Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan Harmonized Systemtersebut, Termohon Peninjauan Kembali pun ternyata telah mengeluarkanpedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana SuratEdaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran VI),yang pada butir 1.2. dan butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang itu disebutkan bahwa :Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang

:Proses penetapan klasifikasi barang yang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :1.2.1.rials1.2.3.1.2.4.1.2.5,LettsPerhatikan hasil identifikasi barang.Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Babbab terkait.Teliti masingmasing Bab terkait tersebut.Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraian Barang.Inventarisir pospos yang relevan setara.Gunakan referensireferensi World Customs Organization (jikaHal. 19 dari 26 hal.

Tentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang.Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS).Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa ternyata MajelisPengadilan Pajak dalam pertimbangannya di dalam Putusan Pengadilan Pajaknyatanyata telah menggunakan referensi lain selain yang telah ditentukanyaitu Kamus (Dictionary) : The OxfordDuden Pictorial English Dictionaryterbitan

Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan Harmonized Systemtersebut, Termohon Peninjauankembali pun ternyata telah mengeluarkanpedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana SuratEdaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran V), yangpada butir 1.2. dan butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itudisebutkan bahwa :Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :

Proses penetapan klasifikasi barang yang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :1.2.1, Perhatikan hasil identifikasi barang.Hal. 13 dari 19 hal.

Tentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang.Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu. memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS).3.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupasebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uangpenghargaan masa kerja, 1 (Satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upahselama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai denganPasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal 19 September 2011

, yangsetidaknya diperhitungkan selama 6 bulan, sebagaimana perincian berikutini;Sigit Nugroho, Masa Kerja 4 Tahun, Upah Rp2.300.000,00/bulan ;Uang Pesangon: 2 x 5 x Rp2.300.000,00 = Rp23.000.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja: 2xRp2.300.000,00 = Rp 4.600.000,00Jumlah = Rp27.600.000,00Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp27.600.000,00 =Rp 4.140.000,00Upah selama proses penetapan PHK: 6 x Rp2.300.000,00= Rp13.800.000,00Jumlah = Rp45.540.000,00(empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)4.

berdasarkanreferensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harusdiklasifikasikan dapal pos tarif terakhir berdasarkanurutan penomorannya diantara pos tarif yangmempunyai pertimbangan yang setara ;Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikanharmonized system tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding pun ternyata telah mengeluarkan pedoman dalammenetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana SuratEdaran Dirjen Bea dan Cukai No.SE22/BC/2006 tanggal 22Juni 2006 tentang Pedoman Proses

Penetapan KlasifikasiBarang (Lampiran Vl), yang pada butir 1.2. dan butir 1.3.Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itu disebutkanbahwa :Butir 1.2.

Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengantahapan sebagai berikut :1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang ;1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTM),tentukan Babbab terkait ;1.2.3. Teliti masingmasing Bab terkait tersebut ;1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Sus Bab, Sub Pos danuraian barang ;1.2.5. Inventarisir pospos yang releven setara ;Hal.18 dari 23 hal. Put. No.264/B/PK/PJK/20091.2.6.

Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalumemperhatikan Ketentuan Umum MenginterpretasikanHarmonized System (KUMHS) ;Bahwa ternyata dalam menentukan klasifikasi barang terhadapLactogen1 dan Lactogen2 sebagaimana terlihat dalamputusan Pengadilan Pajak nyatanyata telah menggunakanreferensi lain selain yang telah ditentukan yaitu Modern DiaryProducts karangan Lincoln M.

No.347/B/PK/PJK/2009Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang(Lampiran VI), yang pada butir 1.2. dan butir1.3. Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang itu disebutkan bahwa :Butir 1.2.

Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :127Perhatikan hasil identifikasi barang ;Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI),tentukan Babbab terkait ;Teliti masingmasing Bab terkait tersebut ;Perhatikan catatan Bagian/Sus Bab, Sub Pos dan uraianbarang ;Inventarisir pospos yang releven setara ;Gunakan referensireferensi World Customs Organization(jika diperlukan), contoh : Explanatory Notes to theHarmonized

Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) ;4 Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yangMulia bahwa ternyata dalam menentukanklasifikasi barang terhadap Lactogen1 danLactogen2 sebagaimana terlihat dalam putusanPengadilan Pajak nyatanyata telahmenggunakan referensi lain selain yang telahditentukan yaitu Kamus Modern Diary Produkctskarangan Lincoln M.

