Ditemukan 2427 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-01-2012 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA.Pyk
Tanggal 10 Januari 2012 — PEMOHON TERMOHON
2212
  • yang rukun 3 tahun, setelah itutidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikanpadahal Pemohon sudah memberika nafkah yang cukup sesuai kemampuanPemohon, dan ketika tinggal di Payakumbuh Pemohon bekerja sebagai tani, danTermohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon dan Termohonmengajak Pemohon kembali merantau namun Pemohon tidak mau lagi hidupmerantau karena Pemohon tidak punya skil untuk bersaing
Register : 14-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 5/Pid.B/2015/PN Unr
Tanggal 17 Februari 2015 — TERDAKWA : RAHAYU SUSANTO BIN SURADI, DKK
242
  • Dalam satu permainantersebut para pemain bersaing atau berusaha untuk mencocokan ataumengurutkan kartu yang di bawa, apabila dalam permainan tersebut ada yangmemiliki kartu terbaik kemudian menutup pertama kali, dengan cara pemaintersebut mempunyai kartu yang berurutan kemudian langsung menutup, makapemain tersebut dikatakan yang menang dan berhak mendapatkan uang danmenjadi bandar/ ngocok kartu, dan pemain yang lain membayar @ Rp 2.000,(dua ribu rupiah) dan apabila dalam pemain tersebut salah satu
    Dalam satu permainantersebut para pemain bersaing atau berusaha untuk mencocokan atau mengurutkankartu yang di bawa, apabila dalam permainan tersebut ada yang memiliki kartuterbaik kemudian menutup pertama kali, dengan cara pemain tersebut mempunyaikartu yang berurutan kemudian langsung menutup, maka pemain tersebutdikatakan yang menang dan berhak mendapatkan uang dan menjadi bandar/ngocok kartu, dan pemain yang lain membayar @ Rp 2.000, (dua ribu rupiah)dan apabila dalam pemain tersebut salah satu
Register : 04-06-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI diwakili RIKSON SIBUEA
Tergugat:
KEOMPOK KERJA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SERDANG BEDAGAI
13541
  • Bahwa dalam mengumumkan pemenang lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan atauPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yaitu menerapkan prinsip Efisien, Efektif,Transparan, Terbuka, Bersaing
    harga satuan, penawaran dari penyedia mendekatiHPS, kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, formatpenulisan, jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yangHalaman 16Putusan No.89/G/2017/PTUNMDN14.15.16.Sama dengan nomor seri yang berurutan, beberapa perusahaanyang dikuasai oleh satu orang dan lainlain;Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 BagianPertama PrinsipPrinsip Pengadaan adalah Efisien, Efektif,Transparan, Terbuka, Bersaing
    Adil/Tidak Diskriminatif danAkuntabel, dengan menerapkan prinsipprinsip tersebut akanmenimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap proses PengadaanBarang/Jasa Pemerintah karena dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan evaluasi sesuaidengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 Bagian Pertama PrinsipPrinsip Pengadaan adalah Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka,Bersaing
    Dalam melaksanakan proses~ pelelangan paket pekerjaanPembangunan Drainase di Jalan Deli Kecamatan Perbaungan dengankode lelang 857378 Tergugat sudah mempedomani PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya yaitu menerapkan prinsip efisien,efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif danakuntabel, dimana dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintahpenawaran terendah tidak mutlak menjadi pemenang lelang,melainkan penawaran terendah
    tidak jelas, dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa syarat formal suatu)~ gugatan adalahsebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 Undangundang Peradilan TataUsaha Negara ;Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam halaman2 s/d halaman 12 sudah tercantum tentang Kepentingan Penggugat, dasardan alasan gugatan, telah mencantumkan tindakan Tergugat yangmelanggar peraturan PerundangUndangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka,bersaing
Register : 02-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. TOMBANG diwakili DR. BINSAR MARBUN
Tergugat:
POKJA Pengadaan Barang Jasa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
131110
  • dimaksud dalamPasal 26 sampai dengan Pasal 34, maka karena Berita Acara HasilPelelangan Perkerjaan Konstruksi Nomor : 414/POKJA/Bb2Wil2.S/2018 pada tanggal 6 April 2018 yang dikeluarkan olehTergugat diduga telah Maal Administrasi, maka hal ini mengakibatkanBerita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Kontruksi Nomor414/POKJA/Bb2Wil2.S/2018 tanggal 06 April 2018 menjadi tidak sahHalaman 5 Putusan No. 98/G/2018/PTUNMDNdan cacat hukum, maka hal ini merugikan kepentingan Penggugatselaku Peserta Lelang untuk bersaing
    Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa yang dikeluarkanTergugat, maka Penggugat merasa keberatan atas kesimpulan dankeputusan Tergugat dalam objek sengketa tersebut selaku peserta lelang,karena kuat dugaan Penggugat bahwa objek sengketa yang dikeluarkanTergugat tidak lagi dilaksanakan dan diselenggarakan denganmenerapkan prinsip dan etika pengadaan yang efisien, efektif,transparan, terbuka, adil dan bersaing secara sehat untuk para pesertalelang lainnya ; 20 222 2.
