obattersebut termasuk obat ilegal dan tidak mempunyai izin edar ;10.

butir pil dobel L yang di perolehdari membeli dari Saudara Gondel seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu).Dimana pil dobel L tersebut merupakan titipan dari Saudara Stella danTerdakwa akan mendapatkan keuntungan setelah menyerahkan pil dobel Lkepada Saudara Stella yaitu ia mendapatkan pil dobel L secara gratis dariSaudara Stella;Menimbang bahwa bahwa pil dobel L sudah tidak beredar secara resmi,sehingga apabila ada obat yang berlogo LL masih beredar di pasaran, bisadipastikan obat tersebut termasuk obat

ilegal dan tidak mempunyai izin edar;Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas,olen karena tujuanTerdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mencari keuntungansedangkan telah ternyata bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwatersebut tidak mempunyai izin edar sehingga dengan demikian bahwa unsurdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur telah terpenuhi, maka seluruhunsurunsur dari dakwaan

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol, termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RINomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat YangMengandung Dekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013,semua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikankegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telahdimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaranobat yang mengandung

karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dan Dextroyang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, makaTerdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telahmelanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil Carnophen danDextro yang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapat dikategorikan sebagaiperbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan unsurtersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan

PW02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihat PetunjukTeknis Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dekstrometorphantunggal di sektor swasta dan sektor pelayanan Milik PemerintahDengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat ilegal ;Bahwa, untuk obat jenis Jrihexypenidyl (Trex) adalah jenis obat kerasdimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukansesual diaqnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhanpenyakit Parkinson

PW02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihat Petunjuk TeknisMekanisme Penarikan dan Pemusnahan Deksirometorphan tunggal disektor swasta dan sektor pelayanan Milik PemerintahDengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat ilegal ;Bahwa, untuk obat jenis TJrihexypenidyl (Trex) adalah jenis obat kerasdimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukansesual diaqnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhanpenyakit Parkinson

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan lzin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol, termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RINomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat YangMengandung Dekstromertophan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013,semua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertophan telah dihentikankegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telahdimusnahkan, maka dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa seluruhperedaran obat yang mengandung

ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini yakni Carnophen dan Dekstroyang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, makaTerdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telahmelanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sehingga perobuatan Terdakwa yang memperdagangkan ataumemperjualbelikan Carnophen dan Dekstro yang merupakan jenis obat

ilegal,telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsurMemproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau AlatKesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan unsurtersebut diatas

Terdakwa menyadari dalam memiliki, menyimpandan menjualkan obatobatan warna kuning jenis hexymer tersebut tidakmemiliki ijin, Keahlian maupun kKewenangan dan hanya atas kemauan sendiri,dengan demikian Terdakwa mengaku dan menyadari perbuatannya tersebutadalah salah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obatobatan warna kuning jenishexymer tanpa ijin edar dengan cara apapun termasuk merupakan peredaranobat ilegal, kemudian membiarkan beredarnya obat

ilegal sama sajamembiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, dengan demikianunsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan

butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (Hexymer) Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)Oleh karena masih digunakan untuk perkara lain maka dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ujang WahyudinBin Dayat;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat karenamembiarkan beredarnya obat

ilegal; Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasanberedarnya obatobatan tanpa ijin;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 Undangundang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izinproduksi, sehingga obat yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu danilegal;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI NomorHK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edaryang mengandung Dekstromethorphan sediaan tunggal , sejak tanggal 27 Juni2013, yang kemudian direvisi melalui Keputusan Kepala Badan POM RI melaluiSurat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang perubahanAtas Keputusan

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PIliizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dandekstromethorphsn yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memilikiizin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen dan Dextromerthophan yang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. 106ayat

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obatyang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal; Putusan Perkara Pidana Nomor 359/Pid.S us/2016/PN Pli (Kesehatan) Halaman 15 dari 22Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa obat berupa pil Carnophen adalah suatu sediaan farmasi yang berdasarkanlaporan hasil pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, menyatakan bahwaCarnophen adalah jenis tablet yang mengandung Parasetamol, Kafein danKarisoprodol, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa pil Carnophen yang dimiliki,disimpan dan dijual oleh Para Terdakwa adalah jenis

Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh pasal ini adalah suatuperbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsedangkan obyek dalam perkara ini yakni pil Carnophen telah dinyatakan tidakmemiliki izin edar maka Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dijerat ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memilikiserta menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;Unsur Ke3: Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, AtauTurut MelakukanMenimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokok

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkansudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu. semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obatyang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izinproduksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI NomorHK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat Yang MengandungDekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013, maka semua jenis obatyang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikan kegiatan produksi dandistribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, oleh karenanyasudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaran obat yang mengandung

oleh ketentuan Pasal ini adalahsuatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dan Dextromerthophan yangnyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwasebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggarketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil Carnophen dan Dextromerthophanyang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengandemikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsurMengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak MelikiIzin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi olehperbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. 106 ayat(1) UURI No.36

diberikan sudah benar;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN PkIBahwa saksi bersama dengan team dari Polres Pekalongan yang salahsatunya adalah saksi Hariyanto, telah menangkap Terdakwa karenakedapatan menjual/mengedarkan obat Yarindo;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 11.00WIB di Prawasan Barat Rt.01/Rw.03 Kelurahan Kedungwuni Timur,Kabupaten Pekalongan;Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebutsering digunakan untuk bertransaksi obat

ilegal dan saat saksi bersama teammengadakan penyelidikan di daerah tersebut saksi menemukan Terdakwaberada dilokasi pengintaian yang ternyata adalah rumah Terdakwa;Bahwa saat penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu)paket berisi 35 (tiga puluh lima) butir obat Yarindo terbungkus plastiktransparan yang diikat salah satu ujungnya dan 22 (dua puluh dua) paketberisi masingmasing 3 (tiga) butir obat Yarindo terbungkus plastiktransparan yang diikat salah satu ujungnya;Bahwa menurut

keterangan di Penyidik Polisidan keterangan yang diberikan sudah benar;Bahwa saksi bersama dengan team dari Polres Pekalongan yang salahsatunya adalah saksi Agus Kristanto, telah menangkap Terdakwa karenakedapatan menjual/mengedarkan obat Yarindo;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 11.00WIB di Prawasan Barat Rt.01/Rw.03 Kelurahan Kedungwuni Timur,Kabupaten Pekalongan;Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebutsering digunakan untuk bertransaksi obat

