Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU.

143 Ayat (2)huruf b UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam menilai eksepsiterhaddap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Jika Majelis Hakim PengadilanTinggi Jayapura menerapkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAPyang menentukan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum harus diuraikan secaraHal. 21 dari 26 hal. Put. No. 164 K/Pid.Sus/2010cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakandst".

. : 47 K/ Kr/1956 tanggal 26 Maret 1957 yang menentukan bahwa Surat DakwaanJaksa/ Penuntut Umum merupakan batasan pemeriksaan pengadilan.Sehingga ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU. No. : 8 Tahun 1981mewajibkan Jaksa/ Penuntut Umum agar menyusun Surat Dakwaan haruscermat, jelas dan lengkap. Karena itu surat dakwaan yang tidak cermat tidakjelas dan tidak lengkap. Harus dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai Pasal143 Ayat 3 UU.

Karena Terdakwaharus diadili berdasarkan surat dakwaan yang memenuhi Pasal 143 Ayat (2)huruf b UU No. : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu cermat, jelas danlengkap, supaya ada kepastian hukum;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sesungguhsungguhnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UUNo. : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk membatalkan Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.

Keterangan apa yang dimaksudtentang dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap apabila tidak dipenuhimengakibatkan batalnya Surat Dakwaan tersebut.Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsuryang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :e = Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP.e Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Hal. 7 dari 30 hal. Put. Sel.

No. 490/Pid.B/2012/PN.Cbn1010A SURAT DAKWAAN SDR.JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAKCERMAT, JELAS DAN LEGKAPBahwa, karena syarat formil tidak terpenuhi serta merta membawakonsekwensi logis terhadap syarat materil sehingga penyusunan suratdakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di syaratkanoleh Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.Bahwa, disamping itu uraian yang disampaikan sdr.

Apakah Surat Dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum : yaitu apabila tidakmemenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) hurup a dan b KUHAP.Syarat Formil (Pasal 143 ayat 2 huruf a : Penuntut Umum membuat /menyusun SuratDakwaan harus memuat atau yang berisi tanggal dan ditandatangani oleh PenuntutUmum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur serta tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.Syarat Materil (Pasal 143 ayat 2 huruf b : Suatu Surat Dakwaan

Bahwa,berkaitan dengan hal tersebut diatas, surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelasdan lengkap sebagaimana syarat material ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP,maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, surat dakwaan itu bataldemi hukum (nul and void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atautidak ada suatu tindak pidana yang dilakukan dalam surat dakwaan itu.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, dengan segala hormat kiranya demikepastian hukum dan

143 ayat(2) huruf b KUHAP karena telah terjadi Error in Persona yaitukekeliruan mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan pidanasehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukumMenimbang, bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaandalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (de matrielewaarheid ).

143 ayat (2) huruf b KUHAP,yang menurut pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa (Para Pembanding)seharusnya dalam pertimbangan hukum dalam Putusan a quo harus menyatakandakwaan tersebut batal demi hukum;Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam pertimbanganhukum dalam Putusan a quo tidak menyatakan dakwaan tersebut batal demihukum, adalah tidak menerapkan Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (3)KUHAP tidak sebagaimana mestinya, menyebutkan bahwa Surat Dakwaanyang tidak memenuhi ketentuan

Klbyang dalam pertimbangan hukum Judex Facti/ Majelis Hakim Pengadilan NegeriKalabahi tidak menerapkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinyaberdasarkan.....11berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1109K/Pid/1987tanggal 02 Juli 1989, menyatakan bahwa formulasi surat dakwaan yangmenyebutkan bersamasama saksisaksi ......... , Saksi wo... dst, adalah abscuurlibel, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, danberakibat batal demi hukum.