    tidak dapat kesempatan lagi untukbersaing secara sehat dan fair selaku peserta lelang untuk paketPekerjaan Penggantian Jembatan Idano Oou, karena objek sengketadiduga maal administrasi dan cacat hukum, maka jika objek sengketaterbukti maal administrasi dan cacat hukum melalui Putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus melakukanpelelangan ulang untuk paket Pekerjaan Penggantian Jembatan IdanoOou tersebut sesuai ketentuan Perundang undangan agar semua parapeserta lelang dapat bersaing
Putus : 05-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 5 Juni 2015 — - INDRA SETIAWAN Bin ROMLI FAQIH
9621
  • Pesawaran TA. 2013 tersebutdilaksanakan secara tidak bersaing, Pelaksanaan Pekerjaan bukan dilakukan olehperusahaan pemenang pelelangan yaitu PT. Ogawa Putra Mandiri, PT. BellaTeknik dan PT. Chelsea Cahaya Cakrawala, karena PT. Bella Teknik telahdipinjam oleh saksi MUSTAWI TOHIR,sedangkan PT. Chelsea CahayaCakrawala dan PT.
    AMRULLAH, S.Sos tetap menandatangani Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan tersebut dengan pembulatannominal Rp. 1.330.863.250,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratusenam puluh tiga dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar proses lelang Pengadaan LPJU Kab.Pesawaran TA. 2013dilaksanakan secara tidak bersaing karena karena sdr. UZIANTO, ST selakudirektur PT.
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID/2019/PT BDG
Tanggal 7 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO SUPRAMURBADA, SH
Terbanding/Terdakwa : EDI EFENDI
5429
  • SANDI KARISMA, STselaku Anggota Polri merasa tidak nyaman dan terhina karena denganadanya kalimat tersebut seolaholah pimpinan Polri menyampaikanbahwa publik akan lebih percaya Polri daripada ulama sehinggaterkesan institusi Polri bersaing dengan ulama.Bahwa terdakwa dalam mengirim/memposting gambar dan tulisantersebut ke group facebook Mujahid Aksi Bela Islam dan groupfacebook United Muslim Cyber Army dari akun facebook Iwan laoetmilik terdakwa ditujukan untuk umum sehingga semua penggunaHalaman
    BDGbahwa publik akan lebih percaya Polri daripada ulama sehinggaterkesan institusi Polri bersaing dengan ulama. Bahwa terdakwa dalam mengirim/memposting gambar dan tulisantersebut ke group facebook Mujahid Aksi Bela Islam dan groupfacebook United Muslim Cyber Army dari akun facebook Iwan laoetmilik terdakwa ditujukan untuk umum sehingga semua penggunaFacebook dapat mengakses, melihat dan membaca gambar dantulisan tersebut.