hakhak Penggugat sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupasebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uangpenghargaan masa kerja, 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3),uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah selama proses

penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuaidengan Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 37/PUUIX/2011 Tanggal 19 September 2011, yangsetidaknya diperhitungkan selama 6 bulan, serta kekurangan Upahsebagaimana perincian berikut ini;Darwis Batubara, Masa Kerja 10 Tahun, Upah Rp2.475.668,00/bulan;Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp.2.475.668,00 = Rp.44.562.024,00Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp2.475.668,00= Rp 9 902

752,00 +Jumlah = Rp.54.464.776,00Uang Penggantian Hak: 15 % x Rp.54.464.776,00 = Rp 8.169.716,00Upah selama proses penetapan PHK : 6 x Rp2.475.668,00= Rp.14.854.008,00+Jumlah = Rp.77.488.500,00Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2016: Rp2.475.668,00Upah yang diterima: Rp2.274.000,00Kekurangan Upah Tahun 2016: 7 Bulan x Rp.201.668,00Halaman 2 dari 7 hal.

Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan Harmonized Systemtersebut, Termohon Peninjauan Kembali pun ternyata telah mengeluarkanpedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana SuratEdaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran V), yangpada butir 1.2. dan butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itudisebutkan bahwa :Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang

:Proses penetapan klasifikasi barang yang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :2).2Perhatikan hasil identifikasi barang.2).Zihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Babbabterkait.2).3teliti masingmasing Bab terkait tersebut.2).4erhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraian Barang.2).4dnventarisir pOSpos yang relevan setara.2).6@sunakan referensireferensi World Customs Organization (jika diperlukan)Contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, HS CommodityDatabase

, Alphabetical Index, Compendium of Classifications Opinions.2).7fentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang.Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS).3.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/KotaTahun 2011 di Jawa Timur yaitu ;1.

No. 01 P/HUM201 1Pasal4 ayat (1) Gubernur menetapkan besarnya Upah MinimumProvinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;Pasal8 ayat (1) Gubernur dalam menetapkan Upah MinimumProvinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kotaberdasarkan usulan dari Komisi PenelitianPengupahan dan Jaminan Sosial DewanKetenagakerjaan Daerah ;Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)Tahun 2011 di Jawa Timur, didasarkan pada ketentuan :a.

penetapan Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun2011, Termohon Keberatan telah menerbitkan surat tanggal 10November 2010 Nomor 560/15421/106.04/2010 perihal Kajian UsulanHal. 14 dari 22 hal.

Bahwa, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun2011 sebagaimana diuraikan Termohon Keberatan di atas, makaTermohon Keberatan dalam menetapkan Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten GresikTahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik yakni asas kepatutan ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Keberatan mohonagar Mahkamah Agung RI berkenan memberikan putusan sebagai

Penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) Tahun 2011 di Jawa Timur ;Foto Copy Berita Acara Hasil Pembahasan dan Pengkajian UsulanUMK Tahun 2011 oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timurtanggal 12 November 2010 ;Foto Copy Berita Acara Hasil Pembahasan dan Pengkajian UsulanUMK Tahun 2011 oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 November 2010 ;Foto Copy Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2010 tentangUpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;Foto Copy Surat Bupati Gresik tanggal

SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentangPedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran V),yang pada butir 1.2 dan 1.3 Pedoman Proses Penetapan KlasifikasiBarang itu, disebutkan bahwa :14Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Proses penetapan penetapan klasifikasi barang dilakukan dengantahapan sebagai berikut :1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2. Linat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI),tentukan Babbab terkait;1.2.3.

Tentukan pos yang tepat":Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalumemperhatikan Ketentuan Umum untuk MenginterpretasikanHarmonized System (KUMHS):Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa ternyataMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya di dalam PutusanPengadilan Pajak nyatanyata telah menggunakan referensi lainselain yang telah ditentukan yaitu Kamus (Dictionary): The OxfordDuden Pictorial English Dictionary terbitan

Nama: Parlin Pardosi.Upah : Rp.1.060.000,Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14Juli 2008) ;50% x Rp.1.060.000 x 1,5 bin =Rp. 795.000,Upah selama proses Penetapan PHK4,5 bln x Rp.1.060.000, =Rp.4.770.000 ,Sub Total =Rp.5.565.000,(lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;2. Nama : Suparto.Upah : Rp1.275.200,Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14Juli 2008) ;50% x Rp.1.275.200 x 1,5 bin =Hal. 6 dari 16 hal. Put.

No. 029PK/Pdt.Sus/2011Rp. 956.400,Upah selama proses Penetapan PHK :4,5 bln x Rp.1.275.200,Rp.5.738.400 ,Sub Total =Rp.6.694.800, (enam juta enam ratus sembilan puluh = empat ribudelapan ratus rupiah) ;3.