Amin Darmilah, Apt. dengan kesimpulan yaitu tabletwarna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garissilang,diameter, ,65 cm, tablet 0,33 cm, terindefikasi trinexyphenidyl positif;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obatobatan warna kuning jenishexymer tanpa ijin edar dengan cara apapun termasuk merupakan peredaranobat ilegal, kemudian membiarkan beredarnya obat ilegal sama sajamembiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko

sebesar Rp255.000,00(dua ratus lima puluh lima ribu) yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilaiekonomis, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat karenamembiarkan beredarnya obat

ilegal; Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan beredarnyaobatobatan tanpa ijin;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Pwk Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit belit sehinggamemperlancar jalannya persidangan; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjanguntuk memperbaiki dirinya agar lebih baik; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang

Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya,berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor KatinganNomor: R/192/X/RES.4.2/2020 tanggal 28 Oktober 2020, dengankesimpulan: Karisoprodol (Positif).Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.8535 Tahun 2013 tanggal27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandungKarisoprodol, setiap obat yang mengandung Karisoprodol adalah obatyang tidak memilki izin edar atau disebut sebagai obat

ilegal yang tidakdiketahui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat itu sendiri.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruhisi Surat dakwaan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tanggal 27Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandungKarisoprodol, setiap obat yang mengandung Karisoprodol adalah obat yangtidak memilki izin edar atau disebut sebagai obat ilegal yang tidak diketahuijaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat itu sendiri. Bahwa BPOM RI tidak mengeluarkan izin edar obat yang mengandungKarisoprodol.

Bahwa karena obat ini masuk dari luar NTB maka sudah ditangani oleh timcyber, namun karena obat itu jenis obat ilegal yang bisa diproduksi dimanasaja sudah banyak tempat produksi yang ditangkap, tetapi masih adabeberapa yang masih belum ditemukan jadi kemungkinan untuk masihberedar masih ada tetapi BB POM masih akan terus berusaha untukmencari Ssumbernya; Bahwa dalam melakukan tes urine, pemakai obat ini didalam urinenyaakan ada retensi urine zat obatobat tersebut dalam jangka waktu tertentu; Bahwa

diedarkan setelahmendapatkan izin edar, jadi Terdakwa tidak berhak untuk menjual obat itukarena tidak memiliki keahlian dan kewenangan; Bahwa obatobat yang beredar di BB POM ditandai dengan tanda sepertiobat bebas ditandai dengan titik hijau dengan warna hitam di pinggirannya,obat bebas terbatas ditandai dengan titik warna biru dengan warna hitamdi pinggirannya dan obat berat ditandai dengan huruf K dan warna merahsebagai latar serta warna hitam di pinggirannya, obat yang dimiliki olehTerdakwa adalah obat

ilegal karena tidak ada pelabelannya; Bahwa saat ini BB POM tidak bisa serta merta melakukan hal itu karenahal ini sangat terkait dengan banyak pihak, untuk saat ini baru Tokopediayang sudah melakukan MOU dengan BB POM, Sementara Shoope masihbertahap, namun BB POM saat ini telah mengeluarkan peraturan KepalaBB POM Nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan penjualan obat secaradaring, namun peraturan ini masih mengatur sarana penjualan resmi saja;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa berpendapat

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi, sehingga obat yang masih ada dipasaran merupakan obat palsudan ilegal;Menimbang, bahwa oleh karena pil Carnophen keberadaannya sudahtidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka obattersebut tergolong sedian farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edarbahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yangdijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang

perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen danHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Plidekstromethorphsn yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidakmemiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pilCarnophen yang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapat dikategorikan sebagaiperbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnyaperbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Namun untuk kepastian kandungan barang bukti yangdiperlihatkan oleh pemeriksa perlu dilakukan pengujian laboratorium; Bahwa hasil pengujian barang bukti dari Laboratorium Badan Pengawas Obatdan Makanan Palu yang diperlinatkan oleh pemeriksa bahwa produk yangdiujikan adalan benar mengandung Dextromethorphan (DMP) danmengandung Trihexyphenidyl (THD); Bahwa Sediaan farmasi berupa obat jenis Dextromethorphan (DMP) yangditunjukkan oleh pemeriksa kepada saya adalah produk obat ilegal yang sudahtidak memiliki

izin edar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat danMakananNomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013tentang Pembatalan IzinEdar Obat yang Mengandung Dextromethorphan (DMP) Sediaan Tunggal,sedangkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yangditunjukkan oleh pemeriksa kepada saya adalah produk obat ilegal yang sudahtidak memiliki izin edar karena

sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yangmerupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya danbahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisoprodol, termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memilikiizin produksi;Menimbang, bahwa oleh karena Carnophen keberadaannya sudah tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka obattersebut tergolong sedian farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edarbahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yangdijual oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena yang

dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan yang dijual oleh Terdakwa adalah Carnophen yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwasebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggarketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual Carnophen yangmerupakan jenis obat ilegal, telan dapat dikategorikan