Ditemukan 27661 data
164 — 112
Dengan demikian, gugatan Para Penggugat inipun haruslahditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Danoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Februari2015, yang diberi tanda bukti P.3 ;4. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNusa Tenggara Timur No. TKT.567/62/PHIWAS/III/2015 Tanggal 5 Maret2015, yang diberi tanda bukti P.4 ;5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/36/PHIWAS/I/2015 Tanggal22 Januari 2015, yang diberi tanda bukti bukti P.5 ;6.
hubungan kerja (PHK) antarapara pihak yang menjadi dasar diajukannya gugatan secara demikian; Bahwaapakah dailildalil tentang para Penggugat telah salah dan keliru dalammenempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkaraini sebagai Tergugat II, hal demikian masih harus dibuktikan oleh kedua pihakdipersidangan; Sedangkan mengenai Tergugat dalam pertemuan bipartittersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidakmemiliki kapasitas/tidak memiliki legal
Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan demikian pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganketenagakerjaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak terhadap Penggugat ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa :3.1 Upah lembur...... ............05 Rp.6.887.997,88, ;3.2 Potongan upah.................. Rp. 121.000. ;3.3Jaminan Hari Tua Jamsostek Rp. 313.353, ;3.4 Tunjangan Hari Raya (THR).. Rp. 673.000. ;3.5 Uang pesangon................+5 Rp.1.346.000. ;3.6 Uang penggantian hak.........
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 170 K/TUN/2002Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari Ssuratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini adalah SuratKeputusan Tergugat No. 825/1024/1288/X/PHK/62000, tanggal 14 Juni2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara
Dalam hal inidapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon;Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT. Patco Elektronik TeknologiPasal 19 ayat 1 jo. Permenaker No.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul darisengketa ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juni2001 Nomor : 273/G/2000/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 825/1024/1288/X/PHK/62000tanggal 14 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
No. 170 K/TUN/2002UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Pasal 46 ayat (1), oleh karenanyamohon diterima untuk diproses;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 825/1024/1 288/X/PHK/62000tanggal 14 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Sdr.Casti Erawati dengan
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;Terhadap opsi tersebut, mengingat ruang lingkup dan tugas diDepartemen HR & GA tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlianyang dimiliki oleh Penggugat maka Penggugat memilih opsi yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebagai catatankedua opsi tersebut bukan keinginan penggugat, akan tetapi pilihanyang menyulitkan bagi penggugat;Hal 5 dari 38 hal. Put.
Agar dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi antarapengusaha PT. Westside Agritama dengan pekerja Sdr. Intan,maka wajid membayarkan secara tunai kompensasi pesangonkepada pekerja sebagai berikut:a. Pesangon 2 x 9 x Rp. 3.475.000 = Rp. 62.550.000b. Uang penghargaan masa kerja1x 4x Rp. 3.475.000 = Rp. 13.900.000c. Ganti rugi 15 % x Rp. 76.450.000 = Rp. 11.467.500Jumlah Rp. 87.917.500(terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);2.
No. 538 K/Pdt.Sus/200818.Dan mohon yang terhormat Kepada Ketua Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial untuk berkenan memutus dan mengabulkanseluruh gugatan penggugat dan dengan waktu secepaitnya.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukanoleh Tergugat tanopa alasan hukum yang sah, maka Penggugatmenuntut hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku kepada Tergugat dengan rincian: Pesangon 2 x 9 x Rp.3.475.000 = Rp. 62.550.000 Uang penghargaan
YacinthaSusanti Dewi, pada intinya adalah :hasilhasil pertemuan: Pada dasarnya perusahaan, dalam hal ini Manager HR & GAmenekankan/menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidakada pemutusan hubungan kerja antara karyawan Sdri. Intandengan pihak perusahaan; Karyawan masih tetap bersikukuh meminta jawaban tertulis resmidari Bapak Rickey Leuterio (Senior Manager Finance &Hal 20 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008Accounting) atas surat yang dibuat oleh Sdr. Intan pada tanggal 4Juni 2007;Sdr.
Tersebut maka perusahaan diminta dengan tegasmemberikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Intan, danmemberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku;Perusahaan meminta penjelasan tertulis mengenaipermohonannya kepada Sdr. Rickey Leuterio tersebut, namunSdr. Intan tidak mau/tidak bersedia memberikan penjelasan yangdiminta, bahkan mengatakan seharusnya pernyataan tertulis yangmembuat adalah kantor perusahaan;Perusahaan menjelaskan mengenai Mutasi/pengalihtugasankaryawan Sdr.
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap