PengelolaanKeuangan Daerah.49.SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001 2003 (6 buku Sk).50.Nota Keuangan APBD tahun 2002.51.Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahanAPBD tahun 2002 (3 buku).52.Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.53.Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlahRp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).54.Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang PengangkatanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan.55.Copy Surat

Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan PanitiaAnggaran.56.Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD KabupatenPeklaongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Jiwa Srayasejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)/ pertahun.57.Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD KabupatenPekalongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Bumiputerasejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)/pertahun.Terlampir dalam berkas perkara.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar

Nota Keuangan APBD Tahun 2002.51.Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahanAPBD tahun 2002 (3 buku).52.Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.53.Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).54.Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang PengangkatanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan.55.Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan PanitiaAnggaran.56.

Keputusan Bupati pekalongan Nomor : 951/114.B tahun 2001 tentangPerubahan kedua Surat keputusan bupati Pekalongan Nomor : 951/90Tahun 1999 tentang Pembentukan Majelis pertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Pekalongan,yang sampai saat ini tidak pernah melakukan tindakan apa pun dalampenyelesaian ganti rugi.Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur atau Mahkamah Agung melalui JudiciaiHal. 74 dari

Pekalongan;Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan PanitiaAnggaran;Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Peklaongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah) / pertahun;Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp108.000.000,00(Seratus delapan juta rupiah) / pertahun;Terlampir dalam berkas perkara;8.

Pekalongan;Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan PanitiaAnggaran;Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Peklaongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah) / pertahun;Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp108.000.000,00(seratus delapan juta rupiah) / pertahun;Terlampir dalam berkas perkara;7.

Pasal 46 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan gantirugi diatur dalam Peraturan Daerah;Keputusan Bupati pekalongan Nomor 951/114.B tahun 2001 tentangPerubahan kedua Surat keputusan bupati Pekalongan Nomor 951/90 Tahun1999 tentang Pembentukan Majelis pertimbangan TuntutanPerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) KabupatenPekalongan, yang sampai saat ini tidak pernah melakukan tindakan apa pundalam penyelesaian ganti rugi;Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.55. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Srayasejumlah Rp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh juta rupiah) /pertahun.56.

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.56. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Srayasejumlah Rp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh juta rupiah) /pertahun.57. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputerasejumlah Rp. 108.000.000, (Seratus delapan juta rupiah) /pertahun.Terlampir dalam berkas perkara.8.

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.56. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRDKab. Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi JiwaSraya sejumlah Rp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh jutarupiah) / pertahun.57. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRDKab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di AsuransiBumiputera sejumlah Rp. 108.000.000, (Seratusdelapan juta rupiah) / pertahun.Terlampir dalam berkas perkara.7.

Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bukti P.2 (Surat Keputusan Bupati Pekalongan) merupakanakta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokansesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil.Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil dalam Jabatan sebagai Perawat UPTD Puskesmas Sragi pada DinasKesehatan Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25Oktober 2012; 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012; 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MAsebagai PPKom; 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012; 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur

Memerintahkan barang bukti, berupa :1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;2) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3) 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MAsebagai PPKom;4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25Oktober 2012:2) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3) 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MAsebagai PPKom;4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;Hal. 104 dari 108 hal.

BKK) Wonopringgo, Kecamatan WonopringgoKabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No.820/106/1992 tanggal 30 September 1992 tentang Promosi Dan Atau MutasiStaf/ Petugas Bkk Dalam Lingkungan Kabupaten Dati Il Pekalongan,selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Direktur BPR BKK WonopringgoNo. : 06/Kepts/Dir/2005 tanggal 21 Maret 2005, terdakwa diangkat sebagaiSeksi Dana BPR BKK Wonopringgo; Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 41 Surat Keputusan GubernurNomor 116 Tahun 2003

BKK) Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo KabupatenPekalongan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No.820/106/1992 Tanggal 30 September 1992 tentang Promosi dan atauMutasi Staf/ Petugas Bkk Dalam Lingkungan Kabupaten Dati Il Pekalongan.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur BPR BKK Wonopringgo111No. 06/Kepts/Dir/2005 tanggal 21 Maret 2005, Terdakwa diangkat sebagaiSeksi Dana BPR BKK Wonopringgo;Bahwa selaku Seksi Dana, Terdakwa mempunyai tugas mencari dana(Nasabah), mengurusi

BKK) Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan,diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No. 820/106/1992Tanggal 30 September 1992 tentang Promosi dan atau Mutasi Staf/ PetugasBkk Dalam Lingkungan Kabupaten Dati II Pekalongan, maupun sebagai SeksiDana BPR BKK Wonopringgo yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanDirektur BPR BKK Wonopringgo No. 06/Kepts/Dir/2005 tanggal 21 Maret 2005;Menimbang, bahwa dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan

BKK)Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No. 820/106/1992 Tanggal 30September 1992 tentang Promosi dan atau Mutasi Staf/ Petugas Bkk DalamLingkungan Kabupaten Dati II Pekalongan, maupun kedudukan Terdakwa selakuSeksi Dana BPR BKK Wonopringgo yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanDirektur BPR BKK Wonopringgo No. 06/Kepts/Dir/2005 tanggal 21 Maret 2005,sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di muka;Menimbang, bahwa

Memerintahkan barang bukti, berupa :1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;2) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3) 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5) 1 (satu) bundel copy

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.55. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab.Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Srayasejumlah Rp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh juta rupiah) /pertahun.56.

Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.56. Bukti pembayaran premi aSuransi anggota DPRDKab. Peklaongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi JiwaSraya sejumlah Rp. 27.000.000, (Dua puluh tujuh jutarupiah) / pertahun.57. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRDKab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di AsuransiBumiputera sejumlah Rp. 108.000.000, (Seratusdelapan juta rupiah) / pertahun.Terlampir dalam berkas perkara.7.

: 185/KEP33.26/II/2013, tanggal 6 Pebruari 2013, tentangpenetapan lokasi desa kegiatan prona Kantor Pertanahan KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2013, lokaksi desa kegiatan prona tersebutsebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah dibagi 10 kecamatan anatara lain diHal6 dari 143 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.coQOKecamatan Buaran sebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang di DesaPakumbulan.Bahwa Terdakwa Ilyas Kaliri bin Kaliri pada tahun tahun 2007 s/d bulanOktober 2013 dengan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/369tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Pakumbulan Kec.

Nomor : 185/KEP33.26/II/2013, tanggal 6 Pebruari 2013,tentang penetapan lokasi desa kegiatan prona Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013, lokaksi desa kegiatan pronatersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) bidang tanah dibagi 10 kecamatanHal 13 dari 143 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smqg.anatara lain di Kecamatan Buaran sebanyak 85 (delapan puluh lima)bidang di Desa PakumbulanBahwa Terdakwa Ilyas Kaliri bin Kaliri pada tahun tahun 2007 s/d bulanOktober 2013 dengan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :141/369 tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Pakumbulan Kec.

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/369 tahun2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Pakumbulan Kec.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPekalongan Nomor : 185/KEP33.26/II/2013, tanggal 6 Pebruari 2013, tentangpenetapan lokasi desa kegiatan prona Kantor Pertanahan Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2013, lokaksi desa kegiatan prona tersebut sebanyak 2.000 (duaribu) bidang tanah dibagi 10 kecamatan anatara lain di Kecamatan Buaransebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang di Desa Pakumbulan.Bahwa Terdakwa llyas Kaliri bin Kaliri pada tahun tahun 2007 s/d bulan Oktober2013 dengan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/369 tahun 2007tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Pakumbulan Kec.

: 185/KEP33.26/II/2013, tanggal 6 Pebruari 2013, tentangpenetapan lokasi desa kegiatan prona Kantor Pertanahan Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2013, lokaksi desa kegiatan prona tersebut sebanyak 2.000 (duaHal 12 dari 124 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smqg.ribu) bidang tanah dibagi 10 kecamatan anatara lain di Kecamatan Buaransebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang di Desa PakumbulanBahwa Terdakwa llyas Kaliri bin Kaliri pada tahun tahun 2007 s/d bulan Oktober2013 dengan Surat

Dasar hukum pengangkatan SebagaiKepala Desa Pakumbulan untuk periode pertama saya lupa, namun untuk periodekedua adalah Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 141/369 tahun 2007tanggal 28 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Pakumbulan Kec. Buaran Kab. Pekalongan.Bahwa pada tahun 2013 di Ds. Pakumbulan Kec. Buaran Kab. Pekalongan adaProgram Prona T.A 2013 dan pada wakiu itu saya masih menjabat sebagaiKepala Desa Pakumbulan Kec. Buaran Kab.

dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, bahwapengertian Setiap Orang dalam konteks Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahorang perseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atauseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, serta mempunyaikemampuan berpikir dan menggunakan akal dalam menentukan kehendakuntuk berbuat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor:141.1/603 tanggal 9 Okober Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desadan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan WonopringgoKabupaten Pekalongan, terdakwa MOHAMAD FADLI Alias MOH.

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telahmempergunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanadiuraikan di atas dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 141.1/603 tanggal 9 Okober Tahun 2013 Tentang PemberhentianPejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanWonopringgo

BKK)Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No. 820/106/1992 Tanggal 30September 1992 tentang Promosi dan atau Mutasi Staf/ Petugas Bkk DalamLingkungan Kabupaten Dati II Pekalongan.

BKK) Wonopringgo, Kecamatan WonopringgoKabupaten Pekalongan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan No.820/106/1992 Tanggal 30 September 1992 tentang Promosi dan atau Mutasi Staf/Petugas Bkk Dalam Lingkungan Kabupaten Dati II Pekalongan, maupun sebagai SeksiDana BPR BKK Wonopringgo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DirekturBPR BKK Wonopringgo No. 06/Kepts/Dir/2005 tanggal 21 Maret 2005;Menimbang, bahwa dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan

Bukti T 25 : Surat Keputusan Bupati Pekalongan tanggal 18Desember 2019 Nomor : 140/737 Tahun 2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa DefinitifDesa Kebonagung Kecamatan Kajen KabupatenPekalongan Masa Jabatan 20192025 (sesualdengan aslinya).26.A BuktiT26A : Surat dukungan dari warga masyarakat dukuhGutoko desa Kebonagung atas tuntutanpemberhentian dan pemecatan kepala dusunGutoko atas nama Khaerudin dari jabatannyaberupa tanda tangan (Sesuai dengan aslinya

Januari 2011 danberdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No. 30/Rek/I/2010tanggal 4 Januari 2010;Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas Raskin Subdivre VIadalah:Mengawasi penyaluran pendistribusian raskin dari Gudang Bulog ke titikdistribusi.Membuat administrasi BAST (Berita Acara Serah Terima) raskin.Melakukan penagihan HPB (Harga Penjualan Beras) raskin baik di tingkatKecamatan maupun ditingkat Desa.Menyetorkan uang HPB Raskin ke Sub Divre Pusat melalui BRI.Bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor511.1/25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin danTim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan, dan Surat Pemberitahuandari Sekda Ub.

keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP saksi; Bahwa pada tahun 2014 saksi adalah Kepala Bidang Bina Teknik pada DinasPU Kab.Pekalongan;Bahwa pada tahun 2014 terdapat Kegiatan Peningkatan Jalan GamblokLuragung Kec.Kandangserang Kab.Pekalongan pada Dinas PUKab.Pekalongan TA 2014;Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPk);Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)adalah Surat

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 916/809 tertanggal 31Desember 2013 dan dasar penunjukan saksi sebagai PPK adalah SuratKeputusan Kepala Dinas PU Kab.Pekalongan Nomor: 824/79/2014 tertanggal6 Januari 2014;Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1.714.000.000(satu milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah), sementara nilai kontraknyasebesar Rp.1.703.703.000 (satu milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus tigaribu rupiah), adapun sumber dananya berasal dari APBD Kab.PekalonganTA. 2014

CASWATO menjabat sebagai Kepala DesaTengeng Kulon, menjabat sebagai Kepala Desa Tengeng Kulon sejak tanggal20 Juni 2007, Berdasar Surat Keputusan Bupati Pekalongan Tahun 2007;Bahwa jumlah hansip / linmas yang ada di Kepala Desa Tengeng KulonKecamatan Siwalan di Kabupaten Pekalongan yang dipersiapan untukpengamanan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalahsebanyak 20 orang;Bahwa dari kekuatan Hansip / Linmas sebanyak 20 orang tersebut diatas sudahmempunyai kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan

Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun2003.Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pokok PokokPengelolaan Keuangan Daerah.SK Pirnpinan DPRDterkait Pelaksanaan Anggarantahun 2001 2003 (6 buku).Nota Keuangan APBD 2002.Sambutan Bupati dalam rangka penetapan PerdaAPBD 2002.Copy Polis Asuransi Bumi Putra dan Jiwa Srayadan perhitungannya.Bukti pembayaran premi Bumi Putra Rp.502.000.000,(lima ratus dua juta rupiah).Copy Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah tentangPengangkatan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan danCopy Surat

Keputusan Bupati Pekalongan tentangSusunan Panitia Anggaran.Uang tunai sejumlah Rp. 115.630.000, (seratuslima belas juta enam ratus tigapuluh ribu rupiah).Uang tunai sejumlah Rp. 111.894.500, (seratussebelas juta delapan ratus sembilan ribu lima ratusrupiah).Polis Asuransi No. 27997.Polis Asuransi No.36930.Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belasjuta rupiah).Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah).Bukti pembayaran Polis Asuransi anggota DPRDKabupaten Pekalongan Tahun 2000 s/d