NIP.19691020 199603 1 010 diminta untuk segera melaksanakan KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 4september 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :Status Kepegawaian Penggugat terdapat 2 ( dua ) produk hukum yangberbeda dikeluarkan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atauPejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/446/2014 tanggal, 4

Putusan Nomor 355 K/TUN/20164.2.yang tindak lanjutnya terbitlah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/446/2014, tanggal 4 September 2014tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang satu sama lain duaKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara selaku Pejabat PembinaKepegawaian yang substansinya berbeda yang merugikan hakPenggugat sebagai PNS ;Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnyaTidak Sampai Kepada Pengambilan Keputusan

Menghapus Hak Penggugat untuk mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sejakKeputusan Tergugat No.188.44/446/2014 tanggal, 4September 2014, Penggugat dihentikan menerima gaji dantujuan lainya, padahal Keputusan Bupati Barito SelatanHalaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Nomor 29 Tahun 2014 tanggal, 2 Juli 2014 perihalPencabutan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor988/BKPP/III/2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada Ir.

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tanggal, 04 september2014 dalam konsideran menimbang yang menunjuk dasar suratBupati Barito Selatan No.800/308III /BKPP tanggal 14 Mei 2014Halaman 6 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Kalimantan Tengah Nomor 188.44/446/2014 tentang Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.AMIN SUBAGIO, MP. tanggal 4 September 2014 dengan surat biasa. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan di atas, di mana objek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundangundang, mestinya menurut hukum layak ditolak pengujiankeabsahannya.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat danmengembalikan hakhak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semulaatau setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei,M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;4.

2011 diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku) BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

Gubernur Sumatera Utara) No.188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehPlt.

Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.4.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur KalimantanUtara Nomor 188.44/K730/2018 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan AtasKeputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan Tanjung SelorTimur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhnadap bukti surat tersebut diben' tanda bukti P4;5.

Drs.Halaman 6 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNFOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11Februari 2019, Penggugat terima salinan keaslian Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Masa Jabatan 20142019 tanggal 23 September 2014,sehingga sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama .

Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten NiasSelatan dari Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dengan masajabatan periode 20142019 berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014 tanggal 23 September2014;2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atasnama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas namaEFFENDI tanggal 11 Februari 2019;2.

Bukti P6Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas namaDrs.

Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah berdasarkan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/688/KPTS/TAHUN 2014dari Partai Bulan Bintang ; 2. Bahwa pengugat memiliki kepentingan dalammengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaraatas SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARANomor 188.44/1224/KPTS/2018 tentang PeresmianPemberhentian Dan Pengangkatan PenggantianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Labuhanbatu Selatan, 4 September 2018 ;3.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, KeputusanTergugat Nomor : 188.44/1224/KPTS/2018 tentangPeresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telahbertentangan dengan peraturan perundangan yangberlaku yakni:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44/1224/KPTS/2018, tanggal 4September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LabuhanbatuSelatan, 4 September 2018 ; 3.

P17, sebagaimana tersebut dibawah ini ;1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1224/KPTS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenLabuhan Batu Selatan tertanggal 04 September 2018.OU nineties (Bukti P2.

Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Bulan Bintang Hasil Muktamar IV. .....

Tentang Objek GugatanYang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;ll. Tentang Tenggang Waktu1.

/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit,individual, dan final;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwatelah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telahberbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/698/

KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKota Medan sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TahunHalaman

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember2016;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalamrangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasibratusan ribu pekerja/ouruh Kota Medan;4.

KaruniaMakmur yang mempunyai tugas selaku penanggung jawab operasionalperusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upah karyawan yang dipekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerja tidak sesuai denganUpah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2012 dan tahun2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnya pembayaran upah terhadap tenagakerja di PT.Karunia Makmur tergantung pada skill tenaga kerja tersebut sehinggabertentangan dengan :e Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44/

73/KPTS/Tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2012 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten DeliSerdang Tahun 2012 untuk sektor Industri Penggergajian dan pengolahankayu sebesar Rp.1.354.500,(satu juta tiga ratus lima puluh empat ribulima ratus rupiah)perbulan.e Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum

Karunia Makmur yangbergerak dibidang perkayuan, maka menurut Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yang memutuskanUpah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untuk SektorPenggergajian dan Pengolahan Kayu sebesar Rp.1.354.000,00 (satu juta tigaratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan, sedangkan menurut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal

Karunia Makmurtelah membayar upah 114 (seratus empat belas) pekerja/buruh dibawah ketentuanUpah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang yang ditentukan dalam KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor

(pledoo/) yangdiajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 90 ayat (1) JoPasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;Penetapan Nomor 2/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 63. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa. nilai

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013,tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;16.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten KapuasHalaman 4 dari 133 Putusan Nomor

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundel asli SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Namun faktanya terdakwa telah ada mengundurkan dirisebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa bhakti tahun 2009 sampai dengantahun 2014 sejak tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian diresmikan perberhentiannyaberdasarkan SKGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1Agustus 2013.

Dengan demikian status terdakwasebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas sebelumnya, berhubunganlangsung dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang masih aktif menjalankanfungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas tersebut setelahkeluarnya SK Gubernur Nomor 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013tersebut sampai dengan berakhirnya masa bhakti anggota DPRD KabupatenKapuas priode tahun 20092013 yakni sampai dengan keluarnya SK GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/410/2014 tangga 11 Agustus 2014

JAINAL SOSANTO yang berisi 1 (satu) bundelasli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/432/2013, tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2009 2014;1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kapuasmasa Jabatan 2014 2019 yang meresmikan

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Assisten Pembangunan danPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon Il.a),berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012,tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIl di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini Penggugat hanya menduduki selama 18 bulan;2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selakuTergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z.,M.Si., (Penggugat 1!) dan Atas nama: Drs.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atasnama Drs. H.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepualan Bangka Belitung Knhusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama:Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pat.PKons/2021/PN Tis Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

tinggal : Jalan Kapten Jumhana Gang Intan Nomor92 B Kelurahan Sukaramai KecamatanMedan Area Kota Medan;Agama : Budha;Pekerjaan : Direktur PT Karunia Makmur;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri LubukPakam karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal185 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanjJuncto Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 juncto Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLubuk Pakam tanggal 1 Februari 2015 sebagai berikut:1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi:Mengingat Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal 185 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan GubenurSumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012juncto Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2013, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Arbain;Sebelah Barat : Nengsih;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaratertanggal 14 Oktober 2019 atas nama Paridah, selanjutnya terhnadap bukit surattersebut dibeni tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

., MH ;Jabatan : Staf ; NIP : 19820910 201101 2 005 ;MASING.........0068Masing masing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor GubernurSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 188.44/999/2013 tertanggal 07 PEBRUARI2013, selanjutnya disebutsebagai...........

OBYEK GUGATAN : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatandalam perkara ini adalah berupa: KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : = 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012TERTANGGAL 21 DESEMBER 2012 4TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;TENGGANG.............B.

Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor :188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. SerdangBedagai aquo, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulanHalaman 13Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN1414pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakniDPC PKB Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012 Tertanggal21Desember..............Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :188.44/772/Kpts/lahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalHalaman 5 dari 13 HalamanPutusan No. 149/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas namaDrs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal 28Desember 2015 22n nn nn nnn nnn nn nnn nnn cence cn enceDALAM POKOK PERKARA ;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.

Menyatakan batal objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Huzarni Rani, M.Si tanggal 28 Desember 2015 ; Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1313/BKD/2015 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung atas nama Ir. Sarjulianto, Dipl, SE tanggal28 Desember 2015 ; 7222222 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn rene nnn3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :1.Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1310/BKD/2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan StrukturalDilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atasnama Drs. H. A.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

Putrama Alkhairinamun upah/gaji tetap tidak dinaikan sesuai upah minimum Kota Medansesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota MedanTahun 2012;Bahwa kemudian karyawan perusahaan Daerah Rumah Potong HewanMedan melalui Badan pengurus Pusat Kesatuan Buruh Independentmengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utaraperihal pengaduan pelanggaran hakhak normatif buruh dengan SuratNomor 017/BPP.KBI/SL/V1I/2012

/740/KPTS/2010tanggal 27 Desember 2010 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2010 juncto SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

No. 828 K/Pid.Sus/20172 (dua) lembar foto copy pelaksanaa nota pemeriksaan Nomor16497/DTK TR/SU/2012 tanggal 28 Agustus 2012:126 (seratus dua puluh enam) lembar foto copy daftar tunjangan tetappegawai PD Rumah Potong Kota Medan:SK Gubernur Sumut Nomor 561/5492/K/2009 tanggal 29 September2009 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2010:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/740/KPTS/2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal

No. 828 K/Pid.Sus/2017kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Potong Hewan Medan pada saatTerdakwa sebagai Direktur Utama sesuai UMK yang berlaku di Kota Medanberdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal 13Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

/740/KPTS/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011;SK Gubernur Sumut No: 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012;Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.