pihak terkait lainnya, sehingga kurangmemperhatikan kondisi kelemahan dari sisi penggunanya, sehingga olehkarenanya Pengadilan berpandangan terhadap Terdakwa disamping akandijatuhi pidana badan maka perlu diterapbkan penanganan medis yang segeraselama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;Menimbang, bahwa pertimbangan diatas didasarkan pada ketentuanUndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskanpenting dan wajibnya hakim/pengadilan memperhitungkan ketentuan Pasal 54,55

2021/PN Mggmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3)Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika) dan berdasarkan assesmen Medisyang dikeluarkan BNN Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah denganrekomendasi saran untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di LembagaRehabilitasi Instansi Pemerintah milik Kemenkes/Kemensos/BNN yang terdekat;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yangmemohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagaimana Pasal 54,55

No. 704 K/Pid.Sus/201522 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur bahwa sejauh mungkinpenahanan Tersangka dan Terdakwa pencandu Narkotika ditempat tertentuyang sekaligus merupakan tempat perawatan medis bukan hal yang baru ;12.Pengaturan kembali tentang penetapan pencandu korban penyalahgunaanNarkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IX Pasal 54,55 sampai dengan Pasal 59 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Selanjutnya ketentuan dalam Bab X tersebut lebih dijabarkan di dalamperaturan

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54,55 dan 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korbanpenyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotikaadalah orang yang

pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jantho) telah kelirumenerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasarpemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuanPasal 127 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam memutusperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajibmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

I BUKAN TANAMAN JENIS SHABUSHABU; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009, mensyaratkan hakim waijib memperhatikan ketentuan pasal 54,55 dan pasal 103, dandalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis danrehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasalpasal

pidana di AmerikaHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/PID/2020/PT PALSerikat yang berasal dari kasus Miranda vs Arizona tahun 1966, dimana prinsipprinsip hukum ini Sudah diakui Secara universal yang merupakan perlindunganhukum terhadap hakhak asasi dari seorang Terdakwa, di Indonesia hukumacara pidana diatur dalam KUHAP akan tetapi kita dapat menemukan beberapaprinsip yang serupa dengan prinsipprinsip dari Miranda Rules tersebut,sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dari KUHAP antara lain pasal 54,55

perkara tindakpidana tersebut dapat dimasukan (ploting) kedalam peta suatu wilayah, sehinggakita mengetahui dimana letak dan status suatu lokasi/area yang kita cek posisikoordinatnya ada 4 bukti terbangan tersebut ;> Lokasi terbangan ke1P.1=103 15 01,9 BT (Bujur Timur) 01 00 56,6 LS (Lintang Selatan)> Lokasi terbangan ke2P.2=103 15 01,9 BT (Bujur Timur) 01 00 56,0 LS (Lintang Selatan)> Lokasi terbangan ke3P.3=103 14 55,8 BT (Bujur Timur) 01 00 55,5 LS (Lintang Selatan)> Lokasi terbangan ke4P.4=103 14 54,55

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54,55 dan 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korbanpenyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotikaadalah orang yang

dapatbegitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis ;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo.Pasal 103 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, "Dalammemutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim wajibmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

Nomor 2907 K/Pdt/2015diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi bernamaRusiah Rachmad, Nancy Sami, Tan Mie Gwat dan Yuli Andriyani,kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti pada halaman(54,55) adalah keliru sebab saksisaksi tersebut tidak mempunyai kualitassebagai saksi karena para saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa hukumyang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Sumarli) denganTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Ong Melanie) dan para saksisaksi tersebut

Bahwa saksisaksi tambahan 4 orang yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Ong Melanie dan Eddy Goritmanditingkat banding bernama Rusiah Rachmad, Nancy Sami, Tan Mie Gwat danYuli Andriyani kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factipada halaman (54,55) adalah keliru sebab saksisaksi tersebut tidakmempunyai kualitas sebagai saksi karena para saksi tidak mengetahui sendiriperistiwa hukum yang terjadi antara Termohon Kasasi Ill/Terbanding 1/Tergugat

Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan dalam rangka penegakan Hukum Undangundang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang diubah denganUndangundang Nomor : 22 tahun 1997 tentang Narkotika telahmengatur bahwa sejauh mungkin penahanan Tersangka danTerdakwa pencandu Narkotika ditempat tertentu yang sekaligusmerupakan tempat perawatan medis bukan hal yang baru;Pengaturan kembali tentang pencandu korban penyalah gunaanNarkotika telah secara jelas sebagaimana digariskan dalam Bab IXPasal 54,55

Umumdi persidangan hal tersebut tidak mempunyai persesuaian untuk membuktikanperkara aquo;Pengakuan tanpa buktibukti yang memperkuat suatu kesaksian dengansendirinya tidak bernilai apaapa.Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 171/PID.SUS/2021/PT JMBMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanyaberpatokan pada pengakuan Terdakwa yang diperoleh pada saatpemeriksaan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dimanakeadaan tersebut jelasjelas keadaan tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 52, 54,55

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54,55

lagi kepada saksi dansaat ini uang di sita polisiBahwa Saksi menerangkan selain retribusi pedagang yangmenempati kios nomer 53, 54, 55 dan 56 tersebut di saksi tarikuang sebesar ada yang Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 sehinggatotal Rp 5.50.000,00 ( lima ratus lima puluh ribu ) setiap bulansejak tahun 2008 yang kemudian hasil dari tarikan tersebut uangsaksi serahkan kepada lurah pasar tanpa ada tanda bukti.Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh saksi untukmenarik uang ke pedagang kios nomer 53, 54,55

Sragen kios buah;Bahwa saksi tidak tahu perihal transaksi penjualan kios no. 54,55 dan 56 Pasar Gondang, akan tetapi saksi pernah menerimauang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari tanggallupa dari saksi SUKAMDI di kantor Pasar Gondang, Kab.Sragen;Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPkK/2016.

depanpersidangan pada pokoknya menerangkana) Kiosb) Kiosc) LosBahwasaksi kenal dengan terdakwa Sugito selaku lurah pasarGondang dan terdakwa Sugiyanto sebagai Ketua Paguyuban PasarGondang dan tidak ada hubungan keluargabahwa Saksi mempunyai tupoksi yaitu bertanggungjawabterhadap administrasi pembagian karcis dan retribusi karcis;Bahwa Saksi menerangkan kios dan los ditarik retribusi dengantarif :3x3m Rp 1.100,003x5m Rp 2.500,00Rp 200,00 s/d Rp 800,00Bahwasaksi tidak tahu perihal transaksi penjualan kios no. 54,55

Sragenkios No. 56e Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tidaktahu siapa yang mengijinkan pedaganguntuk menempati kios pasar 53, 54,55 dan56.e Bahwa Terdakwa mengakui bahwaPedagang tersebut juga ditarik retribusimeskipun belum mempunyai ijinmenggunausahakan kios tersebute Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwapedagang juga dibebankan sewa yangHalaman 99 dari 148 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPk/2016./PN Smg.Ketua. SekretarisBendahara 1. Bendahara 2. Seksi 1Seksi 2harus dibayar setiap bulan.

berikut :1.Menyatakan dakwana terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumberdasarkan dalam pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 TentangNarkotiktika tidak terpenuhi unsurunsurnya, sesuai dengan ketentuandalam pasal 114 Ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menyatakan terdakwa dalam tututan Subsider dan menjahtukan putusanLebih subsider sesuai fakta yang terungkap dalam persidanganPengadilan Negeri PatiMenyatakan terdakwa dalam keputusan Rehabilitasi sesuai pasal 127ayat (2) dan pasal 54,55

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa dalammemutus perkara dimana Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika,Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55

Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau MakassarB ( C1 Salinan Mengunakan Kertas A 3 ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9,12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61;8.

Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.14.

Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.26.

Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA1 PLANO ) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12,15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.44.

SUWARDI.Asli 1 (satu) Eksemplar Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 0176Atas nama HARUN persil No 54,55.dengan lampiran:a. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 03Maret 2012.b. Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp.SIMAMORA sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)tanggal 03 Maret 2012.c. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. FRANS SIMAMORA.Asli 1 (satu) Eksemplar Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 178 Atasnama MAKNO persil No 56,57.dengan lampiran:a.

SUWARDI.43) Asli 1 (satu) Eksemplar Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 0176 Atasnama HARUN persil No 54,55. dengan lampiran:a.Cc.Foto copy 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 03Maret 2012.Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp.SIMAMORA sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)tanggal 03 Maret 2012.Foto copy 1 (satu) lembar KTP An.

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54,55