Nama: Parlin Pardosi.Upah : Rp.953.900,Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14Juli 2008) ;50% x Rp. 953.900, X 1,5 bIn =Rp. 715.425,Upah selama proses Penetapan PHK :4,5 bln x Rp. 953.900, =Rp.4.292.550 ,Sub Total =Rp.5.007.975,(lima juta tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh limarupiah) ;4.

Nama : Muhammad Suaib.Upah : Rp.1.530.300,Kekurangan upah selama skorsing (06 Juni 2008 s/d 14Juli 2008) ;50% Xx Rp. 1.530.300, x 1,5 bIn =Rp.1.147.725,Upah selama proses Penetapan PHK :4,5 bIn K Rp.1.530.300, =Rp.6.886.350 ,Sub Total = Rp.8.034.075, (delapan juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh limarupiah)Grand Total Rp.25.301.850, Hal. 7 dari 16 hal. Put.

Nomor 939 K/Padt.SusPHI/201711.merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesarRp137.286.158,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluhenam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);sebagai sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3),uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) danupah selama proses penetapan pemutusan hubungan kerja sesuai denganPasal

tanpamemberikan hakhak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152,Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa sebagaiuang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (38), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upahselama proses

penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai denganPasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011, yakni sejak bulanFebruari 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap dalam perkara a quo, yang menurut pengalaman dan kebiasaanberperkara sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesiadiperhitungkan selama 36 bulan ;Uang pesangon : 2 x 7 x Rp2.471.398,00

= Rp34.599.572,00Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.471.398,00 = Rp 7.414.194,00+Sub total = Rp42.013.766,00Uang penggantian hak : 15 % x Rp42.013.766,00 =Rp 6.302.064,00Upah selama proses penetapan PHK:36 x Rp2.471.398,00 = Rp. 88.970.328,00+Grand total = Rp137.286.158,00(seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) ternadapaset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat

tarif bea masuk yangdisengketakan, diuraikan sebagai berikut :bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasiyang diberitahukan dalam PIB Nomor 096588 tanggal 06 Juli 2011 tersebut, Majelismenggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan olehKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentangPedoman Proses

Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakanbahwa :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagaiberikut :1.2.1.

PutusanHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 217/Padt.SusPHI/2020/PN MdnMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 4 bulan sesuaidenganperincian berikut int ;SUKASREN, Masa Kerja : 8 Tahun 6 Bulan, Upah : Rp.2.562.500,/bulanUang Pesangon >2xX9 xX Rp.2.562.500, = Rp.46.125.000,Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp.2.562.500, = Rp.7.687.500, +Jumlah = Rp.53.812.500,Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 53.812.500,= Rp.8.071.875,Upah selama proses

penetapan PHK : 4x Rp.2.562.500,= Rp.10.250.000,+Total = Rp.72.134.375,(tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah)EKO SYAHPUTRA, Masa Kerja : 11 Tahun 7 Bulan, UpahRp.2.562.500,/bulanUang Pesangon >2xX9 xX Rp.2.562.500, = Rp.46.125.000,Uang Penghargaan MasaKerja: 4 x Rp.2.562.500, = Rp.10.250.000,+Jumlah = Rp.56.375.000,Uang Penggantian Hak :15 % x Rp. 56.375.000, = Rp.8.456.250,Upah selama proses penetapan PHK : 4 xRp.2.562.500,= Rp.10.250.000,+Total =

pembahasan Majelis mengenai klasifikasi Pipemidic Acid Trihydrate dapat diuraikansebagai berikut :bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi atas Pipemidic Acid Trihydrate yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 292199 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut, Majelismenggunakan Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI) 2007 yang diterbitkan oleh Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Terbanding Nomor:SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses

Penetapan Klasifikasi Barangpada butir 1.2 dinyatakan :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut :1.2.1.

Menyatakan hukum bahwa proses penetapan jadwal pelaksanaan pelelanganatas sertifikat hak tanggungannya terhadap tanah obyek sengketa milikPenggugat adalah tidak syah dan dinyatakan batal secara hukum dengansegala rentetan serta akibat hukum yang menyertainya ;Atau :3.

