Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/2518/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 atas nama Muhammad Fajar Abadi.

Sragen Nomor 005/011/BKPP/ 2019 tanggal 22 November 2019 tentang Undangan Pembekalan CPNS Tahun Anggaran 2019/2020 atas nama Taufiq Budianto.

q) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir kiriman uang tanggal 3 September 2018 melalui Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Widiyanti yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 182201000251563 atas nama Sdri. Sumiati.

Terdakwa datang ke rumah Saksimeyerahkan kembali persyaratan CPNS yang pernahSaksi berikan kepada Terdakwa beserta suratsuratuntuk dibawa kantor BKPP Sragen, yaitu:a. 1 (Satu) lembar Surat Kepala BKN Jakarta Nomor813/142/Kep/BKN/VI/2019 tanggal 28 Juni tentangPengangkatan dan Gaji Pokok CPNS atas namaMuhammad Fajar Abadi.Hal 36 dari 124 hal Put Nomor 43K/PM II10/AD/IX/2020b. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala BKPP Kab.Sragen Nomor 005/011/BKPP/2019 tanggal 22November 2019 tentang Undangan PembekalanCPNS

Sragen mengikuti pembekalan CPNS TahunAnggaran 2019/2020.Hal 49 dari 124 hal Put Nomor 43K/PM II10/AD/IX/2020Menimbang11.12.13.14.Bahwa kemudian Saksi mendengar para CPNS TahunAnggaran 2019/2020 yang datang ke kantor BKPP Kab.Sragen memenuhi undangan pembekalan CPNS ditolak oleh pihak kantor BKPP Kab. Sragen karena daripihak BKPP Kab.

MuhammadFajar Abadi (Saksi2) keesokan harinya datang kekantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) Kab. Sragen sambil membawa suratsurat yangtelah diserahkan oleh Terdakwa.Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Terdakwadihubungi oleh Serma Suparman yang mengatakansekira pukul 09.00 WIB Sdr. Muhammad Fajar AbadiHal 58 dari 124 hal Put Nomor 43K/PM II10/AD/IX/202028.29.(Saksi2) datang ke kantor BKPP Kab. Sragen ternyatadari pihak BKPP Kab.

Muhammad Fajar Abadi(Saksi2) seolaholah yang bersangkutan telah lulusCPNS namun ternyata suratsurat tersebutdinyatakan palsu oleh petugas BKPP Kab.

MuhammadFajar Abadi (Saksi2) datang ke kantor BKPP Kab.Hal 84 dari 124 hal Put Nomor 43K/PM II10/AD/IX/202026.27.28.Sragen ternyata dari pihak BKPP Kab. Sragen tidakmenerima atau mengadakan pemanggilan untukpelaksanaan Pembekalan CPNS di lingkungan Kab.Sragen Tahun Anggaran 2019/2020 danmemberitahukan suratsurat CPNS ternyata palsu.Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menikmatikeuntungan dari perekrutan calon pesera CPNS yangtelah dijanjikan Sdri.

tanggal 29 Mei 2015;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dasar Gugatan ini adalah:Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/KPTS/BKPP

Bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 340/KPTS/BKPP/2014tanggal 24 April tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Rachma Istiati NIP.1961 0609 198303 2005 dikeluarkan Tergugat;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyarankanbahwa Pegawai Negeri Sipil di berhentikan Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkanPutusan Pengadilan

Bahwa setelah saya selesai menjalani hukuman pada tanggal 20 Juni 2014saya ke BKD, baru) menerima surat Keputusan Bupati Nomor340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentian TidakHalaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/2015Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. An.

Bahwa saya sudah berupaya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang, setelah saya menerima putusan Bupati Nomor340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberhentiandengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tapi disarankan keBAPEK di Jakarta setelan saya di BAPEK Penggugat menyampaikan suratkeberatan yang diterima tanggal 20 Juni 2014, kemudian BAPEKmenyarankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dandidaftarkan tanggal 19 September 2014 (tanda terima terlampir);.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi RawasNomor 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RachmaIstiati NIP. 1961 0609 198303 2 005;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi RawasNomor 340/KPTS/BKPP/2014 tanggal 24 April 2014 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil AtasNama Rachma lstiati NIP. 1961 0609 198303 2 005;4.

