Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Tergugat tidak memberikan persetujuan sebagai dasar bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengantar guna merealisasikan pencairan uang ganti kerugian atas 11 (sebelas) bidang tanah milik Penggugat;

tanah untuk kepentingan umum berupa pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi Selatan dengan nilai ti kerugian atas 11 (sebelas) bidang tanah sebesar Rp18.693.783.063,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) tidak mengikat dan dikesampingkan;

Tergugat untuk menerima Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berupa pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi Selatan atas 11 (sebelas) bidang tanah sejumlah Rp18.693.783.063,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);

Tanah untuk kepentingan umum berupa pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi Selatan atas 11 (sebelas) bidang tanah sejumlah Rp18.693.783.063,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah);

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Padang-Pekan Baru
11.WALINAGARI PARITMALINTANG
12.KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) Paritmalintang

NUIH Bin MADI telah dimanfaatkan dan dipergunakan untuk Proyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi;Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.576.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yangberbunyi : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakandengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil :22.Bahwa pada saat ini tanah objek sengketa tersebut terbukti telah dikeloladan dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pembangunanJalan Tol Ruas CinereJagorawi tanpa pemah mendapatkan ijin dariPara Penggugat dan tanpa adanya pemberian ganti kerugian kepadaPara Penggugatoleh

Kepala Balai BPKH Wilayah Bandar Lampung
Pembanding/Tergugat III : KEMENTERIAN pupr, DIRJEN BINA MARGA,DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN,DAN FASILITAS JALAN DAERAH, SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI
Terbanding/Penggugat I : SARNI SAFRIYAH
Terbanding/Penggugat II : WAHYUNINGSIH
Terbanding/Penggugat III : SITI FATONAH
Terbanding/Turut Tergugat : Negara Republik Indonesia

G/27/B.V/HK/2017tanggal 23 Januari 2017, tanahtanah Para Penggugat tersebut terkenakegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untukpembangunan ruas jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar dengan lokasimencakup antara lain dimana tanah dan bangunan/ tanam tumbuh milik ParaPenggugat berada pada ruas Kecamatan Katibung, Kabupaten LampungSelatan, Provinsi Lampung;5.

Tanah untuk Kepentingan Umum Pemerintah KabupatenSerang An.

Tanah untuk Kepentingan (umum Pemerintah KabupatenSerang An, Pemilik MM.

Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaHal. 305 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

tanah untuk kepentingan umum kota surabaya.

Yangmengangkat saksi sebagai satuan Tugas Pembebasan tanah adalah Sekretaris Daerah KotaSurabaya selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya. Saksidiangkat menjadi Satuan tugas Pembebasan Tanah Kota Surabaya pada 3 Agustus 2009 sesuaikeputusan Panitia pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kota SurabayaNo.593/3656/436.1.1/2009.

Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaHal. 1069 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaHal. 1723 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
4.PERUSAHAAN UMUM Perum JASA TIRTA II
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
6.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KECAMATAN MAKASAR
7.PEM. PROV. DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. KELURAHAN CIPINANG MELAYU
8.PT. WASKITA KARYA, TBK

SIMON WIZDODO
4.PETRUS ROBBY BUDIMAN, SE
5.JENNY TSIIN
Turut Tergugat:
1.PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTAMADYA JAKARTA TIMUR Cq. PIMPINAN PROYEK JALAN TOL BECAKAYU
2.NOTARIS PPAT ZAINAL ALMANAR, SH., Mkn. sekarang Protokolnya RIO FARDIAWAN, SH., Mkn
3.ISYE HASYANTI, BA
4.SUHERMAN
5.RITA PUSPITA SARI
6.TETI HARYATI
7.DEDEN AGUS MAULANA
8.NOTARIS Ny. ASMARA NOER, SH

ABDUL SALIM ASNAWI selaku pemiliktanah berulangkali dipanggil untuk menghadiri Rapat Koordinasi denganPanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (ic. TERGUGAT VI)antara lain dengan suratnya Nomor : 42/1.711 Tanggal 19 April 2013 danNomor : 88/1.711 Tanggal 15 Agustus 2013 ;Bahwa proses musyawarah ganti rugi pembebasan Jalan Tol antara Alm.H.

PIMPINAN PROYEK JALANTOL BECAKAYU Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum KotaMadya Jakarta Timur adalah TIDAK BERHAK DAN TIDAKMEMILiIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN GANTIKERUGIAN, karena yang berhak dan berwenang untukmemberikan ganti kerugian sehubungan denganpembangunan jalan tol BECAKAYU dalam perkara aquoadalah Instansi Yang Memeriukan Tanah yakni KementerianPekerja Umum dan Perumahan Rakyat; Cq.

