;e Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;e Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

pembayaran atas penyerahantersebut belum diterima atau belum sepenuhnyaditerima atau pada saat impor Barang Kena Pajake Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabeane Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean; Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayan RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

.; Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatanmemasukkan barang dari luar DaerahPabean ke dalam Daerah Pabean;= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat,perairan, dan ruang udara di atasnya,serta tempattempat tertentu di ZonaEkonomi Eksklusif dan landas kontinenyang di dalamnya berlaku UndangUndangyang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2.

Putusan Nomor 744/B/PK/PJK/2017= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi

;e Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean;e Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

;3.2.2.2. Apakah Surat yang dibuat pada tahun 1882tersebut (bukti T. 17), yang menggunakan bahasaMelayu Hindia Belanda, pada hal Kerajaaan NusakDengka bergabung dengan Hindia Belanda danPendidikan masuk ke Kerajaan (Nusak) Dengka, PadaHalaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT. KPGjaman Pemerintahan Alexander Paulus Tungga/Cucudari ADOE TUNGGA3.2.2.3. Bahwa menurut Para Pembandingbahwa Surat bukti T.17 tersebutyang dibuat Tahun1882 tersebut memakai Bahasa Dengka.

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

Putusan Nomor 1100/B/PK/PJK/2017kontinen yang didalamnya berlaku undangundang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki wilayah pabean. Karena itupembebanan PPnBM barang impor menurut UUNomor 42/2009 mengacu pada peraturan yangberlaku pada tanggal barang impor masuk kewilayah pabean (wilayah Indonesia).

Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2017kontinen yang didalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki wilayah pabean. Karena itupembebanan PPnBM barang impor menurut UndangUndang Nomor 42/2009 mengacu pada peraturanyang berlaku pada tanggal barang impor masuk kewilayah pabean (wilayah Indonesia).

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

.;= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkanbarang dariluar Daerah Pabean ke dalamDaerah Pabean;= Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat,perairan, dan ruang udara di atasnya, sertatempattempat tertentu di Zona EkonomiEksklusifdalamnya berlakudan landas kontinen yang diUndangUndang yangmengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

;e Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdari luar Daerah Pabean ke dalam DaerahPabean;e Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan;3.2.2.2.Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

.= Pasal 1 butir (9):Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barangdariluar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Pasal 1 ayat (1):Daerah Pabean adalah wilayah RepublikIndonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang yang mengatur mengenai kepabeanan.3.2.2.2 Ketentuanketentuan di atas mengandung maknabahwa pembebanan tarif PPnBM terjadi pada saatbarang impor memasuki

Sunaan (T.12);3.2.2.2 Istri kKedua dari H. Sunaan bin Amaq sarinah aliasH. Fathurrahman bernama Hj. Huriah binti papugqMuhammad (1.13) dan dari perkawinannya tersebutdikaruniai 5 orang anak sebagai Ahli warisnya:3.2.2.2.1 Mustaan bin H. Sunaan (T.14);3.2.2.2.2 Jiddah binti H. Sunaan (T.15);3.2.2.2.3 Faozan bin H. Sunaan (T.17);3.2.2.2.4 Rabitah binti H. Sunaan (T.16);3.2.2.2.5 Kiyi binti H. Sunaan (T.18);Hlm 12 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2018/PA.

Sintai Industri Shipyard ... dst;3.2.2.2. Lampiran : Ketentuan Proyek pada Surat PersetujuanMenteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan353.2.2.3.Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya PesertaAsing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap DalamRangka Penanaman Modal Dalam Negeri tanggal 13Desember 1996, Nomor : 18/V/PMDN/1996, N.K.P. :3813/3841 09 354/OB (Bukti T.15).

Amaq Sifak bin Amaq Cenim (anak laki-laki/Tergugat 1) ;3.2.2.2. Samin bin Amaq Cenim (anak laki-laki/Tergugat 2) ;3.2.2.3. Amaq Sahril bin Amaq Cenim (anak laki-laki/Tergugat 3) ;3.1.2.4. Sari binti Amaq Cenim (anak perempuan/Tergugat 4) ;3.1.2.5. Anim binti Amaq Cenim (anak perempuan/Tergugat 5) ;3.1.2.6. Senim binti Amaq Cenim ( anak perempuan/Tergugat 6) ;3.1.2.7. Selim bin Amaq Cenim (anak laki-laki/Tergugat 7).3.1.2.8. Renim binti Amaq Cenim (anak perempuan/Tergugat 8 ) ;3.1.2.9.

Amaq Sifak bin Amaq Cenim (anak lakilaki/Tergugat 1) ;3.2.2.2. Samin bin Amaq Cenim (anak lakilaki/Tergugat 2) ;3.2.2.3.

Agus berada di halaman PenggugatRekonpensi pada siang hari;3.2.2.2.