Tunai (Cash Transfer) subsidi BBMtahun 2000 uang sebesar Rp. 5.040.000, (lima juta empat puluh ribu)diterima dari bendaharawan DPD / K PADA KANTOR / Dinas PMDMajalengka yang menerima adalah saudara SANUKRI selaku PJAK,menyetujui saudara NANA LENGGANA selaku PJOK dan mengetahuiatas kebenarannya adalah Kepala Desa Cipinang pada tanggal 01Desember 2000 ; (bukti P2)Bukti Berita Acara Musyawarah Desa Cipinang No. 140/01/XII/2000 padahari Sabtu 2 Desember 2000 tentang penyaluran dana tunai (CashTransfer) subsidi

BBM tahun 2000 menetapkan saudara SANUKRIadalah selaku Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK); (bukti P3)Bukti laporan realisasi penyerapan dana tunai ( Cash Transfer ) subsidiBBM tahun 2000, Desa Cipinang telah dilaksanakan keseluruhannyapada 168 orang dengan telah ditandatanganinya bukti penerimaan uangmasingmasing sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) padatanggal 15 Desember 2000 yang ditandatangani oleh saudara SANUKRIkepada Kepala Desa; (bukti P4)Bukti tanda terima kwitansi sebesar

Di satu sisi Pemerintah hendakmenghemat anggaran dengan memperkecil subsidi BBM serta mengurangikemacetan. Namun di lain pihak Pemerintah malah mengeluarkan kebijakanterkait program mobil murah, hal mana patut diragukan bahwa mobilmobilmurah tersebut akan menggunakan BBM NonSubsidi karena masyarakatmenengah ke atas dengan mobil mewah saja masih menggunakan BBMbersubsidi.

Ketidakjelasan tujuan itu pulaterlihat dari adanya pertentangan kebijakan mobil murah tersebut dengankebijakan Pemerintahyang hendak menghemat anggaran denganmemperkecil subsidi BBM serta mengurangi kemacetan.b Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan KehasilgunaanPenjelasan Pasal 5 huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011,menjelaskan:Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalahbahwa setiap Peraturan Perundangundangandibuat karena memang benarHalaman 27 dari 83 halaman.

,Pemerintah Pusat bukannya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yangbertujuan menekan laju penjualan mobil pribadi dan penghematananggaran subsidi BBM.

Di satu sisihendak menghemat BBM dengan memperkecil subsidi BBM sertamengurangi kemacetan namun disisi lain Pemerintah malahmengeluarkan kebijakan terkait progam mobil murah.Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawabansebagai berikut:Sebagaimana telah Termohon nyatakan dalam bagian umum, bahwa PeraturanMenteri Perindustrian Nomor 33/MIND/PER/7/2013 a quo disusun denganmelalui mekanisme yang telah sesuai dengan tata cara penyusunan peraturanperundangan yang akan diuraikan

Selain itu, ketidakjelasan itu terlihat dari pertentangan kebijakanmobil murah tersebut dengan kebijakan Pemerintah yang hendak menghematBBM dengan memperkecil subsidi BBM serta mengurangi kemacetan.Pemohon juga mendalilkan dalam bagian dasar permohonan angka 4.25 hal 21poin b bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/MIND/PER/7/2013 aquo telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.Atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai jawabansebagai berikut:Bahwa dalil

Bahwa nilai subsidi BBM solarbersubsidi tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun2016 berbedabeda, khusus Tahun 2016 sebesar Rp. 1000,per liter pada awal tahun;Bahwa Pertamina menjual BBM Bersubsidi jenis solar tersebutkepada Penyalur adalah seharga Rp5.150/liter dikurangimargin.

Rasau Jaya;Bahwa untuk harga subsidi BBM jenis Solar yangditetapkan oleh pemerintah adalah sbb :e Tahun 2013 (dari Bulan Oktober) = Rp. 5.500, /liter.e Tahun 2014 (sampai dengan November)5.500, / liter. Bulan Desember 20147.500,/liter.e Tahun 2015 (Januari s/d Maret) = Rp. 6.400, / liter.Bulan April s/d Oktober Rp. 6.900,/ liter. BulanNovember s/d Desember Rp. 6.700,/liter.e Untuk tahun 2016 s/d 2017 belum ada datanya.

BBM Solar yang diberikanPemerintah Cq PT.

