Ditemukan 114009 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1524 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Juni 2013 — DAFRIAMON, Sip DAN KAWAN
13071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAFRIAMON, Sip DAN KAWAN
    Nama DAFRIAMON,Sip;Tempat/Tanggal Agam, 14 Juni 195lahirUmur 51 Tahun;Jenis Kelamin Lakilaki;Kewarganegaraan Indonesia;Alamat Jalan A.R.HakimNo. 61 Painan,Kecamatan IV JurKabupaten Pesisir;Agama Islam;Pekerjaan Kasi KesiswaanBidang PNFI DinaKependidikanKabupaten PesisirSelatan;II.
    DAFRIAMON Sip. selaku Ketua Tim Pemeriksa danPeneliti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Pesisir SelatanTahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.
    Dakwaan Subsidair;Membebaskan Para Terdakwa I DAFRIAMON, SIP.
    dan Terdakwa IT MASRIL, S.Komtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa I DAFRIAMON, Sip dan Terdakwa II MASRIL, S.Komdari dakwaan primair tersebut;3 Menyatakan Terdakwa I DAFRIAMON, Sip, dan Terdakwa II MASRIL, S.Komterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamsama;644 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama
Register : 03-08-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Skw
Tanggal 16 Agustus 2023 — Pemohon:
ho sip hin
64
  • Pemohon:
    ho sip hin
Register : 07-06-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gto
Tanggal 21 Juni 2022 — Pemohon:
Rustam Huko SIP
5423
  • Pemohon:
    Rustam Huko SIP
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JAYAPURA Nomor 172/Pid.B/2014/PN.Jap
Tanggal 17 Juni 2015 — ELIAB ONGGE, Sip, MM
14566
  • ELIAB ONGGE, Sip, MM
    Menyatakan terdakwa ELIAB ONGGE, Sip, MM terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu*sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal263 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELIAB ONGGE, Sip, MM denganpidana penjara selama 1 (satu ) Tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan3.
    Eliab Ongge, Sip,MM.5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanahbekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani TimurKabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakanPemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuatdan ditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.6.
    Eliab Ongge, Sip, MM.5. Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanahbekas tanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani TimurKabupaten Jayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakanPemerintah Propinsi Papua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat danditandatangani oleh Eliab Ongge, Sip, MM.6.
    Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekastanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur KabupatenJayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah PropinsiPapua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh EliabOngge, Sip, MM.6.
    Surat Pernyataan kesediaan menyelesaikan sertifikat hak atas tanah bekastanah adat di lokasi kampung harapan Distrik Sentani Timur KabupatenJayapura selanjutnya akan di berikan dan digunakan Pemerintah PropinsiPapua tertanggal 06 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh EliabOngge, Sip, MM..
Putus : 04-02-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — DWI PURWANDARI, SIP (TERDAKWA)
6524
  • Menyatakan bahwa Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP. telah dipanggil secara patut namun Terdakwa tidak hadir, maka perkara diputus tanpa hadirnya Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP.2. Menyatakan Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.3.
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;4.
    Memerintahkan agar Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP. ditahan dalam tahanan rumah negara (rutan);6. Menyatakan barang bukti berupa :1.3 (satu) lembar kwitansi setoran tertanggal 18 Pebruari 2010 sebesar Rp. 10.000.000 (asli)1.3 (satu) lembar kwitansi setoran tertanggal 21 Pebuari 2010 sebesar Rp. 14.800.000,- (asli)3.1 satu) lembar bukti penyerahan jaminan berupa sertifikat tanah tertanggal 21 Pebruari 2010 yang dikeluarkan DP. BKK Klaten Utara (asli)4.Data Nasabah PD.
    DWI PURWANDARI, SIP (TERDAKWA)
    Sip,mulai bekerja di BKK pada bulan juni 1987 diBKK Jatinom sebagai administrasi pembukuan,selanjutnya diangkat sebagai Direktur PD.
    Dwi Purwandari, SIP biasanya adapotongan administrasi 3 % s/d 4% dari nilaipinjaman.Bahwa yang melakukan pemeriksaan akuntanPublik Drs.