tersebutpada tanggal 22 Februari 2012, Penggugat dipanggil olen Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau (di tempat istri Penggugatbekerja) untuk dimintai keterangan, sehubungan dengan tidak tinggalbersama antara Penggugat dengan istri Penggugat tanoa dibuatkan beritaacara.Pada tanggal 31 Juli 2012 diterbitkan Surat Keterangan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau No. 556/369/Budpar.Il.V2012tentang ijin/rekom perceraian ke Badan Kepegawaaian Pendidikan danPelatihnan (BKPP

Bahwa atas permintaan istri Penggugat (Supriyani) ke Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diberikan Surat jin Perceraian padatanggal 11 Maret 2013, BKPP memediasikan permintaan istri Penggugattersebut dimana Penggugat menyatakan saya tidak ingin bercerai begitupula pada panggilan kedua oleh BKPP tanggal 28 Mei 2013, Penggugattetap berpendirian tidak akan bercerai.Dari pernyataan Penggugat diatas yang tidak berkeinginan untuk bercerainamun Tergugat tanoa rekom dari instansi di bawahnya

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberian lzinPerceraian No.: 849/10/BKPPII/2013 tanggal 5 Juni 2013 yangtembusannya diberikan kepada Penggugat tersebut untuk dilaksanakannyaperceraian Penggugat dengan lstri Penggugat tanopa adanya rekomendasihasil pemeriksaan dari InstansiInstansi dibawahnya (BP4 dan BKPP)tersebut yang memberikan masukan apakah perlu dilakukan perceraianataupun tidak, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Akibat tindakan Tergugat yang semenamena tersebut berkesesuaiandengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang No. 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, makaperbuatan Tergugat semenamena menerbitkan keputusannya (KeputusanPemberian Izin Perceraian No.: 849/10/BKPPIIV2013 tanggal 5 Juni 2013)tersebut tanpa adanya rekomendasi/masukan dari InstansiInstansidibawahnya (BP4 dan BKPP

Bahwa selain Tergugat menerbitkan Keputusannya tersebut tanpa adanyarekomendasi/masukan dari InstansiInstansi bawahan Tergugat yang terkaityakni BP4 dan BKPP, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian No.: 849/10/BKPPIIV2013 tanggal 5 Juni 2013 tanoa memintaketerangan dari Penggugat terlebih dahulu, Tergugat hanya menerimaketerangan sepihak dari Istri Penggugat (Supriyani) yang pada akhirnyadalam keputusan Tergugat menyatakan bahwa tidak ada permasalahanantara Penggugat dengan Istri

Bahwa Tergugat pun menyetujui tentang peralihan statusPenggugat yang mana Tergugat mengirimkan surat tertanggal 09Mei 2012 Kepada Gubernur Sumatera Utara Up.Kepada BKDPropinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor Surat : 824/2593/BKPP/2012 tentang Pernyataan Persetujuan Pindah dari PemkoPematangsiantar ; 8.

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maka tanggal 22 Oktober2012 Tergugat menyurati Ketua KPU Kota Pematangsiantardengan Nomor : 800/ 6238/ BKPP/ 2012 tentang PenarikanSekretaris KPU Kota Pematangsiantar (penarikan Penggugat dariKPU Kota Pematangsiantar), yang hanya berdasarkan Hasil SidangBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan KotaPematangsiantar Nomor:009/07/XI/BPJK/PSTahun 2012 tanggal 5November 2012:10.

Bahwa Penggugat juga pernah menerima Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 04 Januari2012 yang pada pokoknya memberikan penilaian baik kepadaPenggugat dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga sangatmembingungkan tibatiba saja Penggugat ditarik dari KPU KotaPematangsiantar ;11.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan surat Nomor : 800/ 6238/BKPP/ 2012 tertanggal 22 Oktober 2012 Perihal PenarikanSekretaris KPU Kota Pematangsiantar atas nama Penggugat yangditujukan kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihnan Umum KotaPematangsiantar diPematangsiantar .......Pematangsiantar yang mana hal tersebut tidak sejalan danbertentangan dengan surat Tergugat Nomor : 824/2593/BKPP/2012tertanggal 09 Mei 2012 Perihal Pernyataan persetujuan pindah dariPemko Pematangsiantar yang ditujukan kepada Yth.GubernurSumatera Utara, Up.

