strong>

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakaan hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah beserta bangunan rumahnya yang terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, seluas : 100 M2, Sertipikat Hak Milik No. 716, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-03-2005, Nomor 00034

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 Penggugat telah membeli sebidangtanah beserta bangunan Rumahnya dari Tergugat , yaitu sebidang tanahbeserta bangunan rumahnya yang terletak di Desa Sangsit, KecamatanSawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali seluas : 100 M2, Sertipikat Hak MilikNo. 716, sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 28032005,Nomor 00034 /Sangsit/2005 dan telah terbit sertipikat atas nama Penggugat NILUH SEKARINI, dengan batas batas sebagai berikut :Di sebelah timur : Bangunan/tanah

Rp. 13.000.000,(tiga belas juta rupiah) dari Tergugat sehingga total keseluruhan utangTergugat Il kepada Tergugat adalah sebesar Rp.33.000.000, (tigapuluh tiga juta rupiah);Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Tergugat II kepada Tergugat diatas, Tergugat II telan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanahberikut bangunan yang berdiri diatasnya, yaitu sertifikat hak milik No.716/Desa Sangsit, seluas 100 M2 (seratus meter persegi)sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2005,Nomor : 00034

Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi Il kepada Tergugat diatas, Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi Il telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah berikutbangunan yang berdiri diatasnya, yaitu sertifikat hak milik No. 716/DesaSangsit, seluas 100 M2 (seratus meter persegi) sebagaimana diuraikandalam surat ukur tanggal 28 Maret 2005, Nomor : 00034/Bungkulan/2005,terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, tertulisatas nama Pemegang Hak

milik orang lain, Sebelah Barat dengan Tanah milik orang lain dan SebelahUtara dengan Jalan (Bukti P.1)Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Sertipikat Hak Milik No.716 Surat Ukur tanggal 28 03 2005, Nomor 00034 /Sangsit/2005, atas nama NILUH SEKARINI (Penggugat) tersebut di dalam sebab perubahan nama yangberhak dan sebagai pemegang haknya adalah diawali dari atas nama KETUTPUSPA ARINI kemudian beralih kepada NYOMAN SWIRCA berdasarkan AktaJual Beli No. 214/2005 Tanggal 14 Mei 2005 lalu beralih

Menyatakaan hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat denganTergugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumahnya yang terletakdi Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali,seluas : 100 M2, Sertipikat Hak Milik No. 716, sebagaimana di uraikandalam Surat Ukur tanggal 28032005, Nomor 00034 /Sangsit/2005 dantelah terbit sertipikat atas nama Penggugat / NI LUH SEKARINI.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.104818.15/2009/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00293/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 nomor 00034

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00293/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 23 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00034/506/09/059/14tanggal 29 Desember 2014, atas nama PT Jakarta GoldenLandmark, NPWP 01.060.114.4059.000, beralamat di JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00293/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Maret 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00034

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal6 November 2018, Luas : 1809 m?

Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal6 November 2018, Luas: 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.

atas nama Pemerintah KabupatenLombok Barat Berkedudukan di Gerung; Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018,Tanggal 6 November 2018, Luas : 1809 m?

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005373.15/2018/PP/M.XVIIIA Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00286/KEB/WPJ.19/2018tanggal 9 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00034

Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005373.15/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2020 Tanggal 03 Septemberdiucapkan tanggal 11 Agustus 2020 dan dikirimkan sesuai dengan resipengiriman pos tanggal 10 September 2020;Dengan Mengadili Sendiri:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00286/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 9 April2018 Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas PajakPenghasilan Tahun 2015 Nomor 00034

menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianBanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00286/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 9 April 2018 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00034

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put76984/PP/M.XIVA/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya pemohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1407/WPJ.06/2015tanggal 9 Juni 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor: 00034

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1407/WPJ.06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor: 00034/107/10/073/14 tanggal 22 Juli2014, atas nama PT Gunanusa Utama Fabricators, NPWP:01.002.938.7073.000, beralamat di Jalan Bendungan HilirRaya Nomor: 60, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat adalah telahsesuai