Register : 22-10-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.TBK
Tanggal 18 Februari 2014 — MUHAMAD TAHAR Bin SIMBOL
3619
  • Selain itujuga negara dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petanibawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merahimpor yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masukdan pajak dalm rangka impor; e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidakkeberatan dan membenarkannya;2 Saksi BRUSLY JUNEYDYSITINJAK:e Bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang nautis atau pelayaran
    Bengkalis Provinsi RiauIndonesia tersebut merupakan Tindak Pidana Penyelun ndi BiImpor, yang melanggar UU Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan akibatnya, negara dirugikan secara materil sebesar Rp. 31.502.000, (tiga puluh satu juta lima ratusdua ribu rupiah) dan secara immateril yaitu mengakibatkan terancamnya20petani bawang lokal, karena tidak dapat bersaing dengan produk bawangmerah impor yang dimasukkan
    Akan tetapi, ternyata bawang merah tersebuttidak tercantum di dalam manifes sehingga negara dirugikan secara materil sebesar Rp. 31.502.000, (tiga puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) dan secaraimmateril yaitu mengakibatkan terancamnya peta bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara illegal.Dengan demikian, unsur ke2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwatersebut; ~ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari Pasal 102 huruf aUU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
    itu Terdakwa harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkandan meringankan Terdakwa: Halhal yang memberatkan Terdakwa: e Perbuatan Terdakwa telah merugikan perekonomian negara, yakni secara materil negara dirugikan sebesar Rp. 31.502.000, (tiga puluh satu juta limaratus dua ribu rupiah) dan secara immateril yaitu mengakibatkan terancamnpetanibawang lokal, karena tidak dapat bersaing
Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25 /Pid. Sus. TPK /2015 /PN.Tjk
Tanggal 29 Juli 2015 — - Hi. AMRULLAH, S. Sos.
15919
  • Pesawaran TA. 2013 tersebutdilaksanakan secara tidak bersaing, Pelaksanaan Pekerjaan bukan dilakukan olehperusahaan pemenang pelelangan yaitu PT. Ogawa Putra Mandiri, PT. BellaTeknik dan PT. Chelsea Cahaya Cakrawala, karena PT. Bella Teknik telahdipinjam oleh saksi MUSTAWI TOHIR,sedangkan PT. Chelsea CahayaCakrawala dan PT.
    AMRULLAH, S.Sos tetap menandatangani Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan tersebut dengan pembulatannominal Rp. 1.330.863.250,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratusenam puluh tiga dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa benar proses lelang Pengadaan LPJU Kab.Pesawaran TA. 2013dilaksanakan secara tidak bersaing karena karena sdr. UZIANTO, ST selakudirektur PT.
Register : 22-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3957/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • .> Tergugat menuduh pekerjaan Penggugat adalah riba akantetapi Tergugat ikut bersaing dalam usaha Penggugat.> Tergugat tidak menepati janji pembayaran masalah hutang5.
Register : 10-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 141/Pid.B/2017/PN-Tjb.
Tanggal 7 Juni 2017 — - TEGUH KURNIAWAN ALS OGEK ALS WAK HASAN BIN (ALM) ADENAN RANGKUTI
12231
  • Penyeludupan pakaian bekassangat merendahkan harkat dan martabat bangsa karena negara lain akanmenganggap Indonesia sebagai negara penampung sampah dan kerugianlainnya adalah kerugian immateriil yaitu industry di dalam negeri dapatmenurun produksinya karena kalah bersaing dengan pakaian selundupantersebut atau bahkan dapat mematikan industry di dalam negeri sehinggamengakibatkan lapangan kerja berkurang dan semakin banyakpengangguran.
    Penyeludupan pakaian bekassangat merendahkan harkat dan martabat bangsa karena negara lain akanmenganggap Indonesia sebagai negara penampung sampah dan kerugianlainnya adalah kerugian immateriil yaitu industry di dalam negeri dapatmenurun produksinya karena kalah bersaing dengan pakaian selundupantersebut atau bahkan dapat mematikan industry di dalam negeri sehinggamengakibatkan lapangan kerja berkurang dan semakin banyak pengangguran.Akibat selanjutnya apabila pakaian bekas tersebut tercemar oleh
Putus : 31-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 31 Maret 2016 — YOGI PRASETYO JANTE, SE. Bin MURSIYAN
5412
  • Lintang Pari tersebut bagus, dan tidak ada complain ;Bahwa saksi juga mempergunakan kedua jenis pupuk produksi CV LintangPari berupa Armida Tonic dan Tropikal untuk pembibitan kacang panjangmilik saksi pribadi ;Bahwa saksi mempergunakan dua jenis pupuk tersebut karenanilaiekonomis, bersaing dengan produklaen dipasaran, dapat dipakai untukpembibitan kacang panjang ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kandungan dalam kedua jenis pupuktersebut sesuai standar atau tidak ;Bahwa sejak bulan April 2015
    Sutrisno ;e Bahwa sebagai pengguna, saksi merasakan pupuk milik terdakwa memilikikualitas bagus, dan tidak ada ketidak puasan dari para petani, selain ituharganya bersaing dibandingkan dengan pupuk sejenis dan mudah pula untukmendapatkannya ;e Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kandungan dalam pupuk ArmidaTonic dan Tropikal itu sesuai atau tidak dengan yang ada didalam labelnya ;e Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan danmembenarkan ;6 AGUS SUSANTO, dibawah sumpah memberikan
    Lintang Pari karena harganya bersaing dan hasilnya bagus.Sebagaimana keterangan terdakwa, pupuk NPK Tropikal dijual antara Rp.10.000,00 s/dRp.15.000,00 perkilo sedangkan Kalium Sulfa/KNO3 merk Armida Tonic/Armida Stickdijual Rp.15.000,00 s/d Rp.17.000,00 per botol.
    organic yangdiproduksi oleh terdakwa/CV Lintang Pari yakni NPK merk Tropikal dan Kalium Sulfat/KNO3 merk Armida Tonic/Armida Stick yang dibuat dibuat dengan bahanbahansebagaimana tercantum dalam lebel kemasan ternyata komposisinya tidak sesuai denganukuran baku yang telah ditetapkan, sehingga tidak memenuhi standard mutu yangberakibat pupuk menjadi tidak efektif dalam pemakaian baik jangka panjang maupunjangka pendek, hal mana diketahui oleh terdakwa sehingga pupuk produksi CV LintangPari dapat bersaing
Register : 21-04-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 22 Agustus 2016 — NANANG FURQON Bin HARIRI IBRAHIM
6313
  • Bangka Selatan TA.2014 tanpa memberikan kesempatan penyedia barang / jasa lainnyauntuk ikut bersaing memperoleh kegiatan tersebut, tanpa melaluimetode pengadaan barang / jasa pemerintah, dan melakukan negosiasiharga terhadap besaran biaya untuk kegiatan tersebut yang tidak lainbertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang tidaksewajarnya dari suatu kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga bertentangandengan : Pasal 2 ayat (
    70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpresnomor 54 tahun 2010.Seharusnya semua ketentuan dan informasi mengenaipengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahuisecara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat sertaoleh masyarakat pada umumnya, sehingga tidakbertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf bperpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa pemerintah Jo Perpres nomor 70 Tahun 2012tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010Prinsip terbuka, bersaing
    , adil / tidak diskrimintaif danakuntabel, Pasal 5 huruf c, d, e dan f perpres nomor 54 tahun2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Jo Perpresnomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpresnomor 54 tahun 2010.Prinsip terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikutioleh seluruh penyedia barang / jasa yang memenuhipersyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketetuan dan proseduryang jelas.Prinsip bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharusdilakukan melalui persangingan antara sebanyak
    , adil / tidak diskrimintaif danakuntabel, Pasal 5 huruf c, d, e dan f perpres nomor 54 tahun2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Jo Perpresnomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpresnomor 54 tahun 2010.Prinsip terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikutioleh seluruh penyedia barang / jasa yang memenuhipersyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketetuan dan proseduryang jelas.Prinsip bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharusdilakukan melalui persaingan antara sebanyak
Register : 20-05-2009 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51799/PP/M.IA/15/2014
Tanggal 8 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18947
  • didukung dokumen dasar sebagai dasar penghitungantagihan management fee;: bahwa disamping itu juga Detpak Holdings dan Pemohon Banding sebagaimanatertuang dalam kontrak bahwa Holding Company membantu dalam kapasitassebagai Service Regional Provider yang akan memberikan jasa tertentu baik berupatechnical services, management dan administrative service, dan jasa ini akandilakukan rutin dan diatur didalam service agreement, yang hal ini bertujuan agarperusahaan Pemohon Banding tetap kompetitif dan mampu bersaing
Register : 10-02-2016 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Tbk
Tanggal 5 Mei 2015 — NAZARUDIN Bin KAMALUDIN.
3612
  • , yaitu:Bea masuk : 5% x Rp.131.414.400,= Rp.6.570.720, (dibulatkanRp.6.571.000,);PPN : 10% x Rp.131.414.400, (harga perolehan+bea masuk) =Rp.13.798.540, (dibulatkan Rp. 13.799.000,);PPh: 7,5% x Rp. 131.414.400, (harga perolehan + bea masuk) = Rp.9.898.905, (dibulatkan Rp. 9.899.000,).Secara materil negara dirugikan Rp. 30.269.000, (tiga puluh juta dua ratus enampuluh sembilan ribu rupiah).Selain itu negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petanibawang lokal karena tidak dapat bersaing
    dari Kuala Linggi Malaysia dengan tujuan Dumai ProvinsiRiau Indonesia, telah mengangkut muatan berupa Bawang Besar/BombayTANPA dilengkapi dengan dokumen yang sah yakni Pemberitahuan Pabean(manifest) atau dokumen lainnya tersebut merupakan Tindak PidanaPenyelundupan di Bidang Impor (vide: Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006)dan perbuatan tersebut mengakibatkan Negara Dirugikan baik Secara Materiilyakni sebesar Rp. 30.269.000, maupun Secara /mmateriil terancamnya petanibawang lokal karena tidak dapat bersaing
    Namun, TERNYATA Bawang Besar/Bombay tersebut tidak adamanifestnya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara dirugikan secara materilsebesar Rp. 30.269.000, (tiga puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)dan secara immateril: mengakibatkan terancamnya petani bawang lokal karena tidakdapat bersaing dengan produk bawang besar impor yang dimasukkan secara illegal.Dengan demikian, unsur ke2 ini telah terpenuhi oleh perobuatan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur
    pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaafataupun alasan pembenar dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan:Halhal yang memberatkan Terdakwa: e Perbuatan Terdakwa telah merugikan perekonomian negara, yakni secara materilsebesar Rp. 30.269.000, dan secara immateril: mengakibatkan terancamnyapetani bawang lokal karena tidak dapat bersaing
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1125/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — PT. Basuki Pratama Engineering vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukankah ini bertentangan dengan azas equality, yaitupajak harus dilakukan secara adil dan merata;Pemohon Banding sebagai pengusaha nasional harus bersaing denganBarang Modal impor sejenis. Apabila Pemohon Banding tidakdiperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut, makaHarga Pokok Pemohon Banding akan meningkat dan Pemohon Bandingtidak bisa bersaing dengan barang modal impor;Pemohon Banding menjual kepada pembeli baik yang minta pembebasanPPN maupun yang tidak.
Putus : 21-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — SDR. BRIGJEN Drs. Pol. BEKTI SUHARTONO, dkk vs. PT. ANEKA BURSA CATUDAYA,
10447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbuka dan bersaing, barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yangsehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan; ayat (d).
    (poin 6.3 dan poin 10.1);Tergugat I Lalai karena melakukan Pembiaran terhadappelanggaran peraturan POST BIDDING yang dilakukan olehTergugat II dan Tergugat III serta tidak menghiraukan adanyaSanggahan dan Sanggahan Banding dari Penggugat;Dari perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, timbullah proses lelang yangdilakukan secara tidak efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, dan akuntabel sehingga melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003; Pasal 3huruf a., b., c.
