setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara tersebut, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksuddalam Pasal 98 ayat (2); sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/ bermanfaat, bermutu

Setiap orang;2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2);sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat,bermutu, dan terjangkau, dan Ayat (3); ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan

subyek hukum yang dimaksudkandalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan,sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2);sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat,bermutu

No. 21 tahun 1961)adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barangbarang tiruanyang memakai merk yang sudah dikenainya sebagai merk barangbarangyang bermutu baik, yaitu dengan cara menertibkan kepatutan: didalamlalulintus perdagangan handelsmoraal, Putusan Mahkamah Agung tg. 20 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGSusunan Majelis .Ketua : Prof. R. Satdjono $.H.Hakim Anggota : 1. D.H. Lumbanradja S.H.,2. Z.

Maret 1972 No. 53/1972 G. yang menggabungkanperkara No. 53/1972 G. kedalam perkara No. 521/1971 Be tersebut harusdibatalkan;B. mengenai keberatankeberatan ad 3s/d 9, yaitu yang ditujukan kepadapemeriksaan pokok perkara:416Bahwa tujuan dari pada Undangundang No.21 tahun 1961 (Undangundang tentang merk perusahaan dan perniagaan atau disingkat Undangundang Merk) adatah untuk melindungi khalayak ramai terhadap barangbarang tiruan yang memakai merk yang sudah dikenalnya sebagai merkbarangbarang yang bermutu

penggugatasal dibuktikan sebagai miliknya dan telah dipakainya lebih dahulu di wilayah Indonesia, ada persamaan dalam kestluruhannya;419Menimbang sekali lagi tentang soal keputusan dalam lalulintas perdagangan (handelsmoraal) yang hendak ditertibkan oleh UndangundangMerek seperti terurai diatas, bahwa Hakim hendaknya selalu berpedomankepada:1. tujuan Undangundang bahwa khalayak ramai harus diperlindungiterhadap barangbarang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barangbarang yang bermutu

aktifTriheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yangHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2016/PN.Gprmempunyapi keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwatersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanoa resefdokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu

yangdidapat dari saksi Ansori yang membeli dari terdakwa tersebut pengamanannyaharus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sertasediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk pengglmannyaharus dengan resep dokter;Bahwa tanpa resep dokter barang bukti yang didapat dari terdakwa tidak bolehdiedarkan, karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman,berkhasiat/oermanfaat, bermutu dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalampasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Farmasi berupa obat dengan bahan aktifTriheksifenidil HCl yang diperoleh saksi Ryan Wicaksono dari terdakwa dengancara membeli tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar,sedangkan untuk penggunannya harus dengan resep dokter;Bahwa Ahli menerangkan tanpa resep dokter barang bukti yang didapat dariterdakwa tidak boleh diedarkan, karena sediaan farmasi berupa obatpenggunaannya harus aman, berkhasiat/oermanfaat, bermutu

Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu.3. Meringankan beban petani dalam penyediaan benih varietas unggulbermutu.4. Mendorong berkembangnya Industri Pembenihan Nasional.5. Meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani.Sasaran :1. Peningkatkan produktifitas padi Non Hibrida pada areal tanam sasaranbantuan benih baik program pengolahan tanaman dan sumberdayaterpadu (PTT ) maupun diluar PTT.2.

terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM108/Ep.1/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019sebagai berikut :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Fuadi Maumede Alias Adi , pada hari Kamis tanggal14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminalMardika Kota Ambon , atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukumpengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat,bermutu

17.25 wit atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminalMardika Kota Ambon , atau setidaktidaknya masih termasuk daerah hukumpengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat,bermutu dan terjangkau setiap Orang (Fuadi Maumudealias ADI) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, yang mana terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut :Berawal pada

yang dialokasikan kepada daerah tertentudengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yangmerupakan bagian dari program prioritas nasional dan dibiayai juga denganDana pendamping bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk sejumlah Rp. 4.633.000.000, (empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah ) ,wonnn Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 bidang pendidikandialokasikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar9 tahun yang bermutu

MNC SKY VISION Tbk bekerja sama dengan PTGlobal Informasi Bermutu (GTV) ijin No: 42/SK/GIBLGL/II/2018 tanggal19 Pebruari 2018; PT MMC Televisi Network (I NEWS) ijin No; 001/STNBOD/WKS/LGL/2018 tanggal 19 Pebruari 2018; PT MMC TelevisiIndonesia (MNC TV) jjin No: 011/CTPI/DIRUT/II/2018 tanggal 19Pebruari 2018; dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) jinNo:028/CORSECRCTI/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018, legalitasnyamenyatakan tidak berkeberatan atas penayangan siaran masing masing televisi