ABDUL SALIM ASNAWI selaku Pemiliktanah berulangkali dipanggil untuk menghadiri Rapat Koordinasi denganPanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (ic. TERGUGAT VI)antara lain dengan suratnya Nomor: 42/1.711, tanggal 19 April 2013 danNomor: 88/1.711, tanggal 15 Agustus 2013 ;Bahwa proses musyawarah ganti rugi pembebasan Jalan Tol antaraAlmarhum H.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
4.4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA (RI), Cq. PEMERINTAH RI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. Gubernur PROVINSI LAMPUNG

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya;Kwitansi tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani di atas materai oleh HARRYRAHARDJOselaku pemilik persil sebesar Rp. 625.197.000,00 (enam ratus dua puluhlima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/02/III/2012 hari selasa tanggal 20 Maret 2012yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya;e Kwitansi tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani di atas materai oleh ACHMADZAINUDDINselaku pemilik persil sebesar Rp. 322.646.000,00 (tiga ratus dua puluhdua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);e Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/08/III/2012 hari Selasa tanggal 27 Maret 2012yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya;Kwitansi tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani diatas materai olehMOCHAMMAD SYAHID, SH selaku pemilik persil sebesar Rp. 16.434.000,00(enam belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/30/VII/2012 hari Kamis tanggal 19 Juli 2012yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya;Kwitansi tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh B.

EUIS DARLIANA, Msi selaku Pihak yangmenerima pelepasan/penyerahan hak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 April2009);Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/ /03/2013 hari Kamis tanggal 14 Maret 2013yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 April2009

Tanah Untuk Kepentingan Umum, yanghasilnya disepakati lokasinya bertempat di Tanah Kas Desa Grudo seluas64.810 M?

Tanah untuk Kepentingan Umum dengan10 (sepuluh) warga masyarakat pemilik 12 (dua belas) pipil tanah penggantiTanah Kas Desa Grudo, dengan besarnya ganti rugi adalah Rp 27.000,/ M2 ,Bahwa setelah musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaantanah pengganti Kas Desa Grudo yang digunakan untuk PembangunanTerminal TypeA dan Balai Uji Kir Kabupaten Ngawi tersebut selesai, danPanitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum meninggalkan tempatmusyawarah, selanjutnya Terdakwa JONI SUGIARTO dibantu

Tanah untuk Kepentingan Umum dengan10 (sepuluh) warga masyarakat pemilik 12 (dua belas) pipil tanah penggatiTanah Kas Desa Grudo, dengan besarnya ganti rugi adalah Rp 27.000,/ M2;Bahwa setelah musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi pengadaantanah pengganti Kas Desa Grudo yang digunakan untuk PembangunanTerminal TypeA dan Balai Uji Kir Kabupaten Ngawi tersebut selesai, danPanitia Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum meninggalkan tempatmusyawarah, selanjutnya terdakwa JONI SUGIARTO dibantu saksi

Tanah untuk kepentingan Umum DalamRangka Pengadaan Tanah Terminal dan Balai Uji Kir KabupatenNgawi ;Hal. 17 dari 26 hal.

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya; Kwitansi tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani di atas materai oleh HARRYRAHARDJOselaku pemilik persil sebesar Rp. 625.197.000,00 (enam ratus dua puluhlima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/02/III/2012 hari selasa tanggal 20 Maret 2012yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaHalaman

EUISDARLIANA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehpanitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kota Surabaya; Kwitansi tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh B.

EUIS DARLIANA, M.Si. selaku Pihak yangmenerima pelepasan/penyerahan hak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 AprilBerita Acara Nomor : PPT/580.135.01/26/04/2013 hari Jumat tanggal 19 April 2013yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 AprilSurat

EUIS DARLIANA, M.Si. selaku Pihak yangmenerima pelepasan/penyerahan hak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 Aprile Berita Acara Nomor : PPT/580.135.01/51/06/2013 hari Kamis tanggal 27 Juni 2013yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya (SK Walikota Surabaya Nomor : 188.45/164/436.1.2/2009 tanggal 27 April2009)

Joni Sugiarto dan Terdakwa Suryo Anuri;Bahwa selanjutnya dalam musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugipengadaan tanah pengganti Kas Desa Grudo yang digunakan untukPembangunan Terminal Tipe A dan Balai Uji Kir Kabupaten Ngawi tersebutdisepakati antara Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dengan 10(sepuluh) warga masyarakat pemilik 12 (dua belas) pipil tanah pengganti TanahKas Desa Grudo, dengan besarnya ganti rugi adalah Rp27.000,00/M?