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya pemohonan gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP1407/WPJ.06/2015 tanggal 9Juni 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor: 00034

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1407/WPJ.06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor: 00034/107/10/073/14 tanggal 22 Juli

Putusan Nomor 2531/B/PK/Pjk/2019KEP891/WPJ.19/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010Nomor 00034/406/10/092/12 tanggal 23 Mei 2012, atas nama PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT073171.15/2010/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP891/WPJ.19/2013 tanggal11 Juli 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00034/406/10/092/12tanggal 23 Mei 2012, atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP01.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Putusan Nomor 2531/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00034/406/10/092/12 tanggal 23Mei 2012, atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP01.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31,Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat, 10230, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP891/WPJ.19/2013 tanggal 11 Juli 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00034

Putusan Nomor 111/B/PK/Pjk/2019Nomor 00034/207/12/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Oktober 2012karena koreksi yang dilakukan' tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan yangPemohon Banding lakukan;Bahwa demikianlah Surat Banding Pemohon Banding buat, PemohonBanding mohon sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatdikabulkan dan diterima secara keseluruhan, sekiranya Majelis Hakimberpendapat lain, Pemohon Banding mohon untuk dapat diadili dandiberikan

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88962/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00123/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00034

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00123/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00034

mengajukansurat uraian banding tanggal 7 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88817/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3278/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakOktober 2012 Nomor 00034

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3278/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00034/240/12/054/14 tanggal 4 Juli 2014, atas nama PTMetro Realty Tbk., NPWP 01.363.919.0054.000, beralamat diGedung Metro Pasar Baru Lantai 10, Jalan H.

Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3278/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00034

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun1994, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2000, dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 14 Tahun = 2002tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP08/WPJ.11/BD.0303/2006 tanggal 03 Februari 2006 yang isinyamenolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Bandingmempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 (periode JanuariDesember 2003) Nomor: 00034

Nol82 B/PK/PJK/2007 Sanksi administrasi 198.Jumlah yang masih harus dibayar 926.02559.677.808258.603.833 Keputusan KeberatanKetentuan FormalBahwa hasil pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 23 TahunPajak 2003 terhadap Pemohon Banding yang dilakukan olehTerbanding diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarNomor: 00034/203/03/607/05 tanggal 30 Maret 2005 denganjumlah yang kurang dibayar sebesar Rp.258.603.833,00;Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar tersebut

Nomor: KEP08/WPJ.11/BD.0303/2006 tanggal 03 Februari 2006 =yangPemohon Banding terima tanggal 09 Februari 2006, PemohonBanding mengajukan banding kepada Pengadlan Pajak;Bahwa sebagai salah satu persyaratan banding, berdasarkanPasal 36 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak bahwa banding hanya dapat diajukan apabilajumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%Pemohon Banding telah melunasi 100% dari jumlah terutangdalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00034

/203/03/607/05 melalui surat setoran pajak sebesarRp.257.750.557,00 tertanggal 29 April 2005 dan kompensasisurat Setoran Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 nomor: 00005/401/03/607/05 sebesar Rp.853.276,00tertanggal 30 Maret 2005;Ketentuan MateriilBahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan denganpenjelasan sebagai berikut caren Menurut SKPKBKeteranean Pasal 23 nomor:00034/203/60 Koreksig Tahun Pajak 7/05 tanggal 30 PemeriksaSOE Maret 2005Dasar Pengenaan 2.156.166.4 2.597.787Pajak

PutusanNomor 10162/PP/M.II/12/2007 tanggal 09 Maret 2007, yangamarnya berbunyi sebagai berikutMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP08/WPJ.11/BD.0303/2006 tanggal 03 Februari 2006 mengenaikeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2003nomor: 00034/203/03/607 O05 tanggal 30 Maret 2005, atas namaPT Jaya Readymix Cabang Surabaya, NPWP: 01.000.193.1607.001 alamat

Bahwa, didalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 00034/KEP/DV/0170/2005 tanggal 21 April 2005 nama Pemohontertulis NY. OBAY SOBARIAH;5. Bahwa, nama Pemohon yang tertulis NY. OBAY SOBARIAH pada SuratKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah benar namaPemohon;6. Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu) TandaPenduduk, Surat Nikah dan Kartu Keluarga tertulis OBAY RUMINI;7.

Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluargaH.MASDUKI Nomor : 3278021205080011 tertanggal 20042011 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaTasikmalaya selanjutnya diberi tanda P6;Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegerara Nomor : 00034/KEP/DV/0170/2005 tertanggal 21 April 2005 atasnama H.

ObayRukmini sedangkan nama pemohon di Surat Keputusan BadanKepegawaian Negara Nomor : 00034/KEP/DV/0170/2005 tertulis Ny.Obay Sobariah dan orangnya adalah sama;Bahwa menurut keterangan pemohon ketidak sesuaian namatersebutdikarenakan Nama Obay Sobariah lebih dikenal suami Pemohon masihhidup ;Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaipersyaratan untuk kelengkapan perbaikan SK. Pensiunan SuamiPemohon ;Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;2.

ObayRukmini sedangkan nama pemohon di Surat Keputusan BadanKepegawaian Negara Nomor : 00034/KEP/DV/0170/2005 tertulis Ny.Obay Sobariah dan orangnya adalah sama;Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/Pn.Tsm Bahwa menurut keterangan pemohon ketidak sesuaian namatersebutdikarenakan Nama Obay Sobariah lebih dikenal suami Pemohon masihhidup ; Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaipersyaratan untuk kelengkapan perbaikan SK.

NomorSTPL/ 1114/ XI/ 2013/ Sulsel/ Polres Gowa tertanggal 18 Nopember 2013,dengan laporan adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Hak atastanah dan Pengrusakan Patok Batas Tanah ; Bahwa pada Bulan Maret 2014, telah dilaksanakan gelar perkara terkaitpermasalahan tersebut di atas di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kab.Gowa, dalam gelar perkara inilah diketahui bahwa Tergugat memiliki SHMHalaman5 dari42 HalamanPutusanNomor 456/ PDT/ 2018/ PT MksNomor 29/ Borong Palala, tanggal 17062009, Surat Ukur Nomor 00034

HalamanPutusanNomor 456/ PDT/ 2018/ PT Mks10.1988, Tanggal 2811988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN sehinggaperbuatan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan Akta Jual Beli tersebut harus dinyatakantidak mengikat secara hukum ; Bahwa pihak Turut Tergugat III ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,karena Turut Tergugat Ill kurang kecermatan dan kehatihatian telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/ Borong Palala, tanggal 17062009, Surat Ukur Nomor 00034

/ 2008, tanggal 31102008, atas namaABDUL RAHMAN CAIN, MM.IR di atas lokasi obyek sengketa padahaldiketahui lokasi obyek sengketa telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor 225/Pattallassang, Tanggal 1221988, Gambar Situasi Nomor 08/ 1988,Tanggal 2811988, atas nama MOHAMMAD NOOR AMAN seluas 11.125m2 sehingga perbuatan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum sehingga cukup beralasan Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Borong Palala, tanggal 17062009, Surat Ukur Nomor 00034/ 2008,tanggal 31102008

obyek sengketa adalah merupakan perbuatanMelawan NUKUM ; n nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn een nnn e nnnMenyatakan perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli Nomor96/ AKTA/ KPTL/ Ill/ 2005, tanggal 7 Maret 2005, di atas tanah obyeksengketa yang disaksikan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawanhukum sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak mengikat secaraMenyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor 29/ Borong Palala, tanggal 17062009, Surat Ukur Nomor 00034

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112990.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 Nomor:00034

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April2013 Nomor: 00034/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015Halaman 3 dari 7 halaman.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00206/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak April 2013 Nomor 00034

Uraian Banding tanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002559.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPUJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00034

Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00034/207/13/092/18 tanggal 29Januari 2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.

Thamrin Nomor 31Lantai 2 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00034/207/13/092/18 tanggal 29 Januari 2018atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000,beralamat di Jalan M.H.

