Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM 30/M.2.27.3/Eku.2/04/2024 tanggal 17 Mei 2024, tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ; 4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

PERK : PDM28/SARAI/09/2017 tertanggal 16 Nopember 2017 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1), (2),(3) dan (4) Undang-Undang RI Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;MENGADILI - Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 April 2018 Nomor 174/Pid.B/2018/PB Pbr yang dilawan tersebut;Dengan Mengadili Sendiri - Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b dalam perkara

Pidum: PDM-12/Eku.2/BA/03/2025 tanggal 20 Maret 2025, tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tempat (locus) tindak pidana itu dilakukan Terdakwamenurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Jailani (alm) tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 120/Pid.B/2023/RN Tdn tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menyatakan Surat Dakwaan Nomor PDM-37/TJPAN/Eoh.2/07/2023 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada 1 Agustus 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang

143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu uraian secaracermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakandengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;4.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu :abCcMenyebut unsur delik yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan;Uraian yang jelas dan cermat dan lengkap cara tindak pidana dilakukan;Menyebut keadaankeadaan pidana (Vide M.

Bahwa sangat jelas Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan :"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal danditandatangani serta berisi :b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan ";6.

Sayangnya Judex Facti tingkatbanding tidak mendalami maksud dan tujuan yang keliru dari Penuntut Umumdimaksud ;Bahwa, dari keseluruhan uraian di atas, terlihat Judex Facti tingkat bandingtelah menerapkan Pasal 144, Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 202 KUHAPtidak sebagaimana mestinya sehingga terlalu menganggap sepele danmentolelir setiap kesalahan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terkaitHal. 15 dari 18 hal. Put.

143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu dakwaanAlternatif Pertama melanggar Pasal 372 jo Pasal 56 ayat (1) ke1 KUHP atauAlternatif Kedua melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum adalahkabur/obscuur libel untuk itu Batal Demi Hukum karenabertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.3. Membebaskan atau setidak tidaknya melepaskan terdakwaSEKUTREN OKTAVIANA MULYATI DJUBIRE dari segala/semuatuntutan hukum dalam perkara ini.4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat danmartabat terdakwa SEKUTREN OKTAVIANA MULYATI DJUBIRE5.

143 ayat (2)huruf b KUHAP dan sesuai pasal 143 ayat (3) KUHAP maka suratdakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat(2) huruf b batal demi hukum.

Karena sesuaiketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menyatakanbahwa uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana dilakukan, semuanya telah termuat secara jelas dapatterbaca oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dalam suratdakwaan yang telah diterima dan dibacakan didepan persidanganyakni' terdakwa telah secara jelas diuraikan melakukan tindakpidana penganiayaan melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1)KUHP yang unsurnya

143 ayat (2) huruf = (b)KUHAP dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan =;MENGADILI Menyatakan materi Keberatan Terdakwa dan PenasehatHukumnya tidak beralasan hukum.

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telahmemenuhi syarat formil maupun materiil surat dakwaansebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkanpenuntutan atas perkara ini. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai pada putusanakhir.Demikianlah diputuskan dalam Rapat PermusyawaratanMajelis Hakim pada Hari : SELASA Tanggal 03 Mei 2011 olehkami yang terdiri dari : UMBU JAMA, SH..

143 ayat (2) huruf b KUHAPsehingga memenuhi dasar untuk dilakukan pemeriksaan pokok danmenyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,selanjutnya dalam amarnya memutuskan Menolak PermohonanKasasi/Terdakwa ABDULRAHMAN S.H.

No. 81 PK/Pid/2016Alternatif Kedua) sama, tidak diuraikan secara berbeda sesuai esensiunsur dakwaan penggelapan dan penipuan. yang menyebut dakwaanyang demikian adalah kabur dan batal demi hukum karena tidakmemenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat 3 KUHAP;Akan tetapi, Untuk perkara Terdakwa ABDUL RAHMAN, S.H.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152K/PID./2014 tanggal O08 April 2014; Terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)huruf c KUHAP;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa danmengadili perkara Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah nyatamemperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menafsirkandan menerapkan Pasal 143 ayat ( 2 ) huruf b; sebagaimana terlinat dalampertimbangannya pada alinea

