BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

F-6301 WAF warna Putih Tahun 2020, Nomor Mesin MH1JM8113LK256795/ JM81E1258741, Nomor BPKN Atas Nama Santi Setiawati Kp. Seuseupan Rt. 01 Rw. 01 Wangunjaya Cugenang Cianjur dan 1 (satu) BPKBnya; dan- 1 (Satu) buah Jaket warna Pink;Dikembalikan kepada Saksi Azi Rahman Fauzi (Pemiliknya).6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

BPKN F9356031 atas nama Unang alamat Sirna galihRT 001/ RW 008 Cimenyan;2. 1 (satu) unit kendaraan Roda empat/ mobil Avansa 1,3 E M/ Tmodel minimus tahun rakitan 2018,1329 CC,Nopol F 1201 OU, Nomormesin 1NRF393143 atas nama Kartiwan3. 1 Paket alat kompeksi3.1 5 unit mesin obras Merek TivicalSe 1 unit mesin jahit merek Tivical3.3 1 unit mesin overdek merek Yamata3.4 1 unit mesin rante Merk Mitshubishi4. 1 Paket alat sablon4.1 3 buah mesin pemanas merk Makita;4.2 1 (Satu) buah mesin Fres merk Wei Jie

BPKN F9356031 atas nama Unang alamat Sirnagalih RT 001/ RW 008 Cimenyan;3.2.1 (Satu) unit kKendaraan Roda empat / mobil Avansa 1,3 E M/ Tmodel minimus tahun rakitan 2018,1329 CC,Nopol F 1201 OU,Nomor mesin INRF393143 atas nama Kartiwan3.3.1 Paket alat kompeksi3.3.1. 5 unit mesin obras Merek Tivical3.3.2. 1 unit mesin jahit merek Tivical3.3.3. 1 unit mesin overdek merek YamataHal. 18 dari 20 Hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKN Merk Mitsubishi Tipe L-300 PU FB M/T, jenis UB Barang, Model Pick-up tahun pembuatan 2009, warna hitam, No. Rangka : MHML0PU399KO32027, No. Mesin : 4d56ce77595, No. Polisi BK 8106 CG, An. EDDY SUHARFIANDI, SH., dikembalikan kepada saksi MIKRI ATI HARAHAP;4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; ;

NURHADI S
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Malang
Terbanding/Turut Tergugat II : SITI HABIBAH
Terbanding/Turut Tergugat III : EDI HARTANTO
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
Terbanding/Turut Tergugat V : YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

,BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN' NASIONAL (BPKN),berkedudukan di Jalan M. .

gugatan tersebutyang wBinya tetap dipertahankan okh Penggugat; = = Bahwa, atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat tehh memberikanjawaban secara Isan sebagai berikut:Bahwa gueatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu: r Bahwa gueatan Penggugat pont sampai pont 4 benar;T a Bahwa guegatan Penggugat pont 5 tidak benar kalau dikatakan perselisihan danpertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2010, yaflg benar perselisihan dan pertengkaran terjadisejak bpkn

nilai Rp. 87.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada TERLAWAN.Jadi nilai total yang telah dibayar oleh PELAWAN sebanyak Rp 182.499.600, (seratusdelapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)Bahwa PELAWAN mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Magelang dan oleh LPKNI Magelang dibuatkan surat pemberitahuan kepada10.11.12.13.lembaga yang terkait antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur BankIndonesia, Ketua BPKN

Dengan demikian terdapat perbedaan antara jumlah nilai total angsuranyang diakui telah dibayar Pelawan dengan catatan Pembukuan Terlawan.8.10.Bahwa pada angka 8 perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa Pelawan mengadukepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Magelang dan oleh LPKNIMagelang dibuatkan surat pemberitahuan kepada lembaga yang terkait antara lain WakilPresiden Republik Indonesia, Ketua BPKN dan Direktur PT.