    Klaten Utara atau kKeuangan daerah yangditimbulkan akibat perbuatan terdakwa DWIPURWANDARI SIP Rp. 681.415.072..Bahwa setelah setelahn Badan PembinaMelakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan BKKWedi cab. Klaten (terdakwa Dwi Purwandari,SIP), setelah diyakini ada penyimpangankemudian di laporkan kepada Bupati dan diberiperingatan secara tertulis dari Bupati35berdasarkan surat Bupati Nomer 539/025/03tanggal 20 Pebruari 2009 perihal peringatankeras pada terdakwa DWI PURWANDARI SIP .5.
    HMNo. 1148.Bahwa saksi menandatangi blanko pinjamankosong yang telah disediakan oleh terdakwa DwiPurwandari, Sip dan diantar oleh terdakwa DwiPurwandari SIP ke rumah saksi Dk. Plaeng Ds.Pandeyan Kec. Jatinom Kab.
    . telah dipanggilsecara patut namun Terdakwa tidak hadir, maka perkara diputus tanpahadirnya Terdakwa DWI PURWANDARI, SIP..
Putus : 28-06-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1187/Pid.B/2017/PN SDA
Tanggal 28 Juni 2018 — DJONI HARSONO SIP
249112
  • DJONI HARSONO, SIP terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;2. Melepaskan Terdakwa H. DJONI HARSONO, SIP tersebut dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtvervolging );
    DJONI HARSONO SIP
    DJONI HARSONO SIP dengan Pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara serta dendaRp.5.000.000.000.
    DJONI HARSONO SIP diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM513/Sidoa/Euh.1/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah disampaikan dandibacakan pada persidangan tanggal 7 Desember 2017, dengan dakwaan sbb:KESATU:Bahwa Terdakwa H. DJONI HARSONO SIP (Direktur Utama PT. BPR JatiLestari), bersamasama dengan THE RIMAN SUMARGO (Direktur PT.
    DJONI HARSONO SIP DirekturUtama PT.
    DJONI HARSONO, SIP. tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa hubungan hukum antara saksi pelapor GUNTUAL dan istrinya(TUTIK RAHAYU ) dengan Terdakwa H.
    DJONI HARSONO, SIP terbukti tetapibukan merupakan perbuatan pidana;2. Melepaskan Terdakwa H. DJONI HARSONO, SIP tersebut dari segala tuntutanhukum ( ons/ag van alle rechivervolging );3. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.
Putus : 15-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 15 April 2019 — DONI HARSONO, SIP
7840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DONI HARSONO, SIP
    DONI HARSONO, SIP;Tempat lahir : Jakarta;Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun / 2 Maret 1943;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Renang Blok K18 RT.029RW.006 Kelurahan Magersari,Sidoarjo;Agama Islam;Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.
    DJONI HARSONO, SIP terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankanBersamasamatidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuanHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 680 K/Pid.Sus/2019dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana DakwaanKeempat Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah UndangUndang Republik
    DJONI HARSONO, SIP terbuktitetapi bukan merupakan perbuatan pidana;Melepaskan Terdakwa H.
    DJONI HARSONO, SIP tersebut darisegala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging),Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi BPR Jati Lestari;2) 1 (satu) lembar SK Direktur Utama dan Direktur BPR Jati LestariSidoarjo;3) 1 (satu) bendel Berkas Pengajuan Kredit (PK) Nomor 2.10 0104309 tanggal 7 September 2004 plafon Kredit Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) sebanyak 13 lembar;Halaman
Register : 15-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 77/PID/2014/PT JAP
Tanggal 14 Nopember 2014 — DENNY PAUL PEPUHO, SIP
280
  • DENNY PAUL PEPUHO, SIP
Register : 14-02-2011 — Putus : 18-04-2011 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 44/Pdt.P/2011/PA.Ptk
Tanggal 18 April 2011 — ASNANIAH, SIP Binti A.KASAN
140
  • ASNANIAH, SIP Binti A.KASAN
    PENETAPANNomor : 44/Pdt.P/2011/PA.Ptk.ZN ADS 2ss DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas IA Pontianak yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapengangkatan anak yang diajukan olehASNANIAH, SIP Binti A.KASAN umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Alamat di Jalan Danau Sentarum,Komplek Sejahtera 2 F.18, RT.005/RW.001,Kelurahan Sei.
    Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan olehPemohon bernama ASNANIAH, SIP Binti A. KASAN terhadapanak bernama (MASAYU KENYO MERAK ATI), lahir tanggal 26April3.
