Ditemukan 87 data
22 — 20
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini,secara faktual tidak ada masalah dengan status sosial anak tersebut yangberada dalam penguasaan Para Pemohon;Bahwa dalam perkawinan poliandri Para Pemohon, Pengadilanberpendapat adnaya unsur syubhah, yaitu saat Suami terdahulu Pemohon IImeninggalkan Pemohon II dan sebelum meninggalkan Pemohon Ilsuaminya menalak secara di bawah tangan menimbulkan keadaan yangHalaman 16 dari 20Penetapan Nomor1 27/Pdt.P/2018/PA.Bjbmembingungkan bagi Pemohon II
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RIZKUM TOYIB bin AMIR SYARIFUDIN
31 — 18
saksi ke2 tersebut;Kemudian Penuntut Umum mengatakan bahwa saat ini saksinya cukup,dan ia sudah tidak berkehendak mengajukan saksi lagi dalam perkara ini;11Lalu Hakim Ketua menerangkan kepada Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa, oleh karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka acarapersidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan Terdakwa;Selanjutnya terjadilah tanyajawab dengan Terdakwa tersebut sebagaiberikut:Hakim Ketua kepada Terdakwa:Apakah keterangan saudara dalam BAP Penyidik sudah benar adnaya
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
ARLAN
399 — 359
berupaVA786771056915652 ISIDOKU BAMB sejumlah Rp.9.970.000, (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul02:14 WIB adanya PAY EXCELCOM 7892220882 sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah);Pada tanggal 18 September 2019 sekira pukul16:44 WIB adanya KOROVO 1809 sejumlah Rp. 9.500.000,(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atas transaksi pada tanggal17 September 2019 pukul 20:18 WIB (uang Masuk);Pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul15:55 WIB adnaya
Pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul15:55 WIB adnaya KOROVO 1909 sejumlah Rp. 4.000.000,(Empat juta rupiah) atas transaksi pada tanggal 18 September2019 pukul 00.08 WIB (Uang Masuk);Bahwa sesuai keterangan dari saksi HARYONO dan NURMI SAHARyang merupakan karyawan PT.
46 — 6
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang
29 — 4
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang
20 — 14
Halini membuktikan bahwa tidak adnaya cekcok yang terjadi antarapenggugat dan tergugat secara teruS menerus, sehingga sah danberdasar hukum atas gugatan penggu gat untuk ditolak;Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 9,10 dan11.Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9, 10 dan11 dengan sangat tegas Tergugat, menyatakan menolaknya, karenafaktanya antara Penggugat dan Tergugat selalu ada hubungan dankomunikasi sebagaimana layaknya suamiistri yang baik;Jawaban Tergugat
38 — 6
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang
30 — 15
Sus/2017/PN.Idm.Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka adanya 3 (tiga) kriteria
1.YUDHA UTAMA PUTRA SH
2.DEVI SAFLIANA SH
Terdakwa:
TILMA SYAHNANDA BIN alm M YUSUF
30 — 7
penggunaannarkotika jenis sabu;Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapanTerdakwa tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, sehinggayang tertinggal hanya sisa pemakaiannya saja;Bahwa ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa untukmelakukan penggeledahan;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lamamenggunakan narkotika jenis sabu dan sebelumnya Terdakwa pernahmenjalani rehabilitasi di kota Bogor;Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalahkarena adnaya
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
M. ALI Alias ALI
351 — 329
Pada tanggal 19 September 2019 sekira pukul15:55 WIB adnaya KOROVO 1909 sejumlah Rp. 4.000.000,(Empat juta rupiah) atas transaksi pada tanggal 18 September2019 pukul 00.08 WIB (Uang Masuk);Bahwa sesuai keterangan dari saksi HARYONO dan NURMI SAHARyang merupakan karyawan PT.