/2012 tanggal 14 Nopember 2012 memintakepada Inspektur Pemerintah Kota Pematangsiantar untukmelakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas penolakanUndangan pelantikan ; 0 2020020"14. bahwa berdasarkan surat Nomor 862/6907/BKPP/2012 tanggal 14Nopember 2012, Inspektorat Kota Pematangsiantar telahmelakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan HasilPemeriksaan tentang Penolakan Undangan pelantikan An.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Me!2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Frangki MarkusLeonard Johanis, SE Yang Diterbitkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Me!

Frangki Markus LeonardJohanis, SE (foto kopi dari foto kopinya);: Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : BKPP. 888/91/3/2011 Tentang Pengaktifankembali Sebagai Pegawaia Negeri Sipil tanggal 20 Juni2011 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 40 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPGBukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11 :: Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : BKPP. 823.3/150/3/ 2011 tanggal 30September 2011 tentang kenaikan pangkat Ill/o an.Frangki Markus

: BKPP. 841.3/575/3/ 2017 tanggal 20 Januari2017 an.

Frangki Markus Leonard Johanis, SE (fotokopi dari foto kopinya);Foto kopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: BKPP. 841.2/575/3/ 2017 tanggal 20 Januari 2017an.

Frangki Markus Leonard Johanis, SE (foto kopi darifoto KOPiNya) 220222 n en nn ene n nn nn enn nn enen nesFoto kopi Surat Rahasia kepada Frangki MarkusLeonard Johanis, SE Nomor : BKPP.870/526/3/2019tanggal 13 Juni 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya)Foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : BKPP 884/602.a/3/2019 tanggal 28 Mei2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatannya(foto kopi Sesuai

Tata Usaha Negara menetapkanKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata* ; Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka Objek Sengketa TataUsaha Negara yaitu berupa : Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : BKPP

Tengah SelatanNomor : BKD.823.3/14/3/2006D Tanggal 26 April 2006,Penggugat memperoleh kenaikan pangkat sebagai sebagaiPenata Muda (Illa) pada Unit Kerja Setda Kabupaten TTS ;Halaman 7 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2019/PTUNKPG1.4.1.5.1.6.1.7.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor25/PID.SUS/2011/PN.KPG Tanggal 22 Maret 2012,Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu)Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor : BKPP

Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Oldy Yolla Tallo Yang DiterbitkanOleh Bupati Timor Tengah Selatan Penggugat diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telahmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jJabatan ; Bahwa melalui Surat Keberatan terhadap putusan BupatiTimor Tengah Selatan Tertanggal 20 Juni 2019, Penggugatmengajukan Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP 884/599/3/2019 Tanggal 28 Mei 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oldy Yolla Tallo YangDiterbitkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP 884/599/3/2019 Tanggal 28 Mel2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaHalaman 11 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2019/PTUNKPGKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oldy Yolla Tallo YangDiterbitkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan ; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan ataumengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat padakeadaan

Panglima Nyak Makan Lampineng Kec.SyiahkualaKota Banda Aceh yang dilakukan oleh tersangka SdrATHAHILAH.Cs dengan cara pada saat pelapor SdrGHAZALI ABBAS ADAN hendak pulang dan keluar darigedung BKPP setelah menghadiri undanganresepsipernikahan anak dari Sdr Saifudin harun, pada saat didepan pintu mau keluar pelapor Sdr GHAZALI ABBAS ADANdan saksi di hadang oleh tersangka Sdr ATHAHILAH.Csdan memakimaki pelapor dengan perkataananjing,babi,Iembu,perampok dan maling secaraberkalikali didepan orang banyak

Saifuddin diGedung BKPP, Lampieneung setelah selesaimenghadiri acara resepsi pernikahan tersebutpada saat hendak pulang tersangka dan Sdra.Althahilah bertemu dengan Sdra. Ghazali AbbasAdan, setelah itu kami menghampiri Sdra. GhazaliAbbas Adan dengan tujuan unutk mengajaknyaberbicara dan untuk duduk bersama akan tetapiSdra. Ghazali Abbas Adan menolak permintaankami tersebut sehingga membuat kami emosi,kemudian Sdra. Altahilah dan Sdra.

Tersangka Sdr M.DIAH Bin M.NUR mengakui bahwaTindak pidana Penghinaan tersebut terjadi padahari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul12.30 wib di luar gedung BKPP Banda Acehjln.Bnyak makam Lampineng Kec.Syahkuala KotaBanda Aceh. tersangka melihat dan mendengaradanya keributan di halaman gedung tersebut,setelah itu) tersangka menghampiri sumberkeributan tersebut, setelah tersangka datangternyata tersangka melihat Sdra.

