Pertemuan pertamadilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016 yang bertempat di RuangHSE PIT A Office PTDH dimana Penggugat berpendapat menolakuntuk dimutasi, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Maret2016 yang bertempat di Ruang HRDPIT A Office PTDH dengan hasilPenggugat belum sepakat untuk dimutasi, pertemuan ketigadilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 yang bertempat di Ruang HRD PIT A Office PTDH dengan hasil Penggugat belum sepakat untukdimutasi, pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal

JKT/01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;Fotocopy dari Asli Risalah Pertemuan tanggal 28 Maret 2016;Fotocopy dari Asli Risalah Pertemuan tanggal 29 Maret 2016;Fotocopy dari Asli Risalah Pertemuan tanggal 04 April 2016;Fotocopy dari Asli Risalah Pertemuan tanggal 05 April 2016;Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan : Surat Panggilan No.001/PTDH/HRDSTC/0416 tanggal05 April 2016: Surat Panggilan Il No. 002/PTDH/HRDSTC/0416 tanggal08 April 2016; Surat Panggilan Ill No. 003/PTDH/HRDSTC/0416tanggal 11 April

Titan PanjaitanDikeluarkan di Satui, 5 April 2016Surat PemberitahuanNo. 059/PTDH/HRDBCP/0416Kepada Sdr. Purfordeso S N Titan PanjaitanDikeluarkan di Bengalon, 5 April 2016Surat Panggilan II No. 002/PTDH/HRDSTC/0416Kepada Sadr. Purfordeso S N Titan Panjaitan, dikeluarkan diSatui, 8 April 2016Bukti kirim surat panggilan II;Surat Panggilan III No. 003/PTDH/HRDSTC/0416Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 10 /Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.T23T24T25T26T27T28T29Kepada Sadr.

Purfordeso S N Titan Panjaitan, dikeluarkan diSatui, 11 April 2016;Bukti kirim surat panggilan III;Timesheet Penggugat di Satui Coal Project;Surat Pemberitahuan No. 004/PTDH/HRDSTC/0416Kepada Sadr.

Raka Mulya Pratama NRP : 97020296 JEBATAN BrigSat Sabhara Kesatuan Polres Banyuasin berupa Rekomendasi PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai Anggota Polri;.

Pasal 51 ayat (2)Anggota Polri dan PNS Polri yang PTDH hanyaberhak mendapatkan santunan Asabri dan pengembalian iurandana pensiun (vide Keterangan dalam Keputusan KapoldaSumsel Nomor Kep/95/I/2021).c.

Pasal 53 Pengajuan permohonan PTDH anggota Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harusmelampirkan :(1) Surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;(2) berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kodeetik profesi Polri;(3) putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap denganrekomendasi PTDH;(4) fotokopi kKeputusan pengangkatan pertama menjadi anggotaPolri;(5) fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;(6) fotokopi kartu tanda peserta Asabri;Halaman 33 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG(

Pasal 60 ayat (1) huruf b, ayat (2), Pasal 61 ayat (1), (2), (3) hurufb yang pada intinya mengatur pengajuan permohonan PTDHpada tingkat Polda dan pemeriksan administrasi PTDH;f. sehingga dengan demikian rekomendasi PTDH adalah sahmenurut hukum dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,Dengan telah dipenuhinya amanat dalam;(1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia;(2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hurufe, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yangHalaman 55 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLGmelakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

Pada Tahun 2011 sampai dengan dikeluarkanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) oleh Tergugat, Penggugat masih12bertugas di SAT SAMAPTA POLRES Padangsidimpuan ;5.

Menyatakan batal atau. tidak sah SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : KEP/296/VII/2011 Tanggal 8Juli 2011 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atasnama ROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263BAPOLRES Padangsidimpuan, Kesatuan BAPOLRESPadangsidimpuan ;3.

TENTANG SUBSTANSIBahwa benar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan MHormat(PTDH) dari Dinas Polri' karena pada hari Kamis tanggal 17Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib di pakter Tuak Balpenmilik Pak CARLOS Jin. Sermalian Kosong Gg.

Foto copy Petikan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/296/VII/2011tanggal 8 Juli 2011, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIPDA ROMI CHANDRA, Nrp 79030263,Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan, (Bukti T1)2. Foto copy Surat dari Kapolres PadangsidimpuanNomor : K/166/III/2011, tanggal 29 Maret 2011,perihal Minta Saran dan Pendapat Hukum, (Bukti3.

) dari Dinas POLRI atas namaROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263 BapolresPadang sidimpuan, Kesatuan BapolresPadang sidimpuan ( objek sengketa Aquo ,VideBukti P 5 = T 1 ) ; Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannyaSurat Keputusan Pemberhentian dengan TidakHormat (PTDH) tersebut diatas adalah AnggotaPolri yang dulunya bertugas sebagai Bintara(Ba) pada Polres Padang sidimpuan (VideJawaban Tergugat tertanggal585914 Desember14 Desember 2011) ; Bahwa Surat Keputusan PTDH (Objek' sengketaAquo) diterbitkan

B.11/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober2012 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Keputusan dariMenteri Agama tersebut melanggar PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 30ayat 3 yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhihukunan disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin;c. Bahwa Penggugat sebelum menerima Hukuman Disiplin dari MenteriAgama No. B.11/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012, Penggugattelah menerima Hukuman Disiplin dari Menteri Agama No.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding administratifkepada Tergugat atas Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 melalui suratnya tanggal2 Nopember 2012 ;b.

Bahwa Tergugat dengan Keputusannya Nomor 101/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 10 Mei 2013 telah memutuskan untuk memperkuathukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimanatercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.c.

hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ PTDH/15964tanggal 9 Oktober 2012 yang dijatuhkan kepada MABQUL KHOIRI(Penggugat) berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil sudah sah dan benar secara hukum, karena didasarioleh halhal berikut :a.

Dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin terhadapPenggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri AgamaNomor B.II/3/PTDH/15964 tanggal 9 Oktober 2012 sudah sesuaiprosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 23dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.8.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arhtur Mononutu, S.E.

PTDH sebagai anggota Polri.Halaman 5 dari 24 halaman.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaran pidanamelalui proses peradilan, tapi langsung dapat disidangkan KKEPberdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14 Tahun 2011 tentang KomisiKode Etik Profesi Polri menyatakan sanksi PTDH dapat dikenakanterhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/SahlurO6.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangHalaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 494 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ArthurMononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;5.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan Penggugat dalamkedudukan semula sebagai Anggota Polri;5.

:Skep/ 381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap HASOLOANNAPITUPULU Nrp. 82060949, Kesatuan Ba. Polres KP3 BelawanPolda Sumut ;Dasar Gugatan :1.Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep/381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.Pol.: Skep /381/IX/ 2009 tanggal7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOAN NAPITUPULUNrp.82060949, Kesatuan Ba.

No 54 K/TUN/20111010Utara No.Pol.: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dinas Polri ternhadap BriptuHASOLOAN NAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba.

.: Skep /381/IX/ 2009tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949, Kesatuan Ba. Denma Polda Sumut ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.: Skep /381/IX/2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Dinas Polri terhadap Briptu HASOLOANNAPITUPULU Nrp.82060949 Kesatuan Ba.

Pol: Skep/381/IX/2009 tanggal 7 September 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ba.

yang diantarkerumah masingmasing namun tidak ada berita acara serah terima, danpada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama dengan Rekan lainyang mendapat SK PTDH datang menghadap dan Penggugatmenanyakan perihal maksud kedatangan dari staf BKPPD yang tidaksempat ketemu di rumah penggugat, oleh Bapak Slamet Warjoko Hulopi(Kepala Bidang Pengembangan) menyerahkan SK PTDH penggugat danBerita Acara Penyerahan SK PTDH:Bahwa Penggugat pada hari itu juga langsung menyerahkan suratupaya keberatan berupa

Sehingga melakukan PTDH adalahperbuatan pemaksaan terhadap ketentuan undangundang;5.

Pembatalan SK PTDH danPermohonan Pengaktifan kembali sebagai ASN, yang kemudian di jawaboleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 dengan surat PemberitahuanNomor 800/BKPPDBB/701/V1/2019;7.

MengingatPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 28 Oktober 2015( sesusai SK PTDH Penggugat ) Oleh karena itu Surat Keputusan BupatiBone Bolango tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidakmemberikan kepastian hukum):8.

Tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah mengajukanupaya banding administratif berupa Keberatan dalam bentuk SuratPermohonan pembatalan SK PTDH ke Bupati Bone Bolango padaTanggal 25 Maret 2019 ( fotokopi Permohonan keberatan terlampir ). Halini Berdasarkan Undang undang No 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagaiberikut :1.