Pertamina adalah untuk membantu para nelayanmendapatkan BBM Solar yang digunakan untuk melaut.Untuk124harga subsidi BBM jenis Solar yang ditetapkan oleh pemerintah,adalah sbb :e Tahun 2013 (dari Bulan Oktober) = Rp. 5.500, / liter.e Tahun 2014 (Sampai dengan November) = Rp. 5.500, / liter.Bulan Desember 2014 = Rp. 7.500,/liter.e Tahun 2015 (Januari s/d Maret) = Rp. 6.400, / liter. BulanApril s/d Oktober Rp. 6.900,/ liter.

Bulan November s/dDesember Rp. 6.700,/liter.Menimbang, bahwa dari uaraian pertimbangan di atas, dapatdisimpulkan bahwa karena sumber dana subsidi BBM Solar yangdisalurkan ke SPDN berkah usaha Jaya adalah Uang negara yangdipisahkan berada dalam penguasaan PT.

Yang mana saatsekarang ini subsidi BBM adalah program pemerintah untukterpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap BBM didaerah tertentukarena kelangkaan BBM itu sendiri.wnnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai bunyi Pasal 55 Jo Pasal 58 Undangundang No. 22Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAwere eee Bahwa para terdakwa I. KRISDIANTORO Pgl KRIS, terdakwaII. RIDWAN pgl IWAN Als ALEK dan terdakwa III.

Yang mana saatsekarang ini subsidi BBM adalah program pemerintah untukterpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap BBM didaerah tertentukarena kelangkaan BBM itu sendiri.wnennn Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai bunyi Pasal 53 Huruf b Jo Pasal 58 UndangundangNo. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP.ATAUKETIGAwenn e ee Bahwa para terdakwa I. KRISDIANTORO Pgl KRIS, terdakwaII. RIDWAN pgl IWAN Als ALEK dan terdakwa III.

(Legalisir).15) Daftar penerimaan raskin (nomor dan tanggal pengeluaran DO) kecamatan Banjit Bulan Maret tahun 2014 s/d Bulan April tahun 2015 .16) Daftar penerima Manfaat program Raskin kampung Juku Batu Tahun tahun 2015.17) Surat keputusan Camat banjit Nomor : 400/02/KPTS/BJ/2014, Tanggal 2 januari 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Distribusi Bantuan Beras untuk keluarga miskin ( Raskin ) dan Program kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Bidang Pangan tingkat Kecamatan

Banjit.18) Surat keputusan Camat banjit Nomor : 400/01/KPTS/BJ/2015, Tanggal 4 januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Distribusi Bantuan Beras untuk keluarga miskin ( Raskin ) dan Program kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Bidang Pangan tingkat Kecamatan Banjit.19) Surat keputusan kepala Kampung Juku Batu Nomor : 400/01/KPTS/BJ/2014, Tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Distribusi Bantuan Beras untuk keluarga miskin ( Raskin ) dan Program

kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM) Bidang Pangan tingkat Kecamatan Banjit.20) Surat penunjukan Pejabat pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah Setingkat Desa Juku Batu kec.

Dan karena pada saat itu terdakwatidak menunjukkan izin maka selanjutnya ditangkap berikut barang bukti.e Bahwa akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi maka akan mengakibatkanpeningkatan anggaran subsidi BBM dan dapat terjadi penggunaan BBM bersubsidi olehpihak yang tidak berhak.

2012 pasal7 (1) disebutkan bahwa Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahanbakar gas cair Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram TahunAnggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluhtiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empatjuta rupiah) dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empatpuluh juta kiloliter) sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 juga terdapat penyediaanalokasi belanja subsidi

BBM untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dana padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuaidinyatakan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, pasal 8 (1)Hal 15 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.16yang menyatakan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakargas cair Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dan Liquefied Gasfor Vehicle

Bahwa dalam penyaluran alokasi belanja subsidi BBM yang dananya bersumber padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut terdapat salah satuperusahaan yang mengajukan Surat Rekomendasi pembelian bahan bakar minyakjenis tertentu adalah UD.