143 ayat (2) huruf b KUHAP, karena adanya kekeliruandalam pencatuman Tempus Delicti atau Waktu Kejadian yangdidakwakan dapat menyebabkan Dakwaan tersebut menjadi bataldemi hukum, karena pencantuman Waktu Kejaidan atauTempus Delicti dalam Surat Dakwaan adalah merupakan syaratDakwaan dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.* Kecuali.....,~15Kecuali kekeliruan dalam pencatuman Pasal yang di dakwakantidak menyebabkan dakwaan menjadi batal demi hukum, karenakekeliruan pencatuman Pasal dalam Surat Dakwaan

adalah tidakmerupakan syarat dakwaan dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPatau tidak termasuk syarat dakwaan dari Pasal 143 ayat (2) huruf bKUHAP ;Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalampertimbangan hukumnya pada halaman : 41 dalam Putusan a quomenyebutkan :,~Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa kekeliruan kecil dalam pembuatan SuratDakwaan seperti kesalahan pengetikan (Clerical error) tersebut jangansampai diadikan alasan

143 ayat (2) huruf b KUHAP, jo.

Berdasarkan uraian argumen kami pada pointpoint tersebut di atas, makategas bahwa Surat Dakwaan JPU telah tidak memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalahpatut, adil, dan sesuai hukum apabila Surat Dakwaan JPU a quo dinyatakanBATAL DEMI HUKUM.lll. DAKWAAN EROR IN PERSONA1.

berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP makakeberatan Penasihat Hukum yang relevan dengan makna keberatan dalamKUHAP tersebut, yaitu tentang Keberatan Bahwa Dakwaan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel); Bahwa dakwaan tidak disusun secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2KUHAP ;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2019/PN AmbMenimbang, bahwa konsekuensi Yuridis akibat surat dakwaan tidakmemenuhi ketentuan dalam pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demihukum ( vide pasal 143 Ayat 3 KUHAP);Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Batal Demi Hukum sebagaimanayang disebutkan dalam pasal 143 ayat 3 KUHAP karena berkaitan dengan tidakterpenuhinya Pasal 143 ayat 2 Huruf b KUHAP sehingga dakwaan menjadi kabur,tidak jelas, membingungkan, menyesatkan (misleading), sedangkan mengenaidakwaan tidak dapat diterima yakni apabila dakwaan yang diajukanmengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara yakni bisacacat

Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP);Menimbang, bahwa syarat formal surat dakwaan sebagaimana Pasal143 ayat (2) huruf a KUHAP haruslah ditandatangani dan diberi tanggal sertasecara jelas mencantumkan identitas Terdakwa menyangkut nama lengkap,tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,agama dan pekerjaan Terdakwa, begitu juga selain memenuhi syarat formil,surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus juga memenuhi syarat materilyaitu ketentuan Pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP yang menyatakan Uraian secaracermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Dakwaan dariJaksa Penuntut Umum, ternyata telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuanPasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP dimana Jaksa Penuntut Umum telah secara jelasmencantumkan identitas Terdakwa menyangkut nama lengkap, tempat lahir, umuratau tanggal lahir, jenis

bersifatmultitafsir oleh karena sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dantegas perihal mengenai keterangan yang mana yang diformulasi sebagaidelik, apakah keterangan pada tahun 2012 ataukah keterangan padaperkara Praperadilan pada Mei tahun 2017, ataukah keduaduanya,yang menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Jelas titiktolak pemeriksaannya serta membingungkan (kabur/samarsamar),sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum aquo harus dinyatakanbatal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal

143 Ayat 2 huruf (b) danAyat (3) UndangUndang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.3.

No. 194/PID/2018/PT MKSyang termuat dalam surat dakwaan menyebutkan tempus delicti pada sekitarMei tahun 2017.Sehingga dengan demikian, terdapat 2 (dua) hal yang saling kontradiktif,kabur (obscuur libel) dan tidak jelas (Samarsamar), dan hal itu jelas merugikanTerdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya, dan karenanya suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum aquo harus dinyatakan batal demi hukum,berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 huruf (b) dan Ayat 3 UndangUndangNo. 8 tahun 1981, Tentang KUHAP, hal itu

143 Ayat (2)huruf b KUHAP3 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn cnn nnn nn cnn ncn neeMenimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyatakan, bahwa adapunsyarat materil Surat dakwaan wajib memuat: uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan selanjutnya bilamana surat dakwaantidak memenuhi syarat tersebut, maka sesuai Pasal

