Ditemukan 27661 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg
Tanggal 12 Nopember 2015 — LILI MATA, dk Lawan Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL, dk
164112
  • Dengan demikian, gugatan Para Penggugat inipun haruslahditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Danoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
    Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 02 Februari2015, yang diberi tanda bukti P.3 ;4. Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNusa Tenggara Timur No. TKT.567/62/PHIWAS/III/2015 Tanggal 5 Maret2015, yang diberi tanda bukti P.4 ;5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/36/PHIWAS/I/2015 Tanggal22 Januari 2015, yang diberi tanda bukti bukti P.5 ;6.
    hubungan kerja (PHK) antarapara pihak yang menjadi dasar diajukannya gugatan secara demikian; Bahwaapakah dailildalil tentang para Penggugat telah salah dan keliru dalammenempatkan Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dalam perkaraini sebagai Tergugat II, hal demikian masih harus dibuktikan oleh kedua pihakdipersidangan; Sedangkan mengenai Tergugat dalam pertemuan bipartittersebut diwakili oleh yang tidak berhak/tidak berwenang atau orang yang tidakmemiliki kapasitas/tidak memiliki legal
    Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
    dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan demikian pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
Putus : 19-01-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575K/TUN/2005
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. SANGGAR CATUR UTAMA
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-10-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Oktober 2009 — PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI PUSAT JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KUPANG, ; ROY NALDY MUSNADIN,
5045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
    Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
    Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganketenagakerjaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secarasepihak terhadap Penggugat ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa :3.1 Upah lembur...... ............05 Rp.6.887.997,88, ;3.2 Potongan upah.................. Rp. 121.000. ;3.3Jaminan Hari Tua Jamsostek Rp. 313.353, ;3.4 Tunjangan Hari Raya (THR).. Rp. 673.000. ;3.5 Uang pesangon................+5 Rp.1.346.000. ;3.6 Uang penggantian hak.........
Putus : 12-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356K/TUN/2006
Tanggal 12 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT.NNT)
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-08-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379K/TUN/2006
Tanggal 7 Agustus 2007 — PT. WIDYA SAPTA COLAS ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
250 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-05-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85K/PDT.SUS/2008
Tanggal 27 Mei 2008 — KUSWITOMO AL. AYUNG ; vs. SITI NUR AMINAH ; WAHYUDI SYAHPUTRA
3633 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2005
Tanggal 19 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON
1712 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-07-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278K/PDT.SUS/2008
Tanggal 2 Juli 2008 — ANUS RIWU ; vs. PIMPINAN UD KEAGUNGAN KUPANG (HERMAN LADO HR.)
2834 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323K/TUN/2007
Tanggal 12 Agustus 2008 — PT. KASOGI INTERNATIONAL, Tbk ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SDR. BUDI SUTRISNO ; Dkk
129 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389K/TUN/2005
Tanggal 4 April 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. INDOSNACK CEMERLANG
1311 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-09-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170K/TUN/2002
Tanggal 29 September 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI (dahulu PT. PADI TRUST COMPONENT)
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 170 K/TUN/2002Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari Ssuratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini adalah SuratKeputusan Tergugat No. 825/1024/1288/X/PHK/62000, tanggal 14 Juni2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara
    Dalam hal inidapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon;Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT. Patco Elektronik TeknologiPasal 19 ayat 1 jo. Permenaker No.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul darisengketa ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juni2001 Nomor : 273/G/2000/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 825/1024/1288/X/PHK/62000tanggal 14 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
    No. 170 K/TUN/2002UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Pasal 46 ayat (1), oleh karenanyamohon diterima untuk diproses;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat) Nomor 825/1024/1 288/X/PHK/62000tanggal 14 Juni 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Sdr.Casti Erawati dengan
Putus : 06-12-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510K/TUN/2001
Tanggal 6 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. TRAKINDO UTAMA
1514 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536K/PDT.SUS/2008
Tanggal 9 September 2008 — BUDIONO ; vs. PT. PAKUWON JATI TBK
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-08-2008 — Upload : 22-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423K/PHI/2007
Tanggal 20 Agustus 2008 — PT. TUNAS PRIMA CEMERLANG AGUNG ; vs. EDDY FRANJANI
2929 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor SERIKAT PEKERJA PT. HARAPAN SAWIT LESTARI ; vs. PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
Tanggal 9 September 2008 — SERIKAT PEKERJA PT. HARAPAN SAWIT LESTARI ; vs. PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
4323 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526K/PDTSUS/2007
Tanggal 19 Maret 2008 — ETTY HERAWATY ; vs. PT BANK BTN (PERSERO
17937 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2009 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 922K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Februari 2009 — PT. INTI CELLULOSE UTAMA INDONESIA ; vs. ANDHI PRASETYO LEKSONO
3825 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PDT.SUS/2008
Tanggal 9 September 2008 — INTAN ; vs. PT. WESTSIDE AGRITAMA
7262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;Terhadap opsi tersebut, mengingat ruang lingkup dan tugas diDepartemen HR & GA tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlianyang dimiliki oleh Penggugat maka Penggugat memilih opsi yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat sebagai catatankedua opsi tersebut bukan keinginan penggugat, akan tetapi pilihanyang menyulitkan bagi penggugat;Hal 5 dari 38 hal. Put.
    Agar dalam hal pemutusan hubungan kerja yang terjadi antarapengusaha PT. Westside Agritama dengan pekerja Sdr. Intan,maka wajid membayarkan secara tunai kompensasi pesangonkepada pekerja sebagai berikut:a. Pesangon 2 x 9 x Rp. 3.475.000 = Rp. 62.550.000b. Uang penghargaan masa kerja1x 4x Rp. 3.475.000 = Rp. 13.900.000c. Ganti rugi 15 % x Rp. 76.450.000 = Rp. 11.467.500Jumlah Rp. 87.917.500(terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);2.
    No. 538 K/Pdt.Sus/200818.Dan mohon yang terhormat Kepada Ketua Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial untuk berkenan memutus dan mengabulkanseluruh gugatan penggugat dan dengan waktu secepaitnya.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukanoleh Tergugat tanopa alasan hukum yang sah, maka Penggugatmenuntut hakhak Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan yang berlaku kepada Tergugat dengan rincian: Pesangon 2 x 9 x Rp.3.475.000 = Rp. 62.550.000 Uang penghargaan
    YacinthaSusanti Dewi, pada intinya adalah :hasilhasil pertemuan: Pada dasarnya perusahaan, dalam hal ini Manager HR & GAmenekankan/menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tidakada pemutusan hubungan kerja antara karyawan Sdri. Intandengan pihak perusahaan; Karyawan masih tetap bersikukuh meminta jawaban tertulis resmidari Bapak Rickey Leuterio (Senior Manager Finance &Hal 20 dari 38 hal. Put. No. 538 K/Pdt.Sus/2008Accounting) atas surat yang dibuat oleh Sdr. Intan pada tanggal 4Juni 2007;Sdr.
    Tersebut maka perusahaan diminta dengan tegasmemberikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Intan, danmemberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku;Perusahaan meminta penjelasan tertulis mengenaipermohonannya kepada Sdr. Rickey Leuterio tersebut, namunSdr. Intan tidak mau/tidak bersedia memberikan penjelasan yangdiminta, bahkan mengatakan seharusnya pernyataan tertulis yangmembuat adalah kantor perusahaan;Perusahaan menjelaskan mengenai Mutasi/pengalihtugasankaryawan Sdr.
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425K/TUN/2006
Tanggal 10 Mei 2007 — PT. ASTRA HONDA MOTOR ; vs. MOCH. HUSEIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
1611 Berkekuatan Hukum Tetap