Bahwa proses dan mekanisme atas pemberhentian tidak denganhormat (PTDH) terhadap Penggugat dari mulanya telah mengandungcacat prosedural, cacat administrasi dan mengabaikan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/201.5 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, Atas NamaBRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP:BRIPDA/90040309 tertanggal 22Juni 2015;3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/V1I/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI, AtasNama BRAYTNER HARIKADUA Pangkat/NRP : BRIPDA/90040309tertanggal 22 Juni 2015;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat dan kedudukan seperti semula Penggugat sebagai anggotaKepolisian Republik Indonesia;5.

(PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (Penggugat), sehingga gugatan ini belumDaluarsa adalah dalil yang keliru dan Tergugat tolak dengan tegas, karenawalaupun PENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi Fakta Hukum, Penggugat telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkan SuratKeputusan

Maka objek sengketa SK PTDH tertanggal 22 Juni 2015telah diketahui dan diterimanya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi padatanggal 12 Januari 2016 sejak itulah dihitung tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari.

FERDIANSYAH, Nrp : 94121268, JabatanStaf Direktorat Samapta Polda Papua Barat, dengan Putusan :Rekomendasi PTDH / Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.3.

:Pasal 52(1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:a. tingkat Mabes Polri; danb. tingkat Polda.(2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutanmendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yangsudah berkekuatan hukum tetapPasal 60(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapoldamelalui

ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda,Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikanKeputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri.(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah di tandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksudpada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerjadan

Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda/Polres mengajukanpermohonan PTDH kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;b. Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkanPasal 50 ayat (1) mengenai pemberian PTDH dan Pasal 53 mengenaiberkas permohonan PTDH bagi anggota Polri;c. Rapat koordinasi atau pembahasan permohonan PTDH yang dihadiriltwasda, Bidpropam, Bidkum Polda dan Satuan Kerja di lingkunganPolda/Polres pengusul;d.

Mengajukan usulan PTDH kepada Kapolda sesuai dengan pangkatuntuk ditetapkan;e. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDMPolda dengan tembusan As SDM Polri bagi pangkat Aiptu kebawah;f.

Bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan KTUN ObjekSengketa disebabkan ketidaksesuaian antara alasan PTDH yangditetapbkan dalam Objek sengketa dengan fakta hukum yangsebenarnya;7.

Oleh sebabitu, alasan PTDH terhadap Penggugat seharusnya didasarkan padatindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a PP Nomor 1Tahun 2003, bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimanatercantum dalam KTUN Objek Sengketa;Bahwa dengan demikian terdapat cacat substansi dalam KTUN ObjekSengketa karena alasan PTDH tidak sesuai dengan fakta hukum yangada.

Dengan tidak adanya putusanpidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar penerbitanKTUN Objek Sengketa membuat substansi KTUN Objek Sengketamenjadi kabur dan prosedur PTDH terhadap Penggugat menjadicacat yuridis;.

Bahwa hasil tes urine Penggugat pada tanggal 15 April 2019 yangpositif mengandung methamphetamine yang dijadikan dasarrekomendasi PTDH terhadap Penggugat oleh KKEP tidak pernahdiproses secara pidana sebagaimana kasus Penggugat sebelumnyapada tahun 2013, akan tetapi hasil tes urine tersebut langsungdijadikan alasan oleh KKEP untuk merekomendasikan PTDH terhadapPenggugat.

Hal tersebut diduga dilakukan karena penyidik dari PolresAceh Barat Daya yang merupakan bawahan Tergugat tidak mampumembuktikan keterlibatan Penggugat dalam penyalahgunaan narkobapada suatu peradilan pidana yang imparsial dan terbuka untuk umum.Dengan demikian rekomendasi PTDH terhadap Penggugat olehKKEP yang kemudian dijadikan dasar penerbitan KTUN ObjekSengketa oleh Tergugat merupakan rekomendasai PTDH yang terlaludipaksakan, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar dalammenerbitkan keputusan

Bahwa Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polridengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara padatanggal 31 Juli 2013 dan telah menjalani sidang Komisi Kode etik ProfesiPolri Polres Tobasa No. PUT/02/IV/2013 tanggal 15 April 2013 danKeputusan Kepala Kepolisian Resort Tobasa No.Kep/02/IV/2013 tanggal 22April 2013 tentang penetapan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak21. Bahwa .......1421.