Pidie.Agama > IslamTanda tanganBahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : benar telahterjadi tindak pidana penghinaan terhadap Sdr GhazaliAbas Adan pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018sekira pukul 12.30 wib di halaman gedung BKPP BandaAceh jln.

Kepada BKD Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor Surat824/2593/BKPP/2012 tentang Pernyataan Persetujuan Pindah dari PemkoPematangsiantar;Bahwa surat Tergugat I pada poin 7 tersebut di atas ditindaklanjuti oleh KPUProvinsi Sumatera Utara yang mengirimkan surat kepada Tergugat II pada tanggal14 Mei 2012 Nomor 627/Sesprov002/V/2012 tentang Persetujuan Mutasi StatusKepegawaian atas nama Penggugat;Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maka tanggal 22 Oktober 2012 Tergugat Imenyurati Ketua KPU Kota

pekerjaannya, sehinggasangat membingungkan tibatiba saja Penggugat ditarik dari KPU KotaPematangsiantar;Bahwa Tergugat I yang mengeluarkan Surat Nomor 800/6238/BKPP/2012tertanggal 22 Oktober 2012 Perihal Penarikan Sekretaris KPU KotaPematangsiantar atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Yth.

Ketua KomisiPemilihan Umum Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar yang mana haltersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan surat Tergugat I Nomor 824/2593/BKPP/2012 tertanggal 09 Mei 2012 Perihal Pernyataan persetujuan pindah dariPemerintah Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Yth. Gubernur SumateraUtara, Up.

;Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 800/6242/BKPP/2012, tanggal 22Oktober 2012 perihal Penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU KotaPematangsiantar;Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1326/RHS/KPUPS/X/2012 tentang Pengusulan 3 (tiga) nama Calon SekretarisKPU Kota Pematangsiantar ke Sekretaris Jenderal KPU melalui SekretarisKPU Provinsi Sumatera Utara;k. Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012, tanggal 6November 2012 perihal Undangan pelantikan an.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 an. HerryTua ButarButar, SE.;4. Bahwa berdasarkan pada uraian, fakta dan landasan hukum pada angka 3tersebut, maka sangat jelas kronologisnya bahwa penerbitan objek gugatan olehTergugat II didasarkan pada usulan dari KPU Kota Pematangsiantar sesuaidengan Peraturan Perundangundangan;5.

Mukhlis, M.H.telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara intensif, akan tetapitidak berhasil mencapai kesepakatan;Bahwa Pemohon sebagai seorang Aparatur Sipil Negara awalnya sudahmemperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor:800/BKPP/SK/233/2018 tanggal 19 Maret 2018, kemudian dibatalkan dengan SuratKeputusan Pembatalan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/BKPP/307/IV/2018tanggal 23 April 2018, namun Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersediamenanggung segala resiko

atas perceraiannya tertanggal 02 Mei 2018;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapat izin berceraidari atasan sebagaimana surat Keputusan NO 800/ BKPP/SK/ 233/2018tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani PLH Sekretaris Daerah AsistenAdministrasi Umum yaitu

SOFYAN DJAIDJUN,S.Pd.; Bahwa surat Keputusan NO 800/BKPP/SK/233/2018 tersebut tidak diprosessesuai ketentuan PP NO tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP NO 45 tahun1990, dimana Para Pihak yang yang akan bercerai diundang diperhadapkanuntuk didengar keterangannya serta diberikan Nasehat sebelum dikeluarkanSurat Keputusan dari atasan/ Pejabat yang berwewenang.Bahwa surat Keputusan NO 800/BKPP/SK/233/2018 tersebut hanya dibuat olehPegawai BKD yang bernama XXX yang Nota Bene adalah adik kandungPemohon

XXX yang kemudian dimintai tanda kepada PLH Sekretaris Daerah.Bahwa para Pihak yang telah membuat dan menandatangani Surat KeputusanNO 800/BKPP/SK/233/2018 telah diundang oleh DPRD gorontalo Utara telahdidengar Pendapat mereka dengan hasil bahwa Surat Keputusan tersebutterdapat kekeliruan sehingga dibatalkan dan dinyatakan tidak berlakusebagaimana Surat KEPUTUSAN PEMBATALAN PEMBERIAN IZINPERCERAIAN NO 800/BKPP/307/IV/ 2018, tanggal 23 April 2018.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka surat

