Nomor 576 K/Pdt/2017Penggugat dan Penggugat II dalam rekonvensi (selanjutnya ditempati olehPenggugat dan Penggugat II dalam rekonvensi) sejak tahun 1964 danselama menempati, memanfaatkan obyek sengketa tersebut tidak pernahada pihak yang mempermasalahkan karena dasar penempatan sudahsesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat itu yaituberdasarkan surat ijin penghunian yang diterbitkan oleh kepala dinasperumahan Provinsi DKI Jakarta;Bahwa dasar hukum kepala dinas perumahan provinsi

DKI Jakartamenerbitkan surat ijin penghunian kepada almarhum ayah kandungPenggugat dan Penggugat II dalam rekonvensi adalah Undang UndangNomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijinyang Berhak atau kuasanya, karena almarhun ayah kandung ParaPenggugat selama hidup adalah merupakan Anggota Veteran PejuangKemerdekaan Republik Indonesia dan karena jasa selama perjuangannya,maka pemerintah memberikan izin untuk menempati dan memanfaatkanobyek sengketa tersebut;Bahwa obyek sengketa

Nomor 576 K/Pdt/2017intinya menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa dikuasai danditempati olen Penggugat dan Penggugat II dalam Rekonvensi berdasarkanSurat Ijin Penghunian Nomor TN.5.01/00002/ 03.03 tertanggal 2 Oktober2000 atas nama Adhityawarman Salim, S.H. yang berlaku sampai dengantanggal 10 Maret 2003 dan Surat Ijin Penghunian NomorTN.5.01/00003/10.00 tertanggal 27 Juni 1997 atas nama Drs.

Nomor 576 K/Pdt/20179.2.9.3.9.4.Belanda (P3MB) dapat dimaklumi, demikian juga tindakanmengeluarkan SIP (surat ijin penghunian) kepada Orang tua Tergugat dan orang Tua tergugat II dapatlah dimengerti karena situasi yang adasaat itu, tetapi hal ini bukan seseorang yang menguasai/menempatiberarti dapat dikatakan telah memiliki;Contoh: seorang Pemilik Rumah yang Rumahnya ditempati oleh oranglain, orang lain ini hanyalah seorang yang menguasai atau menempatisaja, tidak memiliki;Bahwa walaupun obyek perkara

Nomor 576 K/Pdt/2017alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakanuntuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, bila dibandingkan denganObyek Perkara yang saat ini statusnya masih dalam penguasaan oleh PihakTermohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi III/Tergugat II, atasdasar Surat Ijin Penghunian yang diberikan oleh Dinas Perumahan PropinsiDKI kepada Adhityawarman Salim, S.H. (Orang tua Tergugat ) dan KepadaDrs. Frans .

yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill dan IVmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Dalam Eksepsi (Tergugat dan Il):1.Bahwa Tergugat dan II menolak semua dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Il;Kompetensi AbsolutBahwa dalam petitumnya, Penggugat antara lain meminta kepada MajelisHakim Pengadilan Negari Surabaya untuk menghukum Tergugat membatalkan Surat

Ijin Penghunian.

Oleh karena Surat Ijin Penghunian (SIP) adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara, maka peradilan yang berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha NegaraHal. 6 dari 26 hal. Put.

;Surat Ijin Penghunian (SIP) adalah keputusan tata usaha negara karenamemenuhi unsurunsur keputusan tata usaha negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yakni kongkrit individual dan final serta mempunyaiakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Dengan

Perusahaaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah VIII kotaMakassar berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas nama Antoni DirkLatuheru dan telah meninggal dunia jadi kepentingan Penggugat tidakberdasarkan adanya kepentingan sendiri dan berdasarkan Keputusan DireksiPerusahaaan Listrik Negara (PLN) Persero Nomor 1234K/DIR/2011 tanggal 5Agustus 2011 pasal 8 ayat 3 menyebutkan ;nalaman 5 dari 7 halaman.