2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00134/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00034

Desember 2008;SKPKB PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008dan STP PPh Pasal 21;SKPKB PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008dan STP PPh Pasal 23;SKP Nihil PPh Pasal 4 (2) Final untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 dan STP PPh Pasal 4 (2) Final;STP Pajak Penghasilan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008;Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana hasilnya ditetapkan dalamSKPKB PPN Masa Pajak April 2008 Nomor 00034

Jumlah PPN yang masih harus 0dibayar Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan seluruh koreksiTerbanding sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP477/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBPPN Nomor 00034/207/08/703/10 tanggal 24 November 2010 Masa Pajak April 2008,sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar dalam Ketetapan Pajak adalah menjadisebesar

Nol/Nihil" sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45643/PP/M.VI/16/2013, Tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP477/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Masa Pajak April 2008 Nomor 00034

akan tetapi ternyata, sesuai faktafakta yang terungkap dipersidangan,tidak ditemukan adanya Surat Tegoran a quo;Bahwa,sesuai faktafakta yang terungkap dipersidangan Termohon PeninjauanKembali langsung melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap PemohonPeninjauan Kembali dan berujung pada Penerbitan SKPKB tanpa didahuliSurat Tegoran;Bahwa, oleh karenanya, terbukti secara Sah dan Meyakinkan PemeriksaanPajak Nomor LAP080/WPJ.13/KP,0305/2010, tanggal 24 Nopember 2010 danSKPKB PPN Masa Pajak April 2008 Nomor 00034

Putusan Nomor 580/B/PK/PJK/201414KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sahatau setidaknya mengandung Cacat Hukum;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan PemohonPeninjauan Kembali Secara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 olehTermohon Peninjauan Kembali, maka secara mutatismutandis menyebabkanTidak Sah atau Cacat Hukum pula Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak April2008, Nomor 00034/207/08/703/10 tanggal 24 Nopember 2010, sebab SuratPengukuhan Secara Jabatan

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004,Nomor 00034/240/04/052/06, tanggal 28 September 2006, denganperhitungan sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2008;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.32127/PP/M.XII/25/2011, tanggal 22 Juni 2011, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1889/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 19 November 2007, mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2004, Nomor 00034

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1889/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 19November 2007, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2004 Nomor 00034

Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10Terlawan; 16 Bahwa namun kemudian Terlawan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB) terhadap Pelawanyaitu: a1718Nomor 00033/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untukmasa pajak Desember 2008 (SKPKB Nomor 33);Nomor 00034/207/08/063/10 tertanggal 26 Oktober 2010 untukmasa pajak Januari s/d November 2008 (SKPKB NomorBahwa oleh karena Pelawan merasa berkeberatan dengan keduaSKPKB yang diterbitkan oleh Terlawan

Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00033/207/08/063/10 Tanggal 26 Oktober 2010 Masa PajakDesember 2008 Sebagaimana Dibetulkan Terakhir DenganKeputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 Tanggal 26 Agustus 2011, sertaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1279/WPJ.04/2011 Tanggal 1November 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034

KEP00145M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal26 Agustus 2011 tentang Pembetulan Atas SKPKB PPN;b SKPKB Nomor 34 yaitu melalui KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor:KEP00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal14 September 2011 tentang Pembetulan AtasSurat Keputusan Pembetulan NomorKEP00144M/WPJ.04/K P.1203/2011;2 Bahwa kronologis pembetulan tersebut adalah tidak berdasar dantidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi, karenakronologis penerbitan keputusan yang terjadi adalah sebagaie Untuk SKPKB Nomor: 00034

KEP00145M/WPJ.04/KP.1203/2011tanggal 26 Agustus 2011, dengan alasan pembetulan karena adanyakesalahan penerapan sanksi administrasi dan kesalahan pengkreditanpajak; Bahwa atas SKP No. 00034/207/08/063/10, Terlawan menerbitkanKeputusan Pembetulan No. KEP00011M/WPJ.04/KP.1203/2011tanggal 21 Januari 2011, dengan alasan pembetulan karena adanyakesalahantulis; Bahwa atas Keputusan Pembetulan No.