    ;Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip:aEfisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaranyang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan;Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaatyang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbukabagi
Register : 12-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 743/Pdt.G/2019/PA.Jepr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70
  • Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan No. 1, 2 dan 3 ;3.Bahwa Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat denganTergugat baikbaik saja, namun sejak bulan Januari 2019 kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan namunperselisinan itu masih wajar dan dapat dinilai sebagai bumbu berumahtangga, masalah ekonomi Tergugat malas adalah salah/ tidak benar, yangbenar adalah usaha dekorasi Tergugat lagi sepi karena kalah bersaing,disebabkan Penggugat sebagai seorang istri juga
    sepengatahuan Penggugat dan banyak orangmenagih kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah membenarkan dan mengakui sebagian dalildalil gugatan Penggugat danmembantah sebagian yang lain;Menimbang, bahwa dalildalil bantahan Tergugat pada pokoknya adalahsebagai berikut: Bahwa tidak benar penyebab perselisihnan dan pertengkaran pada dalilgugatan Penggugat, tidak benar Tergugat malas bekerja,, yang benar usahadekorasi Tergugat lagi sepi karena kalah bersaing
Register : 22-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA (GAKESLAB INDONESIA), TINGKAT PROV. DKI JAKARTA diwakili oleh IR. Y. TOMAN L. TOBING., DKK VS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKKP);
15271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perkembangan teknologi informasi memberikankesempatan membangun pasar yang bersaing sempurna.Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2013Pasar yang bersaing sempurna dimaksud adalah ketika semuaorang mendapatkan informasi dan akses yang sama, sehinggadapat berkompetisi secara sehat;b. Implikasi dari terciptanya Pasar yang bersaing sempurna adalahmendapatkan harga yang kompetitif;c. Bahwa proses pemilihan Penyedia memakan waktu dan biayabaik dari sisi Pengguna Barang/Jasa;d.
    Adanya potensi kerugian negara sebesar sekurangkurangnyaRp80O triliun dari inefisiensi anggaran pengadaan barang/jasapemerintah sebesar Rp800 triliun sebagai akibat dari prosespengadaan yang dipastikan tidak transparan, tidak akuntabel, dantidak bersaing sehat. Efisiensi sebesar Rp80 triliun selama ini telahdiperoleh dari penerapan dan pengembangan EProcurement(EPurchasing dan ETendering);3.
Register : 28-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT PALU Nomor 78/PDT/2019/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : MOH. RUSLI B.,S.E Diwakili Oleh : MOH. TAUFIK.D.UMAR.,S.H
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kab Poso C.q ALBAR AMIR, S.T
7330
  • Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.
    Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaanbarang dan Jasa, Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipsebagai berikut:a. efisien;b. efektif;c. transparan;d. terbuka;e. bersaing;f. adil; dang. akuntabelberdasarkan Pasal 6 diatas TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak pemenanglelang paket proyek.Pembangunan Dermaga Desa Wisata KelurahanHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PALMadale kecamatan Poso Kota Utara yang dimenangkan
Putus : 03-08-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 147/Pid Sus/2016/PT SMG
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUL AZIS bin SYAMSI (Alm).
10043
  • Putra Permata Biru yang memiliki ijin Produksi rokok dengan nomorNPPBKC 0603.1.3.3892S TANGGAL 20 luni 2006 yang beralamat di DesaBangkalan RT.014 RW.002 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten lepara,merasa bahwa rokokrokok hasil produksi PR.Putra Permata Biru tidakmampu bersaing di pasaran karena tingginya tarif cukai yang tiap tahunnaik, sehingga terus merugi sehingga terdakwa mengambil langkah untukmemproduksi rokok dan menjual rokok tanpa dilekati cukai ; > Bahwa terdakwa kemudian menyewa rumah Saksi
    tidak dibubuhi tanda pelunasan cukainyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU NO. 39 Tahun 2007.Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : > Bahwa Terdakwa ABDUL AZIZ BIN (alm) SYAMSI selaku pemilik dariPR.Putra Permata Biru yang memiliki ijin Produksi rokok dengan nomorNPPBKC 0603.1.3.8925 TANGGAL 20 luni 2006 yang beralamat di DesaBangkalan RT.014 RW.002 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten lepara,merasa bahwa rokokrokok hasil produksi PR.Putra Permata Biru tidakmampu bersaing