Anggota Kepolisian Negara RI ;25.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugatsesuai dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARAPOLRES TOBASA yang telah melanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14

Foto copy Nota Dinas Kapolres kepada Kasi Propam Polres Tobasa Nomor : B/ND12/IV/2013/Propam tanggal 4 April 2013/Propam perihalagar melaksanakan sidang KKEP terhadap Briptu Zendry Laurentdengan ancaman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)dari dinas Polri, (Bukti T8) :9.

Foto copy Surat Kapolres Tobasa Nomor : K/17/IV/2013 tanggal 25 April2013 perihal pengiriman surat pernyataan banding dan memori40banding atas putusan sidang KKEP Polres Tobasa menjatuhkansanksi PTDH terhadap terduga pelanggar Briptu Zendry Laurent,(Bukti T19) ; 20. Foto copy ......20.

disimpan di Polda ; bahwa dasar penerbitan Skep PTDH adalah hasilpenelitian Bidkum dan Propam ; bahwa tugas dari bagian SAHLUR(Pengesahan dan Penyaluran ) adalahmembuat skep PITDH, Pensiun, yangmemproses penerbitan setiap skep PTDH adalahsaksi, pendelegasian wewenag kepada Kapoldauntuk anggota berpangkat bintara, Petikanditandatangani Karo SDM ; bahwa dasar penerbitan skep PTDH adanyaKeputusan sidang KKEP dari Polres, BeritaAcara dan Salinan Putusan; bahwa untuk Skep PTDH Penggugat sudahsesuai substansi

Putusan Nomor 288 K/TUN/2017 Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama HelfritJacob;7.

Putusan Nomor 288 K/TUN/201714 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakansanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkapnomor 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;14.2.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoret objeksengketa berupa:a.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalamkedudukan semula sebagai anggota Polri;5.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHendra Jacob sedangkan terhadap Penggugat II (Helfrit Jacob) dikenakanPemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHelfrit Jacob;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara a quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Halaman 14 dari 21 halaman.

Pol.: Skep / 409 / VIII / 2010Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMAD RAMADHANI, Nrp. 85060619,Kesatuan Ba.

. : Skep / 409 / VIII / 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadapBripda MUHAMMAD RAMADHANT, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba.

Dengandemikian sidang KKEP yang melakukan PTDH Penggugat dari dinas Polri, PTDH manaharus dilakukan melalui sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a dan Pasal 14 ayat (2) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggotaPolri, adalah sah dan berkekuatan hukum ;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 4, 10, 16 dan 21 pada pokoknyaPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah dengansewenangwenang karena dasar PTDH dari dinas Polri yang

PTDH) yangditerbitkan oleh Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan surat Nomor :Kep/ 409/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMAD RAMADHANI (objek sengketa37aquo, Vide Bukti P2 = T29) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atauadanya cacad yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehinggacukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa

) dari Dinas Polri terhadap Bripda MUHAMMADRAMADHANI (objek sengketa aquo, Vide Bukti P2 = T29) ; e Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannya Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut di atas adalahAnggota Polri yang dulunya bertugas sebagai Bintara (Ba) pada PolresSerdang Bedagai (Vide Jawaban Tergugat tertanggal 8 Juni 2011) ; e Bahwa Surat Keputusan PTDH (objek sengketa aquo) diterbitkan olehTergugat adalah dengan salah satu dasar mengacu dan memperhatikan hasildari sidang

Pasal 1 angka 17 Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, tentang KodeEtik Profesi POLRI, menyatakan bahwa pemberhentian tidak denganhormat yang selanjutnya disingkat PTDH, adalah pengakhiran masa dinaskepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota POLRIkarena telah terobukti melakukan pelanggaran KEPP, disiplin dan/atau tindak pidana ;c.

Perwira Menengah Poplisi, untuk ituKAPOLRI berhak untuk memberhentikan seorang Anggota POLRI berpangkatPerwira dan mengeluarkan surat keputusan PTDH atas nama Penggugat, jadidengan demikian perbuatan Tergugat tidaklah melampaui wewenang danmelawan hukum ; Bahwa terhadap dalildallil Penggugat angka 17 sampai dengan 20, Tergugatmenolak dengan tegas karena : a.

Menyatakan bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal09 Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Dari Dinas POLRI Atas Nama Penggugat, adalah sah menurut hukum ; 3.