Penghuni rumah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang sah dansuami/istri belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumahdan/atau dari negara berdasarkan ketentuan peraturanperundangan;Dari syaratsyarat yang telah diuraikan di atas, maka rumah negarayang dihuni oleh Penggugat telah memenuhi syarat diajukan kembalipengalihan statusnya dari rumah negara golongan II menjadi rumahnegara golongan III berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

BarangbarangPenggugat dikeluarkan dan diletakkan oleh Tergugat ditempatseadanya tanpa penjagaan, dikhawatirkan lamalama akan rusak danhilang;Bahwa Penggugat menolak mengosongkan rumah negara yang dihunioleh karena belum ada keputusan pencabutan Surat Ijin Penghunian(SIP). Surat Ijin Penghunian (SIP) yang masih berlaku merupakan hakmelekat pada Penggugat untuk menghuni rumah negara.

ini;Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentangPenghunian Rumah Bukan Oleh Pemiliknya tidak dapat diterapkan dandiberlakukan dalam perkara ini, karena PP Nomor 44 Tahun 1994 iniberlaku) untuk rumahrumah yang sebelumnya dikuasai/dibawahwewenang Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) denganmenerbitkan Surat ljin Penghunian (SIP) pada masyarakat yang tidakmampu dan tidak mempunyai rumah dahulu dengan melakukan sewamenyewa baik seijin atau tidak seijin pemilknya yang sah;Dan Surat

Ijin Penghunian (SIP) ini sudah dinyatakan tidak berlakusejak diberlakukannya peraturan ini;Ketentuan Pasal tersebut (penghunian baik dengan sewa menyewaatau tidak) tidak bisa diterapkan dalam upaya pengosongan hasilpembelian tanpa alas hak yang sah dan tidak adanya itikat baik sertasebab yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Jual Beli (Perjanjian,ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata);Hal mana tersebut dalam ketentuan PP Nomor 44 Tahun 1994 tersebutmenyebutkan dan mengatur antara lain: Pasal 21 ayat

(1) sewa menyewa rumah yang dimaksud dalamketentuan ini, termasuk pula sewa menyewa rumah yang dikuasaioleh Kepala Daerah dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) berdasarkanketentuan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963;.Semua hubungan sewa menyewa yang telah ada berdasarkanperjanjian tertulis maupun tidak tertulis dengan menetapkan bataswakiu tetap berlaku sesuai dengan waktu berakhirnya perjanjiansewa, atau paling lambat 3 tahun sejak berlakunya UndangUndangNomor 4 Tahun 1992; Pasal 23 ayat (1) Dengan ketentuan

Bagi prajuri/PNS TNI AD yang pensiun sebelum tahun 2010 tidakdijinkan untuk memperpanjang Surat Ijin Penghunian (SIP) danselanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuan masingmasing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan harussudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.Oleh karena Para Tergugat telah melanggar peraturan perumahandinas dan tidak sesuai dengan peruntukan dari rumah dinas sertatelah jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak lagi atas Asramabadak putin yang mereka

penertiban karena akandipergunakan untuk kepentingan dinas.Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Tata cara pembinaanrumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TentaraNasional Indonesia pada pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 13 yangberbunyi :(10) PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masingmasing harus menyampaikan surat pemberitahuan kepadaanggota sebelum diterbitkan surat keputusan atau perintahpencabutan Surat

Ijin Penghunian.(11) Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) akandiambil tindakan pengosongan secara paksa oleh PPBMNW ataupejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing setelahterlebih dahulu diberikan peringatan.(12) Ganti rugi atas segala biaya penghuni akibat penggunaan danpengosongan rumah negara tidak ditangung oleh negara .(13) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai permintaan ganti rugi daripenghuni lama kepada

Bagi prajuri/PNS TNI AD yang pensiun sebelun tahun 2010 tidakdijjinkan untuk memperpanjang surat Ijin penghunian (sip) danselanjutnya rumah dinas diserahkan kepada TNI Cq Satuanmasing masing dan diberikan tenggang waktu paling lama 6bulan harus sudah mengembalikan/mengosongkan rumah dinas.Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangatlah jelas, bahwaPara Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai hak lagi ataspenghunian rumah dinas milik Penggugat DR.8.