Karena akibat wanprestasi dari penggugat, tergugat tidakmemperoleh pengembalian pinjaman dari penggugat.Sehingga tidaklah beralasan apabila dikatakan bahwa tindakan tergugat diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk perbuatan melanggar hukum, karenatergugat adalah pihak yang dirugikan akibat tidak dibayarnya pengembaliankredit dari penggugat kepada tergugat I.141411.Bahwa proses penetapan jadwal lelang telah dilakukan sesuai denganprosedur yang berlaku disertai dengan dokumen persyaratan lelang yaitu

;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka proses penetapan jadwal pelelangantelah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan oleh karenanya tidakada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat , tergugat IImaupun tergugat Ill.Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat diatas, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus, yang amar putusannyasebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

penetapan jadwal lelang telah dilakukan sesuai denganprosedur yang berlaku disertai dengan dokumen persyaratan lelang yaitu :a.

Padapelaksanaan lelang tersbeut tidak ada yang melakukan penawaran.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka proses penetapan jadwal pelelangantelah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan oleh karenanya tidak adaperbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat , tergugat Il maupuntergugat Ill.19Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka dengan ini TergugatIl mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus,yang amar putusannya sebagai berikut :1.

tarif bea masuk yangdisengketakan, diuraikan sebagai berikut :bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasiyang diberitahukan dalam PIB Nomor 257075 tanggal 11 Juli 2011 tersebut, Majelismenggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan olehKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentangPedoman Proses

Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakanbahwa :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagaiberikut :1.2.1.

Bahwa proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun2014 di Jawa Timur, didasarkan pada ketentuan:a.Pasal 88 dan Pasal 89 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;.

Tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013 perihal RalatSurat Gubernur Jawa Timur (Vide Bukti T5):Bahwa dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaTimur Tahun 2014, Bupati Pasuruan mengusulkan Upah MinimumKabupaten Pasuruan Tahun 2014 melalui surat tanggal 11 November 2013Nomor 560/450/424.053/2013 dan tanggal 19 November 2013 Nomor560/486/424.053/2013 (Vide Bukti T6 dan T7):Bahwa dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) di Jawa Timur Tahun 2014, Dewan Pengupahan

penetapan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan 2014sebagaimana diuraikan Termohon di atas, maka Termohon dalammenetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 (VideHalaman 21 dari 29 halaman.

penetapan UMK Kab/Kota yangkemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78Tahun 2013;Halaman 23 dari 29 halaman.

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Termohon tanggal6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 Jo. tanggal 9 November2013 Nomor 560/22657/031/2013, maka pada saat Permenakertranstersebut terbit proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/KotaTahun 2014 di Jawa Timur telah mencapai pada tahapan pembahasannilai KHL hasil survey dari Tim Survey Dewan Pengupahanmasingmasing Kabupaten/Kota seJawa Timur.

Cukai;bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangkaAsean China Free Trade Area (ACFTA), maka Majelis menggunakan OperationalCertification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentangPedoman Proses

Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakanbahwa :Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapantahapan sebagaiberikut :1.2.1.Perhatikan hasil identifikasi barang;1.2.2.

Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUUIX/2011tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6bulan sesuai dengan perincian berikut ini: Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.775.000,00 = Rp49.950.000,00; Uang Penghargaan Masa Kerja:8 x Rp2.775.000,00 = Rp22.200.000,00 +Jumlah = Rp72.150.000,00; Uang Penggantian Hak:15 % x Rp72.150.000,00 = Rp10.822.500,00: Upah selama proses

penetapan PHK:6x Rp2.775.000,00 = Rp16.650.000,00+Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 1240 K/Pdt.SusPHI/2020Total = Rp99.622.500,00:(sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh duaribu limaratus rupiah);4.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011, yang setidaknyadiperhitungkan selama 6 bulan sesuai dengan perincian berikut ini:Uang Pesangon: 2 x9 x Rp2.775.000,00 = Rp49.950.000,00;Uang Penghargaan Masa Kerja8 x Rp2.775.000,00 = Rp22.200.000,00 +Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 1240 K/Pdt.SusPHI/2020Jumlah = Rp72.150.000,00;Uang Penggantian Hak15 % x Rp72.150.000,00 = Rp10.822.500,00:Upah selama proses

penetapan PHK6 x Rp2.775.000,00 = Rp16.650.000,00+Total = Rp99.622.500,00:(sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratusrupiah);.

Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan Harmonized Systemtersebut, Termohon Peninjauan Kembali pun ternyata telah mengeluarkanpedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana SuratEdaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran VI), yangpada butir 1.2. dan butir 1.8 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itudisebutkan bahwa :Butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang

:Proses penetapan klasifikasi barang yang dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut :1.2.1.

Tentukan pos yang tepat.Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang.Penetapan Kklasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikanKetentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)..