BPSK baru memilikiwewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

Nomor 462 K/Padt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara,Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 dan diperkuat juga denganSurat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;Sedangkan untuk panggilan lainnya sebagaimana yang dimaksuddalam Putusan Arbitrase

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah denganjelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

KabupatenBatu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak disinggungadanya surat yang nyatanyata telah diterma oleh Majelis BPSK KabupatenBatubara dan permasalahan ini juga sesuai/diperkuat dengan Surat dari DirektoratJenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015,tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur PemberdayaanKonsumen, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat dari Badan6Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No: 06/BPKN

Kabupaten Batu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum samasekali tidak disinggung adanya surat yang nyatanyata telah diterima oleh MajelisBPSK Kabupaten Batubara dan permasalahan ini juga sesuai/diperkuat denganSurat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatanganioleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Perihal Penyelesaian SengketaKonsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No: 06/BPKN

Kabupaten Batu Bara, bahkan dalampertimbangan hukum sama sekali tidak disinggung adanya surat yang nyatanyatatelahditerimaolehMajelis BPSK Kabupaten Batubara danpermasalahan ini juga sesuai/diperkuat dengan Surat dari Direktorat Jenderal2119.Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015,tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen danSurat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No:06/BPKN

Asli, diberi tanda P4;Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor :688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, PerihalPenyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan). fotocopy dari fotocopy, diberitanda P5;Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor :06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal : TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK KabupatenBatu

diatur oleh peraturan perundangundanganIndonesia, jadi ini menjadi tugas pokok daripada pengawas pelakuusaha;Bahwa didalam Undangundang Perlindungan Konsumen seperti yangkita ketahui biasany ada beberapa tahapantahapan yang dilakukan olehpengawas baik teguran, tertulis bahkan sampai pencabutan ijin karenaotoritas pemberian ijin atau otoritas yang mengawasi pelaku usaha ituada didalam pengawas tersebut ;Bahwa salah satu tugas dari Perlindungan Konsumen adalah menerimapengaduan dari konsumen jadi BPKN

berperanpenting adalah lembaga pengawas tersebut ;Bahwa Sebagaimana marwah daripada Undangundang No. 8 Tahun1999 adalah memastikan Negara hadir, memastikan konsumenmendapatkan haknya pada pasal 1 ayat 1 menyatakan pelaku usahamelakukan segala macam usaha jadi begitu badan pengawasnya tidakhadir, badan pengawas tidak melakukan tugasnya dari kacamataperspektif perlindungan konsumen menurut ahli dibatalkan saja karenatidak ada gunanya;Bahwa Ahli adalah Wakil Ketua Badan Perlidungan Konsumen Nasional(BPKN

)Bahwa BPKN sebagaimana UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya berdiritahun 2000 akan tetapi kongkritnya berdiri sejak tahun 2004Bahwa tugasnya BPKN pada intinya memberikan nasihat ataumemberikan advice ada 7 (tujuh) tugas BPKN pada intinya memberikannasihat kepada Pemerintah, khusus perlindungan konsumen didalammelakukan tugasnya salah satu adalah menerima laporan darimasyarakat atau Konsumen ;Bahwa berdasarkan SOP di kantor kami ketika ada konsumen melakukanlaporan kepada BPKN kami akan mengundang terlapor

BPSK jadiBPSK yang paling berhak untuk menjawab itu ;Bahwa lembaga pengawas bagi pelaku usaha, bukan dari sisi financeuntuk finance ada lembaga tersendiri yang sepengetahuan ahli namanyaOtoritas Jasa Keuangan ;Bahwa regulasinya menurut ahli regulasi yang dilakukan oleh OJK di OJKjuga ada penyelesaian sengketa konsumen akan tetapi penyelesaianHalaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selsengketa di konsumen itu ada regulasi tersendiri dari OJK salah satunyamasyarakat datang ke BPKN

maupun BPSK karena lembaga itu tidakberbayar jadi sebesar apapun sengketa tidak berbayar yang keduaadalah ketika datang kepada BPKN dengan tugas dan kewenangan yangkami punya kami akan memanggil dan mengumpulkan semua stakeholder para pihak untuk mendengarkan keterangannya baik yang terkaitlangsung maupun tidak terkait misalnya pelaku usahanya mengenailembaga pembiayaan bukan hanya lembaga pembiayaan saja yang kamiundang dari pihak otoritas jasa kKeuangan juga kami minta keterangan ;Menimbang, bahwa

perjanjiantersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangHal 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusBPSK/2016/PN STBbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

perjanjian tersebut apabila:Hal 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusBPSK/2016/PN STB1)Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeriSetelan klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Baramemeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum diPengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia No.06/BPKN

Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 perihal :Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen (surat tembusan), diberi Tanda P4;Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016 perihaltanggapan pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa diBPSK Kabupaten Batu Bara (surat tembusan), diberi Tanda P5Perjanjian

Sus/2016/PN Psp2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surattersebut adalah Badan Perlindungan

termuat dalam Surat No.s.10/SKP/MUR7459/I/2016 Tanggal 16 Februari 2016, Perihal:Keberatan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, sertadilampiri dengan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: PenyelesaianSengketa Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31Desember 2015 dan diperkuat juga dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketadi BPSK Kabupaten Batu Bara (Surat Tembusan). fotocopy darifotocopy, diberi tanda P4;. Perjanjian Kredit Nomor : 0001537SPK74590813 tertanggal 30Agustus 2013. Fhoto Copy dari Asli;Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001853ADDPK74590414 tanggal 08 April 2014.

Hutang;#" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugatdalam jangka waktu 48 ( Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganiSurat Pengakuan Hutang;# Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupatanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no 6191 atasnama Rita Sulastri; Agunan lainnya berupa Kendaraan bermotor roda 2 dengan buktikepemilikan yaitu BPKB no H05745584 atas nama Rita Sulastri dankendaraan roda 6 dengan bukti kepemilikan yaitu BPKN

Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.g.Bahwa Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016, perihal:Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa diBPSK Kab.

Bahwa sesuai Surat dari Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016, pasal 2 point e,menegaskan: Pasal 49 ayat (2) UUPK, BPSK merupakan lembagapenyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Instansivertikal yang menjadi atasan BPSK BATUBARA yaitu Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK BATUBARA memeriksa sengketa apabila para pihaksudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide Surat DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

disitabarang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tahun 2010, (tanpa Nopol)warna Hitam ;Dimana barangbarang bukti ini telah di tunjukkan dipersidangan serta telahdibenarkan oleh saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar sebelum terdakwa membeli kendaraan Susuki FU tahun 2010tersebut menanyakan tentang suratsuratnya akan tetapi Rudi (DPO)menjawab bahwa BPKN

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016, perihal:Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa diBPSK Batubara, pada pasal 2 point b, menegaskan: PenyelesaianSengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi, atauMediasi, atau Arbitrase dilakukan atasdasarpilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan, penyelesaian sengketakonsumen tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketasecara berjenjang Pasal

Batubara yaituDirektorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas danHalaman 21 dari 46 Putusan Nomor 132/Padt.Sus/BPSK/2016/PN Lbptegasmelarang BPSK Batubaramemeriksasengketaapabilaparapihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide SuratDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat dariBadan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

) Republik IndonesiaNo.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).

Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016 tertanggal 19 Januari2016, perihal Tanggapan Pengaduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda Bukti P3 ;. Fotocopy Perjanjian Kredir Nomor : 0002003SPK73400513 JadwalAngsuran beserta Tanda Terima Dokumen Kredit, selanjutnya diberi tandaBukti P4 ;.

baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016,Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BITPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara;Maka, tidak ada alasan bagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untukHalaman 18 dari 35 hal. Put.

vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketa apabila para pihaksudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
Terbanding/Turut Tergugat III : YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

SAKSI PI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor BPKN., tempatkediaman di Kota Palembang, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi kenal denganTermohon; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon akad nikah saksi hadir; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumahkontrakan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon sampaiberpisah Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 (satu) orangsekarang anak tersebut ada pada Pemohon;Putusan