Keputusan Ijin Perceraiandari atasan NO 800/BKPP/SK/233/2018 yang diajukan oleh Pemohon telahdibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Pemberian ljin PerceraianNO 800/BKPP/307/IV/2018.DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuandalam pokok perkara.Bahwa Termohon menolak dalildalil dalam permohonan kecuali apa yang diakuisecara Tegas.Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 26 Maret 2005 sebagaimana kutipan

Pada tanggal 31 Juli 2012 diterbitkan Surat Keterangan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau No. 556/369/Budpar.II.1/2012tentang ijin/rekom perceraian ke Badan Kepegawaaian Pendidikan danPelatihan (BKPP) tanpa ditembuskan kepada Penggugat. Selanjutnya tanggal28 Februari 2013, Penggugat dan istri Penggugat diterima di Ruang BP4(Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KantorKementerian Agama Kab.

Bahwa atas permintaan istri Penggugat (Supriyani) ke Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diberikan Surat Ijin Perceraian padatanggal 11 Maret 2013, BKPP memediasikan permintaan istri Penggugattersebut dimana Penggugat menyatakan saya tidak ingin bercerai begitupula pada panggilan kedua oleh BKPP tanggal 28 Mei 2013, Penggugat tetapberpendirian tidak akan bercerai .

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberian Izin PerceraianNo.: 849/10/BKPPIII/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang tembusannya diberikankepada Penggugat tersebut untuk dilaksanakannya perceraian Penggugatdengan Istri Penggugat tanpa adanya rekomendasi hasil pemeriksaan dariInstansiInstansi dibawahnya (BP4 dan BKPP) tersebut yang memberikanmasukan apakah perlu dilakukan perceraian ataupun tidak, bertentangandengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 PeraturanPemerintah

Hal inidapat dibuktikan karena Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan (BKPP) Kabupaten Berau telah mengundang Sdri. Supriyanidan Penggugat berdasarkan Nomor Surat : 800/502/BKPPII/2013 danSurat Nomor : 800/503/BKPPII/2013 tanggal 1 April 2013 untuk hadirpada tanggal 2 April 2013 untuk penasehatan dan mediasi kedua belahpihak.

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) Kabupaten Berau telah mengundang untuk kedua kalinya Sdri.Supriyani dan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 800/726/BKPPIH/2013. Selanjutnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan (BKPP) Kabupaten Berau Nomor : 800/727/BKPPIII/2013tanggal 27 Mei 2013 untuk hadir pada tanggal 28 Mei 2013 untukhalaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 20/G/2013/PTUNSMD ....penasehatan dan mediasi kedua belah pihak.

P TUNADMINITRATIF PEJAB(WALIKOTA PALANGKA RAYA)SUBYEKUNSUR PENGGUGATUPAYA *PNS (GURU)SENGKETA ADMINISTRATIF KEPEGAWAIAN Keputusan Walikota Palangka RNomor 870/401BANG/BKPP/IX/201:OBYEK Mutasi Guru SD, SMP danSMAdi LirDinas Pendidikan, Pemuda dan OlKota Palangka Raya 1.4.

Pendapat Hukum dalam keterangan saya sebagai Saksi Ahli denganobjek sengketa yaitu Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor:870/401BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, danSMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga KotaPalangka Raya, yang dijadikan OBJEK SENGKETA oleh 6 OrangPenggugat tersebut adalah sudah memenuhi syarat FORMIIL danMATERIIL.Secara Formiil bahwa Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor:870/401BANG/BKPP/IX/2012 tersebut adalah sudah sejalan bahkanHalaman 67 dari

PENETAPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYANOMOR : 870/401BANG/BKPP/IX/2012 TENTANG MUTASIGURU TK, SD, SMP DAN SMA DI LINGKUNGAN DINASPENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKARAYA, TIDAK MELANGGAR ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAK.2.1.