LASMO bin WARIJAN;Bahwa sesuai dengan UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah Obat, bahan Obat,Obat Tradisional dan Kosmetika;Bahwa agar sediaan Farmasi / Kosmetik dapat diedarkan persyaratannya harusaman, bermutu dan telah memiliki ijin edar / telah dinotifikasi dari BadanPOM RI;Bahwa yang berwenang memberi ijin edar / notifikasi sediaan farmasi /kosmetika adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atauInstansi kesehatan yang

yang isinya produk kosmetika Tanpa jinEdar sejumlah 56 ( lima puluh enam ) macam tersebut diamankan sementaradi Kantor Balai Besar POM di Semarang untuk ditindak lanjuti dan Sdr.LASMO selaku pemilik barang pada tanggal 19 Juni 2014 dipanggil ke KantorHalaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2014/PN PtiBalai Besar POM di Semarang untuk dimintai keterangan sehubungan denganbarang / kosmetika tersebut;e Bahwa pendapat Ahli agar sediaan Farmasi / Kosmetik dapat diedarkanpersyaratannya harus aman, bermutu

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang isinya produkkosmetika Tanpa Ijin Edar sejumlah 56 ( lima puluh enam ) macam tersebut diamankansementara di Kantor Balai Besar POM di Semarang untuk ditindak lanjuti dan Sdr.LASMO selaku pemilik barang pada tanggal 19 Juni 2014 dipanggil ke Kantor BalaiBesar POM di Semarang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan barang /kosmetika tersebut;Menimbang, bahwa pendapat Ahli agar sediaan Farmasi / Kosmetik dapatdiedarkan persyaratannya harus aman, bermutu

KOWOR Bin MUKLIS tidak boleh digunakan ataudikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannyahams aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau,sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan;Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebuttidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat

yangdijatuhkan ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN.GprMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapanserta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaanfarmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu

, dan teyangkau ;Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: Pil jenis LL sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) butirdalam 44 (empat puluh empat) plastik klip;Menimbang, bahwa Obatobatan jenis Pil LL tersebut diatas adalahmerupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi syarat harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, sehinggaMajelis Hakim berpendapat terkait barang bukti pil LL tersebut lebih tepat untukdimusnahkan, karena terkait permanfaatan sediaan

Uji 1 PK Metanol Metanoltidakterdet Maks. 0,1% Kromatografieksi (LOQ Metode dihitungterha Gas/MA PPOMN 24 = 0.23 % viv) dapkadarEtan PA 2005ol PERKA BPOMNO.14 Tahun 20164 PK Etanol 28,30 % Sesuai Label(Alkoholkuranglebin40%V/V) Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidakmemperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksipangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsiyakni :Lokasi dilingkungan produksi;Bangunan

Uji1 PK Metanol Metanoltidakterdet Maks. 0,1% Kromatografieksi (LOQ Metode dihitungterha Gas/MA PPOMN 24= 0.23 % viv) dapkadarEtan PA 2005ol PERKA BPOMNO.14 Tahun 20164 PK Etanol 28,30 % Sesuai Label(Alkoholkuranglebin40%V/V) Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut Bahwa cara terdakwa memproduksiballo suling (CT)tidakmemperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksipangan yang baik (CPPB) agar bermutu,dikonsumsi yakni :1.o OD NOP a F wDPP RP RBwow NF OoLokasi dilingkungan produksi

Produksipangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali,dan/atau mengubah bentuk pangan; Bahwa benar Ahli menjelaskan cara produksi pangan yang baik(CPPB) adalah pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana caramemproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi,CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya:1.

Pelatinan Karyawan; Bahwa Ahli menjelaskan melihat uraian tata cara yang di lakukanpelaku seperti diatas dapat di ketahui bahwa produksi pangan yang dilakukan oleh pelaku merupakan produksi pangan yang tidak baik dikarenakan tidak mengikuti pedoman tata Cara produksi pangan yangbaik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksipangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPBmeliputi 16 (enam belas) aspek diantaranya:1.

SARI RASA tidak dilakukan secara higienis karena bahanbaku cokelat afalan disimpan dalam gudang yang dapat tercemar olehbinatang dan proses produksi dijemur dan diletakkan dilantai sehinggadapat dihinggapi oleh binatang.Bahwa cokelat dalam kemasan tersebut tidak mendapat izin edar (PIRT)dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan POM RI (BPOM), namun olehterdakwa diperdagangkan kepada masyarakat sehingga dengan tidakadanya izin edar tersebut tidak terjamin perlindungan dan peredaran yangaman, bermutu

dan proses produksi yang dilakukanoleh terdakwa belum dapat dikatakan membahayakan nyawa orang,namun dapat membahayakan kesehatan orang atau menyebabkanpenyakit bagi yang mengkonsumsinya, karena diproduksi tik memenuhistandar kesehatan dan asal usul bahan baku yang tidak terjaminkesehatannya;Bahwa setiap bahan pangan olahan yang dikemas harus mencantumkantanggal kadaluwarsa, dengan tujuan untuk melindungi produsen sendirididalam memproduksi produk pangan, sehingga menghasilkan panganyang aman, bermutu

Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.025 K/N/HakI/2004 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :bahwa Penggugat adalah distributor suku cadang bermutu

No. 010 K/N/Hakl/2005bahwa sebagai distributor suku cadang bermutu tinggi tersebut, antaralain suku cadang mesin gergaji Precision Tooling, Penggugat telahmengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan,mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnisnya ;bahwa ternyata sebagaimana terlihnat dalam Petikan Resmi yangditerbitkan oleh Direktorat Desain Industri telah ditemukan fakta bahwa telahterdaftar di Direktorat Desain, desain Mesin Gergaji Type STIHL 070 atas namaTergugat, registrasi No

sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat 1a dan Pasal 11ayat 1a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;bahwa oleh karena surat kuasa untuk berperkara dari Penggugat tidakbermeterai, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kuasa yangdigunakan untuk mengajukan gugatan Penggugat tidak bermeterai atau beameterainya belum dilunasi ;Gugatan kabur (Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena : bahwa dalam gugatan, Penggugat menyebut dirinya sebagai distributor sukucadang bermutu

Lebih lanjut, Pasal 5menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiaporang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, dan terjangkau.Bahwa mengenai perkara penonaktifan BPJS Kesehatan olehTERGUGAT I, TERGUGAT II bertentangan dan melanggar pada asasasas, tujuan, prinsip dan manfaat dari penyelenggaraan jaminan sosialsebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3)UndangUndang Dasar

Lebih lanjut, Pasal 5menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiaporang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, dan terjangkau.Bahwa tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar UndangundangNomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwasetiap orang berhak atas kesehatan (pasal 4).

Lebih lanjut, Pasal 5menyatakan bahwa (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalammemperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiaporang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yangaman, bermutu, dan terjangkau.TERGUGAT 1, TERGUGAT DAN TERGUGAT Ill LALAIMENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA UNTUK MEMENUHI DANMELINDUGI HAK ATAS KESEHATAN PENGGUGATBahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II juga telah melanggar UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan /nternational Convenant onHalaman 12 Putusan

Nomor 496 K/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Penggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusansebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan TergugatI dan Tergugatlll adalah shipping company yang tidakqualified / tidak bermutu dan beritikad tidak baik;Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugatlll telah melakukan perbuataningkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap

sehubungandengan perkara sesuai dengan surat permntaan Kapolres JayawijayaNomor : B/778/XI/2021Res Narkoba, (Perkara Tindak Pidana Pangan yangdilakukan oleh Terdakwa); Bahwa sepengetahuan Ahli, Tata cara Terdakwa melakukanpengelolaan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) tidak melalui proses yangbaik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman kerasjenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi PanganYang Baik (CPPB) yaitu. menjelaskan tentang bagaimana caramemproduksi pangan agar bermutu

memperoleh uanguntuk kebutuhan biaya berobat Istri Terdakwa yang sedang sakit; Bahwa benar Terdakwa dalam membuat minuman keras lokal jenis ballosuling CT (Cap Tikus) tidak mempunyai standar penakaran khusus terhadapbahan yang digunakan dan pembuatannya pun tidak melalui proses yangbaik dan benar dimana Terdakwa dalam memproduksi pangan minumankeras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara ProduksiPangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana caramemproduksi pangan agar bermutu

,Apt., tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksipangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tataCara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimanaCara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi,CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkunganproduksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dansaranan penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6.

Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan eksporhasil produksi nosional yang bermutu, di Samping penghematandevisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalamnegeri, guna mengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;4.

meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalampembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataanpendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyatdari kemiskinan" ;22.Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia seharusnyadapat mendorong industri lokal dalam mengembangkan usahanyadalam rangka membangun perkekonomian nasional, salah satunyaadalah menciptakan ruang kepada industri dalam negeri untukmengolah sendiri proses produksinya sehingga menghasilkanbarang jadi yang bermutu

Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasilproduksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisamelalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, gunamengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;4.

Kasian skli ee.. sedangkan di birokrasi sj ankdaerah yg bermutu habis di pangkas jabatannya lalu di nonjobkan.. hiist..mualsaya dgn kepemimpinan bupati Winstar Herwn Mustar di luwuk banggai Bacaini koran baik..... #mirniisss# talalo bapandang enteng ank daerah... Tunggusaja kota luwuk sy bikin macet 8jam#Demo keras#.

Belly Koes Harwati Apt menerangkan sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkauoleh masyarakat dan alat kesehatan harus memenuhi standart kesehatan, dan tidaksemua orang berhak mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi obat keras/ alat kesehatan dan apabila mengadakan, menyimpan dan mengedarkan harus ada ijindari pihak berwenang karena pembinaannya, mengatur, mengendalikan, menyimpan,promosi dan pengedaran diawasi oleh Pemerintah, dan obat jenis

Randik Niangga Wisatya dirumahnya dimanaterdakwa memiliki dan mengedarkan obatobatan sediaan farmasi jenisTrilhexyphenidyl (trex) tanpa dilengkapi dokumen yang syah ;= Bahwa terdakwa menjual obat keras sediaan farmasi jenis Trilhexyphenidy (trex)tanpa mempunyai ijin edar serta berdasarkan keterangan Ahli Indah Kusumawati,S.Si, Apt menerangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan alat kesehatan harusmemenuhi standart kesehatan

Randik Niangga Wisatya dirumahnya dimanaterdakwa memiliki dan mengedarkan obatobatan sediaan farmasi jenisTrilhexyphenidyl (trex) tanpa dilengkapi dokumen yang syah ;= Bahwa terdakwa menjual obat keras sediaan farmasi jenis Trilhexyphenidy (trex)tanpa mempunyai iin edar kemudian dari hasil penjualan obatobatan jenisTrilhexyphenidyl dan berdasarkan keterangan Ahli Indah Kusumawati, S.Si, Aptmenerangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau oleh masyarakat

Pasal 39 ayat (1) furuf d UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit : Setiap pasien mempunyai hak memperolehlayanan kesehatan yang bermutu Sesuai dengan standar profesi danstandar prosedur operasional;b. Pasal 39 ayat (1) furuf e UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit : Setiap pasien mempunyai hak memperolehlayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar darikerugian fisik dan materi;c.

Pasal 61 angka 7 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 TentangCipta Kerja : Pasal 29 ayat (1) huruf b : Setiap Rumah Sakitmempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman,Halaman 4 dari 54 halaman putusan nomor 567/Pdt/2021/PT SMG10.11.bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakankepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;b.

Penggugat;Menyatakan hukumnya bahwa hubungan antara Penggugat sebagaipasien peserta program KIS dan RSU Siaga Medika Banyumassebagaimana tersebut dalam posita angka 4, penyelenggaraan pelayanankesehatan tersebut diatur dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit dan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 TentangPraktik kedokteran;Menyatakan hukumnya bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan dariRSU Siaga Medika Banyumas, Penggugat selaku pasien memiliki hakmemperoleh layanan kesehatan yang bermutu

Penggugatsembarang mengambil Pasal dengan tidak mencantumkan pasal tersebutada di Chapter berapa, karena ada sekitar 80 UndangUndang padaundangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa, Tergugat II paham sekali tentang kewajiban hukumharusmemberikan pelayanan aman, bermutu, dan seterusnya sesuai standarrumah sakit, Serta apa yang diatur dalam Pasal 51 huruf a UndangUndang29 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan dokter ataudokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

Pasal 39 ayat (1)UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak pernah membahas hakpasien akan layanan bermutu, namun membahas mengenai audit rumahsakit;Pada Posita 14 dan 15, perlu Tergugat II jelaskan bahwa, Rumah SakitUmum (RSU) Siaga Medika Banyumas telah mengupayakan hasil yangterbaik bagi pasien (Penggugat), Tergugat II telah menyelamatkan nyawapenggugat karena apabila telat dilakukan tindakan berupa amputasi, makaakan hilang nyawa penggugat (kematian).