Ditemukan 91 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA CILEGON Nomor 77/Pdt.G/2016/PA.Clg Tanggal 28 Juni 2016 — Halimah binti Makali CS><Marni bin Makali
573 — 788
573 — 788
Miul;> Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milikPT.Bahana;> Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukro ;> Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saleh;10.2.2.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2976 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — REFFAS FAUZUN CAROPOEBOKA
VS
NY. SUGINAH SOMAD, DKK
75 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Somad (almarhum)/suami dari Tergugat IIRekonvensi telah mengajukan permohonan untuk memilikitanah dan gedung PNI tersebut kepada Gubernur Lampungdengan suratnya tanggal 19 April 1994 (bukti TT.II/8) dansurat dimaksud telah dilengkapi dengan surat rekomendasidari Cabang Legiun Veteran RI Kota Bandar Lampungtanggal 15 April 1994 Nomor 106/IX/Org/MCL.V/KBL/4/94(bukti TT.II/9);10.2.2. Bahwa dengan adanya usaha sdr. J.
Register : 30-11-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PA PARE PARE Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Pare Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 34
79 — 34
Syamsuddin bin Mamma (TurutTergugat 1);10.2.2. Muh. Amir bin Mamma (Turut Tergugat 2);10.2.3. Hj. Erna binti Mamma (Turut Tergugat 3);10.2.4. Hj. Wati binti Mamma (Turut Tergugat 4);10.2.5. Rahmawati binti Mamma (Turut Tergugat 5);10.2.6. M. Akbar bin Mamma (Turut Tergugat 6);11. Bahwa sepeninggal H. Amran alias Haji Amran Azis dan Hj. WarhandiM alias Warhandi Mamma, harta bersama mereka seluruhnya dikuasaibaik secara sendirisendiri maupun bersamasama oleh Para Tergugat,yaitu :a.
Putus : 27-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/TUN/2013 Tanggal 27 Juni 2013 — H. SANALI vs CAMAT PEDAMARAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, dk
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukum.Karena Tergugat tersebut tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan kepatutan dan keadilan dalam kebijakanmenyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik ;10.2.2.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Mei 2017 — PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE VS HASANUDIN RAMBE
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Panggilan Nomor 509/PGARBIl/BPSK/BB/XII/2015 15 Desember 2015 untuk menghadapMajelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara padatanggal 23 Desember 2015 dimana persidangan tanggal23 Desember 2015 tersebut ternyata telah melewati jangkawaktu persidangan yang ditentukan dalam Pasal 55Undangundang Perlindungan Konsumen yaitu "Badanpenyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkanputusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu)hari kerja setelah gugatan diterima."10.2.2.
Register : 04-05-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN Andoolo Nomor 5/Pdt. G/2015/PN Adl Tanggal 7 Desember 2015 — DRS. MUHAMMAD NASIR DKK Melawan JALUDDIN DKK
130 — 58
130 — 58
Ad.10.2.2.tidak memaparkan tuntutan dwangsom tersebut secara jelasdalam positanya.
Register : 18-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Jnp Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
25 — 7
Susu, : Rp. 305.000, perkaleng, dengan hitunganratarata bayi menghabiskan 34 kaleng dalam sebulan,sehingga apabila ditotal yakni sejumlah Rp.1.220.000 perbulan dan apabila dikalikan sampai dengan anak umur 5tahun adalah Rp.73.200.000, ( Tujuh puluh tiga juta duaratus ribu rupiah);10.2.2. Pakaian bayi dengan harga ratarata Rp.150.000perlembar dikali 30 lembar dikalikan 3 bulan mengikutipekembangan bayi sejumlah Rp.13.500.000, ( Tiga belasjuta lima ratus ribu rupiah);11.
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 289/Pdt.G/2016/PA.Bta Tanggal 27 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 15
26 — 15
Senilai Rp.2.000.000, ;10.2.2. Di tanggal 25 Juni 2016 tergugat menghubungi Sdr. AriAzhariansyah tempat penggugat berhutang senilai Rp.3.000.000, via hp dengan no.hp 085268646322, Sdr Arimengatakan bahwa penggugat belum sama sekali membayarhutangnya;10.2.3 Disini sangat jelas penggugat memiliki sifat berbohong dan tidakbertanggung jawab dan suka mengajak orang lain melakukanketerangan palsu dan berbohong berjemaah;10.3 Lagilagi penggugat berbohong, sudah sangat jelas bahwaHal. 20 dari 35 Hal.