Surat Keputusan Walikota Palangka RayaNomor : 870/401BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP,dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga KotaPalangka Raya, tanggal 24 September 2012;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yangberisi mengembalikan pada posisi semula untuk Penggugat khususnomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si dan nomor urut 13atas nama ANDESTO, S.Pd pada daftar Lampiran Surat KeputusanWalikota Palangka Raya Nomor : 870/401BANG/BKPP

/401BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP, dan SMA di LingkunganDinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya dinyatakanBATAL, maka selurun komponen dalam kerangka Keputusan itupundinyatakan BATAL yaitu Judul, Pembukaan, Batang Tubuh.

. / III d, UnitKerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) KabupatenTimor Tengah Selatan; Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan NomorBKD.862.3/54/3/2013, tanggal 4 Maret 2013, tentang HukumanDisplin berupa pembebasan dari Jabatan sebagai PenyuluhPertanian Penyelia kepada PIETHER S. NAHAK, NIP. 19680213198803 1 002, Pangkat /Golongan Ruang : Penata Tk.

/III d, UnitKerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) KabupatenTimor Tengah Selatan; Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKD.820/59/3/2013tanggal 9 Maret 2013, tentang Penempatan Penyuluh pada WilayahKerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan, atas nama :1. NamaNIPPangkat/Golongan RuangTempat Tugas LamaTempat Tugas Baru2. NamaNIPPangkat/Golongan RuangTempat Tugas LamaTempat Tugas Baru: Sekretaris: Satuan Polisi: Siti Z.

Mollo, SST;19660121 199103 2 009;Penata Tk.I / III d5Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan (BKPP) KabupatenTimor Tengah Selatan ;KORPRI KabupatenTimor Tengah selatan;Piether S. Nahak;19680213 198803 1 002;Penata Tk.I / III d;Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan (BKPP) KabupatenTimor Tengah Selatan ;Pamong PrajaKabupaten Timor Tengah selatan;c. Memerintahkan kepada Terbanding / semula Penggugat untukmelaksanakan keputusan tersebut;d.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPP.862. 3/12/3/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan, S.E., NIP. 19790712 200212 1 005;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Timor Tengah

Selatan Nomor: BKPP.862.3/12/ 3/2019, tanggal 16 April 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan, S.E., NIP. 19790712 200212 1 005;

OBJEK SENGKETA ;7 7222222 none n nnnYang menjadi obyek sengketa Tata Usaha negara ini adalah SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019,Tanggal 16 April 2019, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintah KecamatanKuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan,SE, NIP 19790714 200212 1 OOS ; 2n2eneeceeeeeeeeeHalaman 3 dari 83 Halaman Putusan No. 52/G/2019/PTUNKPGTL, DASAR GUGATAIN: anne nn

Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :BKPP.823.3/132/3/2010 Tanggal 30 September 2010 yangmengangkat Penggugat dengan jabatan Kepala Seksi PemerintahanKecamatan Kuatnana Pangkat / Golongan ruang Penata (III / c) ; 7. Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :BKD.823.3/216/3/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 yang mengangkatPenggugat dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan KecamatanKuatnana Pangkat / Golongan ruang Penata Tingkat (III / d) ; 8.

Berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April 2019, Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatan sebagaiKepala Seksi Pemerintah Kecamatan Kuatnana Kabupaten TimorTengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714200212 1 005 Ke Jabatan Baru Pelaksana pada Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan ; B.

Pasal 75, 76, 77 dan 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Penggugat berhakmengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April 2019,Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dariJabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan KuatnanaKabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Melky Zaklar Selan, SE,NIP 19790714 200212 1 005 Ke Jabatan Baru Pelaksana pada SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Timor

Menyatakan sah dan tetap berlakunya Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP 862.3/12/3/2019, Tanggal 16 April 2019 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari JabatanSebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kuatnana atas namaMelky Zaklar Selan, SE ; 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan ; 4.

Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut: Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal30 September 2011 yang dikeluarkan olehTergugat. II.

Adapun yang menjadi dasardiajukannya gugatan ini adalah sebagaiberikut : ABahwa Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011 tersebutbaru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2011 maka secara hukumPeradilan UTNEEURERRGREREREEL sebagaimana diatur didalam Pasal 55 berikut penjelasannya sesuai KetentuanUndangUndang No.5 Tahun 1986

Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telah mengikuti DiklatPrajabatan berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah, Nomor : 890/356/BKPP/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS berdasarkan Surat tandar Selamal TANEEEEEEEEERERREILI tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 68.249/.15/DIKLAT PRAJAB III/ LAN/2011 tanggal 21 september 2011.Selama Penggugat aktif kembali bertugas Penggugat telah memiliki prestasi kerjayang seharusnya dapat menjadi pertimbangan terhadap Surat Keputusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP 884/597/3/2019 tanggal 28 Mei2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Moh.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP 884/597/3/2019 tanggal 28 Mei 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Moh.