Sedangkan terhadap SKPKB PPN Nomor: 00034/207/08/063/10, yang telahdilakukan pembetulan dua kali yakni melalui Keputusan Nomor: KEP00144M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dan terakhir dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00147M/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 14 September 2011,55ternyata belum ada diterbitkan Keputusan Keberatan, meskipun telah lewat waktu 12bulan, sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 17 B.

mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116610.16/2015/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00240/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor:00034

Putusan Nomor 2820/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015Nomor 00034/507/15/067/16 tanggal 1 September 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, ,J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ' perpajakan yang

berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015Nomor 00034/507/15/067/16 tanggal 1 September 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, ,J, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ' perpajakan

Putusan Nomor 2820/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00240/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor:00034/507/15/067/16 tanggal 1 September 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.745.124.6063.000; sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp9.947.386.659,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa

dari anak yang masih dibawah Umur nama :- Dwi Afrillia, jenis kelamin perempuan ,lahir di Padang tanggal 16 April 2003 ( Akta Kelahiran Nomor 6461/1920/08/T );Untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawah umur tersebut, terutama untuk mengajukan kridit kesalah satu Bank atau lembaga Keuangan lainnya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/ Kelurahan Gaung Teluk Nibung Sungai Baremas Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XX Surat Ukur tanggal 16 Nopember 2005 Nomor 00034

Dwi Afrillia, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 16 April2003 ;Bahwa semasa perkawinan Pemohon tersebut pemohon telah membelisebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 100 Kelurahan Gaung TelukNibung Sungai Baremas Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XXSurat Ukur tanggal 16 Nopember 2005 No.00034/2006 Luas 209 M2 yangterletak di Kelurahan Gaung Teluk Nibung Sungai Baremas Gates Nan XXKecamatan Lubuk Bagalung Nan XX Kota Padang yang mana didalam SertfikatHak Milik tersebut

IstriPemohon) ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015,isteri pemohon yang bernama Bendrawatimeninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.008/LGates/CLB/33/1/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Gaung TelukNibung Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang ;Bahwa dengan meninggalnya isteri pemohon yang bernama Bendrawatitersebut,terhadap SHM Nomor 100 Kelurahan Gaung Teluk Nibung SungaiBaremas Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XX Surat Ukurtanggal 16 Nopember 2005 No.00034

Dwi Afrillia ;Bahwa pemohon dan anakanak pemohon bermaksud untuk mengajukan kriditkesalah satu Bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan SertfikatHak Milik Nomor. 100 Kelurahan Gaung Teluk Nibung Sungai Baremas GatesNan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XX Surat Ukur tanggal 16 Nopember2005 No.00034/2006 lIuas 209 M2 yang terletak di Kelurahan Gaung TelukNibung Sungai Baremas Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Nan XXKota Padang,untuk modal usaha dan biaya pendidikan anakanak ;Bahwa oleh

BapakKandung dari anak yang masih dibawah Umur nama :e Dwi Afrillia, jenis kelamin perempuan ,lahir di Padang tanggal 16April 2003 ( Akta Kelahiran Nomor 6461/1920/08/T );Untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih dibawahumur tersebut, terutama untuk mengajukan kridit kesalah satu Bank ataulembaga Keuangan lainnya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Kelurahan Gaung Teluk Nibung Sungai Baremas Gates Nan XXKecamatan Lubuk Bagalung Nan XX Surat Ukur tanggal 16 Nopember2005 Nomor 00034

permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000489.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.BrMengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00884/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 15 November 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000489.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00884/KEB/WPUJ.19/2017,tanggal 15 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00034

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/14/051/16,tanggal 26 Agustus 2016, Masa Pajak Oktober 2014, atas nama PTPupuk Sriwidjaja Palembang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)01.061.355.2051.000, beralamat di Jalan Mayor Zen, SungaiSelayur, Palembang 30118, terkait sengketa a quo, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15012009,luas 5570 m, atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15012009,luas 2107 m, atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.ll.

Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15012009,luas 5570 m, atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.Bahwa sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah luas 5.570M? dan Sertipikat Hak Pakai 00035/Puncak Indah luas 2.107 M? didahului olehterbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai yang dikeluarkan olehKepala Kantor Wilayah BPN Prov.