:(10) PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masingmasing harus menyampaikan surat pemberitahuan kepadaanggota sebelum diterbitkan surat keputusan atau perintahpencabutan Surat Ijin Penghunian.(11) Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) akandiambil tindakan pengosongan secara paksa oleh PPBMNW ataupejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing setelahterlebih dahulu diberikan peringatan.(12) Ganti rugi atas

Bahwa Tergugat merupakan pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) Nomor37/KUP/SIP/R/1983, tanggal 31 Januari 1983 atas objek sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat III;. Bahwa Surat ljin Penghunian (SIP) Nomor 37/KUP/SIP/R/1983, tanggal 31Januari 1983 atas nama Tergugat telah habis masa berlakunya pada tanggalHalaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 3549 K/Pdt/201531 Desember 1984.

Dan atas dasar dari permohonan Tergugat II makaTergugat III mengeluarkan Surat Ijin Penghunian (SIP), tanggal 3 Februari 2003dengan Nomor 1812/05/SIP/Pesat yang masa berlakunya sampai dengan 3Februari 2005 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan;10.Bahwa perbuatan Tergugat IIl yang mengeluarkan Surat Ijin Penghunian(SIP), tanggal 3 Februari 2003 dengan Nomor 1812/05/SIP/Pesat, adalahCacat Hukum karena permohonan yang dilakukan oleh Tergugat II tidakberdasarkan alas hak yang benar/tepat sebagaimana

Bahwa dalam Pasal Kedua Keputusan Gubernur Sumatera utaraNomor 012.058.K, tanggal 8 Februari 2006 tersebut di atas,disebutkan bahwa: Gubernur Sumatera Utara menugaskan KepalaDinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utarauntuk menerbitkan Surat Ijin Penghunian Rumah PemerintahProvinsi Sumatera utara, yang sampai saat ini menjadi dasar danpegangan para penghuni Rumah Golongan II menempati rumahdinas Golongan Ill, in casu Bukti P6 dan P32;f.

Bahwa Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan TermohonPeninjauan Kembali dalam bentuk Surat Penunjukan MenempatiRumah Pemprovsu, didasarkan kepada Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan PeraturanDaerah Provsu Nomor 13 Tahun 1985 tentang Penjualan RumahGolongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat SumateraUtara;g.

Bahwa berdasar ringkasan kronologi yang dikemukakan di atasterbukti bahwa sesungguhnya keinginan untuk menertibkanpengelolaan rumah rumah dinas di lingkungan Pemerintah ProvinsiSumatera Utara, termasuk Penetapan Status Rumah Dinas,Penerbitan Surat Ijin Penghunian dan Pengalihan Hak Rumah DinasGolongan Ill, inisiatifnya datang dari Termohon Peninjauan Kembali.Bahkan Termohon memerintahkan untuk diproses penjualan RumahGolongan Ill dan terealisasi sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) unit.Namun kemudian

Setiap anggota berhak menempati satu rumah negara dan untuk dapatmenghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,anggota harus memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)....c. Kewajiban penghuni rumah dinas diwajibkan membayar rekeninglistrik, air, telepon dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).d.

Ijin Penghunian)dari Kodam Jaya.Bahwa Para Penggugat adalah putraputr!

Ijin Penghunian (SIP) dari Kodam Jaya.TNI AD c.g.

Ijin Penghunian (SIP).d) Pasal 11 ayat (2) Surat Ijin Penghunian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPBMNE1 ataupejabat yang ditunjuk dilingkungannya masingmasing, danpemegang SIP harus bernama sama dengan namapenghuni rumah negara yang bersangkutan.e) Pasal 12 ayat (3) :Penghuni Rumah Negara dilarang :(5) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpaizin tertulis dari PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk;(6) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepadapihak lain;(7) Menggunakan

, maka status tanahmenjadi milik TNI AD.Bahwa Sejak Tahun 1962 di lokasi tersebut oleh TNI AD telahdibangun Rumah Dinas TNI AD dan diberi nama KomplekPerumahan Angkatan Darat (KPAD) Komplek Kodam JayaTanah Kusir, yang selanjutnya dihuni oleh Prajurit maupun PNSTNI AD berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) dari KodamJaya.10) TNI AD c.q.