Ramlah Bin Hanong, baik mengenai tempatnya (locus delicti)perbuatan itu dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa dandemikian pula waktunya (tempos delicti) telah diuraikan dengan jelas yakni padabulan Mei 2017 atau sekitar tahun 2017, sehingga dengan demikian syarat materiilsurat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP telahterpenuhi dengan tepat dan benar;Menimbang, bahwa selanjutnya adanya tangkisan/eksepsi terhadap suratdakwaan tersebut dari Penasihat Hukum

Syarat Materiil.Bahwa berdasarkan hal tesebut diatas, pengajuan Eksepsi saya selakuPenasihat Hukum dari terdakwa adalah mengenai SYARAT MATERIIL,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP yangberisikan Uraian secara Cermat, Jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidanayang didakwakan terhadap terdakwa.Selanjutnya pada Pasal 143 Ayat (3) KUHAP secara tegas menyebutkan bahwatidak dipenuhinya syaratsyarat materiil maka surat dakwaan menjadi batal demiHukum atau null and void.Yang dimaksud

143 ayat (2) huruf b KUHAP yangberbunyi : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan wakiu dan tempat tindakpidana itu dilakukan.Sehingga Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harusdinyatakan batal demi Hukum.Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor Register : 808 K/PID/1984.

Menyatakan Surat Dakwaan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum denganNO.REG.PERK. : PDM /GORON/08/2016, untuk seluruhnya Batal DemiHukum, karena Surat Dakwaan dari saudara Jaksa Penuntut Umum telahdisusun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat(2) huruf b Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.3.

143 ayat (2) huruf b KUHAP, patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentangsurat dakwaan batal demi hukum dikabulkan, karena tidak memenuhi ketentuanHalaman 17 dari 19 Putusan Sela Nomor 242/Pid.B/2016/PN Gto.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi PenasihatHukum terdakwa, tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, karena

143 ayat (2) huruf b dan Pasal 56ayat (1) KUHAP, serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1.

143 ayat (2) huruf b KUHAP disebutkan ; Suratdakwaan harus berisi: Uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa atau TerdakwaTerdakwa;e Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yangdidakwakan kepada terdakwa atau kepada TerdakwaTerdakwa;e Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa atau kepada TerdakwaTerdakwa.

penghargaan terhadap pendapat Anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak,proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir danpenghindaran pembalasan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum tidakmengacu pada asasasas Sistem Peradilan Pidana Anak terutama asas keadilan, kepentinganterbaik untuk anak dan proporsional; Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatasdalam hubungannya dengan Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP, menjurut Hakim yangmemeriksa perkara aquo, Penuntut Umum telah tidak cermat mengajukan dakwaan tentangSiapa saja yang menurut Penuntut Umum terlibat dalam peristiwa yang diajukan olehPenyidik Kepolisian Resort Simalungun kepadanya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP disebutkan ; SuratDakwaan yang tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b, batal demi hukum; Menimbang, bahwa suatu Surat Dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhisyarat materiil Surat Dakwaan

Siant/N.2.24/Ep.3/2015 tertanggal 14 Januari 2015 yang dibacakan dalam persidanganpada tanggal 11 Februari 2015 patal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari pemeriksaan persidangan adalah SuratDakwaan sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan batal demi hukum,maka tidak beralasan untuk melanjutkan mempertimbangkan unsurunsur surat dakwaanpenuntut umum tersebut; Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara initerutama Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal

143 ayat (2 ) huruf b dan Pasal 143 ayat (3)MENGADILI Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Mengenai isi Surat Dakwaan dimaksud, yaitu harus berpedoman padaketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf KUHAP, yaituharus berupauraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanadilakukan (halaman 3 Eksespsi Penasihat Hukum terdakwa).Selanjutnya yang mengacu kepada pada pasal 143 ayat (2) huruf b,dimana dalam kontek hukum yang dimaksud dengan katakata cermat,jelas dan lengkap tidak saja menyebutkan pasal tindak pidana apayang

143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga dakwaan JaksaPenuntut Umum menjadi Kabur (obscure libel) (Halaman 4 Eksespsi) ;b.