Bahwa Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09 Januari2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI Atas Nama Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam GugatanPenggugat adalah sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebagaimana diaturdalam Pasal Undangundang Nomor Undangundang Nomor 5Tahun 1986 ; 3.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, istri Penggugat atas nama Tuti Suswati,telah menerima Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/15//2015, tanggal 09Januari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) DariDinas POLRI Atas Nama Penggugat, melalui Direktorat IM NarkobaBareskrim POLRI sebagaimana tercatat pada tanda terima surat ; 4.

Adapun yang menjadi Objek Gugatan :Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor : Kep /877 / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian TidakHalaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 95 PK/TUN/2016Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama BUDI ASWINTANJUNG,Il.

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara nomor : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH)tertanggal 17 Desember 2013 diterima oleh istri Penggugat An. TETTYZAITUN LUBIS melalui Pihak pos bertempat dirumah Penggugat tanggal20 Januari 2014 pukul 14.30 WIB. Sebagaimana Pasal 55 UU. No. 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU.

DASAR DAN ALASAN GUGATANAdapun alasan dan dasar gugatan bahwa TERGUGAT telah menerbitkanSKTUN berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera UtaraNomor: Kep / 877 / XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas POLRI a.n BUDIASWIN TANJUNG adalah :Bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku:a.

menerbitkanrekomendasi PTDH sebagai dasar KTUN) menggunakan wewenangnyauntuk tujuan lain, yaitu memenuhi permintaan pihak ketiga ;b.

Menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: : Kep / 877 / XIl / 2013 tanggal 17Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri a.n BUDI ASWIN TANJUNG ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal17 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari dinas Polri azn BUDI ASWIN TANJUNG ;4.

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

Skep/365/IX/2005 tanggal 21September 2005 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri khususnya terhadap diri Penggugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek SengketaTata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Pol. Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri khususnya terhadap diri Penggugat;4.

Bahwa benar Penggugat secara inperson (Notaris Tarigan/BA) Bintara PolrestaBinjai Nrp. 76080675 telah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari DinasPolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan kepada Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor Pol : Skep/365/IX/2005 tanggal 21 September 2005 perihalPemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri;3.

Kemudian berdasarkan surat Ankum dimaksud Bidang BinkumPolda Sumut menyarankan agar terhadap Penggugat secara Inperson dilakukansidang KKEP dengan alasan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan dalam DinasPolri (PTDH) sesuai surat Nomor K/27/II/2003/Binkum tertanggal 10 Februari2004.

dalam Dinas Polri sebagaimana termuat dalam Keputusan KomisiKode Etik hanya sebagai rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugatdiberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari Dinas Polri.

terhadapTermohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri ditindaklanjuti dengan penerbitan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol: Skep/365/IX/2005tertanggal 21 September 2005 (in casu objek sengketa) oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tentang PTDH Termohon PeninjauanKembali dari dinas Polri sejak tanggal 21 September 2005.

Dan Tergugat tidak menelaah pasal 81 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahan;Bahwa poin (3) surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari2019 hal, Petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan Hukum Tetap, secara jelas mengamanatkan bahwapenjatuhan sanksi PTDH pelaksanaannya sesuai dengan ketentuanperaturan

Bukti T17 : Surat dari Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Tual kepada MenteriDalam Negeri RlINomor : 800/117/BKPSDM/2019Perihal penyampaian SK PTDH PNSLingkupPemerintah Kota Tual (Sesuai dengan fotokopi);18.

ASN Walikota Tual;Bahwapembahasan tentang ASN Pasal 68 ayat 2 bahwa yang dijatuhihukuman 2 tahun dikenakan pilihan PTDH atau diaktifkan.

8 April dan suratnya tanggal 6 April 2019, dari hasil rapatdisampaikan kepada ke Walikota Tual dan pada tanggal 19 dikeluarkanSK PTDH a.n.

Penggugat dikeluarkan hasil rapatuntuk diusulkan pertama dan selanjutnya diikuti olen beberapa orang yanglain;Bahwa ada berupa usulan namanama yang direkomendasikan untukdijatuhi hukuman PTDH;Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNBahwakeenamnya langsungdirekomendasikan hukuman untuk diPTDHdalam rapat hari itu;Bahwa semuanya semuanya dikenakan PTDH;Bahwa saksi sudah lupa, tetapi keenam orang itu ada denganpertimbangan lain, berdasarkan surat petunjuk teknis pelaksanaan bahwayang