Dinas Perumahan Propinsi DaerahKhusus lbu Kota Jakarta sebagaimana Surat Ijin Penghunian (SIP) nomorT.S.4.05/00002/11.01, tanggal 28 Oktober 1998 atas nama Marasalahudindengan masa berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2001 olehkarena itu sebagian dari bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanahnegera yang kemudian dikenal rumah Jalan Sindoro Nomor 9 dan olehkarenanya terletak di Jalan Sindoro Nomor 9, Kelurahan Guntur, KecamatanSetiabudi tersebut sejak tanggal 28 Oktober 1998 secara yuridis

nama Marasalahudin (TurutTergugat yang sudah dialinkan haknya ke Penggugat) hal ini diakui olehTergugat pada saat persidangan kode etik Notaris di Majelis PengawasWilayah Jawa Barat, Bandung;17.Bahwa oleh karena itu di samping tidak ada aslinya, ternyata Surat yangdibawa dan ditunjukkan oleh Para Tergugat Il kepada Tergugat pada saatpembuatan Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2005 tersebut adalah cacathukum karena dikeluarkan oleh instansi yang tidak memiliki Flak dankwalitas untuk menerbitkan surat

ijin penghunian atas bangunan yang berdiridi atas tanah yang dikuasai oleh Negara;18.Bahwa dalam keadaan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat(1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Tergugat wajib menolak membuat Akta yang dikehendaki oleh ParaTergugat Il dan Tergugat Ill;Halaman 7 dari 32 hal.

,Notaris/PPAT di Jakarta dan Surat Ijin Penghunian (SIP) nomor T.S.4.05/00002/11.01 tanggal 28 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Dinas PerumahanPemerintah Daerah Khusus lbu Kota Jakarta (DKI), telah dibatalkan oleh PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor 675/Pdt.G/2007/PN Jkt Sel, tanggal 19 Desember 2007 jo.Putusan (Banding) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 475/PDT/2008/PT DKI,tanggal 18 Februari 2009 jo.

Nomor: BA.4/09/1978 tanggal 24 Mei 1978 Tergugat Ill Rekonpensidiberikan ijin menempati rumah dinas tersebut sampai pensiunsebagaimana dimaksud dalam Surat Ijin Penghunian rumah dinas;Bahwa disamping ketentuan yang tercantum dalam SIP sebagaimanaPosita 6 di atas.

Melanggar larangan penghunian rumah negara;Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan charus~oOaA0 5meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya selambatlambatnya 2 (dua)bulan sejak pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP);g.

Bahwa obyek sengketa yang merupakan rumah dinas/negaraDepartemen Pertahanan/Mabes TNI yang diperuntukan bagi anggotaTNI dan PNS yang saat ini telah ditempati secara tanpa hak oleh paraPenggugat berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) dinataranya yaitu :1) Surat Izin Penempatan Nomor SIP/004/IV/1996 tanggal 25 April 1996an Ny.

Bahwa obyek sengketa tersebut, awalnya diperuntukan sebagairumah dinas Kemhan/Mabes TNI Rumdis Slipi, Jakarta Barat, DKIyang dihuni oleh anggota Prajurit TNi/orangtua para Penggugatberdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP), diantaranya yaitu :1) Surat Izin Penempatan Nomor SIP/004/IV/1996 tanggal 25April 1996 an Ny.

Palmerah Jakarta Barat adalah rumah Dinas dan yangmendapatkan surat ijin Penghunian adalah orang tua para Penggugat,karena orang tua para Penggugat dahulu adalah prajurit TN! bukanlahpara Penggugat.d.

Ijin Penghunian (SIP) diantaranya yaitu:1.

Dinas Departemen Pertahanan Keamanan dalam Pasal 11 ayat(9) menyatakan Hak menempati Rumah Negara berakhir apabila anggota :1) Mutasi ke daerah atau mstansi.2) Diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau mening gal dunia;3) Berhenti atas kemauan sendiri;4) Diberhentikan dengan tidak hormat5) Melanggar larangan penghunian Rumah Negara6) Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2) dan 3) harusmeninggalkkan Rumah Negara yang dihuninya selambatlambatnya 2 (dua)bulan sejak diterima pencabutan Surat

Ijin Penghunian (SIP) Rumah; dan7) Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) harus meninggalkanRumah Negara yang dihuninya selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejakditerima pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP), dan/atau setidaktidaknya1 (satu) bulan sejak ditermanya Surat Keputusan Hukuman yang telahBerkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Mengacu pada ketetentuan pada huruf a dan b diatas maka para penggugat tidakmempunyai hak lagi untuk menempati tanah

Tanah dan bangunan yang di tempati dan dikuasaioleh Tergugat Rekonvensi adalah bagian dari tanah yang telah bersertipikat Hak PakaiNo. 3 tahun 2001 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia.Bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonpens/Para Penggugat dalam Konpensiuntuk tetap tinggal di asrama Korem 074/Wrt yang notabene adalah rumah Negara klasII tanpa memiliki Surat Ijin Penghunian dari Tergugat II dalam Konpensi/Pengguggatdalam Rekonpensi adalah pebuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat

tertulis maupun dengan perjanjiantidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelumberlakunya UndangUndang No. 4 Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangkawaktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undangundang tersebut;Bahwa Penjelasan atas PP No. 44 Tahun 1994 yang tertuang di dalam TambahanLembaran Negara RI Nomor 3576, Pasal 21 ayat 1 enyatakan bahwasanya:sewa menyewa rumah yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk pula sewamenyewa yang dikuasai oleh Kepala Daerah dengan Surat

Ijin Penghunian (SIP)berdasarkan ketentuan PP No. 17 Tahun 1963";Bahwa berdasarkan uraian angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas, maka menuruthukum penghunian atas rumah sengketa tersebut oleh Tergugat I & II atausiapapun yang memperoleh hak darinya, adalah penghunian yang tidak sah atautanpa hak dan penghunian tersebut berakhir pada tanggal 10 Maret 1995, yakni 3tahun setelah diundangkannya UndangUndang No. 4 Tahun 1992, sehinggaseandainya Tergugat I & II memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) atas

quo dan telahmembentuk Instansi Tehnis sebagai Panitia Penaksir dan PenilaianRumah dan ganti rugi terkait untuk membahas dan mengkaji penjualanRumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorong dankemudian hasil dari pembahasan dan pengkajian Instansi Tehnis terkaitdituangkan dalam Surat Keputusan Tergugat I, Nomor: 225 tanggal, 15September 2000 tentang: "Daftar Rincian Jual Rumah Negara GolonganIll Milk Pemerintah Kabupaten Sorong, yang telah ternyata namaPenggugat yang memiliki S/P (Surat

Ijin Penghunian rumah Dinas) yangsah termasuk didalam Surat Keputusan Tergugat a quo, dengan daftarnomor urut: 520, dengan /luas tanah 849 M2 (Delapan Ratus Empat PuluhSembilan Meter Persegi) yang di atasnya telah terdapat bangunan rumahtinggal untuk berhak membeli rumah Dinas/rumah Negara in casu tanahobyek sengketa a quo tersebut dengan harga jual Rp. 70.974.400 (TujuhPuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat RatusRupiah) ;Bahwa sekitar bulan Juli s/d Desember 2001, Tergugat melalui

Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas bukti PK5/TR5 sampai denganbukti PK9/ TR9, masingmasing telah dicocokkan ternyata sesuaidengan aslinya;2. Keputusan Bupati kabupaten Sorong Nomor 225 Tahun 2000 tanggal15 September 2000,bukti T PK10/TR10, telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya;3. Daftar Perincian Harga Jual Rumah Negara Golongan Ill MilikPemerintah Kabupaten Sorong (SK Bupati Sorong Nomor 225 tanggal15 September 200) bukti PK11/TR11 berupa fotokopi dari fotokopi;4.

Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara sesuai bukti TIV s/d VIII 2dan 3 fotokopi dari fotokopi;2.

Fotocopy Surat Ijin Penghunian Nomor: 51/156919/SIP/85 tertanggal 17April 1985, yang dikeluarkan Perum Perumnas, atas nama Ahmad Yusuf,diberi tanda P10;11.

Abu Darda;Menyatakan secara hukum Surat Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor:225 tahun 2000 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik PemerintahKabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongan II dan KeputusanBupati Sorong Nomor: 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanahdan Bangunan Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah KabupatenSorong kepada Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, adalah sahmenurut hukum;Menyatakan proses Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00175, dengansurat ukur Nomor

perkara pidana tentang pemalsuan surat,sehingga memang kalau tergugat merasa keberatan dengan ada atautidaknya nama Penggugat dalam Lampiran Keputusan Bupati nomor 225tahun 2000 tersebut seharusnya menempuh jalur Pidana, namun yangjelas kalaupun tidak ada nama Penggugat dan Abu Darda Razak didalamnya mengapa kemudian disusul dengan SK Bupati KabupatenSorong nomor 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah danBangunan Milik Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorongkepada Pemegang Surat

Ijin Penghunian Rumah Dinas selaku Pembellidimana nama Penggugat pada Lampiran nomor urut termasuk didalamnya.Hal. 12 dari 41 hal.

Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara halaman 81 dari93 halaman Putusan No 90/Pdt.G/2019/PN Son paragraph 5.Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan SK Bupati KabupatenSorong Nomor 225 tahun 2000 tentang Penetapan Status RumahNegara Milik Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Rumah NegaraGolongan Ill sehingga terbitlah Surat keputusan Bupati KabupatenSorong Nomor 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah danbangunan Milik Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorongkepada pemegang Surat

Ijin Penghunian Rumah Dinas selaku Pembelikemudian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSorong (BAPPEDA) mengeluarkan Surat Penunjukkan Rumah Negaranomor 012/94/2009 yang ditujukan kepada Ir.

kebijakanmengeluarkan Keputusan agar supaya KotamaKotama diseluruhIndonesia ditugaskan Kopkamtib untuk mengendalikan Keluarga ParaPrajurit Supaya mendukung Partai Golkar dalam Pemilu (dikenalwaktu itu Jalur G).Sehingga Kodam Jaya selaku Kotama Pembina Wilayah berdasarkanSurat Keputusan Pangkopkamtib menanamkan pengaruhnya kepadapara penghuni rumah / Para Perwira, antara lain menciptakanbirokrasi untuk menghambat pengurusan haknya atas tanah yangditempati masingmasing, antara lain : Menerbitkan Surat

Ijin Penghunian dingkat SIP.

Kondisi Telah Berubah.e Sekarang setelah Era Demokrasi, Partai Golkar tidak lagi memerlukandukungan dari TNI AD, khususnya mengenai Pengendalian PolitikKeluarga TNI.e Seiring dengan tumbangnya orde baru dan TNI tidak lagi mendukungPartai Golkar, maka KODAM tidak lagi memperpanjang SIP (Surat IjinPenghunian) Perumahan, Para Perwira / Penghuni pun tidak mau lagimemperpanjang SIP (Surat Ijin Penghunian).Maka seharusnya Panglima Kodam Jaya Cq.

664/JKTP/1988 atasnama Soleiman Abdulah;Bahwa sehubungan dengan proses pengalihan status rumah negaragolongan II menjadi golongan Ill sebagaimana diatur dalam Pasal 7huruf e jo Pasal 8 angka (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, PenetapanStatus, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara,maka dapat disampaikan bahwa pengalihan status rumah negara darigolongan II menjadi golongan Ill harus berdasarkan permohonanpenghuni yang memiliki Surat

Ijin Penghunian (SIP) yang sah;Bahwa berdasarkan angka 1) dan angka 2) sebagaimana maksud diatas maka pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwapenyelesaian administrasi pengalihnan rumah negara golongan Ilmenjadi golongan Ill atas nama Drs.

H.A.A Malik untuk sepenuhnya menerima kuasa dariSoleiman Abdullah untuk menempati rumah negara obyek perkara tersebutakan ditanggapi sebagai berikut:i:Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 berbunyi Untuk dapat menghuni rumah negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 harus memiliki Ijin pbenghunian;Berdasarkan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 berbunyi Surat ijin penghunian sebagaimana dimaksud dlamaayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang di

Dan hal ini telah dimohonkan oleh Solaiman Abdullahatau ahli warisnya, sehingga Drs HAA Malik atau ahli warisnya bukanlah pihak yangberhak atas hunian rumah tersebut, karena tidak memiliki Surat Ijin Penghunian(SIP) serta tidak sesuai dengan aturan yang ada.Menimbang, bahwa karena Solaiman Abdullah sebagai pemilik hak yang sahtelah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2005, sebagaimana tercantumdalam Surat Keterangan Kematian No 474.3/02/IX/2005 tanggal 5 September 2005(surat bukti PT1), maka

Ijin Penghunian(SIP).Pasal 11 ayat (2) : Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh PPBMNE1 atau pejabat yang ditunjukdilingkungannya masingmasing, dan pemegang SIP harus bernamasama dengan nama penghuni rumah negara yang bersangkutan.Pasal 11 ayat (9) : Hak menempati Rumah Negara berakhir apabilaanggota :(1) Mutasi ke daerah atau instansi ;(2) Diberhentikan dengan hormat karena pensiunatau meninggal dunia ;(3) Berhenti atas kemauan sendiri;(4) Diberhentikan dengan tidak

Bahwa dalam melakukan penertiban didasarkan pada PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 30 tahun 2009 tanggal 31 Desember2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, menyatakansebagai berikut :1) Pasal 11 ayat (1): Setiap anggota berhak menempati satu rumahnegara dan untuk dapat menghuni rumah negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 10, anggota harus memiliki Surat IjinPenghunian (SIP).2) Pasal 11 ayat (2) : Surat Ijin Penghunian sebagaimana

Ijin Penghunian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh PPBMNE1 atau pejabat yang ditunjukdilingkungannya masingmasing, dan pemegang SIP harusbernama sama dengan nama penghuni rumah negara yangbersangkutan.c)Pasal 11 ayat (9) : Hak menempati Rumah Negara berakhirapabila anggota :(1)Mutasi ke daerah atau instansi ;(2)Diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggaldunia ;(3) Berhenti atas kemauan sendiri;(4)Diberhentikan dengan tidak hormat(5)Melanggar larangan penghunian rumah

Ijin Penghunian (SIP).3)Pasal 11 ayat (2) : Surat Ijin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan oleh PPBMNE1 atau pejabat yang ditunjukdilingkungannya masingmasing, dan pemegang SIP harus bernamasama dengan nama penghuni rumah negara yang bersangkutan.t.Oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawanhukum, maka berdasarkan Pasal 1365 BW, Penggugat Rekonpensi akanmengajukan tuntutan ganti rugi materiil kepada Tergugat Rekonpensi,yaitu sebagai berikut :1)Kerugian materiil

Bahwa sampai dengan saat ini tanah dan bangunanrumah dinas di obyek sengketa peruntukannya masih tetapdigunakan oleh TNI AD sebagai rumah dinas prajurit TNI AD,sebagian kecil masih dihuni atau ditempati prajurit yang masihberdinas aktif dilengkapi dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) dansebagian lagi dihuni/didiami oleh para purnawirawan/warakawuridan orangorang yang tidak berhak seperti anakanakpurnawirawan/warakawuri serta masyarakat umum yangperolehannya secara //legal.Bahve Yurisprudensi Mahkamah