Menyatakan sah secara hukum, Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor : BKPP 884/597/3/2019, Tanggal 28 Mei 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 37 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Penggugat ; 2.

Tengah Selatan (foto kopi sesualdengan aslinya); Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:BKPP.841.1/402/3/2017 tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor: BKPP.841.3/402/3/2017 tanggal 20 Januari 2017(foto Kopi sesuai dengan aslinya) ;Foto kopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :BKPP.841.2/402/3/ 2017 tanggal 20 januari 2017 ( fotokopi Sesuai dengan aslinya); : Foto kopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara

Basuki Mustofa) dinaikkan pangkatnyamenjadi Penata Muda (Ill/o) sebagaimana Surat Keputusan BupatiTimor Tengah Selatan Nomor : BKPP.823.3/132/3/2010 tanggal 30 September 2010 ( vide Bukti P20) bahwa Penggugat (Moh.

suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Palangkaraya pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.Il.Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor870/430.BANG/BKPP

/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30September 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:A Bahwa Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor 870/430.BANG/BKPP/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil atas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30September 2011 tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada

Padahal selama Penggugat aktif kembalimelaksanakan tugas sebagai Guru Bahasa Inggris Penggugat tidakpernah dipanggil dan diberi informasi perihal masalah tersebutoleh Tergugat;e Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telahmenerima pemotongan gaji tanpa mengetahui alasan pemotongangaji tersebut;e Selama Penggugat aktif kembali bertugas, Penggugat telahmengikuti Diklat Prajabatan berdasarkan Surat Tugas SekretarisDaerah, Nomor 890/356/BKPP/VII/2011 tanggal 02 Agustus2011 dan dinyatakan

Tentang Kronologis Perkaranya:1Surat Keputusan, petikan Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor820/69/BKPP/I/2010, tertanggal 25 Januari 2010, yang telah diterbitkanoleh Tergugat, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil/CPNS;Halaman 3 dari 21 halaman.

,BANG/BKPP/IX/ 2011 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama Mochamad Ariadi, S.Pd. tanggal 30 September 2011;Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan surat permohonan peninjauanulang terhadap surat keputusan a quo pada tanggal 05 Januari 2011, namunsampai pada saat Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada jawabandari Tergugat;Halaman 5 dari 21 halaman.

Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, PenggugatMengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya sebagaimana Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni2016 dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor26/G/2016/PTUN.PLK. ;6.

Tata Usaha NegaraPalangkaraya Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 15 September 2016yang telah inkracht, Bupati Sukamara selaku Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) mencabut Surat Keputusan Bupati SukamaraNomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana SuratKeputusan Bupati Sukamara Nomor : 866/03/BKD tentang PencabutanAtas Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilKepada Piri Ahadi tanggal 1 Februari 2017, sehingga denganditerbitkannya

tanggal 10 Agustus 2015, kemudianberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkarayaNomor : 26/G/2016/PTUN.PLK tanggal 20 September 2016 maka BupatiSukamara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mencabut SuratKeputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus2015 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor866/03/BKD tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati SukamaraNomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1

SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (10 Agustus 2015)Menindaklanjuti PutusanPengadilan Negeri Palangkaraya tersebut diatas, BupatiSukamara menetapkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PIRI AHADI, NIP. 198207172006041013,berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10Agustus 2015.3.

Gugatan PTUN (21 Juni 2016)Atas dasar Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS atasnama PIRI AHADI tersebut diatas, yang bersangkutan melakukan upaya hukumgugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Juni 2016dengan Nomor Register Perkara No. 26/G/2016/PTUN.PLK.4.

DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat; DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru TK, SD, SMP dan SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si . dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO,S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan

Walikota Palangka Raya Nomor 870/401-BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru TK, SD, SMP dan SMA Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya, Tanggal 24 September 2012; - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi mengembalikan pada posisi semula untuk Penggugat khusus nomor urut 1 atas nama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si. dan nomor urut 13 atas nama ANDESTO,S.Pd. pada daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 870/401-BANG/BKPP

P1.a : Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama ALDIANTO GANDRUNG, S.Pd. (Foto copy sama dengan asli);2. P1.b : Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si. (Foto copy sama dengan asli); Hal. 58 dari 110 hal. Put. Pkr. 15/G/2012/PTUN.PLK3. Pl.c:4. P1d:5. Ple:6. P1.f7. P2.a:8. P2.b :9. P2.c:10.

P2.d :Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama HELEN LUSIANA, S.Pd. Msi. (Foto copy sama dengan asili); Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama LELI YUSVITA, M.Pd.

(Foto copy sama dengan asili);Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama TINA MARANATHA (Foto copy sama dengan asli);Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tanggal 24 September 2012 atasnama ANDESTON, S.Pd.

Kepala BKPP Kota Palangka Raya (Foto copy sama dengan asli);Foto copy Surat Undangan Nomor : 04/Baperjakat/IX/2012 dari KetuaBadan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pemerintah KotaPalangka Raya (tanpa tanggal) September 2012, beserta lampiran (Foto copy dari foto copy);Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :870/401BANG/BKPP/IX/2012 Tentang Mutasi Guru SD, SMP, DanSMA di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga KotaPalangka Raya Tanggal 24 September 2012 (Foto copy sama

TINA MARANATHA SEBAGAI PENGGUGAT Voonennnne Menimbang, bahwa berdasar Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor:870/401BANG/BKPP/IX/2012 tentang Mutasi Guru SD, SMP dan SMA diLingkungaan ......Hal. 99 dari 110 hal. Put.

Sulawesi, Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo UtaraNomor 800/BKPP

Kes., NIP 196009071989101002:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiGorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/01/V/ 2019, tanggal 31 Mei 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/2020Jabatan atas Nama dr. Zainuddin Berahim, M. Kes., NIP19600907 1989101002;4.

ketentuan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Gorontalo UtaraNomor 800/Bkpp

Menyatakan batal Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 862/214/BKPP/2017 tanggal 13 Februari 2017Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDr. H. SYAHRIANI, M.Si.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 862/214/BKPP/2017 tanggal 13 Februari 2017Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDr. H. SYAHRIANI, M.Si.;4.

No. 53 Tahun 2010Pasal 7, tapi Tergugat langsung memberikan hukuman disiplin beratkepada Penggugat, seperti yang tertulis dalam Surat KeputusanWalikota Banjarbaru Nomor: 862/214/BKPP/2017 Atas NamaDR.H.SYAHRIANI, M.Si. tanggal 13 Februari 2017.

Bukti P4Fotokopi Keputusan Walikota Banjarobaru) Nomor:862/214/BKPP/2017 tertanggal 13 Februari 2017 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr.H. SYAHRIANI, M.Si.

Kota Banjarbaru diantaranya adalahBidang Perencanaan dan Pembinaan PNS, Perencanaan pengadaanPNS, sedangkan yang menangani pemberhentian adalah KasubditPengendalian dan Bidang Informasi ASN dan bidang IT yangmenangani kasus pak Syahriani, untuk proses surat menyurat memangsaksi memeriksa dan memaraf sebelum surat ditandatangai olehKepala BKPP;Bahwa saksi tidak mengetahui kasus Khairul Anwar;Bahwa sebelum di BKPP, saksi bertugas di Dinas Tata Ruang danPerumahan Kota Banjarbaru;Bahwa peran saksi dalam

;Bahwa saksi tidak tahu mengenaiSurat Mendagri yang ditujukan kepadaBKD dan Asisten Il;Bahwa saksi tidak tahu tentang kasus yang melibatkan Eko Widowatistaf Kantor PernatahanBanjarbaru;Bahwa saksi tidak tahu tentang pengaktifan Eko Widowati sebagai PNS;Bahwa saksi kerja di BKPP sejak tahun 2005 akhir di tempatkan diBidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur sejak tahun 2015;Bahwa jabatan saksi di BKPP sebagai Kasubdit Disiplin Kesejahteraandan Perlindungan Aparatur;Bahwa berkaitan dengan kasus Penggugat

Menyatakan batal Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor:862/214/BKPP/2017 tanggal 13 Februari 2017Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas namaDr. H. SYAHRIANI, M.Si.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota BanjarbaruNomor: 862/214/BKPP/2017 tanggal 13 Februari 2017TentangMenjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDr. H. SYAHRIANI,M.Si.;4.