Joni Sugiarto dibantu Terdakwa Suryo Anuri tanpasepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum lainnya,telah mengumpulkan lagi beberapa warga masyarakat pemilik tanah penggantiKas Desa Grudo, diantaranya para saksi : Kartorejo, Bunawi, Sarno, H. Suhadadan Bambang Agus Susilo;Bahwa pada saat Terdakwa Suryo Anuri membantu dan mendampingi Sdr.

Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangkaPengadaan Tanah Terminal dan Balai Uji Kir Kabupaten Ngawi;1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Penerimaan Uang OperasionalSekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum DalamRangka Pengadaan Tanah Terminal dan Balai Uji Kir KabupatenNgawi;1 (satu) eksemplar foto copy Daftar Penerimaan Uang Operasional TimInventarisasi Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum DalamRangka Pengadaan Tanah Terminal dan Balai Uji Kir Kabupaten Ngawi;1 (satu) eksemplar

termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM EKSEPSIMenimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan yangpada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak ,Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari isiGugatan dari Penggugat, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat padapokoknya mengenai pengadaan

tanah untuk kepentingan umum ;Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Tng.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 UndangUndang No 2 tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum , pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan olehPemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan :a.

Rencana Kerja Setiap Instansi yang memerlukan tanahMenimbang bahwa berdasarkan pasal 10 UndangUndang No 2 tahun2012, tanah untuk kepentingan umum , salah satunya digunakan untukpembangunan jalan tol seperti dalam inti gugatan Penggugat dan pengadaantanah untuk kepentingan umum tersebut wajib diselenggarakan olehPemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 UndangUndang No 2 tahun2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR (Tergugat III)-4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA (RI), Cq. PEMERINTAH RI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. Gubernur PROVINSI LAMPUNG (Tergugat IV)

Bahwa, dalildalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 1 s/d 2 angka 2,3,4,5dan 6 adalah tidak berdasar dan terkesan mencaricari alasan sebagai pembenar dalildalilnya, karena yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT adalah juga PetaBidang Tanah serta Daftar Nama yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi yangdilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga hal tersebuttidak mungkin dilakukan secara diamdiam ; bahwa ...Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan

Bahwa, oleh karena proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan padaperencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umumyang ditindak lanjuti dengan permohonan penetapan lokasi dan telah diterbitkanKeputusan TERGUGAT I tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan RencanaRuas Jalan Tol MantinganNgawiKertosono Provinsi Jawa Timur, maka dalildalilPENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 15 adalah tidak benar danharus ditolak.II.

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan : Pasal 43 ayat (2) menyatakan Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah dan / ataubadan usaha yang memenuhi persyaratan ; Pasal 45 ayat (1) menyatakan Wewenang penyelengaraan jalan tol berada pada pemerintah ; Pasal 58 ayat (1) menyatakan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakanberdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ; Pasal 58 ayat (2) menyatakan Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disosialisasikan kepada

Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum Pasal 14 ayat (1) dan (2), Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (P2T)sebagaimana dimaksud membantu dan memfasilitasi instansi pemohon tanah untuk KepentinganUmum yang didalamnya mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (3)adalah sebagai berikut : a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;

Jalan Umum dan Jalan Tol, Rel Kereta Api ( diatas Tanah, diruang atastanah, Ataupun ,,,ataupun diruang bawah tanah), Saluran Air Minum/Air Bersih, Saluran Pembuangan Air danSanitasi ) ; Dari ketentuan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa lokasi sumber air petani P2AT tetapdilakukan pembebasan oleh Instansi Pemohon tanah untuk Pembangunan Jalan Tol melaluipanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (P2T) Kabupaten Ngawi setelahmendapat ganti rugi dari Pemerintah ;11.Jawaban TERGUGAT II terkait

Tanah untuk Kepentingan Umum dengansusunan panitia sebagai berikut:1.

Tanah untuk Kepentingan Umum Kota Surabaya;Bahwa Drs.

Euis Darliana, M.Si., selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disaksikan olehPanitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum KotaHal. 257 dari 1547 hal.

Tanah untuk Kepentingan Umum KotaHal. 326 dari 1547 hal.

Tanah untuk Kepentingan Umum KotaSurabaya;Bahwa Drs.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan III (Wilayah Jatirasa),
3.Walikota Bekasi Cq. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan Menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
4.4.

SEDYATMO
2.YAYASAN DARUSSA ADAH, Ciganjur,
3.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN EL SYIFA
Turut Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,