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah nyata keliru dan khilafmenginterprestasikan dan menerapkan hukum Vide Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandung Nomor PDM1341/BDUNG/2012, tanggal 27 November2012; atas diri Terdakwa Abdul Rahman, S.H. dalam perkara PidanaNomor 1386/PID.B/2012/PN.Bdg, dengan membenarkan pertimbangandan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 April 2013 Nomor68/Pid/2013/PT.Bdg yang telah membatalkan putusan Sela

PengadilanNegeri Bandung tanggal 07 Januari 2013 Nomor 1386/Pid.B/2012/PN.Bdg.yang sudah dengan tepat dan benar, cermat, teliti dan menyeluruhmempertimbangkan kemudian memutuskan sesuai asas dan aturanhukum yang berlaku (Vide Pasal 143 ayat (2) huruf b jo Pasal 143 ayat (3)KUHAP) bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM1341/BDUNG/2012, tanggal 27 November 2012; atas diri Terdakwa semestinyaadalah Surat Dakwaan yang batal demi hukum;3.

Menetapkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM33/Jpr/Ep.2/06/2008, tanggal 17 Juni 2008 telah memenuhiketentuan yang diharuskan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;3. Menetapkan pemeriksaan sidang perkara atas nama terdakwaMarthen Luther Lie, dapat dilanjutkan;Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri JayapuraNo.219/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 12 Agustus 2008 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penesehat Hukum Terdakwa;2.

Tidak diutarakan faktafakta perbuatan materiil yang dilakukanTerdakwa untuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP;Dakwaan yang cermat berdasarkan pasal 143 Ayat (2) huruf b Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, harus sesuai dengan apayang dikemukakan oleh:1. A. SOETOMO.

Tidak diutarakan faktafakta perbuatan materiil yang dilakukanTerdakwa untuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP;Dakwaan yang JELAS berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, harus sesuai dengan apayang dikemukakan oleh:Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 256 K/Pid/20091.

dan (2) KUHP (Mohon baca Eksepsi / Keberatan pada halaman 7 8);Dengan mengacu dari berbagai referensi tentang arti CERMAT, JELASdan LENGKAP yang diwajibkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undang undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut yang harus dipenuhidalam penyusunan / pembuatan Surat dakwaan, maka sudah sangat NYATAbahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

PDM: 33 / JPR / Ep.2 / 2008tanggal 17 Juni 2008 tidak memenuhi persyaratan materiil sebagaimanadiwajibkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Undangundang No.8 Tahun 1981tentang KUHAP sehingga sangat jelas dan tepat PENETAPAN Majelis HakimPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 73 / Pid / PT.JPR tanggal 08 SeptemberHal. 22 dari 25 hal. Put.

143 ayat 2 huruf b dengan alasanbahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak memuat unsurunsur pasal serta uraiansecara lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapterdakwaterdakwa dimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 3 Januari 2013 dengan No.Reg.Perk:PDM127/BATUS/11/2012 yangmendakwa terdakwa Budiman Pgl Budi Bin Sismanto, terdakwa Muhajirin Pgl Jirin BinAhmad Sobirin dan terdakwa Widodo Pgl Dodok Bin Rinto dengan pasal dakwaan 50Ayat (3) huruf m

Bahwa Surat dakwaan yang disusun dan dibuat oleh Penuntut Umum untuk paraterdakwa sebagaimana didakwa dalam pasal dakwaan 50 Ayat (3) huruf m Jo Pasal 78Ayat (12) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPtelah memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP;3.

143 Ayat (2) huruf b KUHAPperihal surat dakwaan Penuntut Umum atas perkara terdakwa Budiman Pgl Budi BinSismanto, terdakwa Muhajirin Pgl Jirin Bin Ahmad Sobirin dan terdakwa Widodo PglDodok Bin Rinto yang didakwa dengan pasal dakwaan 50 Ayat (3) huruf m Jo Pasal 78Ayat (12) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPdimana menurut Penasihat hukum para terdakwa, surat dakwaan Penuntut Umum kabur,tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan surat dakwaan Penuntut Umum tidak

143 Ayat (2) huruf b secara tegas mengatur perihal syaratFormil surat dakwaan yang harus secara cermat, jelas dan lengkap menguraikan mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan;Menimbang, bahwa perihal pengertian Cermat, jelas dan Lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dalam sebuah surat dakwaan sebagaimana telah dijelaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 Jo.Nomor: 1301 K/Pid/1985 tanggal

Reg.Perk: PDM127/BATUS/1 1/2012 harus dinyatakan batal demi hukum;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b, Ayat (3) KUHAP, Pasal156 Ayat (1), (2) KUHAP serta ketentuan lain dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan undangundang lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI1 Menerima eksepsi Penasehat Hukum Para terdakwa.2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, untuk sahnyasuratdakwaan itu harus berisi uraianuraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu semua unsurunsur tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa harus dirumuskan secara lengkap dalam suratdakwaan.

Apabila unsurunsur tersebut tidak diterangkan secara utuh danmenyeluruh, akan timbul keraguan pada diri terdakwa tentang perbuatan yangdidakwakan kepadanya, hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscuurhbell), karena tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dan karenanya batal demihukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima2.

143 ayat 2 huruf b KUHAP dan karenanya batal demi hukum atausetidaknyatidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian dapat dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang tidak cermat'tidak jelasdan tidak lengkap sebagaimana di maksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KuHAP,dan karenanya batal demi hukum atau setidak' tidaknya dinyatakan tidak dapat diterimaBahwarumusansuratdakwaanyangmenguraikanperbuatanmatenl terdakwadikaitkan dengan suratkentrian Keuangan RI Dirjenpajak nomor:S239/Pj.02/2012tanggal

143 Ayat (2) huruf b dan Ayat 3 KUHAP dan pembuat UndangUndang sendiritidak memberikan penjelasan tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yangdilakukan dan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b batal demi hukum;Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan uraiansecara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yaitu sebagai

Pasal 143 Ayat (2) huruf b KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturanperaturan hukum lain yangbersangkutan serta Musyawarah Majelis Hakim;MENGADILI; Menolak Eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa; Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan terhadapTerdakwa, IDHUL AGUSCIK BIN M.IDRIS dengan menghadirkan saksi saksi; Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;13Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Muara Enim pada hari

maka tidak jelas mana perbuatan PLEGER,mana perbuatan DOEN PLEGER dan mana perbuatan MEDE PLEGER siapa Terdakwa yang menjadi PLEGER, DOEN PLEGER atau MEDEPLEGER, kemudian apa peranan dan kedudukan Terdakwa, bagaimana carayang dilakukan Terdakwa tidak diuraikan dengan jelas dan rinci ; e Bahwa karena adanya campur aduk peran antara terdakwa dan Fadila Rofiantidalam dakwaan tersebut di atas sangat mempengaruhi kecermatan,kelengkapan dan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan, karenasesuai pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP pengertian tindak pidana bukanhanya terbatas pada unsur delik, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukanoleh terdakwa, termasuk ketidakjelasan tersebut berhubungan pula dengan dugaan adanya kerugian dalam perkara ini ;e Bahwa karena penyusunan Surat Dakwaan dilakukan dengan tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap, maka dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga sesuai ketentuan pasal 143 ayat (3)KUHAP dakwaan Penuntut Umum terhadap

Surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadiliperkaranya berkaitan dengan kompetensi absulut maupun kompetensi relative, yangdalam perkara ini tidak dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum ; Menimbang, bahwa dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum, apabilatidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP, sedangkan dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterimamanakala terdapat ketidakwenangan Penuntut

Dakwaan Kabur (Exeptio obscuur libel) ; Menimbang, bahwa alasan eksepsi tersebut, perlu memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi :Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan wektu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaanPenuntut Umum, dalam dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas danlengkap

143 ayat (2)huruf. b KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI:1.

., pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertamadengan pertimbangan sebagai berikut :~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknyaberpendapat bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menyebutkan bahwa SuratDakwaan haruslah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;~~~ Menimbang, bahwa berpegang pada bunyi pasal 143 ayat (2)

huruf b tersebut di atas, MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang didakwakan terhadap terdakwa LUTHERIRTO TOTONG dengan Surat Dakwaan Nomor : PDMIII39/Biak/05/2011, tanggal 24 Juni 2011Jaksa Penuntut Umum tersebut, sudah jelas dan dapat dimengerti mengenai tindak pidana yangdidakwakan juga waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sebagaimana dalam Surat DakwaanPenuntut Umum tersebut ;~~~ Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 20 angka1, yang menyatakan

Perk : PDMIII39/Biak/05/2011, tanggal 24 Juni 2011 sudahjelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dengan pasal 143 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP, sebagaimana pula telah dipertimbangkan di atas ;~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, olehHal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 88/Pid/2011/PT.