43 — 5
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang
22 — 7
Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54, pasal 55 danPasal 56 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiandihubungkan dengan adnaya pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang
ARDINITYANINGRUM DR.SH
Terdakwa:
ANSORI HUDA Bin AMAM
33 — 9
Muhamad Nasir dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungandengan adnaya perkara penipuan yang dilakukan terdakwa;Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri karena saksi telahmenyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk pembiayaanmasuk PNS, saksi awalnya dikenalkan pada terdakwa oleh teman saksibernama Abid Musyafa;Bahwa saksi
19 — 16
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini,secara faktual tidak ada masalah dengan status sosial anak tersebut yangberada dalam penguasaan Para Pemohon;Bahwa dalam perkawinan poliandri Para Pemohon, Pengadilanberpendapat adnaya unsur syubhah, yaitu saat Suami terdahulu Pemohon IImeninggalkan Pemohon II dan sebelum meninggalkan Pemohon Ilsuaminya menalak secara di bawah tangan menimbulkana keadaan yangmembingungkan bagi Pemohon II, apakah benar ia secara syara telahbercerai dengan suami
1.ESA BINTI BACO
2.NAJIB BIN BACO
3.M. IKHWAN BIN H. M. YASIN
4.AHMAD BIN USMAN
5.SUDIRMAN BIN USMAN
Tergugat:
1.TAUFIK BIN A. TALIB, S.Sos
2.SITI MARYAM
187 — 180
hukumdinyatakan sebagai gugatan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapatditerima, hal ini sesuai dengan jurisprudensi No.621 K/Sip/1975 ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugatmengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa eksepsi yang didalilkan oleh para Terugat Error In Objecto adalahhrus ditolak adanya krena dalil gugatan para Penggugat menenganiObyek sengketa adalah sudah tepat dan benar;e Bahwa eksepsi mengenai kurang oihak PluriumLitis Consortium adalahharus ditolak adnaya
185 — 116
KeteranganPutusan Nomor: 231/Pid.B/2021/PN.Sonhal 18 dari 34Pelaku dan adanya dokumen, adanya bendera, senjata api, pelurudan seragam tentara menunjukan adnaya kata sepakat.Apabila Pasal 106 KUHP terpenuhi maka untuk Pasal 110 ayat (1)tentut terpenuhi.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanyaPenangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Kamat yang terjadipada hari Kamis sekitar tanggal
NIMAS AYU D.A, S.H
Terdakwa:
RIYANTO Als. RIYAN Als. KARMEN Bin RATMO
26 — 6
Saksi Efi Wariah binti Ratmo dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini;Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaanbenar semuanya;Bahwa pada waktu memberikan keterangan di tingkat penyidikan, Saksitidak ada mendapat tekanan maupun paksaan;Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang sehubungandengan adnaya keterlibatan adik Saksi pada masalah pengambilanbarang milik orang lain tanpa jjin
90 — 38
Padhal,apabila Pemohon mau membaca yurisprudensi tersebut secara cermat,dapatlah terlihat alasan yang diakui oleh Mahkamah Agung RI untukmengajukan permohonan pembatalan atas suatu putusan arbitrase di luaralasnaalasan dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase hanyalah alas anHal 39 Putusan No. 300/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM .mengenai kompetensi absolut berupa tidak adnaya perjanjian denganklausul yang menunjuk lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa.e ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN BERUPA SURAT
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum TergugatTergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp 300.000, (tigaratus ribu rupiah) untuk setapharinyaketerlambatan Tergugat menyerahkan tanah rumah, panglong, gudangsemen terperkara dalam keadaan baik dan kosong setelah adnaya putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;9. Menghukum TergugatTergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiayabiaya yang timbul dalam perkara ini;Subsidair:1.
70 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyakeputusan badn atau pejabat Tata Usaha Negara.Ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tidak memuatrumusan norma berupa frasa atau kalimat yang menyatakan bahwa bagi merekayang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasakepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitungsecara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TataUsaha Negara dan mengetahui adnaya