Kami selaku penuntut umum justrumelihat seolaholan yang mengajukan keberatan justru Majelis Hakim(kecuali Hakim Anggota 1) itu sendiri, dimana Eksepsi Penasehat hukumhanya mempermasalahkan tidak cermat, jelas dan lengkapnya DakwaanPenuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAPyang mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum menjadi kabur (obscurelibel), tanpa merinci dimana posisi tidak cermat, jelas dan lengkapnyaDakwaan Penuntut Umum dan juga Surat Dakwaan sama sekali tidakmemenuhi

Selain itu Surat Dakwaan juga sudahmemenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a, dimanatercantum Identitas terdakwa, yaitu :Nama lengkap : NANDA PERWIRA GAUTAMA Alias NANDATempat lahir : Aek NabaraUmur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Mei 1987Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Mabar Hilir Kecamatan Medan DeliKotamadya MedanAgama > IslamPekerjaan : WiraswastaPendidikan : SMK (tamat)Kemudian dalam pasal 143 ayat (2) huruf b yang mengatur mengenaiSyarat

Adapun dasar pertimbangan Penuntut Umum adalahdalam uraian tersebut sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkapsebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tentang tindak pidana yangdidakwakan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian JaksaPenuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akanditerapkan bagi terdakwa. Artinya uraian baik pasal 170 ayat (1)KUHPidana maupun pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo.

., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, hal.391);Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaanberdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAPidana adalah uraian secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sedangkan kekurangan Syarat Materiilmengakibatkan Surat Dakwaan batal demi

Terdakwa, atau Surat Dakwaan tidakmencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (vide : M.Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, CetakanKetujuh, hal. 394) ;Menimbang, bahwa pada surat dakwaan, khususnya uraian tentang perbuatan yangdidakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang diajukan oleh PenuntutUmum, secara normatif terikat dengan syarat materiil yang diatur oleh Pasal

143 Ayat (2)huruf b KUHAP yang mengharuskan agar Surat Dakwaan menguraikan secara cermat, jelasdan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dantempat tindak pidana itu dilakukan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati isidan uraian dakwaan yang tersebut dalam Surat Dakwaan No.

Pasal 192 Ayat (1) KUHAPidanayang dimaknai secara ekstensif oleh Majelis Hakim yaitu terhadap status Terdakwa yangsedang menjalankan penahanan untuk segera dikeluarkan dari tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum pada perkara aquopatut dinyatakan kabur dan batal demi hukum maka sudah sepatutnya biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) KUHAPidana,dan perundangundangan serta peraturanperaturan

SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP, diatur surat dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umumharuslah memenuhi syaratsyarat antara lain:a. Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitaslengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberitanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.b.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.Dalam eksepsi kami ini, diajukan dalam keberatan menyangkut isi SuratDakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, berkaitan denganpersyaratan materiil, sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b danayat (3 ) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslahdisusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yangdidakwakan.Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal

143 ayat (2) huruf b dan ayat (3)KUHAP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan danEksepsi, karena Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum, kami anggaptidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karenaPenyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum tidak menguraikan kronologisperistiwa hukum yang sebenarnya.Bahwa Hakim Majelis sepatutnya mengetahui bahwa Terdakwa bukanlahorang yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan, atas tuduhan pencurianyang ditujukan kepada diri

143 ayat (2) huruf b Kitab Undang undangHukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum.Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan dakwaan yangterdapat dalam Surat Dakwaan No.

143 ayat (2) huruf b Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP hanya menyebut uraian secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, bukanmenyebut keadaan keadaan. Rumusan syarat materiil dalam ketentuan lamayaitu dalam Pasal 250 ayat (4) HIR ditentukan sebagai berikut: terutamabenar halhal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan yangtersangka.

Jika halhal itu tidak disebut maka surat penetepan itu batal.Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR berbeda dengan rumusan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP. Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR menggunakan syaratmateriil yang terlalu melebar dibandingkan dengan rumusan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP yang sangat sederhana.

Rumusan halhal atau keadaankeadaan yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalamrumusan Rumusan Pasal 250 ayat (4) HIR sebagai salah satu syarat materiil,tidak lagi dimasukkan dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Perbedaannya cukup jelas mengenai syarat materiil surat dakwaanantara ketentuan lama (HIR) dan ketentuan baru (KUHAP).