Register : 22-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 5 Agustus 2019 — NUR CAHAYA SIMAREMARE sebagai Penggugat; ELKANA MARPAUNG sebagai Tergugat; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA ATR/BPN WILAYAH PROVINSI PAPUA Cq KEPALA ATR/BPN KABUPATEN NABIRE sebagai Turut Tergugat;
13044
  • Bahwa dalam hal jual beli secara adat maka berlaku KaidahHukum Yurisprudensi MA RI nomor 475 K/Sip/1970 tanggal 3 Juni1970 menyebutkan bahwa: Jual Beli menurut hukum adat sudahterjadi, sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya;Mengandung makna bahwa perjanjian jual beli yang dilakukansecara adat (secara tidak tertulistanpa melalui PPAT), perjanjianjual beli tetap sah dan tidak bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku;Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Nab3.7.3.8.3.9,3.10
    Rumusan Pasal 1458 KUHPerdatamengandung makna bahwa jual beli telah terjadi dan dibayar lunas olehpenggugat.Dalam jual beli secara adat maka berlaku kaidah hukum JurisprudensiMA RI. 475/Sip/1970 Tanggal 03 Juni 1970 menyebutkan bahwa: Jualbeli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikutidengan pencicilannya.
    ini;Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, MaielisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah tuntutan yangdiajukan oleh Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, manakala ada kegiatanatau perouatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentinganPenggugat sehingga diperlukan adanya tindakan sementara dan segera dari Hakimuntuk menghentikannya;Menimbang bahwa berdasarkan Yurisorudensi Mahkamah Agung Nomor1070K/Sip
    dandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindaksebagai saksi dalam jual beli tersebut.Menimbang bahwa oleh karena dalildalil gugatan Penggugat disangkal olehpihak Turut Tergugat sehingga berdasarkan pasal 1865 Kitab UndangundangHukum Perdata dan pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian diletakkan padaHalaman 22 dari 35 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN NabPenggugat sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalildalilgugatannya (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip
Register : 28-03-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 386/PID.B/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Mei 2013 — Agus Sip Bin Nasrudin
152
  • Menyatakan Terdakwa AGUS, Sip BIN NASRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan, padahal ditiru atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu" ;2.
    Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS, Sip BIN NASRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjra selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
    Agus Sip Bin Nasrudin
    Menyatakan Terdakwa AGUS, Sip BIN NASRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja mata uang atau uang kertas yangdikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan,padahal ditiru atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpandengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu" ;2.
    Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS, Sip BIN NASRUDIN oleh karenaitu dengan pidanapenjraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan terdakwatetap berada dalam tahanan;5.
Register : 07-01-2013 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 25/Pdt.P/2013/PN.Klt
Tanggal 15 Januari 2013 — ANANG SAPTO TRIYONO, SIP
233
  • Memberikan Ijin kepada Pemohon (ANANG SAPTO TRIYONO, SIP) untuk mewakili kedua anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama ZULYAN RAMANDA SETA, dan KHARISMA ILHAM PERMANA, tersebut untuk bersama-sama dengan para ahli waris Alm. Legiman Harsowijata dan Tukiyem lainnya, untuk melakukan perbuatan Hukum, dalam hal ini menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan proses penjualan harta warisan peninggalan Alm.
    ANANG SAPTO TRIYONO, SIP
    PENETAPANNomor : 25/Pdt.P/2013/PN.KIt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :ANANG SAPTO TRIYONO, SIP, Pekerjaan PNS, Alamat di Karanggebang Rt. 003 Rw.002, Desa Kadilanggon, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ; Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; Setelah mendengar pembacaan
    mengemukakan bahwa Pemohonbermaksud hendak mengajukan permohonan Penetapan ijin menjual atas tanah pekarangandengan Letter C No. 471 Dukuh Candi, Desa Jogosetran, Kecamatan Kalikotes, KabupatenKlaten atas nama pemegang hak Harsowijata al Legimin , yang terletak di Dukuh Candi, DesaJogosetran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, dengan mengemukakan alasanalasansebagai berikut :1 Bahwa di Klaten pada tanggal : 18 Oktober 1998 telah dilangsungkan pernikahan sahantara Pemohon ANANG SAPTO TRIYONO, SIP
    Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datangmenghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti berupa: 1Fotocopy KTP atas nama ANANG SAPTO TRIYONO, SIP, NIK.331003270869004, yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan SipilKlaten, diberi tanda
    P1 ; Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.164/17/x/98 tanggal 9101998 antara Anang SaptoTriyono dengan Saminah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKalikotes, Kabupaten Klaten, diberi tanda P2 ;Fotocopy Kartu Keluarga No.3310030901040010 tanggal 17112011 KepalaKeluarga atas nama Anang Sapto Triyono, SIP, alamat Karanggebang RT.003RW.002, Desa Kadilangon, Kec.
    segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalampemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkaradimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;10TENTANG HUKUMNYA ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agarPengadilan memberikan ijin kepada Pomohon (ANANG SAPTO TRIYONO, SIP
Register : 24-03-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 55/PID.C/2016/PN RAP
Tanggal 24 Maret 2016 — Pidana - Amir Hasan Sip
223
  • Menyatakan Terdakwa Amir Hasan Sip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menetukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan;4.
    Pidana- Amir Hasan Sip
    dipertimbangkan halhalyang memberatkan dan halhal yang meringankan Terdakwa ;Halhal yang memberatkan ; e Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;Halhal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun2012, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuanketentuan pasalpasal yangbersangkutan :MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa Amir Hasan Sip
Register : 27-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 146/Pdt.P/2020/PN Plg
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
MUHAMMAD TONY, SIP
233
  • Pemohon:
    MUHAMMAD TONY, SIP
Register : 21-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 27 Maret 2018 — DEFRI EDASA, SIP BIN EDWAR
7330
  • DEFRI EDASA, SIP BIN EDWAR
    Darmansyah selaku Bendahara UmumKONI Kabupaten Natuna menginformasikan kepada terdakwa DefriEdasa, SIP dana tersebut telah cair selanjutnya terdakwa Defri Edasa,SIP selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna menandatangani NaskahPerjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONIKabupaten Natuna Tentang Pemberian Hibah Kepada KONI KabupatenNatuna Nomor : 23/NPHD/2011 dan ditandatangani Drs. H.
    Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaTahun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cetakan Il, Tugasdan Wewenang Terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR selaku KetuaHarian KONI Kabupaten Natuna masa bakti periode 20062010 tanggalHalaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR1 Juli 2006 adalah sebagaimana diatur dalam Bagian KedelapanPengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota Pasal 9, tugas pokok danfungsi terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR selaku Ketua HarianKONI Kabupaten
    Darmansyah selaku Bendahara UmumKONI Kabupaten Natuna menginformasikan kepada terdakwa DefriEdasa, SIP dana tersebut telah cair selanjutnya terdakwa DefriEdasa, SIP selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karenajabatan atau kedudukan menandatangani Naskah Perjanjian Hibahantara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten NatunaTentang Pemberian Hibah Kepada KONI Kabupaten Natuna Nomor :23/NPHD/2011 danditandatangani Drs. H.
    Menyatakan Terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 joHalaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBRPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRI EDASA, SIP BinEDWAR
    Cabang Olahraga Catur Rp. 50.000.000.Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 682.765.000,Menimbang, bahwa Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar selakuKetua Harian KONI Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KONIProvinsi Kepulauan Riau Nomor 07/KONVPROKEP/SK/VIV2006, tanggal1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan PengawasKeuangan, Badan Penyantun, dan Pengurus Komite Olahraga NasionalIndonesia masa bakti 20062010;Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa DefriEdasa, SIP
Register : 30-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PN WATES Nomor 144/Pdt.P/2021/PN Wat
Tanggal 13 Januari 2022 — Pemohon:
GUNAWAN, SIP.
8910
  • Pemohon:
    GUNAWAN, SIP.
Register : 01-09-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 34/Pdt.G/2016/PN PBU
Tanggal 3 Agustus 2017 — PENGGUGAT : YUDHA WIRAWAN TERGUGAT : 1.HORAS MARBUN 2.DEDY SUTANTO 3.OBET MEYGU 4.TERRY IRAWATI 5.AHMAD JULION 6.MERRY NATALIA
23674
  • . : 36/Pdt.G/2015/PN.Pbu yangtelah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan a quotidak dapat untuk diajukan lagi sebagaimana ketentuan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970. Oleh karenaitu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;B.
    Putusan Mahkamah Agung RINomor 1186K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975);E. Tuntutan Pembayaran Uang Paksa (DWANGSOM) Tidak BerdasarkanHukum Untuk Dikabulkan;Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan untuk membayar uangpaksa (dvangsom) tidak diperkenankan hal ini sejalan dengan beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 28September 1965 jo.