Sus / 2011/PN.Bik. haruslah dibatalkan dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum dapat diterima sertamemerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ;~~~ Menimbang, bahwa karena pokok perkara belum diperiksa, maka mengenai biaya perkaraditangguhkan sampai putusan akhir ;~~~ Menimbang, bahwa oleh karena putusan dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat bandingmemutuskan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;~~~ Mengingat, pasal 143 ayat (2) huruf b dan pasal 156 KUHAP, dan ketentuanketentuan

sebagai berikut :uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Maksud dari katakata jelas, cermat dan lengkap pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah sebagai berikut :*1.

143 ayat (2) huruf b yang menyangkut materi perkara yangdidakwakan kepada terdakwa, yang meliputi uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus delicti) tindak pidanaitu dilakukan.

143 ayat (2) huruf b yangmenyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yangmeliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) dantempat (locus delicti) tindak pidana itu dilakukan.IV.

Lebih lanjut pasal 143 ayat (2) huruf b berbunyisurat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

143 ayat 2 huruf b, pasal 143 ayat (3), pasal 156ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Surat dakwaan yang materinya wajibmemenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yaitu Jaksa dalam membuat SuratDakwaan harus membuat uraian yang cermat dan jelas serta lengkaptentang delik/perouatan yang didakwakan kepada Terdakwa.Kesalahan/kekeliruan menyebutkan unsur delik dalam Surat Dakwaantermasuk melanggar Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, maka Surat Dakwaan batal demi hukum ;Dari segi pemeriksaan di persidangan

Tidak diutarakan faktafakta perouatan materiil yang dilakukan Terdakwauntuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari Pasal 263Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan yang JELAS berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, harus sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh :1.

No 2022 K/PID/2009untuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari Pasal 263Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan yang lengkap berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, harus sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh :1. Prof. Dr. H.

DIPAJAYAUJUNG PANDANG Tahun 1994)Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHal. 13 dari 18 hal. Put.

143 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukm AcaraPidana tersebut yang harus dipenuhi dalam penyusunan / perbuatan suratdakwaan, maka sudah sangat NYATA bahwa surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum Nomor Register Perkara PDM : 33/JPR/Ep.2/2008 tanggal 17 Juni 2008tidak CERMAT, tidak JELAS dan tidak LENGKAP sebagaimana diuraikanberikut ini :a.

AAR Bin A.RASID dimana Majelis Hakim Pengadilan TinggiJambi yang menangani perkara tersebut telahmemutus para Terdakwa denganmempertimbangkan ketentuan Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP yang menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum, memerintahkanagar para Terdakwa segera dikeluarkan daritahanan, menetapkan berkas perkara dan barangbukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umumdan membebankan biaya perkara dalam semuatingkat kepada Negara ;.

Bahwa dalam putusan tersebut sebagai dasarperaturan yang menjadikan acuan bagi MajelisHakim Tinggi untuk memutus perkara tersebuthanya mengingat ketentuan Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP padahal mengacu padaPasal 199 ayat (1) huruf ob KUHAP seharusnyaMajelis Hakim Tinggi juga mempertimbangkanpasalpasal yang merupakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1)KUHP Jo.

Bahwa dalam putusan Pengadilan TinggiJambi tersebut menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum denganmengingat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,padahal Pasal 143 ayat (2) huruf b berbunyisurat dakwaan diberi tanggal danditandatangani yang berisi uraian secaracermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan.Berdasarkan bunyi Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut bila dinubungkandengan putusan Pengadilan Tinggi

yang harus mendapat hak sebagai anggota plasma dan anggota yangsudah resmi menjadi anggota koperasi ; tetapi persil haknya yang telah banyakdialihnkan maupun anggota yang telah memenuhi persyaratan denganmembayar kewajiban anggota tetapi belum tercatat sebagai anggota ;Bahwa pengajuan perkara a quo yang prematur, mengakibatkan suratdakwaan tidak cermat menguraikan kapasitas para Terdakwa sebagai penguruskoperasi ; sehingga surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimanadisyaratkan dalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

143 ayat (2) huruf (b)KUHAP, Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan PokokPokokKekuasaan Kehakiman, Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP,Pasal 187 huruf (a), (6) dan (d) KUHAP, maka dapat dikatakan surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut adalah tidak memenuhi unsurunsur atau ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP.Bahwa mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusunsecara alternatif, yaitu melanggar:Kesatu: Pasal

Keberatan mengenaisuratdakwaan Penuntut Umum yang dibuatdengan tidakmemperhatikan dan mengabaikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Bahwa Penasihat Hukum menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh JaksaPenuntut Umum tidak mencantumkan Nomor Surat Dakwaan, bahwa dengandemikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2016, adalahdibuat dengan tidak memperhatikan bahkan telah mengabaikan Pasal 143 ayat (2)Halaman 10 dari 15 Putusan Sela Nomor 243/Pid.B/2016/PN Gto.huruf 6 KUHAP, maka konsekuensinya

143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka hal tersebut akan diujidalam acara pembuktian di persidangan oleh karenanya menurut hemat kami JaksaPenuntut Umum, keberatan/eksepsi tersebut harus dikesampingkan.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umummohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa danmengadili perkara ini menetapkan:1.

143 ayat (2) huruf b KUHAP, patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tentangsurat dakwaan batal demi hukum dikabulkan, karena tidak memenuhi ketentuanPasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukumterdakwa dikabulkan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwadibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

;Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwadikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Mengingat, akan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,serta peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1.

tempat , waktu dan caraterjadinya perbuatan tindak pidana yang didakwakan, sehingga total perbuatanyang di tuduhkan itu merupakan perbuatan pidana yang bulat dan utuh ;Bahwa demikian pula suatu Surat Dakwaan haruslah juga menerangkandengan Jelas perbuatan perbuatan terdakwa dengan Unsureunsure daripadapasal yang didakwakan Oleh Jaksa penuntut Umum ;Jika disimak secara Obyektif surat Dakwaan jaksa Penuntut Umu, ternyataditemukan kelemahan yang tidak memenuhi syarat Materi sebagaimana dimaksuddalam pasal

143 Ayat (2) Huruf b KUHAP , dimana tidak dipebuhi Syarat Materil,yang berakibat surat Dakwaan m,enjadi Batal Demi Hukum ( Van RechtswegwNietig ) sebagaimana yang dikehendakai pasal 143 Ayat (3) KUHAP ;Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas tidak menyebutkansecara cermat dan terang tentang perbuatan Terdakwa yang dituduh melakukantindak Pidana dengan Unsureunsure yang menyebutkan : ........ eee BahwaTerdakwa HERY PRASETYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatdengan pasti atau

Dakwaan harus dibatalkan ;Berkaitan dengan itu, Ketentuan pasal 143 ayat ( 2 ) huruf b KUHAPmengauir bahwa Uraian secara cermat, Jelas dan lengkap menganai tinakPidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak Pidanadilakukan Selanjutnya di dalam ayat (3) ketentuan tersebut diatur bahwa : SuratDakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf b Batal Demi Hukum ;Setelan Kami mendengarkan dan mempelajari Eksepsi yang telahdisampaikan penasehat Hukum Terdakwa

danlengkap, yang dapat mengakibatkan surat Dakwaan Batal Demi Hukum,Kesmipulan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Suratdakwaan Kami Tidak memuat Uraian secara cermat ,Jelas dan lengkap adalahTidak benar ;Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap SaudaraPenasehat Hukum Terdakwa, tidak berlebihan kiranya bila kami berkesimpulanmateri Eksepsi terhadap Surat Dakwaan yang disampaikan oleh SaudaraPenasehat Hukum tidak memenuhi Kriteria Materi Eksepsi sebagaimana diaturdalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP ;Dengan demikian kami tetap berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telahKami susun dan Kami bacakan dalam persidangan pada Hari , Selasa, tanggal 20Maret 2012 telah eenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam psasl 143 ayat (2)huruf adanb KUHAP ;Berdasarkan pendapat/tanggapan yang kami sampaikan sebagaimana telahdiuraikan , maka sampailah Kami pada Kesimpulan bahwa Eksepsi PenasehatHukum Terdakwa yang disampaikan pada Hari , SELASA, Tanggal. 27 Maret 2012tidak memiliki dasar