. : 021/Pid.B/2014/PN.Kdi. diPengadilan Negeri Kendari, adalah tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana diaturdalam pasal 143 ayat (2) huruf b Jo Pasal 156 ayat(1) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM03/Rp9/Ep.2/01/2014, dalam perkarapidana Nomor : 021/Pid.E1/2014/PN.Kdi, batal demihukum, atau dibatalkan atau sekurangkurangnya tidakdapat diterima;4.

Bahwa terdakwa dengan sengaja mempergunakan aktatersebut seolaholah isinya itu adalah sesuaidengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itudapat menimbulkan kerugian;Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat timbulNNpertanyaan Dimanakah letak dari Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum terhadap terdakwa yang tidak memuatdengan jelas, cermat dan tidak lengkap, sebagaimanadimaksud pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP?

Putusan No.32/Pid/2014/PT.Sultra.Menimbang, bahwa dengan mengambil alihpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menambahpertimbangan hukum dalam perkara a quo, makaPengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan SelaPengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Pebruari 2014 No.021/Pid.B/2014/PN.Kdi, yang dimohonkan perlawanan;Menimbang, bahwa karena permohonan Perlawanandari Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat pasal 143 ayat (2) huruf

b KUHAP, pasal143 ayat (3) KUHAP, pasal 156 KUHAP dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berlaku ;MENGAODIlLI1.

Pasal 143 KUHAP menjadi tidak cermat,tidak jelas siapa sesungguhnya terdakwa dalam perkarapidana ini (error in persona).Bahwa kekeliruankekeliruan saudara JPU dalam menyusun danmembacakan Surat Dakwaannya telah bertentangan denganketentuan Pasal 143 KUHAP.Bahwa kekeliruan atas surat dakwaan yang disusun saudaraJPU atas orang (identitasnya) berakibat padaketidakcermatan penerapan hukum dan tindak pidana yangdidakwakan sehingga surat dakwaan saudara JPU layakdinyatakan Batal demi hukum (Pasal 143 ayat

2 huruf b).B.Tentang Pengubahan Surat Dakwaan JPU.Bahwa Pasal 144 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) secara tegasmenyebutkan ;Pasal 144 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Penuntut Umum dapatmengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hariSsidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupununtuk tidak melanjutkan penuntutannya".Bahwa pada kenyataannya pengubahan surat dakwaan telahdilakukan oleh JPU pada saat persidangan, yaitu pengubahanatas identitas nama terdakwa dari Dermawan Sihotang menjadiDerman

Yurisprudensi untuk menemukan danmenentukannya, sedangkan dalam hal bagaimana Pengadilantidak berwenang mengadili perkaranya, Undangundang maupundoktrin/ ilmu pengetahuan hukum sudah mengatur danmenjawabnya dengan jelas yaitu ketidakwenangan secaraAbsolut dan ketidakwenangan Relatif Pengadilan;Menimbang, bahwa selain itu Pasal 143 ayat (2) KUHAPtelah menentukan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumharus memenuhi 2 (Dua) syarat yaitu syarat formil (Pasal 143ayat (2) huruf a KUHAP) dan syarat materil (Pasal

143 ayat(2) huruf b KUHAP);Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana yang diaturdalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu bahwa suratdakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisinama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jeniskelamin, kebangsaan, tempat tinggal dan agama sertapekerjaan terdakwa sedangkan syarat Materill sebagaimanadiatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah uraiansecara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidanayang dilakukan dengan

I SURAT DAKWAAN sebagai ruang lingkup pemeriksaan danruang lingkup pembuktian ;Bahwa dalam kaitannya dengan alasanalasan sebagaimana dikemukakandiatas, dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaanyang diberikan tanggal dan ditandatangani serta berisi URAIAN SECARACERMAT, JELAS dan LENGKAP mengenaitindak pidana yang didakwakan ;Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun

Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwadengan Surat Dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasisebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri ;Bahwa mengenai arti pentingnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2)huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut, dalamPraktek Peradilan di Indonesia, perlu dikemukakan :1.

Ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yo.

YAHYA HARAHAP,SH menyebutkan bahwa dari rumusan pasal 143 KUHAP tersebut juga tergambar bahwa suatusurat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu harus memuat syarat formil sebagaimanaditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP dan memuat syarat materiil sebagaimanaditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Sebagai konsekuensinya, surat dakwaanyang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAPmenurut pasal 143 ayat 3 KUHAP dinyatakan surat dakwaan tersebut adalah batal demihukum ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu pasal 156 ayat (1) KUHAP telahmenentukan batasan materi suatu eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa, yaitumenyangkut halhal sebagai berikut :e Tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut kompetensirelatif dan kompetensi absolut

serta telah memuatnama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempattinggal, agama dan pekerjaan para terdakwa ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan beridentitassebagaimana tersebut dalam surat dakwaan aquo ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengenai syarat formil dari suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan syarat materiil menurut M.Yahya Harahap, SH dalam pasal

143 ayat 2 huruf b KUHAP adalah syarat tentang materiperkara yang didakwakan yang mencakup uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan oleh terdakwa ;Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1479/Pid.B/2014/PN.Plg14Menimbang bahwa tentang eksepsi dalam poin 2 bahwa Penuntut Umum jugamendakwakan pasal 317 ayat kuhp padahal dalam tingkat penyidikan pasal tersebut tidakdisebutkan.Menimbang bahwa tentang pasal yang

JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK CERMAT);2.1.2.2.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, Jaksa Penuntut Umumdalam membuat dakwaannya haru memenuhi 2 (dua) unsur dalam suratdakwaannya, yaitu :2.1.1.DL.Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a), maksudnya adalah suatu suratdakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum sertamemuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;Syarat MATERIL (Pasal

143 ayat (2) huruf b), maksudnya adalah suatu suratdakwaan harus memuat uraian secara CERMAT, JELAS dan LENGKAPmengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dantempat tindak pidana itu dilakukan.Dan PENGABAIAN akan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b berakibatdakwaan dimaksud BATAL DEMI HUKUM sebagaimana dijelaskan dalamPasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa tidak dipenuhinyaSYARATSYARAT MATERIL berakibat surat dakwaan menjadi batal demihukum atau null and void .

kerugian yang ditimbulkan, oleh karena PenuntutUmum tidak menyebutkan ke 4 (empat) batang sawit tersebut didalam surat dakwaannyatersebut.Menimbang, bahwa kemudian terhadap perbuatan pertama yaitu memotong /mencincang, Penuntut Umum hanya menerangkan terdakwa menggunakan (satu) bilah parangdengan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana permulaan perbuatan hingga cara penggunaanalat yang bertujuan agar memudahkan terdakwa dalam menyelesaikan perbuatannya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal

143 ayat (2) huruf b yang padapokoknya menjelaskan bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan haruslah diuraikan secaracermat, jelas, dan lengkap.Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksuddengan kata cermat, jelas, lengkap yaitu :1.

merugikan Terdakwa dalammelakukan pembelaan ;Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yangharus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a.)Halaman 10 Putusan Sela Nomor 1729/Pid.B/2020/PN.Sby.Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani olehPenuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.Syarat Materil (Pasal

143 ayat (2) HURUF b.)Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelasdan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan.Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas memyebutkanbahwa tidak dipenuhinya syaratsyaratmateril ; surat dakwaan menjadi batal demihukum atau null and void yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidanaseperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.Berikut ini kami kutip

143 ayat(2) huruf b, Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, uraian secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuantersebut di atas jelas bahwa dakwaan yang batal demi hukum adalah dakwaanyang tidak memuat uraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP.

Dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenaipengertian apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimanatercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena itu untukmemahami hal tersebut perlu dicari berdasarkan pengalaman dalam praktekproses penuntutan.Adapun yang dimaksud dengan uraian secara cermat adalah uraian yangdidasarkan pada ketentuan pidana terkait atau penerapan peraturanperundangundangan yang berlaku tanpa adanya kekurangan atau kekeliruanyang menyebabkan surat

Dengan demikian dakwaanPenuntut Umum tersebut tidak memenuhi unsur pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP yang berbunyi : Uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak Pidana yang di dakwakan denganmenyebut waktu dan tempat tindak pidana itu di lakukan. Pasal143 ayat (3) KUHAP berbunyi :Surat Dakwaan yang tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurufb batal demi hukum.

Bila dinubunkan dengan dakwaan keduaPenuntut Umum yang mendakwa terdakwa Ardin Radi Alias Ardin BinHaeruddin Dala dengan dakwaan pasal 170 ayat (3) KUHP tidakmemenuhi syarat formil dan materil dakwaan sebagaimana yangdimaksud dengan pasal 143 ayat ( 2 ) huruf b KUHAP, maka olehKarena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan Batal DemiHukum sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3 ) KUHAP.2.

143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka oleh karenaitu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukumsesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Berkaitan denganhal tersebut Penuntut Umum menyampaikan bahwa dakwaan yangdisusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehinggaapa yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum terdakwa dalammemori bandingnya adalah keliru dan mengadaada karena padapersidangan perdana tanggal 1 April 2019 Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menanyakan

danmemberi kesempatan kepada penasehat hokum terdakwa apakahterhadap surat dakwaan Penuntut Umum akan mengajukan eksepsitetapi secara jelas dan tegas tidak mengajukan eksepsi sehinggadengan sendirinya terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehathokum terdakwa menganggap dakwaan tersebut telah sesuaiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Bahwa penasehat hokum terdakwa mengatakan Majelis Hakim yangmemriksa dan mengadili perkara ini terkesan hanya mengambil alihtuntutan Penuntut Umum dimana dalam

/PN.JpaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta mengajukankeberatan atau eksepsi yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yaitu padapokoknya adalah sebagai berikut ;leBahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalamsurat dakwaan nomor Reg.Perk : PDM60/JPARA/Ep.2/07/2014 tidakmemenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaknicermat, jelas dan lengkap baik secara formil maupun materiil, namundalam dakwaan

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidanadilakukan.Ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a merupakan persyaratan formil suratdakwaan sedangkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b merupakanpersyaratan materiil surat dakwaan, yang mana apabila tidakterpenuhinya ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut sesuaidengan ketentuan pasal 143 ayat (8) maka dakwaan dinyatakan bataldemi hukum.Dalam surat dakwaan kami telah

kami uraikan pada tentang identitasTerdakwa kami telah menguraikan secara jelas seluruh identitasTerdakwa sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf a sehinggatidak ada alasan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak memenuhiketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP.e Tentang Syarat Materiil Surat DakwaanSyarat materiil surat dakwaan ditentukan dalam pasal 143 ayat (2)huruf b KUHP, yakni Surat Dakwaan berisi uraian secara jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan

Sehingga SuratDakwaan yang kami susun tersebut telah menyebutkan unsur daritindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa beserta uraianperbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang dimengertidan dipahami oleh Terdakwa saat itu.Dengan demikian maka pengertian cermat, jelas dan lengkapsebagai syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b telah terpenuhi.Pengertian lengkap sebagaimana penjelasan di atas adalah JaksaPenuntut Umum sudah lengkap menyebut

Putusan Nomor 215 K/PID/2015menerapkan peraturan hukum Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP Jo. Pasal 143 Ayat(3) KUHAP, dengan alasan sebagai berikut:a Bahwa ternyata kesimpulan danpertimbangan hukum putusan Judex Factiyang menyatakan dakwaan Penuntut Umumbatal demi hukum tidak terkait dengansyarat formiil dan materiil surat dakwaansebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2)huruf b KUHAP, yaitu :Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan apakah mungkindi atas lahan milik saksi Anna Br.

dimaksud terletak tepat di perbatasan desa.Walaupun perbatasan Desa Pintu Angin dengan Desa Lau Garutbelum ditetapkan, namun Desa Pintu Angin dan Desa Lau Garutberada dalam dan masuk wilayah hukum Pengadilan NegeriKabanjahe;a Bahwa berdasarkan alasan danpertimbangan di atas, surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di mukasidang ternyata telah menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tindak pidana itudilakukan, sesuai dengan Pasal

143 Ayat (2)huruf b KUHAP;b Bahwa oleh karena Judex Facti telahmemeriksa pokok perkara denganmemeriksa alat bukti yang sah di mukasidang, maka terungkap fakta hukumdimuka sidang yaitu : bahwa ternyata paraTerdakwa (cucu saksi Anna Br Tarigan)yang disuruh saksi Anna Br.