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1954tanggal 28 September 1965 oleh karena itu sangat berdasar hukum apabilaMajelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan pembayaran uang paksa(dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT;JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak semua apa yang didalilkanoleh Penggugat dalam gugatannya;2.
    Bahwa tidak jelas rincian besaran ganti rugi yang diajukan olehPenggugat, karena Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.1.850.000.000, (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah),tanoa memberikan rincian dalil kerugian Penggugat, oleh karena itugugatan seperti ini terkualifikasi gugatan yang tidak memiliki dasarhukum (Perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616kK/Sip/1973, tanggal 5 Juli 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1975);ll.
    No. 574K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, berbunyi:Ada atau tidak adanya asas ne bis in idem, tidak sematamata ditentukanoleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa diberistatus tertentu oleh putusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama ;dengan demikian, eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sudahsepatutnya ditolak;ad.2.
Register : 14-08-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 28 Januari 2016 — YUDHA WIRAWAN MELAWAN HORAS MARBUN
950
Register : 01-11-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL
Tanggal 30 April 2013 — ACHMAD YANI, SIP Alias YANI
8517
  • Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP., Alias YANI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair; -------------------------------------------------------------------------------------2.
    Barang bukti nomor 10 dikembalikan kepada SRI KASNI, A.Md; ------------------ 11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah Nomor: PD/0-7-PEG/DGL/1984, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama ACHMAD YANI tertanggal10 Juli 1984; -------------------------------------------------------------------------------------12. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821/0797/BKD, tentang Pengangkatan ACHMAD YANI, SIP
    ., sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Juni 2011; ----------------------------------------------------------------------------Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI; --------------------------------------------------------------------5.
    ACHMAD YANI, SIP Alias YANI
    Reg.Perkara: PDS04/PRG/10/2012, Terdakwa telah didakwasebagai berikut: PRIMAIR;: nnn nnn nnnn Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksiRISNO A.
    Pasal 55 ayat (1) kel KUHP;SUBSIDAIR; ~== =nw Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksiRISNO A.
    Pasal 55 ayat (1) kel1 KUHP;LEBIH SUBSIDAIR: = === Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI bersama dengan saksiRISNO A.
    Pasal 55 ayat (1) # ke2 /KUHP;ERY Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, memberi atau menjanjikansesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A.
    Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP;DUTT SG TDA mmm tre Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YANI, SIP alias YANI pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, memberi atau menjanjikansesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan, sengaja menganjurkan saksi RISNO A.
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
198116
  • AGUSTINUS, PHANG EKAWATI, DEWIWATI, kumudian beralih kepada AHMAD VENDY WAHYUDI dan PHANGNJIAT FUNG;Bahwa seharusnya gugatan obyek sengketa SHM No. 1330/Sedau/1999seluruh para pihak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untukkesempurnaan suatu gugatan karena para pihak tersebut pernahmenguasai dan memiliki obyek sengketa.Bahwa kurangnya para pihak lainnya ditarik sebagai pihak dalam perkaraaquo menyebabkan gugatan PENGGUGAT tidak sempurna, hal tersebutmengacu kepada Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip
    /1975 tanggal 2551977, Putusan MARI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, kaidah hukumnya berbunyi :Istilah Turut tergugat/Tergugat dipergunakan bagi orangorang yang tidakmenguasai tanah barang sengketa atau tidak berkewajiban untukmelakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harusdi ikutsertakan.Bahwa TERGUGAT beranggapan hukum gugatan aquo yang kurangpihak ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) dan adalah hal yang patutmenurut hukum apabila
    sedangkan sebelah BARATseharusnya berbatasan sebagian tanah TJHAI RIO OKTAVIANUS danTJHIN MUK FO bukan TJHIN LIN FO Sekarang DJONG BUI SIONG;Bahwa dengan demikian tentang obyek sengketa yang tidak jelasmengenai jumlah luas dan batasbatas tanah dapat membawakonsekwensi hukum gugatan tidak sempurna karena dalildalil gugatanPENGGUGAT kabur ( obscuur Libels ) yang mengakibatkan konsekwensihukum gugatan tidak dapat diterima ( NO ).Bahwa bantahan hukum TERGUGAT tersebut mengacu kepada PutusanMARI No. 1149.K/Sip