Register : 12-01-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
43 — 13
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
43 — 13
Hate berdasarkan hubungan kontraktual tersebut sebagaimana pada~ angka (10.2.2) dimana Tergugat sebagai Pihak dalam kontrak tersebut tidakmelakukan pembayaran terhadap sisa pekeijaan dalam kontrak pada perkaraa quo sebesar Rp. 4.229.476.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);10.2.4.
Register : 12-01-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
40 — 11
PT. BUMI RAYA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
40 — 11
Hate berdasarkan hubungan kontraktual tersebut sebagaimana pada~ angka (10.2.2) dimana Tergugat sebagai Pihak dalam kontrak tersebut tidakmelakukan pembayaran terhadap sisa pekeijaan dalam kontrak pada perkaraa quo sebesar Rp. 4.229.476.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);10.2.4.
Register : 08-09-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN LARANTUKA Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lrt Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
Gregorius Gerakik Laga Making
Tergugat:
Hermina Jawa Kumanireng
122 — 56
Gregorius Gerakik Laga Making
Tergugat:
Hermina Jawa Kumanireng
122 — 56
Yohanes Helu Mungkin, dengan luas :200 m2 persegi: Utara: Falentinus Basah; Selatan : Frengky Paruh; Barat: Arnoldus Arakian; Timur : Hermina Jawa Kumanireng;10.2.2.
Putus : 13-05-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 B/PK/PJK/2012 Tanggal 13 Mei 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
601.294.085 3.145.223.187Jumlah 306.582.853.644 314.543.877.548) 7.961.023.904 Peredaran UsahaKoreksi PenjualanPemakaian sendiri /pemberian cumacumaTrade Promotion PC ICTrade Promotion FMCBTTrade Promotion FMCFTTrade Promotion AFHRp.Rp.Rp.Rp.Trade Promotion FCFCPenjualan Tahun 2005 di Faktur 2006Penjualan Tahun 2006 di Faktur 2007Retur PenjualanDPP menurut Pemeriksa(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.1/16/2010tanggal 3 Mei 2010, Halaman 12 Alinea ke5 s.d.6 dan Halaman13 Alinea ke1).10.2.2
Register : 21-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.PT. DAYNACON INDONESIA
2.PT. SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
60 — 21
1.PT. DAYNACON INDONESIA
2.PT. SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
60 — 21
ADDENDUM No. 1 Nomor : 602/295/KPABM/ADD.01/PEM.MB SPA/VII/2016 Tanggal 19 Juli 2016 Jo.ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPABM / ADD .02 / PEM .MBSPA/XI /2016 Tanggal 24 Nopember2016; Bahwa berdasarkan hubungan kontraktual tersebut sebagaimana padaangka (10.2.2.) dimana Tergugat sebagai Pihak dalam kontrak tersebuttidak melakukan pembayaran terhadap sisa pekeijaan dalam kontrakpada perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp.3.891.042.620.00Pts.
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SUMENEP Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Smp Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
19 — 2
Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)10.2.2. Nafkah mutah sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah);Halaman 9 dari 53 : Putusan nomor : 662/Pdt.G/2021/PA.Smp10.2.3. Nafkah anak sebesar 25 % dari gaji TergugatRekonpensi perbulan, dan angka tersebut naik 20 (Dua Puluh)prosen setiap tahunnya sampai anak dewasa;10.2.4. Nafkah biaya kesehatan ditanggung oleh TergugatRekonpensi sampai anak dewasa dan mampu membiayaikesehatannya sendiri;10.2.5.
Register : 22-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA SELONG Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Sel Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 39
52 — 39
SAHIRUN (T. 15)10.2.2. IRIN BIN H. SAHIRUN ( + ) PutungMenetapkan secara hukum bahwa istri ke Ill (tiga) H. SAHIRUN BINAMAQ SETIMAH yakni INAQ MUNAH cerai hidup dan memperoleh1 (Satu) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :10.3.1. INAQ DAR BINTIH. SAHIRUN (T.T. 8)Menetapkan secara hukum bahwa isitri ke IV (empat) H. SAHIRUNBIN AMAQ SETIMAH yakni INAQ HUDAE juga telah meninggaldunia sekitar + tahun 2013 dan meninggalkan 5 (lima) orang anaksebagai ahli warisnya yakni :10.4.1.
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/Pra.Pid/2016/PN MDN Tanggal 10 Juni 2016 — - ROBERT DERMAWAN (PEMOHON)
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
77 — 43
77 — 43
. : LP/1295/X/2015/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2015tidak didukung dan tidak didasarkan atas adanya bukti permulaanyang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yangberbunyi : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannyaatau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana.10.2.2.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — ISNADI RASYID bin ABD. RASYID DAN KAWAN-KAWAN
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 493 K/Pid.Sus/2016yang tidak disetorkannya ke Rekening UPK serta memiliki pencairan danaSPP dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp178.792.650,00.Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPMMP padaPenjelasan X Nomor 10.2 Angka 10.2.2 poin 3 tentang PermasalahanPenyelewengan yang berbunyi, Penyelewengan atau pemotongan pada saatalokasi dana pinjaman ke Kelompok oleh UPK sehingga KelompokPemanfaat hanya mengakui dana yang diterimanya saja yang manaTerdakwa ISNADI RASYID telah melakukan
No. 493 K/Pid.Sus/2016pendanaan Kegiatan UEP dan SPP, sedangkan Dana Perguliran hanyadigunakan untuk pendanaan Kegiatan SPP Dengan kata lain Dana SPPPerguliran tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli keperluan kantor danmenutupi kelompok bermasalah.Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah memotong secara sepihakPencairan Dana Kelompok SPP dan sangat bertentangan dengan PTO(Petunjuk Tehnis Operasional) PNPMMP pada Penjelasan X Nomor 10.2Angka 10.2.2 poin 3 tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi
Register : 21-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.PT. DAYNACON INDONESIA
2.PT. SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
44 — 8
1.PT. DAYNACON INDONESIA
2.PT. SETIA JASA UTAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
44 — 8
ADDENDUM No. 1 Nomor : 602/295/KPABM/ADD.01/PEM.MB SPA/VII/2016 Tanggal 19 Juli 2016 Jo.ADDENDUM No. 2 (KRONOLOGIS PEMBAYARAN) Nomor : 602/431/KPABM / ADD .02 / PEM .MBSPA/XI /2016 Tanggal 24 Nopember2016; Bahwa berdasarkan hubungan kontraktual tersebut sebagaimana padaangka (10.2.2.) dimana Tergugat sebagai Pihak dalam kontrak tersebuttidak melakukan pembayaran terhadap sisa pekeijaan dalam kontrakpada perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp.3.891.042.620.00Pts.
Register : 16-02-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Januari 2013 — RASICH HANIF
MELAWAN
1. YULIET WATAKURI KIROMA Binti H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI,
2. FARAH DIANA ADITHAPUTRI Binti H. ADI SUDARSOJO MOEWARDI,
3. RITA CHASANAH,
4. TAMARA NILAKANTI,
94 — 48
94 — 48
., Pejabat Pembuat AktaTanah di Jakarta tetapi pada saat itu belum terdapatSertifikat atas Tanah dan Bangunan aquo dan Girik masihtercatat atas nama Teuku Bahron Nasar;10.2.2 Permasalahannya adalah ketika Para Terlawan mendalilkanbahwa Tanah dan Bangunan aquo merupakan HARTABERSAMA antara Alm. H. Adi Sudarsojo Moewardi denganTerlawan Ill, jika memang benar demikian lalu mengapapihak yang memberikan persetujuan pada saat pelaksanaanhibah dari Terlawan Ill kepada Turut Terlawan bukanlahAlm. H.
Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdisampaikan oleh Pelawan pada Pokok perlawanan/bantahannya padabutir 10.2.2 dan butir 10.2.3 halaman 16 karena merupakan dalil yang tidakberdasar dan dalil yang diulangulang oleh Pelawana.Bahwa Tanah dan Bangunan aquo adalah harta Alm. H. Adi SudarsojoMoewardi dan Terlawan II yang dibeli dari TH. Baron berdasarkan AktaJual Beli No. 05/01/Cilandak 1988 tangggal 21 Januari 1988 yangdibuat dihadapan R. Muh.
Register : 23-09-2016 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2016 Tanggal 8 Juni 2017 — BUDI SANTOSO, SH., LLM., Pd.D., DKK vs PRESIDEN RI;
124 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Aspek Advokasi dalam Roadmapyang ada dalam website resmi PT TASPEN (Persero) berisi sebagaiberikut :10.2.2. AdvokasiA. Tujuan. Mempengaruhi pengambil keputusan dan penentukebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, datadan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini makapengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk:a. Menerbitkan PP turunan UU ASN tentang:i. Program Jaminan Sosial ASN.i.