sanksi administratif dan diselesaikanmelalui penataan kawasan hutan.Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/LH/2021/PN PlwHakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota 19.20.21.3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksiadministratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yangberasal dari denda adminsitratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.Bahwa Sebagai tindak lanjut dari Pasal 110A dan 110B UU 18/2013sebagaimana diubah dalam UU

Cipta Kerja, Pemerintah telahmenerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata CaraPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda AdministratifDi Bidang Kehutanan.Bahwa Tergugat baru mengetahui jika perkebunan yang dikelola olehTergugat merupakan kawasan yang bersentuhan dengan kawasan HPK,yang mana hal ini diketahui oleh Tergugat sejak adanya gugatanterhadap Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020 dalam perkara nomor

mengeluarkannya dari kKawasan hutan supaya tidakmenimbulkan kerugian bagi pihak lain;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusitersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa dengan adanyapenetapan kawasan hutan oleh Pemerintah, masih terdapat bebebapa kawasanyang dijadikan oleh Perusahaan atau Badan Hukum, masyarakat adat sebagaitanah ulayat yang dipergunakan untuk kehidupan seharihari denganperkebunan;Menimbang, bahwa terkait permasalahan tumpang tindih ini pun,terakhir dikelaurkan UU

Cipta Kerja yaitu UndangUndang Nomor Undang No.11 Tahun 2020, yang mana berdasarkan Pasal 37 angka 20, Di antara Pasal110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110BUndangUndang Nomor 18 Tahun 2073 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan yaitu:Pasal 110A(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangundan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelumberlakunya UndangUndang ini yang belum memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan

komersial, bukanlah termasuk dalam pengertianTerorganisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UUP3H dan bukan termasuk pengertian kelompok tersrtuktursebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU P3H;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU P3H, disebutkanPenggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untukperkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 UU P3H telah dirubah didalamPasal 37 UU

Cipta Kerja (Vide halaman 199), sehingga berbunyiPenggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untukperkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, disebutkanPerizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada PelakuUsaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ataukegiatannya.Bahwa didalam UU P3H tidak diatur mengenai batasan luasperladangan' tradisional

yang dijerat dalam UU P3H maupun UU CiptaKerja adalah Pelaku Usaha yang tidak memiliki Izin dibidangperkebunan dan/atau pertambangan dan/atau penggunaan izinyang melampaui isi perizinannya, dan yang dapat melakukan hal itusemua adalah Koorporasi, orang yang memiliki lahan perkebunandiatas 20 Hektar namun dibawah 25 Hektar (Vide Pasal 3 ayat (3)PermenAgraria 18/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PerMenTan 26.2007),sindikat kejahatan, dan Oknum Pejabat Kelas Atas (Vide Pasal 28UU P3H dan Pasal 37 angka 9 UU

Cipta Kerja).Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 29,angka 32 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan:(1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan fHalaman 41 dari

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UndangUndang PPHI),pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK);Menimbang, bahwa meskipun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada bulan November 2020 besertaperaturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk clusterketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021, namun

Untuk kemudian sebagaidasar pertimbangan mengenai kualifikasi PHK beserta kompensasinyasebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan a quo;Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa hukumperselisihanhubungan industrial terjadi sebelum UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan ketentuan turunannyadisahkan berlaku maka Majelis Hakim juga mempetimbangkan ketentuanketenagakerjaan sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja tersebut;Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial (UndangUndang PPHI),pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHk);Menimbang, bahwa meskipun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada bulan November 2020 besertaperaturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk clusterketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021, namun

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UndangUndang PPHI),pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHk);Menimbang, bahwa meskipun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada bulan November 2020 besertaperaturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk clusterketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021, namun

Untuk kemudian sebagaidasar pertimbangan mengenai kualifikasi PHK beserta kompensasinyasebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatan a quo;Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa hukumperselisihanhubungan industrial terjadi sebelum UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan ketentuan turunannyadisahkan berlaku maka Majelis Hakim juga mempetimbangkan ketentuanketenagakerjaan sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja tersebut;Menimbang, bahwa

;Bahwa, ahli menerangkan mengenai Pasal 27 Perpres Nomor 82/2018 belumada uji materil, sebenarnya ini sedang prosesproses dirubah dengan Perpresberikutnya tetapi memang usulanusulan yang masyarakat sampaikan tidakmuncul dalam Perpres 75/2019 sebagai revisi Perpres 82/2018 dan ketikapemerintahpun melakukan revisi lagi di Pepres 64/2020 tidak muncul lagi, jadimemang sudah pernah diusulkan pekerja itu mendapat pelayanan;Bahwa, ahli menyampaikan sebagai informasi di UU Cipta Kerja ada ketentuantentang

penggantian hak yang 15% atas kesehatan dan perumahan itu dihapusjadi berbeda dengan UU 13 muncul 15% kompensasi PHK, 15% ini hilang itulahHalaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor. 138/G/2020/PTUN.BDGyang kita minta ketika 15% itu sebagai penggantian kesehatan dan perumahandihapus harusnya pemerintah lebih memudahkan pemberian fasilitas JKNkepada pekerja terPHK karena 15% telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, nahinilah kita berharap rencana revisi Perpres 64 mudahmudahan mendapatkansebuah point pasal

Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja;Semua peraturan pelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubaholeh UndangUndang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan UndangUndang ini dan wayib disesuaikan palinglama 3 (tiga) bulan.,Halaman 3 dari 34 halaman.

Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PeraturanPresiden;Menimbang, bahwa pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakahdengan diundangkannya UU Cipta Kerja, maka seketika itu pula PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) menjadi tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara permohonan fiktif positif atau menunggu terbitnyaPeraturan Presiden (Perpres) menjadi tidak berwenang?

Yang berbadan hukum PT Yayasan,korporasi, yang tidak berbadan hukum CV, Firma;Bahwa Korporasi menurut uu no 18 tahun 2013 yang sudah adaperubahan dengan undangundang cipta kerja, didalam pasal 37 uu no 18tahun 2013, pemaknaan korporasinya tidak berubah kemudian di uu ciptakerja, yaitu di pasal 1 ayat 22 korporasi adalah kumpulan orang ataukumpulan kekayaan yang terorganisir, yang berbadan hukum maupuntidak berbadan hukum;Bahwa unsur korporasi yang harus terpenuhi dalam uu cipta kerja ini adadua yang

Tapikarena pemaknaan korporasi adalah dua hal dan harus kumulatif maka UDtidak termasuk dalam kategori dalam uu cipta kerja;Bahwa Dalam KUHAP Kalau tidak salah pasal 76 seseorang tidak dapatdituntut dua kali untuk perkara yang sama, atau istilah ne bis in idem;Bahwa Jika ada dakwaan yang berisi nebis in idem, maka dakwaan yangdemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa UU CIPTA kerja MERUBAH BANYAK undangundang, termasukuu nomor 18 tahun 2013 akan tampak perubahanperubahannya.

pelanggaran terhadap pasal12 A sampai F dan atau huruf H dikenakan sanksi administratif maksudnyaadalah Di dalam UU 18/2013 banyak hal yang berkaitan dengan pasal 12diancam dengan pidana, ini dapat diatur dengan pasal 83 nya, tapi denganadanya UU CIPTA KERJA, ini berubah.

Cipta Kerja harus diterapbkan karena UU CIPTA KERJA berlakusejak diundangkan bulan November 2020 seingat Ahli;Bahwa Tidak ada dijelaskan kronologis kejadian tentang kasus yangdilakukan terdakwa;Bahwa Yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah individu atauperorangannya, karena tidak ada perbedaan antara orang dengan UD.nya, karena UD adalah alter ego dari orang perseorangan tersebut ataubisa disebut dengan istilan Alias.

CIPTA KERJA.

PejabatPemerintahan yang berwenang; (4) Apabila dalam batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum; (5) Ketentuanlebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakanyang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa pertanyaan yang timbul kKemudian adalahapakah dengan diundangkannya UU

Cipta Kerja, maka seketika itu pulaHalaman 26 dari 37 Halaman, Putusan Nomor : 16/P/FP/2021/PTUN.SBYPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan fiktif positifatau menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) menjadi tidakberwenang?

Jika undangundang lamalebih menguntungkan, maka dipergunakan undangundang yang lama.Bahwa selanjutnya pertimbangan Judex Factie Pengadailan TingkatPertama pada halaman 68 Paragraf pertama yang pada pokoknyamenerangkana bahwa Judex factie tidak menggunakan Undangundang CiptaKerja (UU No.11 tahan 2020) karena akan terjadi ketidak pastian hukumterhadap para terdakwa, kerana perbuatan para Terdakwa dilakuan jauhsebelum UU Cipta kerja disahkan.Bahwa atas pertimbangan tersebut seharusnya tidaklah menimbulkanketidakpastian

Serang kepadaTermohon dan diterima pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan CekPos, Surat Permohonan Pemberhentian Sementara Komisioner KomisiInformasi Provinsi Banten Periode 2019 2023 tersebut atas dasar aturanperundangundangan berupa Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 3Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Cipta Kerja, yang telahmengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, jangkawaktu untuk Termohon wajib menetapkan

ditimbulkan akibatperbuatannya;Bahwa memperhatikan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkatUU Cipta Kerja) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (selanjutnya disingkat PP Pengadaan Tanah 2021)dimana dalam Pasal 140 PP Pengadaan Tanah 2021, segala tahapanpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yangsedang berlangsung sebelum berlaku UU

Cipta kerja, penyelesaiannyadilaksanakan sesuai dengan PP ini .c.