BBM berkaitan denganHal 79 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.80tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan danKoperasi ;Bahwa Tugas Pokok dan fungsi ahli adalah: melaksanakan urusan rumah tanggadaerah bidang Disperindagkop, membantu Gubernur Bidang Disperindagkop,melakukan koordinasi dengan SKPD kabupaten/Kota, pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat;Bahwa berdasarkan Perpres nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran jenisBahwa rincian pembelian

Tebo Ulu Kabupaten Tebo.Bahwa perbuatan dan tindakan terdakwaterdakwa tersebut jelasjelasbertentangan dengan : Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program BantuanLangsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran : Pada Bagian Pertama angka 10: Jaksa Agung RI segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihakyang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaanProgram Pemberian Bantuan langsung Tunai kepada Rumah Tangga sasarandalam rangka kompensasi Pengurangan Subsidi

BBM.

Ulu Kabupaten Tebo.Bahwa perbuatan dan tindakan terdakwa terdakwa tersebut jelas jelasbertentangan dengan : Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program BantuanLangsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran : Pada Bagian Pertama angka 10:Jaksa Agung RI segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihakyang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaanProgram Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga sasarandalam rangka kompensasi Pengurangan Subsidi

Put.No. 191 PK/PID.SUS/20161 (satu) bundel amprah gaji premi karyawan bulan Januari sampai April2009;1 (satu) bundel daftar absensi bulan Januari sampai dengan Juni 2009;satu) bundel buku monitoring produksi buah;))satu) bundel peta rencana kerja Juni 2009;))1 (1 ( 1 (satu) bundel lembar pemberian subsidi BBM 2009;1 (Satu) buku monitoring BBM Kebun Minas Tapung;1 (satu) lembar stsatistik produksi PT.

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) bundel amprah gaji premi karyawan Januari sampai April 2009;1 bundel daftar absensi bulan Januari sampai dengan Juni 2009;1 (satu) bundel buku monitoring produksi buah;tu))satu) bundel peta rencana kerja Juni 2009;satu) bundel lembar pemberian subsidi BBM 2009;)(sa(((1 (satu) buku monitoring BBM Kebun Minas Tapung;1 (satu) lembar stsatistik produksi PT.

Agung nantinyasegera membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alin sekaligusmenyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbanganpertimbanganhukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebihbernurani sehingga keputusan yang kalak dihasilkan dapat mencerminkanterpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semuapihak, terlebih kasus ini telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat danpemerintah yang mana sedang berupaya membuat program untukmemberikan subsidi

BBM kepada masyarakat khususnya yang berada diKecamatan Kundur sehingga tidak timbul kesan di mata masyarakat bahkandunia internasional bahwa pemberantasan Tindak Pidana Migas di Indonesiajustru terhambat oleh sempit dan kurang akuratnya pemahaman hukum olehMajelis Hakim yang diyakini sebagai benteng terakhir penyangga tiangkeadilan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa

Raja Kota Sibolga saksimenemukan terdakwaterdakwa ketika sedang membawa / mengangkut minyaktanah yang bersubsidi dari Padang menuju Sibolga ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik minyak tanahbersubsidi yang diangkut mereka terdakwa adalah TONI (TNI AD) yang bertugasdi Padang;Bahwa benar saksi menangkap terdakwaterdakwa karenaMembawa / mengangkut BBM Jenis minyak tanah bersubsidi tersebutkearea atau luar wilayah Padang dan sekitarnya (yang telah mengalamikonversi / Non Subsidi);BBM

yangdijatuhkan;Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perludipertimbangkan tterlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankanterdakwa :Keadaan yang memberatkane Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi

BBM yangtelah diberikan oleh Negara;Keadaan yang meringankanHalamanSdaril9 Hal....Putusan No 196/Pid.Sus/2014/PN Sage Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya;e = Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI

Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untukditerima dan tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untukditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkankepadanya sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :> Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah terkait subsidi

BBM ;Halhal yang meringankan :> Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;> Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Halaman 11 dari 13 halamanPutusan No. 252/Pid.Sus /2013/PN.Mtp > Bahwa terdakwa masih muda usia masih dimungkinkan untuk memperbaiki sikap danperilakunya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis diatas dan denganmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diriterdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan

Raja Kota Sibolga saksimenemukan terdakwaterdakwa ketika sedang membawa / mengangkut minyaktanah yang bersubsidi dari Padang menuju Sibolga ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik minyak tanahbersubsidi yang diangkut mereka terdakwa adalah TONI (TNI AD) yang bertugasdi Padang;Bahwa benar saksi menangkap terdakwaterdakwa karenaMembawa / mengangkut BBM Jenis minyak tanah bersubsidi tersebutkearea atau luar wilayah Padang dan sekitarnya (yang telah mengalamikonversi / Non Subsidi);BBM

lembar kuitansi tertanggal 28 Mei 2001 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 19 Juli 2001 senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juli 2002 senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30 Nopember 2002 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; - 1 (satu) bendel Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan uraian setoran pendapatan fee Subsidi

BBM untuk KSU Karya Mandiri Kecamatan Wonoasri sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ; - 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal04 Maret 2004 sejumlah Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; - 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal 07 Maret 2004 sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Maret 2004 senilai Rp.10.500.000,- (Sepuluh

50.000, (limapuluh ribu rupiah) ; 20222222 nn nen nnn n nn ne n=1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 19 Juli 2001 senilai Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juli 2002 senilai Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) ; 222222 n2 neon nnn nn ne nnn nen nn eens1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30 Nopember 2002 senilai Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ; 1 (satu) bendel Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan uraiansetoran pendapatan fee Subsidi

BBM untuk KSU Karya Mandiri KecamatanWonoasri sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ; 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal 04Maret 2004 sejumlah Rp. 6.650.000, (enam juta enam ratus lima puluhribU rupiah) ; nnonane mene nnn nnn nnn nn ne ne ne ne nn nana nncnen1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal 07Maret 2004 sejumlah Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluhNIDU MupTal): j =ssssseeseesenesstemee essere ememien nore eesneeeeneennieeeemmene

satu) lembar kuitansi tertanggal 19 Juli 2001 senilai Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) ; 22002 nono ncnnnee1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juli 2002 senilai Rp. 50.000, (lima puluhPIU, MUTA) sessessssesseeeneeeenesisseeer nets eee renee eee1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 30 Nopember 2002 senilai Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ; 229 nnn nnn none no nnn nn nnn nnn cnn ncnnncnns1 (satu) bendel Tanda Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan uraiansetoran pendapatan fee Subsidi

BBM untuk KSU Karya Mandiri KecamatanWonoasri sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ; 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal 04 Maret2004 sejumlah Rp. 6.650.000, (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; 42 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman atas nama NYAIDI tanggal 07 Maret2004 sejumlah Rp. 2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Maret 2004 senilai Rp.10.500.000,(Sepuluh juta lima ratus ribu

No. 914 K/PID.SUS/2013 Bahwa menurut Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan ini amatlahsangat berat, mengingat sesungguhnya Terdakwa bukanlahseseorang yang ingin kaya atau mendapat keuntungan dariperbuatan penyalah gunaan 250 liter minyak subsidi BBM ;melainkan hanyalah untuk menambah penghasilan untuk menghidupikeluarga terutama seorang lou yang telah menjadi janda ; Bahwa Terdakwa sudah merasakan ditahan di dalam rumah tahananatau penjara sejak tanggal 5 Mei 2012 yang lalu akibat peristiwa atauperkara

akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada terdakwa maka perludipertimbangkan terlebih dahulu mengenai halhal yang memberatkan maupunmeringankan terdakwa guna penerapan pidana yang adil serta setimpal dengan perbuatanpara terdakwa yang telah terbukti tersebut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM di Kabupaten Banjar ;e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangkapenyediaan subsidi

BBM ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis diatas dan denganmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diriterdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkanhukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapijuga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakatyang

Penyaluran juga dapatlangsung dilakukan dari depot BBM kepada konsumenyang berhak mendapatkan subsidi BBM bersubsidi dengansyaratsyarat tertentu, sebagaimana kedua hal tersebutsecara umum telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001dan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual ecerandan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.

Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutya disebut jenis BBM umumadalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi danatau bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yangtelah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahanbakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP).Bahwa yang di maksud dengan : a.

lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu,yang didistriousikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi(premium, ron 8) Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnyadisebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan ataudiolah dari minyak bumi dan atau bahanbakar yang berasal dan ataudiolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakarnabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Jjenis, standar, dan mutu(spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi

(BBM selain JBT danJBKP).Halaman 22 dari 35 hal.

Tbk.Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan,Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 (1)Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) terdiri atas Minyak Tanah(Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)Bahwa subsidi BBM bertujuan untuk meringankanbeban biaya BBM bagi konsumen pengguna BBM Bersubsidi yaituRumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan,Transportasi, Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan PeraturanPresiden