Menimbang, bahwa meskipun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada bulan November 2020 besertaperaturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk clusterketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021, namun karenaperistiwa hukum berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada April 2020, dimana UU Ketenagakerjaan sebelummengalami perubahan masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat

ditimbulkan akibatperbuatannya;Bahwa memperhatikan ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Sselanjutnya disingkatUU Cipta Kerja) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum (selanjutnya disingkat PP Pengadaan Tanah 2021)dimana dalam Pasal 140 PP Pengadaan Tanah 2021, segala tahapanpengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yangsedang berlangsung sebelum berlaku UU

Cipta kerja, penyelesaiannyadilaksanakan sesuai dengan PP ini .c.

hukum, ayat (2) selamaputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belumditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/ouruh pemutusan harustetap melaksanakan kewajibannya, ayat (3) Perusahaan saat melakukanpenyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ouruh yang sedang dalamproses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajio membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa diterima pekerja/ouruh dandipertegas dalam Pasal 157A UU

cipta kerja Nomor 11 tahun 2020.

karena Tergugat belummemasuki usia pensiun normal;Bahwa dalam ketentuan peraturan dana pensiun mempunyai formulakhusus dalam perhitungan antara pensiun normal atau pensiun dipercepatsehingga tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan Pasal 167 UU Nomor13 Tahun 2003;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 21 perkara yang telahdiputuskan pada Pengadilan kelas 1A Jayapura belum kekuatan hukumtetap;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 22, 23 dan 24 sangatbertentangan dengan norma ketenagakerjaan UU

Cipta Kerja Nomor 11Tahun 2020 Pasal 157A;Bahwa Tergugat menolak membahas tentang perhitungan pesangon akibatdari PHK karena Tergugat tidak memiliki Kesalahan yang berakibat PHK,maka tidak diperlukan adanya perhitungan tentang pesangon, dan denganmelihat perhitungan yang tidak masuk akal merupakan akalakalan dariPenggugat untuk menghilangkan hakhak normative yang dimiliki Tergugat;Berdasarkan uraianuraian hukum di atas, perkenankanlah Tergugatmemohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa

, kebetulan ahli salah satu wakil dari pemerintah yangmasuk dalam tim RUU PT, UU No. 40 Tahun 2007, d dalam Pasal 36ayat 3 itu memang mengatakan cross holding itu dilarang, jual beli sahamyang untuk dimiliki untuk diri Sendiri dalam teori hukum PT itu tidak boleh,tetapi itu tidak mutlak, UU PT kita sejak UU No. 1 tahun 1995 sampaisekarang UU No.40 Tahun 2007, itu memang belum sepenuhnyamengikuti paham PT tunggal, apa PT tunggal itu adalah PT yang bisadimiliki oleh satu orang, bahkan sekarang di UU

Cipta Kerja UU No. 11tahun 2020, justeru untuk UMKM dibuka kemungkinan oleh UU CiptaKerja mendirikan PT hanya satu orang, modalnya berarti tidak perluperjanjian dan modalnya ditentukan oleh yang bersangkutan, tetapi PTHalaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor : 89/G/2021/PTUNJKT.yang bukan UMKM masih menganut paham perjanjian, minimal duaorang, bisa saja satu orang sahamnya 99,9 % dan yang satu orang lagi0,01 % yang hanya dijadikan boneka, dan saat menjadi badan hukumsaham yang 0,01% dijual, apakah

holding ;Bahwa menurut ahli kalau menurut ahli sesuai pengetahuan dankeahlian, itu. tidak comparable, tidak bisa disandingkan ataudibandingkan, jadi SPT yang merupakan kewajiban perpajakan danlaporan perusahaan itu telah membayar pajak mengisi kewajibanperpajakannya, kemudian kalau SK Menkumham yang berkaitan denganperubahan kepengurusan, daftar perseroan yang ada di Kemenkumhamitu. berfungsi sebagai publikasi untuk mengganti UU No. 3 tahun 1982tentang wajib daftar perusahaan, dimana setelah keluar UU

Cipta Kerja,UU No. 3 tahun 1982 itu dicabut, jadi tidak bisa di bandingkan mana yanglebih tinggi mana yang lebih rendah, karena itu sesuatu yang berada didalam lingkup yang berbeda;Bahwa menurut ahli kalau terjadi keadaan RUPS, UU PTmengamanatkan bahwa RUPS yang menyelenggarakan adalah direksi,direksi membuat pemanggilan RUPS, tentang bagaimana mekanismekuorum harus dipenuhi, semua diatur dalam tata cara penyelenggaraanRUPS itu, antara lain pemanggilan cukup dengan koran, atau denganSurat tercatat

pemetaanbatas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kKawasan hutan supaya tidakmenimbulkan kerugian bagi pihak lain;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusitersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa dengan adanyapenetapan kawasan hutan oleh Pemerintah, masih terdapat bebebapa kawasanyang dijadikan oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat yang dipergunakanuntuk kehidupan seharihari dengan perkebunan;Menimbang, bahwa terkait permasalahan tumpang tindih ini pun,terakhir dikelaurkan UU

Cipta Kerja yaitu UndangUndang Nomor Undang No.11 Tahun 2020, yang mana berdasarkan Pasal 37 angka 20, Di antara Pasal110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110BUndangUndang Nomor 18 Tahun 2073 tentang Pencegahan' danPemberantasan Perusakan Hutan yaitu:Pasal 110A(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangundan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelumberlakunya UndangUndang ini yang belum memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan